Penetapan calon Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, baru-baru ini telah memicu kontroversi. Pertama karena nama-nama 3 besar hasil rapim di Surabaya dirahasiakan. Sehingga memicu kecurigaan publik, kalau ada dugaan transaksional dalam proses votingnya.

Teranyar, giliran Anggota Fraksi NasDem-Demokrat, Ismail yang mengeluhkan. Perkaranya sama, transparansi. Dia menilai, sejak awal voting. Alias saat pemilihan 3 nama di setiap fraksi. Anggota fraksi tidak dilibatkan. Hanya diwakili oleh para ketua fraksi saja.

Tidak tahu prosesnya, Ismail kaget ketika membaca berita. Kalau ternyata sudah ada nama-nama calon 3 besar.

“Saya baca di media, sudah ada tiga calon nama Pj gubernur yang dipilih saat rapim di Surabaya melalui voting. Sistem voting ini mengganggu saya,” ungkapnya, Jumat 8 September 2023.

Dalam pemilihan calon Pj gubernur ini, Ismail menegaskan penetapan calon Pj gubernur mesti berdasarkan kepentingan masyarakat.

Lebih lanjut, Ismail mengatakan bahwa dalam pemilihan ini tidak mengikuti aturan yang berlaku. Karena harusnya, saat masih di ranah fraksi. Setiap anggota dilibatkan untuk memberi pandangan dalam pemilihan 3 nama. Yang selanjutnya disetorkan ke pimpinan dewan.

“Namun yang terjadi saat ini adalah hanya delapan orang perwakilan fraksi yang melakukan voting. Inikan kurang fair dan tidak mewakili suara seluruh legislator,” katanya.

Pemilihan yang menurutnya sepihak ini, sangat disayangkan karena Pj gubernur punya peran penting dalam memimpin pemprov sampai Pilgub tahun depan.

“Akan menjadi pertanggungjawaban pimpinan fraksi atas keputusannya, kalau berbicara untung rugi. Saya termasuk yang dirugikan dalam hal ini,” pungkasnya. (dmy/dra)

Artikel Fraksi NasDem-Demokrat Pertanyakan Transparansi Pemilihan Pj Gubernur Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.