Sebanyak 15 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Pada Apel Pagi Setwan Kaltim, Senin 18 November kemarin.

Karena kinerja dan masa baktinya, 15 ASN di lingkup Setwan Kaltim mendapat kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala. Unsur pimpinan yang meliputi Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman, Kebag Umum dan Keuangan Hardiyanto, dan Kabag FPP Andi Razaq. Menyerahkan Surat Keputusannya pada Apel Pagi kepada Supriyanto, Gatot Yuwono, Suroto, Ismi Azli, Rodi Hartono, Abdul Wahid, Rustam, Syamsudin, Herryyanto, Helpiansyah, Supiansyah, Agus Sinar Lina, Nanang Rudy, Hendra Gunawan, dan Syarkawi.

Norhayati berharap para ASN tersebut dapat terus meningkatkan kinerjanya. Begitu juga dengan pegawai Setwan lainnya.

Amanat Setwan

Selain penyerahan SK tersebut di atas, agenda Apel Pagi juga digunakan untuk menyampaikan amanat terkait isu-isu kesekretariatan, yang disampaikan oleh Andi Razaq.

Yang pertama, Andi mengingatkan bahwa akhir tahun 2024 sudah di depan mata. Ia berharap seluruh pegawai Sekretariat DPRD Kaltim dapat membantu percepatan administrasi kedewanan, agar anggaran dapat terserap dengan baik.

“Karena apapun bentuknya kita Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai fasilitator dalam hal tugas dan fungsi DPRD Kaltim kita harus pro aktif.”

“Kita harus menyerap anggaran yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur dengan berbagai kegiatan-kegiatan kedewanan sesuai perencanaan awal,” ucap Andi.

Andi juga mengingatkan terkait pengadministrasian kegiatan reses Anggota Dewan. Ia berharap administrasi tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.

“Ini masa sidang I dan reses pertama Anggota Dewan sudah sepatutnya untyk bisa dipercepat administrasinya. Karena reses 55 anggota dewan dilaksanakan di 10 Kabupten/Kota guna menyerap aspirasi untuk perencanaan APBD anggaran Tahun 2026 dan perubahan tahun 2025.”

“Kemudian disusul dengan pansus-pansus serta kegiatan dewan yang ada. Sementara ini sudah mendekati akhir tahun, mohon kiranya untuk lebih menjadi perhatian bersama terkait administrasi,” tambahnya.

Jangan Berpolitik

Selanjutnya, Andi mengimbau agar pegawai Setwan, baik ASN maupun non ASN untuk tidak terlibat politik praktis pada Pilkada atau agenda lainnya. Hal ini penting karena mereka sangat berkaitan dengan para politisi.

“Terlebih kita tengah mendekati  pesta demokrasi yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024 mendatang, ASN maupun Non ASN harus menjaga netralitasnya,” pungkasnya. (adv/fth)

Artikel 15 ASN Sekretariat DPRD Kaltim Dapat Kenaikan Pangkat dan Gaji pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kalimantan Timur menjadi momentum penting untuk menjaga demokrasi yang sehat dan transparan.

Salah satu elemen krusial dalam proses ini adalah netralitas aparatur sipil negara (ASN) sebagai abdi negara.

Netralitas ASN penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa konflik kepentingan selama masa kampanye.

ASN memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas birokrasi dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika ASN terlibat dalam politik praktis, hal ini dapat merusak kepercayaan publik dan memicu konflik kepentingan yang dapat merusak integritas birokrasi. Merujuk aturan, ASN yang terbukti tidak netral dapat dikenakan sanksi administratif dan disiplin.

Hanya saja, menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Deni Sutrisno untuk mewujudkan itu perlu dukungan semua pihak. Termasuk pengawasan dari masyarakat.

Tak hanya itu, yang lebih penting juga perlu komitmen yang kuat melalui pembinaan dan pengawasan, serta sosialisasi terkait potensi pelanggaran yang boleh dan tidak boleh, mengacu pada regulasi yang ada.

Baginya, netralitas ini tidak hanya berlaku dalam Pilkada, tetapi juga dalam berbagai dimensi lainnya, sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat.

“ASN harus melayani secara netral tanpa memandang latar belakang suku, golongan, atau agama,”pintanya saat menjadi pembicara pada dialog menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024, secara virtual, Jum’at 11 Oktober 2024.

Netralitas dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan, terutama dalam manajemen ASN, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Netralitas adalah asas dalam manajemen dan kebijakan ASN.

Pemerintah Provinsi dan Badan Pengawas Pemilu bersinergi dan berkolaborasi dalam penanganan netralitas ASN. Jika ada PNS yang melanggar, akan diterbitkan SK pemberhentian.

Kepada seluruh masyarakat Kaltim, khususnya ASN, diingatkan untuk tetap menggunakan hak pilihnya dengan bijak pada 27 November 2024. 

“Jika ingin terlibat dalam politik praktis, terdapat wadahnya, tetapi ASN harus mundur jika ingin mencalonkan diri,”ungkapnya

Hak politik masyarakat dan ASN harus digunakan secara bijaksana untuk menjaga integritas sebagai pelayan publik dan abdi negara. (am)

Artikel ASN Kaltim Diminta Jaga Netralitas di Pilkada, Tanpa Pandang Suku, Golongan, atau Agama pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Paser menggelar sosialisasi Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI-Polri dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak.

Kegiatan sosialisai netralitas ASN ini berlangsung di Hotel Kyriad Sadurengas, Tanah Grogot, Senin 7 Oktober 2024.

Komisioner Bawalu Paser, Fauzan mengtakan bahwa sosialiasi ini digelar agar ASN, TNI, dan Polri paham terkait pentingnya netralitas selama tahapan pilkada.

Menurut dia, netralitas ketiga institusi itu akan memengaruhi kualitas pelaksanaan Pilkada di Paser

Bawaslu Paser ingin mewujudkan pilkada  berlangsung aman dan damai. Serta ingin ASN mengedepankan netralitas selama pilkada.

16 Larangan PNS Selama Pilkada

Fauzan juga menyebut ada 16 larangan bagi ASN, TNI dan Polri selama pilkada di antaranya larangan kampanye melalu media sosal, menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye.

Ikut kampanye dengan atribut PNS, ikut kampanye dengan fasilitas negara, menghadiri acara partai politik, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon, dan mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan.

Larangan selanjutnya memberikan dukungan ke calon kepala daerah dengan memberikan KTP, mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN, membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan paslon.

Menjadi anggota atau pengurus parpol, mengerahkan PNS ikut kampanye, pendekatan ke Parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain, menjadi pembicara dalam acara Parpol, dan berfoto dengan simbol tangan atau gesture sebagai bentuk keberpihakan.

Ada sanksi hukum maupun sanksi  disiplin bagi  ASN yang tidak netral dalam pilkada.

Seperti  penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Sekretaris Daerah (Sekda) Paser, Katsul Wijaya, mengatakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.

Selain itu, lanjut sekda, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak  dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Oleha karena itu, sebagai ASN harus mematuhi aturan dalam UU No. 5/2014, tidak hanya saat berucap, bahkan berbagai pose foto pun harus dihindari,” kata Katsul.

Ia berharap dengan bersikap netral, maka akan timbul suasana kondusif di lingkungan kerja dan fokus terhadap pelayanan publik.

“Bersikap netral berarti ikut meringankan beban Bawaslu dalam pengawasan pilkada serentak 2024,” ujar Katsul. (rw)

Artikel Bawaslu Paser Gelar Sosialisasi Netralitas ASN dan TNI-Polri Jelang Pilkada Serentak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) melakukan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, serta Polri untuk menegaskan pentingnya menjaga netralitas pada Pilkada 2024.

“Netralitas bukan hanya soal tidak memilih, tetapi juga soal tidak terlibat aktif dalam kampanye atau kegiatan lain yang menunjukkan dukungan terhadap salah satu pasangan calon,” ucap Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kutim Maya Sari, di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Senin 19 Agustus 2024.

Ia menegaskan netralitas ASN, TNI, dan Polri merupakan kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu yang adil dan bebas dari intervensi politik.

Selain itu, Maya juga menyelaskan bahwa ASN, TNI, dan Polri, dilarang untuk memberikan dukungan secara langsung, ikut dan menghadiri kampanye ataupun memberi dukungan melalui media sosial.

“Postingan dukungan di media sosial, berfoto bersama calon sambil mengenakan simbol keberpihakan, atau hadir dalam kampanye dengan mengenakan seragam dinas merupakan contoh tindakan yang melanggar netralitas,” jelas Maya.

Bawaslu Kutim mengimbau khusus kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri  serta Kepala Desa yang bertugas di Kabupaten Kutim untuk menjaga netralitasnya.

Meskipun di Kutim belum ada tercatat kasus pelanggaran netralitas. Bawaslu Kutim mengantisipasi hal-hal tersebut jangan sampai terjadi di Kutim.

“Kami ingin semua pihak, baik ASN, TNI, Polri, maupun perangkat desa, tetap sadar dan konsisten menjaga netralitas mereka selama Pilkada ini,” kata Maya. (rw)

Artikel Pentingnya Netralitas ASN, Bawaslu Kutim Gelar Sosialisasi Jelang Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Balikpapan, HMuhaimin, menekankan pentingnya menciptakan sinergi yang harmonis di ruang lingkup ASN dalam menghadapi Pilkada 2024.

Sebagai pelayan publik, ia meminta ASN di Kota Minyak mampu menjaga kualtias pelayanannya. Di antaranya dengan tidak terlibat politik praktis di masa rawan seperti sekarang. Apalagi netralitas ASN sendiri sudah diatur dalam UU 20/2023.

“Salah satunya, bagaimanapun ASN itu harus melaksanakan komitmen untuk netral dalam kegiatan Pilkada ini,” ungkap Muhaimin, saat ditemui awak media usai Rapat Paripurna DPRD Kota Balikpapan pada Kamis, 13 Juni 2024.

Dalam upaya menjaga netralitas, ia menekankan pentingnya untuk menjadi ASN yang profesional dan melayani masyarakat dengan baik.

“Sebagai ASN, kita harus menyadari bahwa kita adalah pelayan publik yang tidak boleh memilih-milih dalam memberikan pelayanan dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Muhaimin mengingatkan bahwa siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah adalah pimpinan ASN, bukan pimpinan atas individu tertentu.

“Ini adalah hal yang harus dipahami dengan baik oleh seluruh ASN,” ujarnya.

Adapun sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS.

Ia berharap profesioanalitas dan netralitas ASN di Balikpapan dapat dipertahankan.

“Kita berharap tidak ada ASN di Balikpapan yang kena sanksi apalagi terlibat dalam kegiatan politik praktis seperti itu,” tutupnya. (nvr/fth)

Artikel Sekda Balikpapan Minta ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belum lama ini, 3 ASN Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dilaporkan oleh Bawaslu Kota Samarinda ke Komisi ASN di Jakarta. Karena diduga melanggar kode etik dan netralitas. Lantaran ketiganya diduga kuat nyalon sebagai wakil wali kota Samarinda di Pilwali 2024.

Ketiga nama itu, dua di antaranya selevel kepala dinas. Yakni Kepala BPKAD Ibrohim, dan Kepala Dinas Bapperida Ananta Fatkhurrozi. Satu lainnya Agus Tri Sutanto yang tengah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kota Samarinda.

Apalagi ketiganya tidak dalam status cuti dari jabatannya sebelum bergerak ke partai politik. Kini Komisi ASN di Jakarta tengah mengkaji 3 nama ASN Pemkot Samarinda tersebut. Dan akan menerapkan sanksi jika memang terbukti melanggar.

Tanggapan Wali Kota

Wali Kota Samarinda Andi Harun ikut buka suara. Menurutnya langkah ketiga pejabatnya itu belum masuk pada wilayah pelanggaran. Sebab baru sebatas pendaftaran di partai politik dan belum mendaftar secara resmi di KPU.

“Jadi soal kepastian ketiganya akan mencalonkan diri, itu belum ada. Kalau objek perbuatannya mendaftar sebagai calon wakil wali kota, itu pada institusi KPU. Ini kan belum ya, ini baru sebatas menjajaki kemungkinan ada peluang nggak di partai politik untuk diusung,” jelas Andi Harun Selasa 11 Juni 2024.

“Tapi langkah Bawaslu kami hormati, sebagai bentuk responsif terhadap keinginan untuk menjaga netralitas ASN di dalam Pilkada. Karena pada akhirnya juga jika ASN, anggota TNI, anggota Polri dan pejabat-pejabat publik jika mencalonkan diri maka dia harus mundur kan,” tambahnya.

Andi Harun akan Kroscek

Meski begitu, untuk menjaga kehati-hatian, Andi akan mempelajari ulang aturan yang tertulis. Untuk memastikan kebenaran pelanggaran yang dilakukan oleh ketiga pegawainya di Pemkot Samarinda. Dan membiarkan proses pengkajian di Komisi ASN berjalan sebagaimana mestinya.

Andi juga menyebut, dalam prosesnya, nantinya ke-3 ASN itu juga pasti akan mendapatkan hak jawab untuk memberi keterangan. Sebelum itu, Andi juga mengaku telah berkoordinasi dengan ketiganya. Untuk memastikan niatnya dalam maju ke pilwali.

“Saya tanya apakah akan melanjutkan pencalonan sampai ke KPU, semuanya bergantung pada saya (Andi Harun). Karena ketiga-tiganya informasinya, semuanya mendaftar hanya ingin maju jika berpasangan dengan saya. Jadi belum ada timbal balik nih.”

“Itu kan baru keinginan dari mereka. Belum tentu juga partai politik itu akan mengusung yang bersangkutan jadi saya kira belum tentu pelanggaran. Tapi saya akan coba dalami lagi persoalannya,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Tanggapan Wali Kota Samarinda soal 3 Pejabatnya Dilaporkan Bawaslu ke KASN karena Dugaan Ikut Pilkada pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jamak diketahui, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam berpolitik. Karena kedekatan atau kepentingan pribadi. Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni menyadari persepsi publik tersebut.

Namun ia menegaskan, jika ASN Kaltim itu harus bekerja secara profesional. Terkait Pemilu, mereka diminta dapat memberikan pelayanan, tanpa membedakan kepentingan dari siapapun.

ASN, kata dia, memang memiliki hak pilih. Sama seperti masyarakat sipil. Namun sebagai penyelenggara negara, ASN tidak boleh berpolitik aktif.

“Jadi (ASN) bisa menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih, tapi harus bersikap netral,” jelasnya, usai melantik dan mengukuhkan Dewan Pengurus Korpri Kota Balikpapan, Jumat 17 Maret 2023 lalu.

Menurut Sekda, netralitas ASN itu wajib hukumnya. Karena profesional tanpa netralitas, itu sesuatu yang tidak akan berjalan secara optimal.

Lalu, jika ada ASN yang tidak netral, sanksi apa yang akan dijatuhkan?

“Kita akan lihat sesuai dengan regulasinya, sudah ada ketentuan yang diatur, sanksi bagi ASN yang tidak melaksanakan netralitas,”

Sebagai ASN juga, Sekda memahami posisi dilema rekan-rekan ASN. Dimana ASN tidak boleh ikut aktif di dalam kegiatan kampanye, dilain sisi ASN juga akan memilih. Karena ASN juga memiliki hak pilih. Secara otomatis ada rasa keinginan mencari tahu figur-figur yang akan dipilihnya tersebut.

“Jadi mencari tahu (figur) itu, tidak ikut aktif (dalam berkampanye),”

“Kita lihat apakah nanti ada pengaturan regulasinya yang terbaru, bahwa tidak ikut kampanye. (Sejauh ini) catatannya itu tidak ikut secara aktif di dalam kegiatan langsung untuk berpolitik,” tegas Sekda yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Korpri Kaltim ini. (am)

Artikel Pesan Sekda ke ASN Jelang Pemilu: Boleh Pilih, tapi Tidak Kampanye Aktif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Aparatur sipil negara (ASN) Kaltim kembali diminta menjaga netralitas sebagai bagian menjaga iklim pembangunan yang kondusif. Permintaan ini kembali disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi dalam Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilu Serentak 2024 di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Selasa (25/10/2022).

“Saya minta ASN jangan sampai ikut berpolitik dan jaga netralitas selaku ASN,” tutur Hadi.

Sikap netral ASN itu, sambungnya, harus senantiasa dijaga. Sebagai bagian merawat iklim keamanan yang kondusif dalam mendukung pembangunan daerah.

Apalagi kondisi perpolitikan diprediksi memanas pada 2024 mendatang. Ditambah status Kaltim yang telah dipilih menjadi ibu kota negara baru, kondusivitas daerah tentu perlu dijaga.

“Sekali lagi para ASN jaga netralitasnya. Kami tidak ingin Kaltim yang kondusif ini menjadi terganggu,” tegas mantan Legislator Senayan ini.

Kata dia, larangan ASN berpolitik juga sudah diatur dalam undang-undang. Supaya netralitas ASN bisa terus terjaga. Khususnya di 2024 mendatang yang merupakan tahun politik, yang bakal digelar pemilihan presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilihan legislatif (pileg) serentak.

“Kalau punya dukungan dan berbeda pilihan itu sah-sah saja sesuai hati kita, cuma jangan sampai terjun berpolitik praktis,” sebut Hadi.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim Deni Sutrisno menuturkan, ASN memiliki hak pilih dalam pemilu. Tetapi dilarang terlibat politik atau aktif mendukung pasangan calon peserta pemilu.

“Hak politik ASN itu hanya di bilik suara,” tambahnya.

Pun begitu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltim Sufian Agus menuturkan, salah satu masalah krusial pada penyelenggaraan Pemilu adalah netralitas birokrasi dan ASN. Dalam hal ini Pemerintah sudah membuat ragam regulasi untuk membatasi hubungan ASN dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari netralitas.

“Dalam praktiknya netralitas fungsi pelayanan publik diharapkan dapat selalu terjaga baik. Jangan sampai proses pelayanan publik ini menjadi diskriminatif di musim politik Pemilu,” sebut Deni.

Sebagai warga negara, ASN memiliki hak politik, tetapi hanya memiliki hak pilih. ASN punya hak dipilih apabila mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari statusnya sebagai ASN. (redaksi/ADV DIKOMINFO KALTIM)

Artikel Demi Iklim Pembangunan Kondusif, ASN Kaltim Diminta Jaga Netralitas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.