Temuan itu kini mulai menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Mulai dari dugaan kelebihan pembayaran Program Beasiswa Gratispol, persoalan pengelolaan kredit produktif di Bankaltimtara, hingga lemahnya perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan DPRD baru menerima laporan hasil pemeriksaan BPK dan segera menyiapkan pembahasan lanjutan bersama pemerintah daerah.

“Baru tadi dibacakan. Nanti rekomendasi dasar ini akan kita lanjutkan. Sekalian nanti dengan LKPJ, kita rangkai temuan-temuannya,” kata Hasanuddin usai rapat paripurna di Samarinda, Senin (26/5/2026).

Menurutnya, DPRD akan melihat bentuk pengawasan lanjutan terhadap rekomendasi BPK, meski mekanisme detailnya masih akan dibahas lebih lanjut.

Beasiswa Gratispol dan Proyek Fisik Jadi Sorotan

Salah satu temuan paling menonjol dalam laporan BPK menyangkut pengelolaan Program Beasiswa Gratispol. Auditor menemukan tata kelola program belum diatur secara memadai sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,05 miliar.

Dana tersebut dinilai seharusnya masih bisa dimanfaatkan untuk calon penerima beasiswa lainnya.

BPK meminta Gubernur Kalimantan Timur menginstruksikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat untuk memproses pengembalian kelebihan pembayaran ke kas daerah serta memperbaiki koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

Selain sektor pendidikan, auditor juga menemukan kekurangan volume pekerjaan pada sejumlah proyek fisik di lingkungan pemerintah daerah.

Pada empat organisasi perangkat daerah, ditemukan kekurangan volume pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp1,4 miliar yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp590 juta dan potensi kelebihan pembayaran tambahan Rp550 juta.

Sementara itu, pada pekerjaan Belanja Modal Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR PERA ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp338 juta dengan nilai kelebihan pembayaran dalam jumlah yang sama.

Atas temuan tersebut, BPK meminta pengembalian kelebihan pembayaran segera diproses dan disetorkan ke kas daerah.

Sistem Kredit Bankaltimtara Dinilai Belum Kuat

Temuan lain yang cukup strategis menyasar Bankaltimtara.

Dalam pemeriksaan efektivitas operasional bank daerah tersebut, BPK menemukan sistem informasi perbankan belum cukup kuat untuk mencegah risiko serangan siber.

Auditor menilai penguatan sistem keamanan informasi perlu dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan transaksi elektronik bank.

Tak hanya itu, penyaluran kredit produktif juga dinilai belum optimal karena belum didukung sistem analisis kredit yang memadai.

BPK merekomendasikan agar direksi Bankaltimtara melakukan inventarisasi perangkat teknologi informasi di kantor cabang, memperbarui perangkat yang diperlukan, serta mengembangkan aplikasi pendukung operasional kredit produktif.

Temuan ini menjadi perhatian karena Bankaltimtara selama ini diposisikan sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam pembiayaan UMKM dan sektor produktif.

Namun di sisi lain, lemahnya perlindungan siber dan sistem analisis kredit memperlihatkan ekspansi layanan belum sepenuhnya diikuti penguatan tata kelola internal.

Ancaman Alih Fungsi Lahan Pangan

Selain pendidikan dan sektor keuangan, BPK juga menyoroti lemahnya perlindungan lahan pangan berkelanjutan di Kalimantan Timur.

Dalam pemeriksaan terkait ketahanan pangan, auditor menemukan penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) belum memadai.

Kondisi tersebut dinilai berisiko memicu alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan nonpertanian yang dapat menurunkan produksi pangan daerah.

BPK juga menilai data penetapan LP2B belum valid dan akurat karena luasan kawasan yang tercatat tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.

Karena itu, gubernur diminta berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menyusun data tekstual, numerik, dan geospasial secara lebih akurat.

Temuan tersebut menjadi relevan di tengah derasnya pembangunan dan ekspansi industri di Kalimantan Timur, terutama menjelang pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Meski Pemprov Kaltim kembali meraih opini WTP, laporan BPK menunjukkan masih adanya persoalan mendasar dalam pengawasan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah daerah.

Sebab opini WTP bukan berarti seluruh pengelolaan anggaran bebas masalah, melainkan hanya menyatakan laporan keuangan pemerintah dinilai wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Kini DPRD Kalimantan Timur menghadapi tantangan untuk memastikan rekomendasi BPK tidak berhenti sebagai dokumen administratif tahunan semata.

“Kita tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berjalan,” pungkas Hasanuddin. (Gi/am)

Artikel DPRD Kaltim Siapkan Tindak Lanjut Temuan BPK, Dari Beasiswa Gratispol hingga Kredit Produktif Bankaltimtara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.