Pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia yang berlangsung pada tahun 2024 lalu, memang telah berakhir. Masyarakat telah memilih sosok Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan DPRD, hingga kepala daerah masing-masing.

Pada masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 kemarin, pemilihan di Kota Samarinda mendapatkan evaluasi yang cukup besar. Lantaran angka partisipasi pemilihnya terendah se-Kalimantan Timur (Kaltim).

Hanya separuh warga Samarinda yang menggunakan hak pilihnya. Partisipasi Pilkada Kota Samarinda 2024 tercatat di angka 58,8 persen. Jauh dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/kota lainnya di Kaltim.

Anggota DPRD Kaltim HM Darlis Pattalongi mendapat kesempatan untuk melakukan edukasi politik dan demokrasi kepada warga di daerah pemilihan (dapil)-nya, yakni Samarinda. Edukasi itu juga termasuk tugasnya sebagai legislator.

Darlis menggelar Penguatan Demokrasi di kawasan Samarinda Seberang. Membahas soal hak warga negara dalam Pemilu dan Pilkada. Turut disambut dengan antusiasme masyarakat setempat yang cukup besar.

Ia turut mengundang Anggota Bawaslu Kota Samarinda Tumenggung Udayana dan Dosen Universitas Mulawarman Saipul sebagai pemateri. Acara dimoderatori oleh Kamarsam. Pada Sabtu, 15 Februari 2025. Di Jalan Bung Tomo GG. 2 RT.20 Kelurahan Baqa.

Target Peningkatan Kualitas Pemilih

Darlis menjelaskan, meskipun Pemilu dan Pilkada sudah berlalu, namun dirinya sebagai legislator punya tanggung jawab memperbaiki kualitas demokrasi dan memberikan edukasi untuk pemilihan selanjutnya.

“Fokusnya bagaimana memperbaiki kualitas pemilihan yang akan datang. Baik itu Pemilu maupun Pilkada,” kata Darlis kepada Kaltim Faktual usain agenda.

Targetnya, menurut Sekretaris Komisi IV ini, tingkat partisipasi Pemilu maupun Pilkada selanjutnya dapat meningkat dan menjadi lebih baik lagi. Utamanya di Kota Samarinda. Angka partisipasi rendah jangan sampai terulang.

Ia ingin ke depan, masyarakat semakin sadar dan peduli akan demokrasi. Sehingga seluruh masyarakat pemilih, bisa menggunakan hak pilihnya dan berpartisipasi aktif terhadap gelaran Pemilu dan Pilkada yang akan datang.

“Pilwali Samarinda terendah di kaltim. Penguatan demokrasi ini menjadi memotivasi masyarakat untuk memiliki kesadaran bisa datang ke TpS dan memanfaatkan sebaik-baiknya hak suaranya.”

Darlis berharap dengan meningkatnya jumlah partisipasi pemilih, maka akan ikut berdampak pada kualitas pemilihan itu sendiri. Termasuk meningkatkan potensi terpilihnya pemimpin yang berkualitas bagi masyarakat.

Menurutnya masyarakat punya peran yang sangat besar, bahkan menjadi kunci dari kualitas demokrasi yang berjalan. Masyarakat memiliki kesadaran kolektif dalam memilih, maka akan kembali manfaatnya kepada masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan acara seperti ini tingkat pragmatisme ketika masa pemilih semakin kecil. Otomatis kualitas kandidat yang terpilih akan semakin baik. Maka kualitas kelembagaan dan kepemimpinan semakin bagus.”

“Dengan begitu, produk lembaga juga semkain berkualitas dan yang diuntungkan juga masyarakat,” pungkasnya. (ens/am)

Artikel Gelar Penguatan Demokrasi di Samarinda Seberang, Anggota DPRD Kaltim HM Darlis Pattalongi Ingatkan Warga Sadar Politik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, kini giliran Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang merayakan hari jadi spesial. HUT ke357 Kota Samarinda dan HUT ke-65 Pemkot Samarinda. Keduanya jatuh pada 21 Januari 2025 lalu.

Berbagai rangkaian acara pun digelar secara khusus. Mulai dari upacara peringatan, sidang paripurna, penyerahan penghargaan, ziarah makam pahlawan, jalan santai, hingga Samarinda Festival pada April mendatang.

Di momen hari jadi itu, Wali Kota Samarinda Andi Harun tak segan-segan untuk memamerkan sederet pencapaian dan kemajuan dari ibu kota Kaltim yang dipimpinnya. Momen hari jadi, penuh dengan apresiasi.

Sejumlah aspek penanda kemajuan kota memang cukup terasa dalam beberapa tahun terakhir. Samarinda terus berbenah untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah lain di Indonesia.

Meski banjir dengan apreasiasi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim Muhammad Darlis menyebut sejumlah catatan yang jadi PR Pemkot, dan harus segera diatasi. Setidaknya di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Di tengah apresiasi terhadap capaian pembangunan, memang ada kemajuan luar biasa. Tapi masih ada di sana sini yang tercecer,” kata Darlis dalam dialog interaktif di RRI, Selasa, 21 Januari 2025.

Darlis menilai, Andi Harun cukup banyak fokus di bidang infrastruktur. Sementara pendidikan dan kesehatan belum tersentuh secara optimal. Sementara dua sektor itu perlu perhatian besar.

Politisi PAN itu cerita, pihaknya sudah mengelilingi seluruh SD yang ada di ibu kota Kaltim. Dia turut prihatin melihat kondisinya, banyak yang memprihatinkan. Sebagian besar mengalami kerusakan secara fisik.

“Itu secara fisik, belum kebutuhan lainnya.”

Lanjutnya, secara pembagian wewenang sebetulnya sudah cukup jelas. Darlis bilang, tingkat SD dan SMP menjadi wewwenang kota, dan SMA/SMK wewenang provinsi. Namun dirinya tak bisa tutup mata.

Darlis pun ikut menaruh perhatian pada sektor pendidikan di kewenangan kota. Terutama SD. Sebab tingkat dasar itu justru menjadi pondasi yang sangat penting untuk jenjang berikutnya.

“Fasilitas SD banyak sekali yang terendam, sekian puluh tahun tidak tersentuh, dan lainnya. Banyak yang rusak.”

Selain itu, Darlis telah mengumpulkan data seluruh SD di dapilnya, untuk kemudian dibawa audiensi dengan kementrian terkait. Barangkali Pemerintah Pusat dapat ikut membantu.

“Meski bukan tanggung jawab provinsi. Tapi ini sangat penting. Meski bangun SMA berkualitas, tapi SD-nya kurang, ya tidak maksimal.”

Selanjutnya di sektor kesehatan, Darlis juga memberikan catatan. Terlebih komisi yang didudukinya saat ini menaungi masalah pendidikan dan kesehatan. Dia melihat, masih ada PR di kesehatan.

“Ada beberapa yang sudah saatnya ada peningkatan fasilitas. Ada fasilistas kesehatan yang naik kelas. Itu harus menjadi perhatian. Karena ini kebutuhan dasar,” pungkasnya. (ens)

Artikel Muhammad Darlis Beri Catatan Pemkot Samarinda di Tengah HUT Kota yang Penuh Apresiasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis mendampingi Pj Gubernur, Pangdam, Kapolda, dan KPU berkeliling Kaltim, menggunakan helikopter untuk melakukan pemantauan langsung ke sejumlah TPS. Sejauh ini, Pilkada Kaltim berjalan lancar.

Setelah menyalurkan hak pilihnya masing-masing, rombongan yang terdiri atas Pj Gubernur Akmal Malik, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Sekdaprov Sri Wahyuni, Komisioner KPU Kaltim Ramaon D. Saragih, dan Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis. Melakukan pengecekan ke sejumlah TPS di Kalimantan Timur.

Dari TPS di Lapas Kelas IIA Samarinda, lanjut ke TPS Pasar Pagi dan TPS 09 Eks Bandara Temindung. Dari Bandara Temindung, rombongan lalu terbang menggunakan helikopter ke Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Balikpapan.

Memastikan Pilkada Lancar

Muhammad Darlis mengatakan, kunjungan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran Pilkada Serentak 2024 di Kalimantan Timur.

“Bapak Pj Gubernur ingin memastikan bahwa proses pemungutan suara bukan hanya mengejar target partisipasi pemilih yang tinggi.”

“Tetapi yang tidak kalah pentingnya ialah pemilihan mesti berlangsung secara bermartabat dan beretika. Karena hanya dengan begitu, Pilkada akan melahirkan pemimpin yang berpihak pada kepentingan rakyat secara umum,” ujarnya, Rabu 27 November 2024.

Target Partisipasi 78 Persen

Terpisah, Pj Gubernur Akmal Malik berharap cuaca sepanjang Rabu bagus, sehingga tak mengganggu tahapan pencoblosan, penghitungan suara, hingga distribusi logistik. Pun kendala-kendala yang terjadi sebelum pencoblosan sudah bisa diatasi oleh petugas terkait. Sehingga pada Pilkada Kaltim kali ini, angka partisipasinya meningkat.

“Kalau target ya 78 persen. Saya sih berharap bisa mendekati partisipasi Pemilu dan Pilpres 2024 lalu yang 79 persen lebih itu,” kata Akmal. (adv/fth)

Artikel Muhammad Darlis Dampingi Pj Gubernur Keliling Kaltim untuk Pantau Pilkada pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menurut Legislator Kaltim Muhammad Darlis, tenaga kesehatan yang bekerja di daerah pelosok Kaltim punya tantangan yang lebih besar dibandingkan yang di kota. Ia pun mendorong penambahan insentif untuk tenaga kesehatan di pelosok Kaltim.

Isu belum meratanya layanan kesehatan masih menerpa Provinsi Kaltim. Ketimpangan kualitas layanan, fasilitas, dan tenaga kerja kesehatan di daerah perkotaan cukup timpang jika dibandingkan dengan yang ada di daerah pelosok.

Misalnya saja Kota Samarinda dan Balikpapan, memiliki layanan kesehatan yang lebih oke jika dibandingkan dengan Mahakam Ulu (Mahulu), Berau, Kutai Barat, dan sejumlah kabupaten lain.

Menurut Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, tantangan tenaga kesehatan antara tenaga kesehatan yang bekerja di kota dan pelosok tentu berbeda. Terutama dengan masih belum cukupnya kualitas layanan kesehatan di daerah pelosok Kaltim.

Sehingga Darlis melihat perlu adanya penambahan insentif atau tunjangan bagi tenaga kesehatan yang mau bekerja di daerah pelosok. Tidak bisa disamakan dengan tunjangan tenaga kesehatan yang berada di kota.

“Samarinda juga masih kurang, apalagi Mahulu, pedalaman Berau, kita harus memberi intensif khusus untuk yang di daerah pelosok. Pemda bisa memberikan tunjangan khusus,” kata Darlis belum lama ini.

“Di sisi lain dokter terikat dengan sumpah, di sisi lain tunjangan juga harus sesuai,” tambahnya.

Kata Darlis, jika isu kesejahteraan dokter dan tenaga kesehatan sudah beres, baru bisa bergeser menyelesaikan sejumlah masalah lain di dunia kesehatan di Kaltim. Seperti rekrutmen dokter, peningkatan layanan dan kualitas, hingga penambahan layanan kesehatan.

“Kalau tunjangan sudah, kita bisa melakukan rekrutmen dokter yang diinginkan dan menambah layanan, kualitas, bahkan kuantitas,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Muhammad Darlis Dorong Insentif Nakes di Pelosok Kaltim Ditambah, Soalnya Kerjanya Lebih Berat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dengan teknologi yang semakin canggih, akses untuk mengenal dunia internasional semakin mudah. Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis berpesan kepada masyarakat, bahwa adanya teknologi tidak boleh sampai menggeser rasa cinta terhadap Tanah Air Indonesia.

Sejak perkembangan teknologi internet yang dilanjutkan masifnya perkembangan media sosial, masyarakat antardaerah bahkan antarnegara kini semakin mudah dalam berkomunikasi dan bertukar informasi. Kemudahan akses tersebut membuat kehidupan saat ini menjadi seolah tanpa batas.

Dengan begitu, keluar masuk dan pertukaran kebudayaan antar daerah bahkan antar negara pun kini semakin mudah. Sehingga masyarakat Indonesia dapat mengenal lebih banyak kebudayaan dari luar dan sebaliknya.

Pada sisi lain, dikhawatirkan adanya degradasi kebudayaan dan rasa cinta terhadap Tanah Air, karena banyak yang justru mengenal kebudayaan luar ketimbang kebudayaan lokal. Bahkan semakin banyak anak-anak yang tidak kenal dengan nilai-nilai kebangsaan.

Pakai Teknologi dengan Bijak

Muhammad Darlis berpesan kepada masyarakat, bahwa teknologi tidak boleh menggeser kecintaan terhadap Tanah Air. Meskipun saat ini sudah memasuki dunia internasional dengan kemudahan aksesnya.

“Jarak antarnegara kan sudah tidak ada lagi, tetapi kita tidak boleh lupa dengan Tanah Air. Jangan sampai dengan adanya teknologi informasi sehingga sekat negara hilang eh rasa cinta juga menjadi hilang itu tidak boleh terjadi masyarakat,” kata Darlis belum lama ini.

Termasuk kepada para orang tua agar mendidik anak-anak dengan baik dan mampu mempertahankan ada adat istiadat yang kita punya. Anak-anak muda yang ikut memelihara budaya menurut Darlis juga merupakan bentuk cinta Tanah Air.

Ada nilai-nilai tertentu yang harus dipertahankan oleh masyarakat Kaltim bahkan Indonesia, baik itu nilai-nilai kebudayaan, kesopanan, adat istiadat, moral, dan lain sebagainya yang menjadi identitas dari bangsa Indonesia.

“Nilai-nilai itu tidak boleh hilang. Harus dipertahankan,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Muhammad Darlis: Teknologi Tak Boleh Menggeser Kecintaan terhadap Tanah Air pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Terdapat sejumlah catatan yang muncul dalam dunia pendidikan belakangan ini. Seperti anak kelas 6 yang belum bisa membaca. Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis menyebut sekolah alpa dalam mengidentifikasi kemampuan peserta didik.

Beberapa tahun terakhir, sejumlah pihak menilai adanya kemunduran dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kurikulum Merdeka Belajar yang diharapkan mampu mendobrak kualitas pendidikan di Tanah Air, ternyata implementasinya tak semudah yang direncanakan.

Belakangan justru ditemui siswa kelas 6 SD yang belum bisa membaca, sementara selangkah lagi harus naik tingkat ke jenjang SMP. Belum lagi masih banyak siswa SD yang tidak bisa berhitung dengan operasi matematika dasar dan sederhana. Kondisinya jadi memprihatinkan.

Harus Dievaluasi

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi pun merasa miris melihat fenomena itu. Menurutnya harus ada evaluasi secara sistem pembelajaran di sekolah terkait. Barangkali sekolah atau guru kurang memperhatikan setiap siswa.

“Pertama ada sesuatu yang salah dalam kurikulum kita barangkali kan. Karena itu kita harus melihat secara detail bagaimana proses pembelajaran kita.”

“Kedua, ada yang harus disempurnakan, secara spesifik perhatian sekolah kepada siswanya. Karena tidak bisa digeneralisir, seolah semua siswa menjadi satu kesatuan dalam sekolah itu,” kata Darlis belum lama ini

Menurut Darlis, sekolah harus mampu mengidentifikasi kendala pembelajaran pada siswa. Penyebab anak kelas 6 SD tidak bisa baca, diperkirakan adanya kealpaan sekolah dalam mengidentifikasi potensi siswa. Sehingga baru ketahuan saat sudah kelas 6.

“Sayang sekali sudah kelas 6 belum mengenal huruf, itu bagaimana kok bisa naik kelas? Berarti ada sesuatu kealpaan di situ, bagaimana bisa mengikuti ujian, seharusnya dari kelas 1 sudah diidentifikasi,” tambah Darlis.

“Perlu ada perlakuan khusus untuk siswa seperti itu. Apakah mungkin ada gangguan mental atau apa kan gitu. Kasihan dong umurnya bertambah tapi kemampuan masih seperti pra sekolah,” sambungnya.

Darlis berharap ada evaluasi dalam sistem pendidikan. Mencari tahu letak kegagalan sistem pendidikan saat ini, dan melakukan pembaruan sistem untuk memperbaiki kualitas pendidikan saat ini. (adv/ens/fth)

Artikel Banyaknya Siswa Kelas 6 Belum Bisa Baca, Muhammad Darlis Sebut Sekolah Alpa Mengidentifikasi Kemampuan Peserta Didik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menurut Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis, penerapan Ujian Nasional untuk pendidikan di Indonesia memang masih plus minus. Namun yang harus menjadi perhatian dari menteri pendidikan yang baru ialah kualitas pendidikan antardaerah.

Ujian Nasional (UN) sudah lama menjadi sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP, SMA) secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antardaerah di Indonesia. Ujian setiap akhir jenjang siswa ini punya sejarah panjang.

Dahulunya, pada 2003-2007 bernama Ujian Akhir Sekolah, lalu ganti menjadi Ujian Akhir Sekolah Berstandar nasional (UASBN) pada 2008-2010. Pada 2011-2020  diganti menjadi Ujian Nasional (UN). Setelah beberapa kali ganti nama UN resmi ditiadakan sejak 2021.

Sebagai gantinya, menteri pendidikan saat itu menerapkan Asesmen Nasional (AN), yang meliputi tiga komponen utama yakni, Asesmen Kompetensi Minimum (AKM), Survei Karakter, dan Survei Lingkungan Belajar, untuk mengevaluasi belajar siswa.

Namun setelah dihapuskannya UN, muncul pro dan kontra. Pada satu sisi, siswa jadi tidak terpaku pada nilai akhir UN. Sementara pada sisi lain, kualitas pendidikan tampak menurun. Siswa tak lagi punya daya saing untuk meraih nilai bagus.

Menteri Baru Harus Pertimbangkan Ulang

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi melihat memang Ujian nasional memiliki plus minus tersendiri. Sebab UN lebih melihat hasil belajar siswa melalui satu standar yang rata. Sementara kualitas pendidikan antardaerah belum seimbang.

“Situasi pembelajaran kita dari Sabang sampai Merauke kan berbeda. Jadi ketika ujiannya disamakan memang ada kendalanya,” kata Darlis belum lama ini. 

“Karena kualitasnya berbeda, sehingga kalau ujiannya disamakan, itu tidak adil juga,” sambungnya.

Menurut Darlis, menteri pendidikan yang baru harus memperhatikan kualitas pendidikan antara daerah satu dengan daerah lain. Melihat proses pembelajaran setiap daerah, termasuk kualitas, akses, dan sarana prasarana.

Dengan melihat proses pembelajaran antardaerah, maka akan dapat terlihat kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Barulah kemudian mencari solusi atas evaluasi atau sistem serupa UN yang dapat digunakan secara nasional.

“Kalau UN dipertahankan dengan pola yang lama, mestinya yang dikejar bagaimana kualitas pengajaran di setiap daerah mendekati sama. Sehingga kualitasnya menyamai.”

“Tapi sepanjang kualitasnya berbeda, antarprovinsi saja berbeda-beda, ini yang harus dipahami oleh pemerintah lebih dahulu,” pungkas Darlis. (adv/ens/fth)

Artikel Ujian Nasional Masih Plus Minus, Muhammad Darlis Minta Menteri Baru Perhatikan Kualitas Pendidikan Antardaerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah melakukan reses atau serap aspirasi di sejumlah titik, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi peraturan daerah (perda) tentang kepemudaan. Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi kembali menyapa konstituennya melalui agenda Sosbang.

Pada Jumat sore, 15 November 2024 kemarin, ia menggelar Sosbang di  Jalan SMPN 8 Gg. Rambai RT.27 Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir.

Sosialisasi wawasan kebangsaan di Kawasan Samarinda Seberang ini, dimoderatori oleh Kamarsam. Lalu materi Nilai-Nilai Pancasila, Undang-Undang, dan Wawasan Kebangsaan dibawakan oleh Akademisi FISIP Unmul Syaiful Bachtiar dan Aktivis Selamat Said.

Syaiful Bachtiar sebagai pemateri, menyampaikan kekhawatirannya terhadap generasi muda yang mulai tergerus nilai-nilai kebangsaannya.

Seperti yang terlihat di beberapa video yang viral di media sosial. Para siswa kurang memahami nama-nama provinsi di Indonesia, hingga nama-nama lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif — apalagi perannya. Bahkan yang membuatnya elus-elus dada, masih banyak siswa yang tidak hapal Pancasila.

“Kalau mereka saja tidak hapal, bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila kan? Saat ini banyak yang kecanduan gadget. Sehingga tidak peduli dengan sekitar, sosial,  dan nilai kebangsaan,” kata Syaiful.

Ia khawatir kalau generasi muda dan generasi di bawahnya tidak mengenal wawasan kebangsaan itu sendiri. Karenanya, perlu pengajaran dan sosialisasi yang masif, agar nilai-nilai ini terus terdengar di ruang publik.

“Kita juga kekurangan figur teladan. Semoga para orang tua di sini dan Bang Darlis bisa menjadi teladan,” harapnya.

Antusiasme Warga

Antusiasme masyarakat terlihat cukup besar pada sosbang ini. Puluhan masyarakat terdiri atas ibu-ibu dan bapak-bapak tampak serius mendengarkan pemaparan. Sesekali terjadi diskusi seputar materi yang dibawakan.

Muhammad Darlis Pattalongi mengaku senang dengan antusiasme masyarakat untuk menghadiri sosialisasi wawasan kebangsaan. Sebab menurutnya, materi ini kerap dipandang membosankan.

“Nah saya juga surprise lah ya. Karena Sosbang ini kan sesuatu yang biasanya membosankan. Sehingga saya tidak yakin dan khawatirkan tidak semua orang mau hadir.”

“Ternyata juga antusiasme masyarakat cukup besar dan ini menggembirakan bahwa semangat masyarakat kita untuk memupuk rasa cinta Tanah Air juga tetap tinggi,” kata Darlis.

Melihat semangat para hadirin, Darlis optimis bahwa wawasan kebangsaan masih menjadi konsern dan keresahan para orang tua. Apalagi implementasi Pancasila beririsan langsung dengan etika.

Ia pun berharap ke depan, agenda serupa bisa dihadiri dengan semangat dan jumlah yang lebih besar.

“Kalau ada kaum elite yang meragukan nasionalisme masyarakat kita, ternyata kurang tepat. Buktinya hari ini masyarakat sangat antusias.”

“Bahkan kalau perlu kita kembangkan lebih bervariasi. Agar lebih menanamkan rasa cinta Tanah Air dan wawasan kebangsaan bisa lebih mendalam,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Muhammad Darlis Terkejut dengan Antusiasme Warga Loa Janan Ilir terhadap Materi Sosbang: Saya Sempat Khawatir Sepi Peminat karena Dinilai Membosankan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kaltim masih membahas AKD secara internal. Sementara itu sejumlah isu berkaitan dengan masyarakat terus bergulir. Muhammad Darlis harap AKD segera rampung agar bisa mengevaluasi OPD atau mitra kerja.

Sampai saat ini DPRD Kaltim 2024-2029 masih menyusun AKD (Alat Kelengkapan Dewan) yang berupa susunan nama anggota dewan pada komisi-komisi, badan pembuat perda, badan anggaran, dan lainnya. Tanpa itu, anggota dewan Kaltim belum bisa menjalankan tugas secara spesifik.

AKD sendiri mewakili lembaga legislatif secara simbolis dalam kegiatan yang berhubungan  dengan lembaga eksekutif (pemerintah), dan lembaga tinggi negara lain. Dengan begitu anggota DPRD dapat bekerja secara maksimal.

Sembari menunggu AKD yang masih disusun anggota DPRD Kaltim berupaya menampung aspirasi masyarakat melalui reses. Selain itu sejumlah isu dari masyarakat dan program Pemprov Kaltim juga menanti untuk dievaluasi.

Misalnya saja masalah permintaan warga yang berkaitan dengan penerangan jalan, keluhan masyarakat soal banjir, peningkatan layanan kesehatan, hingga beasiswa yang sebelumnya sempat bermasalah pada pencairan.

Pembentukan AKD Perlu Dipercepat

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi harap penyusunan alat kelengkapan dewan dapat segera rampung. Agar pihaknya dapat segera mengatasi berbagai keluhan masyarakat yang semakin menumpuk.

“Sampai saat ini karena belum terbentuk AKD. DPRD belum bisa bersikap terhadap isu-isu penting di masyarakat,” kata Darlis.

Setelah terbentuknya alat kelengkapan, setiap anggota dewan akan menempati unsur komisi yang terbagi menjadi 4. Terdiri atas bidang dan tupoksi yang berbeda-beda untuk ditangani. Misalnya komisi 4 menangani pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Darlis bilang, pihaknya baru bisa memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau pemerintah yang merupakan mitra kerja setelah AKD lengkap. Untuk kemudian rapat dan mengevaluasi masalah yang ada. (adv/ens/fth)

Artikel Banyak Program Menanti Evaluasi, Darlis Berharap AKD DPRD Kaltim Segera Terbentuk pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis nilai tantangan ekonomi saat ini sangat tinggi dirasakan masyarakat. Sementara para orang tua juga harus mendidik anak-anaknya. Darlis sebut tanggung jawab itu harus dipikul bersama.

Berada di masa serba digital dan kemajuan teknologi yang berkembang pesat, memang berdampak positif. Namun di sisi lain, masyarakat juga punya tantangan lain yang sangat besar.

Dengan zaman yang saat ini serba instan dan masifnya media sosial, para anak-anak jadi lebih mudah terpapar banyak sekali informasi baik itu positif dan negatif. Anak dan remaja punya tantangan dalam pembentukan jati diri.

Sementara para orang tua, punya tantangan yang lebih besar lagi. Yang paling berdampak ialah tantangan ekonomi. Ketika banyak harga pangan dan harga barang melambung tinggi dan tidak relevan dengan penghasilan. Daya beli masyarakat pun menjadi menurun.

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis pun dapat memaklumi kondisi ini. Sebab di tengah tantangan ekonomi yang sedemikian besar itu, para orang tua masih bertanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya.

Menurut Darlis, tantangan mendidik juga pasti sangat besar di tengah era digitalisasi dan penggunaan media sosial yang masif. Yang kemudian banyak berdampak pada degradasi moral, etika, adab, hingga agama saat ini.

“Orang tua memang harus memberikan peran yang lebih besar. Karena tak jarang peran dari orang tua, peran pembinaan dari rumah tangga berkurang sehingga berdampak menurunnya pendidikan terhadap anak,” kata Darlis.

Meski begitu, Darlis melihat semangat para orang tua masih cukup besar di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi tersebut. Sehingga para orang tua harus dibantu oleh lembaga pendidikan dan tentu pemerintah.

Menurut Darlis, peran mendidik merupakan tanggung jawab bersana. Tidak bisa hanya diserahkan kepada sekolah, atau hanya diserahkan pada pemerintah, ataupun hanya diserahkan ke orang tua.

“Tapi orang tua harus memberikan peran yang lebih besar.”

Dengan perjuangan para orang tua itu, Darlis mendorong pemerintah untuk hadir lebih banyak. Tentu dengan menyusun regulasi soal pendidikan yang memang sesuai dengan kondisi anak-anak di Indonesia.

“Pemerintah juga perlu beri perhatian yang lebih intens lagi terhadap pembinaan kepemudaan,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Tantangan Ekonomi Meningkat, Muhammad Darlis Sebut Tanggung Jawab Pendidikan Harus Dipikul Bersama pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.