Potensi perbedaan penetapan awal Ramadan kembali muncul pada tahun 2026 (1447 Hijriah). Berbedanya tanggal memulai ibadah puasa ini bukan hal baru di Indonesia, melainkan konsekuensi logis dari beragamnya metode penentuan bulan kamariah yang digunakan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam.

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan dinamika ini adalah hal yang lumrah. Sebagai jalan tengah, pemerintah tetap memfasilitasi titik temu seluruh ormas melalui forum musyawarah pada sidang isbat.

Ragam Metode: Dari Hilal Lokal hingga Kalender Global

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag, Arsad Hidayat, menjelaskan bahwa perbedaan lazim terjadi karena masing-masing ormas memiliki pedoman dan kriteria penetapan tersendiri, mulai dari rukyatul hilal (pengamatan langsung), hisab (perhitungan matematis-astronomis), hingga implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT).

“Sebenarnya kalau berbeda itu biasa gitu, karena cara pandang kemudian cara penetapan dari ormas-ormas Islam tersebut tidak sama,” ujar Arsad, Selasa (10/2/2026).

Arsad juga merujuk pada penjelasan pakar terkait keragaman konsep hilal yang digunakan. “Kalau istilahnya Prof Thomas Djamaluddin (astronom BRIN) itu ada hilal global dan hilal lokal. Jelas kalau hilal lokal dengan hilal global, itu sudah pasti berbeda,” tambahnya.

Pemerintah memastikan seluruh elemen ormas Islam, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), hingga Persis, akan diundang untuk menyampaikan pandangannya dalam sidang isbat. Hasil sidang tersebut yang nantinya menjadi dasar ketetapan resmi negara.

“Perbedaan itu wajar dan kita harus terlatih untuk menghormati perbedaan-perbedaan tersebut,” tegas Arsad.

Data Astronomis dan Sikap Muhammadiyah

Berdasarkan data hisab, fase ijtimak (konjungsi) menjelang Ramadan 1447 H terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 pukul 19.01 WIB. Saat matahari terbenam pada hari tersebut, posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia masih berada di bawah ufuk. Secara teoritis, kondisi ini belum memenuhi kriteria visibilitas MABIMS yang dianut pemerintah.

Di sisi lain, PP Muhammadiyah telah melangkah lebih dulu dengan menetapkan 1 Ramadhan 1447 H jatuh pada Rabu Legi, 18 Februari 2026. Ketetapan ini diputuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid berdasarkan metode hisab hakiki yang berpedoman pada prinsip KHGT.

MUI: Perbedaan Adalah Produk Ijtihad

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Iskandar, menilai perbedaan awal puasa sebagai produk dinamika ijtihad. Ia melihat fenomena ini sebagai bukti kematangan tradisi keilmuan Islam di Tanah Air, selama disikapi dengan bijak.

“Potensinya, ya, tetap ada dan kita hormati. Itu gak bisa sampai akhir zaman ya, perbedaannya tetap ada dan tidak masalah. Itu bagian dari ijtihad,” papar Anwar, Kamis (12/2/2026).

Ia mengingatkan umat Islam agar tidak menjadikan perbedaan tanggal sebagai pemicu perpecahan. “Yang penting jangan sampai mengkafirkan sesama Muslim hanya karena perbedaan penetapan tanggal puasa,” tuturnya.

Meski menghargai berbagai metode yang ada di masyarakat, Anwar tetap menggarisbawahi pentingnya menghormati otoritas negara untuk menjaga persatuan umat (ukhuwah Islamiyah) dan bangsa (ukhuwah wathaniyah).

“Yang paling penting buat kami itu mengikuti pengumuman pemerintah. Karena pemerintah itu mempunyai otoritas menjadi hakim. Jadi menurut agama Islam, keputusan hakim atau keputusan negara itu menghilangkan perbedaan,” pungkasnya. (ens)

Artikel Awal Ramadan 2026 Berpotensi Beda, Kemenag dan MUI Minta Umat Kedepankan Toleransi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Di bawah naungan Kementerian Agama Kantor Wilayah (Kemenag Kanwil) Provinsi Kalimantan Timur, acara ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kerukunan Nasional (HKN) pada Sabtu, 22 Februari 2025.

Rute jalan sehat dimulai dari Kantor Kemenag Kanwil Kaltim di Jalan Basuki Rahmat, melintasi Jalan Abul Hasan, Diponegoro, Imam Bonjol, dan kembali ke titik awal.

Kepala Bagian Tata Usaha Kemenag Kanwil Kaltim, Muhammad Murdi, menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki banyak manfaat. Selain menjadi ajang olahraga, acara ini juga merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.

“Jalan sehat ini bukan sekadar olahraga, tetapi juga bentuk kebersamaan yang mencerminkan nilai keberagaman dan toleransi antarumat beragama,” ujar Muhammad Murdi dalam sambutannya.

Ia juga menyoroti maraknya berita hoaks yang sering memicu ketegangan antarumat beragama. Menurutnya, menjaga tali silaturahmi adalah kunci utama dalam menciptakan kedamaian.

“Kami berharap masyarakat Kalimantan Timur tetap kondusif, rukun, dan saling mendukung. Jangan mudah terprovokasi oleh berita yang tidak benar. Silaturahmi yang erat akan membuat Kaltim tetap damai dan harmonis.”

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Timur, KH Muhammad Rasyid, turut menyampaikan pesan penting mengenai kebersamaan dalam membangun bangsa.

“Kita bersyukur bisa melaksanakan kegiatan ini dalam semangat Hari Kerukunan Nasional. Ini adalah bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa dalam 20 tahun ke depan, Indonesia semakin maju dan sejahtera,” ujarnya.

Ia meyakini bahwa dengan persatuan yang kokoh, masyarakat Kaltim, khususnya Kota Samarinda, dapat berkontribusi bagi daerah dan negara.

“Mudah-mudahan dengan kondisi yang damai, pemerintahan yang stabil, dan suasana yang sejuk, kita bisa memiliki modal besar untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Selain jalan sehat, acara ini juga dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan seni yang mencerminkan keberagaman budaya di Indonesia. Tarian tradisional Bungong Jeumpa dan atraksi barongsai yang spektakuler menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta.

Sebagai bentuk apresiasi, panitia menyediakan berbagai hadiah menarik, termasuk dua sepeda motor sebagai hadiah utama serta berbagai hadiah hiburan lainnya. Kemeriahan acara semakin terasa berkat antusiasme tinggi dari masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang agama dan budaya. (nkh/sty)

Artikel Peringati HKN dengan Jalan Sehat, FKUB Kaltim Pupuk Toleransi Lintas Agama pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Serangan brutal Israel ke Rafah membuat publik Indonesia kembali bereaksi keras. Tak hanya aksi membela Palestina, gerakan boikot produk yang diduga terafiliasi dengan Israel pun kembali digaungkan. Padahal beberapa minggu terakhir sempat mereda.

Termasuk di Kota Samarinda. Beberapa aksi damai tampak terlihat beberapa waktu lalu. Yang paling ramai dan bikin heboh, aksi terakhir oleh sekelompok pemuda dari Koalisi Masyarakat Kaltim Cinta Palestina.

Berdasarkan video yang beredar di media sosial belum lama ini. Tampak kelompok tersebut menggunakan atribut bertemakan Palestina. Melakukan aksi solidaritas bela Palestina pada Minggu 2 Juni 2024 lalu.

Membawa tajuk yang All Eyes On Rafah, aksi dimulai dengan damai di depan Masjid Al-Ma’ruf. Lalu dilanjutkan konvoi dengan mendatangi beberapa gerai makanan cepat saji dan produk kopi yang dinilai pro terhadap Israel.

Terdapat 2 video yang beredar, satu di antaranya dari sudut pandang pegawai kedai kopi Starbucks. Di situ terlihat pelaku aksi meneriaki pegawai yang sedang bekerja.

Aksi itu menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang menilai aksi tersebut tidak pantas dilakukan dan salah sasaran. Sebab sempat terjadi keributan dan membuat tidak nyaman karyawan yang bekerja di sana.

Tanggapan MUI Kota Samarinda

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Samarinda Muhammad Mundzir memberi beberapa penjelasan. Katanya, MUI hanya mengeluarkan fatwa untuk tidak menggunakan produk yang dinilai berafiliasi mendanai atau pro terhadap Israel.

Sementara terkait inventarisasi produk-produk tertentu yang banyak beredar di media, MUI tidak pernah melakukan rilis resmi. Bahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan rilis itu sebagai hoaks.

“MUI tidak pernah menyebut nama produknya. Masyarakat sendiri yang menilai itu. Dan MUI tidak bertanggungjawab atas asumsi dan penilaian masyarakat yang beredar,” jelas Mundzir kepada Kaltim Faktual Rabu 5 Juni 2024.

“Fatwa juga sifatnya imbauan. Tugas MUI sampai di situ saja. Diterapkan atau tidak, kembali kepada masyarakat. Sama dengan fatwa larangan merokok,” sambungnya.

“MUI bertugas memberi fatwa, sementara pemerintah lah yang menindaklanjuti sebagai yang berwenang.”

Sehingga dalam hal boikot masyarakat perlu berhati-hati dan mencermati berbagai produk yang dianggap pro Israel. Harus ada bukti yang kuat untuk suatu produk yang kemudian dinilai mendanai serangan Israel.

“Jadi harus jelas. Menelusuri mulai dari sumber klaimnya dari mana. Valid nggak? Kalau perlu datanya. Lebih bagus diperkuat dengan kajian atau penelitian aliran produk itu,” tambahnya di Kantor MUI.

Kecuali, pemerintah atau lembaga resmi yang berwenang, sudah memastikan daftar produk yang harus diboikot. Lalu dirilis ke publik. Maka itu bisa menjadi dasar tindakan. Sehingga bukan berdasarkan asumsi belaka.

Sementara MUI sendiri belum memiliki tenaga yang benar-benar menangani secara teknis untuk inventarisasi produk yang harus diboikot tersebut. Sehingga yang keluar hanya fatwa boikot tanpa menyebut produk manapun.

“Misal ini produk yang harus disetop misalnya tidak boleh ini beredar di Indonesia ya kan, bisa masuk ke pemerintahan.”

MUI Imbau Warga Tidak Gegabah

Merespons aksi yang ramai di Samarinda itu. Mundzir mengaku cukup dilematis. Di satu sisi, ada rasa kemanusian untuk membela Palestina. Di sisi lain, ada kegiatan ekonomi yang berjalan di negara sendiri.

Ketua MUI itu menyebut warga sah-sah saja jika ingin melakukan aksi bela Palestina. Namun jangan sampai gegabah. Dia menganjurkan untuk berpikir dahulu sebelum bertindak.

“Jadi nggak cuma berdasarkan iman atau agama saja. Tapi juga rasionalitas,” kata Mundzir.

Lanjutnya, aksi hingga mendatangi outlet produk itu juga tampaknya perlu pertimbangan ulang. Karena karyawan di sana juga barangkali seorang muslim yang merupakan saudara seiman. Dan tidak berkaitan dengan serangan Israel. Hanya mencari nafkah. Kembali, pemerintah belum menetapkan larangan pada produk-produk yang diduga berafiliasi dengan Israel. Meskipun pemerintah sudah memperjuangkan hak Palestina hingga ke PBB.

“Kalau soal, ‘percaya besok bisa makan’ karena percaya dengan Allah. Ya itu nggak perlu diajarin. Tapi kalau gelombang pengangguran besar-besaran, dampak sosialnya siapa yang nanggung?” Tambahnya sebagai catatan pertama.

“Orang tiba-tiba nggak gajian, tiba-tiba nggak ada pekerjaan apa nggak menjadi patologi sosial penyakit masyarakat?”

Yang kedua, kata Mundzir, tindakan yang akan diambil harus betul-betul didasarkan dengan hukum. Mengingat negara kita merupakan negara hukum. Tindakan yang dilakukan sesuai hukum atau malah melanggar hukum? Termasuk soal aturan melakukan aksi demonstrasi.

Rekomendasi Aksi Bela Palestina

Membela Palestina, baik atas dasar agama ataupun kemanusiaan adalah hal baik. MUI pun menyarankan itu. Hanya saja, masyarakat juga perlu bijak dalam melakukannya. Agar jangan sampai, urusan solidaritas malah menjadi sumber perpecahan dengan bangsa sendiri.

Karenanya, ada beberapa cara yang bisa dilakukan, dari yang paling ringan adalah mendoakan kemerdekaan Palestina.

Kedua, jika punya materi berlebih, bisa menyumbang. Berupa materi atau pendanaan. Tentunya dalam hal ini harus cermat memilih penyalur dana. Agar dana yang disumbangkan juga sampai pada sasaran.

“Sumbang materi, kalau enggak bisa nyumbang materi yang berdoa itu aja.”

Ketiga, warga bisa melanjutkan aksi kampanye digital yang dilakukan melalui berbagai platform. Sekaligus membuat narasi-narasi pembelaan terhadap Palestina. Sebagai bentuk perlawanan terhadap narasi pembelaan Israel yang juga cukup kuat disuarakan.

“Sekarang perangnya kuat perang digital. Jadi harus bisa mematahkan narasi pembelaan israel. Kampanye digital diteruskan,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Tanggapan MUI Samarinda soal Aksi Bela Palestina di Kedai Starbucks pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum haram bagi umat Islam yang memilih golongan putih atau golput saat pemilu.

Untuk itu, pengurus MUI mengimbau kepada masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dikutip dari laman resmi MUI Pusat, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI, Cholil Nafis mengatakan, haram melakukan golput pada Pemilu 2024.

Hal ini merujuk pada fatwa yang pernah dikeluarkan MUI sebelumnya terkait kewajiban memilih pemimpin.

“Dalam fatwa yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama II se-Indonesia pada 2009 menegaskan, memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah (kepemimpinan) dan imarah (pemerintahan) dalam kehidupan bersama,” ujarnya dikutip Selasa, 13 Februari 2023.

Fatwa yang dimaksud adalah hasil keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Masa’il Asasiyah Wathaniyah atau masalah strategis kebangsaan.

Fatwa tersebut ditetapkan pada 26 Januari 2009 dengan judul Penggunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Umum.

Isi lengkap dari fatwa yang dimaksud yaitu yang pertama, pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.

Kedua, memilih pemimpin (nashbu al imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.

Ketiga, imamah dan imarah yang dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.

Jika ada pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.

Sumber yang digunakan dalam keputusan fatwa merujuk pada Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 59, hadits Rasulullah SAW, serta qaul sahabat dan pendapat ulama.

MUI dalam hal ini mengutip qaul sahabat nabi Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, dan pendapat al-Mawardi yang menyatakan penegakan kepemimpinan hukumnya wajib (fardhu kifayah).

Secara terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal menyikapi fatwa MUI itu sebagai bentuk imbauan agar masyarakat dapat menyalurkan hak suaranya pada Pemilu 2024.

“Sambil mengimbau supaya masyarakat berpartisipasi, datang ke TPS dan menggunakan haknya untuk nyoblos,” ungkap Faisal.

Harapannya, masyarakat ikut berpartisipasi untuk mengoptimalkan suara pemilih dan dapat menentukan pemimpin terbaik bagi bangsa. (rw)

Artikel Haramkan Golput Saat Pemilu, MUI Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Kalau vaksinasi lewat mulut yang diteteskan kemudian masuk itu membatalkan puasa. Akan tetapi praktik pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan itu tidak dengan tetes mulut tetapi dengan injeksi,” kata Asrorun dalam dialog Forum Merdekat Barat tentang vaksinasi di bulan Ramadhan yang dipantau dari Jakarta, Selasa (13/4/2021) seperti dilansir dari Antara.

Maka vaksinasi dengan injeksi intramuskular, tegas Asrorun, yang dilakukan untuk kepentingan vaksinasi COVID-19 itu tidak membatalkan puasa.

Dia mengatakan yang membatalkan puasa adalah makan minum dan menyampaikan material ke dalam rongga sampai ke perut.

“Praktik vaksinasi dengan cara injeksi intramuskular ini tidak membatalkan dan juga tidak termasuk hal yang membatalkan puasa,” tegasnya.

Atas dasar alasan itu maka praktik vaksinasi tetap diperbolehkan meski sedang menjalani puasa.

Namun, dia mengingatkan masih ada faktor kesehatan yang harus dipastikan dengan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan sebelum melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap orang yang tengah berpuasa apakah dapat menerima injeksi vaksin.

“Kuncinya ada pada screening di tenaga kesehatan,” ujar Asrorun.

Sebelumnya, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksinasi tidak membatalkan puasa karena dilakukan dengan suntikan melalui otot atau intramuskular. MUI juga telah menerbitkan fatwa bahwa tes cepat atau rapid test baik antigen, PCR maupun tes usap atau swab tidak membatalkan ibadah puasa.

Dalam diskusi yang sama ahli patologi klinik dari Universitas Sebelas Maret, Dr. Tonang Dwi Ardyanto, juga mengatakan vaksinasi saat bulan puasa bukanlah hal yang baru. Sebelum COVID-19 terjadi, proses vaksinasi tetap dilakukan saat bulan Ramadhan.

“Jadi sebetulnya bukan hal yang baru, bukan hal yang luar biasa,” katanya. (*)

Sumber: Antara

Artikel MUI Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Injeksi Tidak Batalkan Puasa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.