Pemerintah Kabupaten Paser menegaskan pentingnya peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan. Lewat pembinaan kepada 100 pengurus ormas, Pemkab mendorong sinergi yang lebih kuat antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, Romif Erwinadi, dan dilaksanakan di Hotel Kyriad Sadurengas, Kamis, 31 Juli 2025.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Paser dan menghadirkan lima narasumber, yaitu Kepala Staf Kodim 0904 Paser Mayor Inf. Sartono Kurniadi, Kasi Intelkam Polres Paser AKP Marten Luther, Kasi Intel Kejaksaan Paser Imam Subaweh, Kepala Bakesbangpol Paser Nonding, dan Kabid Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Paser Achmad Hartono.

Membacakan sambutan Bupati Paser, Romif menyampaikan bahwa ormas memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah.

“Ormas merupakan salah satu pilar penting pembangunan daerah yang memberikan warna dalam dinamika sosial kemasyarakatan, serta menjadi wadah masyarakat menyalurkan aspirasi, partisipasi, dan kreativitas,” ujar Romif.

Ia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kiprah positif ormas di Kabupaten Paser sudah tampak nyata, mulai dari kegiatan sosial-kemanusiaan, pelestarian lingkungan, hingga pembinaan generasi muda.

“Semua itu menunjukkan bahwa ormas memiliki potensi besar sebagai agen perubahan yang positif. Ormas yang baik akan menjadi mitra strategis pemerintah,” tambahnya.

Romif juga menegaskan, Pemkab Paser sangat menyadari pentingnya keberadaan ormas dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, budaya lokal, serta menciptakan suasana daerah yang aman dan harmonis.

Bakesbangpol Dorong Registrasi dan Pelaporan Ormas

Kepala Bakesbangpol Paser, Nonding, dalam paparannya menjelaskan bahwa pihaknya secara rutin melaksanakan pembinaan, sosialisasi, serta pengarahan langsung kepada ormas-ormas yang ada di daerah.

“Kami mendorong ormas untuk aktif menjaga stabilitas dan toleransi antarumat beragama serta meminimalkan potensi konflik sosial sekecil apa pun,” ucap Nonding.

Menurutnya, pembinaan kepada ormas dilakukan secara berkala melalui pendekatan langsung ke lokasi organisasi dan melalui pembinaan umum terbuka.

Ia juga mengimbau agar seluruh ormas yang ada di Kabupaten Paser melakukan pelaporan dan mencatatkan organisasi mereka melalui sistem registrasi resmi di Bakesbangpol.

“Kami ajak seluruh ormas untuk tertib administrasi dengan melakukan pelaporan dan pencatatan resmi. Ini penting untuk memastikan legalitas dan sinergi dalam pembangunan daerah,” tegasnya.

Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan ormas semakin aktif berperan dalam menjaga kondusifitas daerah sekaligus berkontribusi dalam pembangunan sosial dan budaya masyarakat Paser. (Paserkab.go.id/sty)

Artikel Pemkab Paser Beri Pembinaan ke 100 Pengurus Ormas, Dorong Sinergi dan Kondusifitas Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah pusat bersama Pemprov Kaltim membentuk Satgas Terpadu untuk menangani organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi terafiliasi dengan premanisme, demi menjaga stabilitas keamanan dan kenyamanan iklim investasi di daerah, termasuk kawasan IKN.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI menggelar rapat monitoring penanganan ormas yang diduga terlibat praktik premanisme. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, di Kantor Gubernur, Minggu 11 Mei 2025.

Rapat ini dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, Kesbangpol Kaltim, serta anggota DPRD Provinsi Kaltim.

Satgas Terpadu untuk Keamanan Kawasan Strategis

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan koordinasi nasional yang dilaksanakan di Jakarta pada 6 Mei lalu.

Pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas Terpadu untuk menangani ormas bermasalah, terutama yang berpotensi mengganggu keamanan serta kelancaran investasi nasional dan daerah.

“Satgas ini akan menyisir hingga level kabupaten/kota untuk memastikan kawasan strategis tetap aman dari gangguan ormas ilegal. Kami bersinergi dengan Pemprov Kaltim untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan,” tegas Heri.

Profiling dan Penegakan Hukum Tegas

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menekankan pentingnya pemetaan (profiling) ormas agar bisa dibedakan antara yang benar-benar kontributif dan yang justru meresahkan.

“Kalau ada ormas terlibat pungli, jadi backing ilegal, atau tindak pidana lain, harus ditindak tegas lewat aparat hukum. Ini tugas kepolisian, kejaksaan, dan TNI,” ujarnya.

Gubernur Rudy juga menegaskan bahwa Pemprov Kaltim tidak akan ragu menertibkan ormas bermasalah, apalagi jelang percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

“Investor butuh rasa aman. Kalau keamanan terganggu, mereka akan lari. Ini yang harus kita jaga bersama,” tandasnya.

Diversifikasi Ekonomi dan Kewenangan SDA

Selain isu keamanan, Sapto juga menyinggung potensi menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim akibat fluktuasi ekspor batu bara dan ketegangan global. Prediksi PAD akan turun dari Rp20 triliun menjadi Rp18 triliun.

Namun, DPRD tetap optimistis dengan upaya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan UMKM, alur sungai, dan pemanfaatan wilayah pesisir 0–12 mil, yang kini sudah diatur dalam Perda dan tengah dioptimalkan.

Langkah Selanjutnya: Pembinaan dan Sinergi

Satgas Terpadu akan menjalankan pembinaan terhadap ormas dan memperkuat koordinasi lintas lembaga. Selain itu, Pemprov Kaltim juga berencana mengajukan peningkatan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada pemerintah pusat guna mengerek PAD.

Dengan berbagai langkah ini, pemerintah berharap iklim investasi dan pembangunan di Kaltim, terutama IKN, tetap kondusif dan berkelanjutan. (Chanz/sty)

Artikel Jaga Investasi, Pusat dan Pemprov Kaltim Bentuk Satgas Tangani Ormas Bermasalah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Timur Ahmad Firdaus Kurniawan mengatakan, pihaknya menggandeng organisasi kemasyarakatan (ormas) untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat mengikuti Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Ormas sebagai salah satu representasi dari masyarakat memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap anggotanya maupun masyarakat luas,” katanya di Samarinda, Kamis 8 Februari 2024.

Harapannya, ormas bisa berperan secara aktif dalam membangun narasi-narasi positif, mengajak partisipasi, melakukan pengawasan, dan ikut serta mengawal pemilu.

“Kalau kami lihat, fenomena pembentukan ormas di Kalimantan Timur ini cukup ramai. Tentunya ini sebagai salah satu kelebihan kita di sini, dengan berdirinya ormas-ormas tersebur akan bisa menjadi salah satu elemen atau komponen dari masyarakat yang bisa mendukung program-program pemerintah,” ungkap Firdaus.

Selain itu, ormas bisa menjadi salah satu alat yang menjadi pengingat bagi pemerintah apabila ada hal yang mungkin dianggap tidak sejalan atau sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Ormas bukan hanya sebagai perkumpulan masyarakat, tapi juga bisa berperan secara aktif khususnya terkait dengan pelaksanaan pemilu.

“Mereka bisa membangun narasi-narasi positif bagi anggotanya untuk mengajaknya hadir nanti di TPS, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat ditingkatkan,” ungkap Firdaus dikutip melalui Antaranews Kaltim.

Menurutnya, ormas-ormas saat ini berbeda dengan sebelumnya, lebih banyak yang sudah ikut mendukung program-program pemerintah untuk bersama-sama membangun secara aktif.

Ahmad Firdaus mengatakan, ormas di Kalimantan Timur saat ini berjumlah sekitar 914 organisasi yang terdaftar di Kesbangpol.

Dari jumlah tersebut, ia mengklaim bahwa mayoritas ormas telah menyatakan sikap untuk mendukung suksesnya Pemilu 2024. (rw)

Artikel Kesbangpol Kaltim Gandeng Ormas untuk Tingkatkan Partisipasi Masyarakat di Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) terus melakukan sinergi dan koordinasi dengan pihak terkait seperti organisasi masyarakat (ormas) maupun partai politik (parpol), untuk menjaga kondusifitas di Kaltim.

Hal ini sebagai bentuk dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pelaksanaan pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang.

Kepala Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus mengatakan bahwa ormas menjadi garda terdepan dalam menjaga keharmonisan dan keamanan daerah, terutama menjelang pemilu. Kesbangpol akan selalu mendukung dan mengapresiasi kontribusi positif Ormas.

“Ormas memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah kita. Karena itu kita sebisa mungkin selalu bersinergi dengan mereka. Dengan harapan Ormas tidak terpengaruh oleh isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Insya Allah Kaltim masih terus kondusif,” tutur Sufian Agus saat menghadiri kegiatan Konsolidasi Pengendalian Informasi Satuan Tugas Operasi Pengalaman Pemilu TA 2024 (BSSN) di Swis-Belhotel, Rabu 17 Januari 2024.

Dukungan Pemda dalam pelaksanaan pemilu lainnya yakni memberi bantuan dan fasilitas seperti penugasan personel dan penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.

Selain itu, pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.

“Kita senang, bersama anggota dewan yang bisa membantu kami memberikan ilmunya tentang dunia politik kepada mahasiswa di tempat-tempat seperi cafe atau keramaian lain. Mereka banyak yang ingin berpolitik, jangan melalui demo saja tapi belajar politik praktis. Jadi para dewan bisa mengajarkan mereka supaya paham dan tidak skeptis,” jelasnya.

Adapun Kelancaran transportasi dan pemantauan kelancaran Pemilu juga terus didukung Pemprov Kaltim, termasuk kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pemilu. (rw)

Artikel Kepala Kesbangpol Kaltim: Ormas Miliki Peran Strategis Jaga Keamanan Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.