Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim yang membuat antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU ditanggapi Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono. Bersama Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik dan Ketua DPRD Kaltim,  kunjungan ke Pertamina dilakukan untuk membahas persoalan ini sejak dua pekan lalu.

Nidya Listiyono mengungkapkan, pihaknya telah menanyakan persoalan kelangkaan dan antrean BBM yang terjadi.

“Pertamina menegaskan untuk stok BBM untuk Kaltim aman,” ungkap Nidya baru-baru ini.

Menurutnya, terdapat beberapa faktor lain yang memicu antrean panjang BBM. Yakni terbatasnya jumlah pasokan kuota di SPBU dan panic buying di masyarakat menjelang Nataru. Hal itu membuat masyarakat  takut tidak mendapatkan BBM lalu berbondong-bondong membeli dan menyimpannya.

“Ada juga peraturan yang mengakibatkan orang jadi mengantre,” jelasnya.

Akibat munculnya peraturan tersebut, beberapa antrean di SPBU jadi panjang. Apalagi diperburuk adanya oknum pengetap.

“Sebenarnya pengetap itu tidak bisa beli jika petugas SPBU-nya gak melayani,” kata Nidya.

Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kaltim meminta Pertamina untuk membahas persoalan ini lebih lanjut dengan pemerintah daerah. Selain itu, ia memandang  CCTV di semua SPBU perlu diaktifkan untuk mengawasi aktivitas penjualan BBM.

“Kuota kita terbatas, jumlah SPBU kita terbatas, minimal ada pertashop yang biasanya jual satu atau dua jenis saja. Misal punya ukuran tanah 20×20 atau 15×15 bisa kita kontrak. Nanti Pertamina yang menyediakan stoknya untuk menyalurkan BBM-nya,” imbuhnya.

Masyarakat juga diminta saling mengawasi dan melaporkan jika ada indikasi penimbunan atau penyelewengan BBM. (dmy/gdc/fth)

Artikel Panic Buying Masyarakat Disebut Jadi Penyebab Antrean Panjang BBM di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Legislator Kaltim Nidya Listiyono akan mengoordinasikan persoalan air bersih yang dialami warga Sambutan. Dengan lembaga terkait, seperti Perumdam Tirta Kencana.

Baru-baru ini, warga Kecamatan Sambutan, Samarinda mengeluhkan sulitnya mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tak hanya itu, mereka juga mengeluhkan pemasangan PDAM di daerah mereka yang terhambat oleh berbagai faktor, seperti belum tersedianya jaringan PDAM di daerah mereka.

Merespons hal ini, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan siap menindaklanjuti keluhan tersebut.

“Terdapat beberapa warga yang belum terpasang air PDAM, padahal mereka sudah mengajukan permohonan sejak lama,” ungkapnya, Sabtu 11 November 2023.

Lebih lanjut, Nidya mengatakan bahwa pihaknya akan terus mengawal pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang ada di dapilnya dan akan segera menyampaikan keluhan masyarakat tersebut kepada pemerintah agar segera diatasi.

“Kami hanya bisa mendorong dan mengingatkan agar pelayanan publik bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Nidya juga mengatakan masyarakat Sambutan juga mengeluhkan beberapa permasalahan infrastruktur jalan di daerahnya. Seperti drainase dan masih minimnya penerangan jalan di kawasan tersebut.

Nidya mengimbau agar warga lebih proaktif untuk mencari informasi dan mengurus persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan program-program pemerintah baik kota, provinsi atau pusat. Untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kami akan koordinasikan dengan pemkot setempat. Jika memungkinkan kami upayakan dari aspirasi melalui bankeu provinsi,” katanya.

Politisi Golkar ini berharap agar adanya kerja sama antara pemerintah. Baik kota ataupun provinsi dengan masyarakat setempat. Untuk terus menjalin hubungan dengan baik.

“Kami akan terus berusaha untuk mewujudkan harapan dan kepentingan warga Kaltim,” pungkasnya. (dmy/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Legislator Kaltim Janji Kawal Keluhan Warga Sambutan soal Air Bersih pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kaltim memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) di Kaltim aman. Kalkulasi stok tercukupi hingga triwulan pertama 2024 mendatang.

Komisi II DPRD Kaltim,pada Jumat 3 November 2023, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas ketersedian bahan pokok menjelang akhir tahun 2023. Bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Kaltim, rapat digelar di di Gedung E DPRD Kaltim.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nidya Listiyono mengungkapkan ketersedian bapokting mencukupi hingga Natal 2023.

“Bahkan kami pastikan ketersediaan bahan pangan saat ini stoknya aman sampai Februari 2024 nanti,” ungkap Nidya.

Lebih lanjut, Politisi Golkar ini mendorong agar OPD lain juga terus mengawal dan memastikan agar stok bahan pangan  tidak terjadi kelangkaan di pasar dengan penelusuran langsung di lapangan.

Nidya mengatakan pemantauan ini diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan atau kenaikan harga pada beberapa komoditi bapokting seperti telah pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

“Jangan sampai terulang  kelangkaan  terjadi, misalnya seperti sebelumnya pada minyak dan beras,” tegasnya.

Nidya mengatakan, apabila OPD terkait membutuhkan kucuran anggaran untuk operasi pasar dan inspeksi mendadak (sidak) di lapangan, DPRD Kaltim dalam hal ini Komisi II siap mengupayakannya.

Di luar itu, ia juga meminta agar para pelaku usaha dan bisnis di sektor pangan tidak melakukan hal nakal yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Seperti, melakukan penimbunan bahan pangan dan menjualnya dengan harga mahal. (dmy/gdc/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel DPRD Kaltim Jamin Stok Bapokting Aman hingga Akhir Tahun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sektor ekstraktif seperti tambang batubara dan migas cepat atau lambat akan habis. DPRD Kaltim pun mewanti-wanti pemprov untuk menyiapkan pondasi yang kuat. Pada sektor UMKM dan Pariwisata lewat program yang berkelanjutan.

Kaltim memiliki sumber daya alam yang sangat banyak. Dari laut, sungai, rawa, tanah, hingga yang ada di perut buminya. Namun sejauh ini, baru sektor ekstraktif yang menjadi andalan, selepas masa kejayaan kayu.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan, kegiatan pertambangan batubara, minyak dan gas memiliki batas. Terlepas saat ini sumbangsihnya untuk daerah masih besar.

“Eksploitasi pertambangan secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama tentu suatu saat akan mencapai batasnya. Sebelum itu semua terjadi Kaltim harus mempersiapkan diri dari sekarang,”kata Nidya Listiyono saat hadiri Opening Ceremony Kaltim Paradise Of The East, belum lama ini.

UMKM lanjut dia, merupakan sektor yang bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Sehingga secara tidak langsung membuka peluang terhadap penyerapan tenaga kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, tidak sedikit UMKM yang tidak mampu maju dan berkembang karena kurangnya beradaptasi pada teknologi informasi. Kondisi ini membuat pelaku usaha sulit mendapatkan pangsa pasar yang lebih luas.

Tumbuh dan berkembangnya UMKM juga tidak terlepas dari permodalan. Sebab itu perbankan diminta memberikan perhatian lebih dengan memberikan kemudahan dalam akses perkreditan, sekaligus pembinaan.

“Perlu pemberian kemudahan akses permodalan, dan pendampingan mulai dari menjaga kualitas produk dan kemasan yang menarik, juga bagaimana bergabung di e-commerce agar mendapatkan peluang pemasaran yang lebih luas,” lanjut Nidya Listiyono.

Dari sisi pemerintah, bisa membuat program yang mempermudah kepengurusan dan kepemilikan izin usaha. Sebagai dasar untuk mengajukan perkreditan.

Pariwisata Punya Potensi Besar

Selain itu, banyak potensi alam Kaltim yang apabila dikelola secara maksimal akan menjadi sumber pendapatan daerah. Dan memberikan berimplikasi pada tumbuh kembangnya UMKM dan perekonomian masyarakat. Satu di antaranya pariwisata. 

“Sarana dan prasarana pada pariwisata harus dipenuhi, termasuk mempermudah akses menuju lokasi seperti infrastruktur jalan.”

“Contoh, Bali dan Yogyakarta sektor pariwisatanya mampu menjadi sektor andalan yang memberikan kontribusi besar kepada APBD, saya yakin kalau serius Kaltim juga bisa,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah juga perlu membuat ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Agar semua stakeholder dalam industri tersebut bisa tumbuh berkembang, dan saling menguntungkan. (*/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Gantikan Tambang, DPRD Minta Pemprov Kaltim Genjot Sektor UMKM dan Pariwisata pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengajak semua warga untuk menjaga keutuhan NKRI. Dengan membendung arus hoaks di media sosial dan kehidupan nyata. Terutama menjelang tahun politik seperti saat ini.

Persatuan dan kesatuan merupakan kedua hal yang harus dijaga dan terus dilestarikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip bhinneka Tunggal Ika harus dimiliki setiap anak bangsa sebagai upaya menjaga hubungan yang harmonis antar sesama.

Demikian disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono saat menghadiri acara Peringatan Hari Santri dan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kaltim di Kampus Melati Samarinda, Rabu 25 Oktober kemarin.

Ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tanpa mempersoalan segara bentuk perbedaan. Menurutnya, kepentingan bangsa harus menjadi prioritas di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Pada acara yang bertajuk Tolak Isu Hoax, Sara, Ujaran Kebencian, dan Politik Indentitas pada Pemilu 2024 tersebut, Politikus Golkar ini mengingatkan. Memasuki tahun politik, masyarakat diminta bijak dalam menggunakan media sosial.

“Saring dulu informasi yang didapatkan, dan pastikan informasi yang dibagikan bernilai manfaat serta tidak mengandung unsur hoax, sara dan hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan,”tuturnya.

Nidya Listiyono menambahkan hal ini penting untuk disampaikan karena sejauh perjalanan demokrasi pada pelaksanaan pemilu, Kaltim tergolong kondusif dan aman, sebab itu harus terus dijaga dan ditingkatkan.

Kegiatan yang dilakukan GP Ansor Kaltim ini lanjut dia hendaknya menjadi contoh bagi organisasi kepemudaan lainnya. Pasalnya, menyebarluaskan pemahaman tentang pentingnya menjaga keutuhan NKRI tidak hanya menjadi tanggunjawab pemerintah dan aparat penegak hukum saja melainkan seluruh pihak. (*/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Legislator Kaltim Ajak Seluruh Masyarakat Jaga Keutuhan NKRI dengan Tangkal Hoaks pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hadirnya IKN Nusantara di Tanah Etam membuat banyak sektor idealnya meningkat signifikan. Tidak sebatas infrastruktur dan ekonomi. Sektor pariwisata pun harus jadi prioritas.

Hal ini tak lepas dari banyaknya orang yang berkunjung ke Kaltim sejak Titik Nol IKN berdiri. Karenanya, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kini sedang disusun. DPRD Kaltim mau pemprov memiliki lebih banyak terobosan. Terutama di bidang pariwisata, karena berkaitan langsung dengan keberadaan Pusat Pemerintahan RI di Kaltim.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono bilang, dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur. Untuk mendengar pemaparan atas rencana pengembangan pariwisata Bumi Etam pasca-pandemi Covid-19 dan hadirnya IKN.

“Nanti kami minta Dispar untuk mempresentasikan apa targetnya dan bagaimana menjalankannya.”

“Jangan sampai para pendatang masuk tapi pariwisata kita belum siap, ini jangan sampai terjadi, makanya mulai saat ini kita susun,” ucap Nidya pada Rabu, 17 Mei 2023.

DPRD Kaltim: Contoh Yogyakarta

Kenapa DPRD getol menyoal soal pariwisata. Karena sektor ini memiliki dampak beruntun. Masyarakat bisa langsung menikmati duit dari wisatawan, investasi di bidang non fosil lebih bagus. Pemerintah pun, kebagian PAD dan pencitraan yang baik di mata nasional bahkan dunia.

Mengenai pengelolaan wisata di Kaltim. Baik yang dikembangkan Dispar maupun pengusaha. Nidya menilai sudah cukup baik. Tapi menurutnya, masih banyak hal yang bisa digali dan ditingkatkan.

Nidya menyontohkan Yogyakarta. Provinsi yang pengelolaan wisatanya sangat bagus. Dari wisata alam hingga buatan. Potensi yang sebenarnya juga ada di Kaltim.

Di Yogya, kata Nidya, ada pengembangan wisatanya merata di setiap kabutapen/kota. Sehingga wisatawan punya banyak pilihan. Keterlibatan pengusaha dan masyarakat lokal pun semakin tinggi.

“Wisata kita sudah baik, tinggal bagaimana memunculkan destinasi baru di setiap daerah. Potensi dari semua kabupaten/kota harus dimaksimalkan,” pungkasnya. (mhn/dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Kejar Level Yogya, DPRD Kaltim akan Panggil Dispar untuk Jabarkan Rencana Pengembangan Wisata di Era IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jelang Lebaran Idulfitri, harga bahan pokok penting (Bapokting) akan mengalami kenaikan harga. Karena permintaan yang melonjak drastis. Namun seberapa besar kenaikannya, ada peran pemerintah di dalamnya.

Untuk menyegah kenaikan harga secara ekstrem, sampai memengaruhi daya beli masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono meminta Pemprov Kaltim mulai melakukan inspeksi mendadak (sidak). Ke pasar-pasar, pusat perbelanjaan, maupun gudang distributor.

“Tren kenaikan harga bahan pokok penting menjelang lebaran acap kali meresahkan. Kenaikan yang meroket.”

“Sehingga penting untuk digiatkan kembali sidak rutin ke pasar-pasar supaya bisa mengawasi ketersediaa barang pokok tersebut,” ujar Nidya, Selasa.

Sidak ke lapangan menurutnya, merupakan cara yang cukup efektif menekan kenaikan harga. Terutama bahan pangan. Nidya bilang, masyarakat perlu merayakan Lebaran tanpa bayang-bayang harga kebutuhan yang serba mahal.

Selanjutnya, tren kenaikan harga secara drastis biasanya terjadi seminggu sebelum Lebaran. Makanya, Nidya menyarankan agar program-program pencegahan lonjakan harga. Dimulai dari sekarang.

“Kami juga meminta agar Pemprov Kaltim berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan setiap kabupaten/kota untuk menggelar operasi pasar secara rutin.”

“Beberapa daerah sudah melakukannya, makanya perlu digiatkan terus dalam mendukung ketersediaan di daerah masing-masing.”

Bukan cuma Tugas Pemerintah

Untuk menyegah kenaikan harga ekstrem, selain pemerintah mesti gercep. Pedagang dan pembeli juga punya peran besar.

Untuk distributor maupun agen, Nidya mengimbau agar tidak memanfaatkan momen Lebaran untuk mendapatkan cuan berlipat-lipat.

“Imbauan kepada para distributor agar tidak menumpuk barang dan menaikkan harga barang, karena ini hajat orang banyak,” tegasnya.

Untuk warga, ia mengimbau untuk tidak panikan, ataupun membeli satu komoditas dalam jumlah besar. Sehingga bisa menyebabkan kelangkaan, dan ujung-ujungnya, harga mahal pula. (an/dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel DPRD: Pemerintah Mesti Antisipasi Kenaikan Harga Barang dari Sekarang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Pusat resmi melarang penjualan pakaian bekas impor di Indonesia. Karena dianggap membunuh UMKM tekstil dalam negeri. Kebijakan ini lantas menjadi pro kontra di masyarakat.

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono. Kebijakan larangan thrifting itu memang perlu ditinjau kembali. Agar pedagang yang sejak lama menjual pakaian bekas impor mendapat solusi.

“Kalau saya berharap ada solusi bagi pedagang yang menjual pakaian bekas, bagaimana bisa diberikan relaksasi, dibuatkan saja aturan main. Sehingga tidak mematikan usaha pedagang yang sejak lama berkecimpung di situ,” ungkap Nidya, Sabtu 25 Maret 2023.

Tak hanya pakaian bekas, Nidya berharap pemerintah mengevaluasi aturan larangan impor barang bekas.  

“Kalau menurut saya aturan larangan tersebut harus jelas, seperti apa itu aturannya,” lanjutnya.

Pakaian Bekas Gerakkan Ekonomi Rakyat

Dari pengamatan legislator dapil Samarinda itu. Industri thrifting telah memiliki pasarnya sendiri. Sudah menjadi industri, sehingga banyak orang menggantungkan nasibnya pada usaha tersebut.

Serapan tenaga kerja dari proses impor, distribusi, hingga penjualan pakaian bekas cukup banyak. Hal ini mestinya menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki kesempatan mendapat pakaian berkualitas dengan harga miring.

“Pada saat ini, ada fenomena thrifting, baju bekas bermerek  dan berkualitas diperjualbelikan dengan harga lebih murah dari harga baru.”

“Ada masyarakat yang senang bisa mendapatkan merk idamannya dengan harga yang murah,” kata Nidya.

Produksi Dalam Negeri Perlu Peningkatan

Pada dasarnya, Nidya sepakat saja kalau pemerintah mau melindungi produk dalam negeri. Namun pelarangan pakaian impor bukan satu-satunya langkah yang bisa diambil.

Peningkatan kualitas produk dalam negeri, ia sebut juga perlu diperhatikan. Agar bisa bersaing di pasar bebas.

“Jadi kalau menurut saya harus dilihat dari dua sisi, yang pertama, dari sisi pedagang harus seperti apa.”

“Kemudian yang kedua, ini menjadi pemacu produk dalam negeri sendiri harus ada peningkatan kualitas dan tidak kalah dengan produk impor,” pungkasnya. (ant/dra)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Legislator Kaltim Harap Larangan Thrifting Ditinjau Lagi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Diketahui, Kaltim selalu memiliki masalah yang tak pernah usai jika menyangkut BBM. Setiap SPBU yang dilewati, dipastikan antrean panjang kendaraan terlihat untuk membeli Pertalite bersubsidi. Atau SPBU yang di area pinggir kota, antrian kendaraan bermuatan besar antri sepanjang jalan.

Tio, panggilan akrabnya, membenarkan jika tren Kaltim selalu mengalami kelangkaan BBM. Apalagi kalau mendekati akhir tahun. Menurutnya, Pemprov Kaltim pasti memiliki perhitungan dalam menentukan kuota BBM.

“Mekanisme yang saya tahu bahwa permintaan kuota di tahun yang akan datang atau sebelum itu dilakukan oleh pemerintah, Pak Gubernur tanda tangan itu. Artinya perhitungan kuota itu sudah berdasarkan histori.”

“Bicara histori pertumbuhan kendaraan, pertumbuhan bisnis yang akan dibandingkan itu semua. Muncul angka, ketika angkanya sudah muncul, ini bulan ke 9-10 dia akan lihat trennya bagaimana,” jelasnya.

Jika ada gap kekurangan, lanjut Tio, nanti akan ditelaah lebih lanjut. Bagian mana yang ada gap kekurangannya. Misalkan saja, BBM bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk umum, malah tersubsidi ke industri. Jadi lari ke mana-mana.

“Ini yang kemudian perlu kami monitor, perlu kami kontrol. Tetapi jangan lupa hari ini saya lihat pemerintah, Polri termasuk Pertamina. Hari ini sudah ada (aplikasi) My Pertamina yang di mana kita bisa lapor ke Pertamina,” lanjut Tio.

Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa perhitungan yang dilakukan Pemprov Kaltim pasti bersifat final. Tetapi, jika memang dirasa kurang, maka Komisi II akan meminta Pemprov Kaltim untuk meminta penambahan kuota di Kaltim kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Permintaan Kuota Tak Pernah Direspon

Sekadar informasi, Pemprov Kaltim melalui Dinas ESDM Kaltim mengakui terus-menerus meminta kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada BPH Migas. Tetapi tidak pernah direspon.

Menurut Kepala Dinas ESDM Kaltim Munawwar, permohonan ini dinilai wajar. Karena selain Kaltim sebagai penghasil migas atau SDA terbesar di Indonesia juga penyumbang devisa negara. Apalagi sekarang ditetapkan sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN), tentu sangat wajar ditingkatkan kuota tersebut.  

Ketika perekonomian Kaltim mulai bergairah pada tahun 2018, seharusnya kuota BBM ditambah kembali seperti kuota pada tahun 2014-2017. Tetapi kenyataannya tidak ditambah, sehingga antrean kendaraan truk di SPBU-SPBU sangat panjang bahkan harus bermalam di sekitar SPBU menunggu BBM solar untuk besok harinya.
 
Kendaraan truk dari luar Kaltim banyak beroperasi di Kaltim khususnya dari Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, mengangkut kebutuhan pokok untuk masyarakat Kaltim yang secara otomatis mengambil jatah BBM Kaltim. 

“Kami sangat sedih apabila banyak yang antre BBM, terutama pertalite dan solar subsidi. Kadang ada, kadang  kosong di SPBU. Tetapi lebih banyak kosongnya,” tegas Munawwar. 

Diketahui di 2020, kuota dibutuhkan Kaltim jenis premium 285,853 KL dan solar subsidi 206,858 KL. Tahun 2021 kuota premium 322,246 KL, solar subsidi 257,500 KL. (ng)

Artikel Nidya Listiyono Percayakan Pemprov Kaltim dalam Pemenuhan Kuota BBM pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Peserta yang mengikuti reses ini tidak sampai 20 orang karena menerapkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19, mereka merupakan mahasiswa Unmul dan Untag. Serap aspirasi pun dimulai oleh Ketua Umum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (Semmi) Kaltim Apri. Ia mengungkapkan bahwa ada beberapa sektor yang terdampak di masa pandemi seperti ini, terutama di sektor ekonomi.

“Sebenarnya kami ingin berkolaborasi agar bisa membangun UMKM di Samarinda, karena di masa Covid-19 ini banyak UMKM yang mati. Kira-kira langkah apa saja yang akan dilakukan legislatif dan eksekutif terhadap penurunan ekonomi di masa pandemi ini,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Politikus yang bertugas di Komisi II DPRD Kaltim ini mengatakan bahwa langkah yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan memberikan bantuan. “Kita berikan bantuan sosial, lalu upaya lainnya dengan memberikan vaksin agar ekonomi segera berjalan. Saat ini perekonomian Indonesia mulai menggeliat semenjak vaksinasi terus dicanangkan,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Tio mengingatkan agar para UMKM seharusnya tidak hanya meminta bantuan saja. Namun, mengubah mindset agar bisnis itu bisa berkembang sehingga menciptakan kestabilan. “Memang banyak UMKM yang bangkrut di masa pandemi ini, namun ada juga yang survive. Itu karena orang-orangnya bisa bertransformasi sehingga stabil dalam menjalankan sebuah bisnis,” paparnya.

Menurutnya, mereka yang bisa menjalankan bisnis secara survive ini cenderung melakukan perkembangan dan evaluasi dalam usaha ataupun bisnisnya.

“Oleh sebab itu, para UMKM ini harus berkompetisi dan mengikuti perkembangan zaman agar bisa survive. Jika ingin menjadi UMKM maka harus mengubah mindset terlebih dahulu dan mulailah menetapkan tujuan akhir. Tanamkan keinginan besar pada diri untuk meraih kesuksesan,” pesan politikus Golkar itu. (Redaksi KF)

Artikel Nidya Listiyono Berikan Tips Menjaga Kestabilan Bisnis pada Mahasiswa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.