Tahun 2025 ini, Pemerintah Provinsi Kaltim ikut menerapkan kebijakan baru terkait pungutan pajak daerah. Hasil penyesuaian dengan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang terbit 2022 lalu.

Dari situ, Pemprov Kaltim mengambil langkah berani untuk menurukan tarif pajak daerah bahkan menjadi yang terendah se-Indonesia. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi 0,8 persen.

Selain itu Pemprov Kaltim juga menerapkan opsen pajak 66 persen dan menggunakan sistem split bill untuk menggantikan mekanisme bagi hasil pajak yang lama.

Split Bill membuat pembagian pajak dilakukan secara langsung ke kas pemprov dan pemerintah kabupaten/kota ketika pajak tersebut dibayarkan. Sehingga Pemprov tidak perlu membaginya di akhir seperti mekanisme bagi hasil sebelumnya.

Dengan sejumlah kebijakan baru tersebut, nilai pendapatan pajak daerah tentu menjadi berubah dan ikut mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perubahan Target PAD 2025

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim Ismiati menjelaskan, sistem baru sebetulnya tidak berdampak besar bagi PAD Kaltim.

Di tahun 2024 sendiri Pemprov Kaltim berhasilkan mencatatkan PAD sebesar Rp1,475 Triliun. Ismiati sebut target PAD 2025 di Kaltim akan mengalami perubahan.

“Ke depan nanti targetnya tinggal Rp1 Triliun, yang Rp475 Miliar itu tidak kita masukkan dalam perhitungan kita sebab sudah langsung menjadi kewenangan kab/kota,” katanya kepada media baru-baru ini.

Meski angkanya menurun, Ismiati memastikan target tersebut telah dikalkulasikan dengan baik. Singkatnya, tak akan ada penurunan target PAD yang terjadi secara riil.

“Karena kan yang awalnya dibagi di akhir, sekarang langsung dibagi, itu aja.”

Jangkau Wajib Pajak Daerah Pelosok

Di sisi lain, Bapenda Kaltim juga tengah menyiapkan terobosan baru untuk menjangkau wajib pajak di daerah pelosok yang masih kesulitasn dalam aksesibilitas.

Meski saat ini telah ada Samsat keliling yang telah beroperasi dengan speed boat, Bapenda tetap akan memaksimalkan osialisasi dan upaya lain supaya target PAD Kaltim 1 Triliun tetap tercapai.

“Termasuk untuk wajib pajak (kendaraan bermotor) yang jauh-jauh. Nah ini kalau kita hitung-hitung lagi kan jadi banyak, ya. Ini lah yang jadi PR kita ke depan,” tutup Ismiati optimis. (nkh/ens)

Artikel Turunkan Tarif Pajak dan Terapkan Opsen 66 Persen, Pemprov Kaltim Tetapkan Target PAD 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kaltim sebesar Rp5,547 triliun.

Hal tersebut diartikan bahwa lebih dari separuh PAD Kaltim berasal dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim, Ismiati menyebut PAD Kaltim tahun 2023 sebesar Rp10,884 triliun. Sebanyak Rp8,695 triliun berasal dari Pajak Daerah.

“Pos penerimaan terbesar dari pajak daerah, PBB-KB, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok,” kata Ismiati dalam keterangan tertulisnya kepada media yang dikutip Senin 5 Februari 2024.

PAD Kaltim terbesar berasal dari PBB-KB, yakni Rp5,547 triliun. Di urutan kedua adalah dari BBNKB sebesar Rp1,525 triliun dan dari PKB sebesar Rp1,314 triliun.

Sedangkan, dari Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu menyumbang ke PAD sebesar Rp62,034 miliar atau 347,71 persen dari target semula Rp17,841 miliar.

Kemudian, PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memberi pemasukan ke kas daerah sebesar Rp260,236 miliar, atau 104,20 persen dari target Rp 249,738 miliar. Kemudian dari Lain-lain PAD yang Sah terealisasi Rp1,867 triliun, atau 150,72 persen dari target Rp1,238 triliun.

“Jumlah PAD tahun 2023 terealisasi lebih tinggi Rp1,638 triliun dari target Rp9,245 triliun,” terang Ismiati.

Menurut Ismiati, keberhasilan meningkatkan PAD dalam lima tahun terakhir, tidak terlepas dari kepatuhan Wajib Pajak Daerah (WPD) menyetor kewajibannya. (rw)

Artikel Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Jadi Penyumbang PAD Terbesar Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kaltim terus berupaya dan berkinerja menyukseskan pembangunan daerah, tak terkecuali meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan perusahaan milik daerah (Perusda).

Hal ini yang diharapkan Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik usai menerima kunjungan Manajemen PT Timur Borneo Indonesia (TBI).

Akmal menjelaskan, apapun aset-aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kaltim harus memberikan manfaat, terutama meningkatkan PAD.

“PT Timur Borneo Indonesia ini merupakan perusahaan yang bekerjasama dengan Pemprov Kaltim, menjalankan aset milik pemerintah, yakni Hotel Royal Suite di Balikpapan. Harapannya, semua Perusda bisa meningkatkan PAD, tak terkecuali dari Hotel Royal Suite ini,” ungkap Akmal Malik, di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis 16 November 2023.

Bagi Akmal, bukan hanya Hotel Royal Suite Balikpapan, tetapi semua Perusda dapat mengelola aset-aset Pemerintah secara maksimal.

Dengan begitu, aset-aset tersebut memberikan hasil terhadap daerah. Pemprov Kaltim mengapresiasi kerja keras manajemen PT TBI yang menjalankan Hotel Royal Suite.

“Kita harapkan kedepan aset yang dimiliki Pemprov Kaltim bisa dikelola dengan baik. Sehingga, aset-aset yang dimiliki dapat hadir memberikan pendapatan daerah,” jelasnya.

Direktur PT TBI Devi Indah Noviarini mengaku senang dan bersyukur bisa diterima Pj Gubernur Akmal Malik.

Dia pun berharap Pemprov Kaltim bisa terus membina manajemen mereka, agar selalu konsisten dalam mendukung pembangunan daerah.

“Khususnya melalui bisnis perhotelan maupun kepariwisataan,” ujarnya.

Hadir mendampingi Pj Gubernur Akmal Malik, Karo Umum Setdaprov Kaltim Lisa Hasliana. (jay/yans/adpimprovkaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Aset Milik Pemprov Kaltim Harus Berikan Manfaat Terutama Peningkatan PAD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Legislator Kaltim Nidya Listiyoni menyoroti potensi Sungai Mahakam yang menjadi aset Pemprov Kaltim. Untuk tingkapkan PAD Kaltim.

Sungai Mahakam yang membelah sejumlah kabupaten/kota di Kaltim. Telah lama menjadi urat nadi perekonomian. Tak hanya menjadi jalur transportasi angkutan orang dan barang. Sungai ini juga menjadi jalur distribusi sumber daya alam (SDA). Dari era kayu hingga kini batubara.

Melihat potensinya yang begitu besar. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Nidya Listiyono mendorong pemprov untuk mengoptimalkan asetnya tersebut dengan super optimal.

“Kami tengah berupaya memaksimalkan aset-aset pemprov untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ungkapnya baru-baru ini.

Lebih lanjut, Nidya meminta keikutsertaan  Perusahaan Daerah (Perusda) untuk mengelola aset-aset yang ada di sepanjang sungai.

“Ada banyak potensi yang bisa dioptimalkan, seperti penyewaan lahan untuk penambatan kapal, yang dapat menjadi sumber PAD yang signifikan,” katanya.

Di luar itu, politisi Golkar ini juga mendorong Pemprov Kaltim agar dapat mencari sumber pendapatan baru yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

“Kami fokus mencari sumber PAD baru yang bisa menguntungkan masyarakat secara luas,” jelasnya.

Dalam upayanya meningkatkan PAD. Nidya berharap Sungai Mahakam dan aset-aset lain yang dimiliki pemprov dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

“Karena aset ini sangat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus sebagai sumber pendapatan daerah,” pungkasnya. (dmy/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel DPRD Kaltim Mau Sungai Mahakam Jadi Sumber Aliran Uang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.