Berdasarkan keterangan dari Bapenda Kaltim, baru 5 dari 35 perusahaan yang sudah melaporkan jumlah alat beratnya. Ketua Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono. Meminta kepada seluruh kontraktor agar segera melengkapi laporan yang diminta oleh Bapenda. Melalui UPTD Samsat di kabupaten/kota se-Kaltim.

Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Yang berlaku aktif Januari 2024. Satu di antara poin pentingnya menyebutkan alat berat ditetapkan untuk dikenakan pajak.

“Berdasarkan putusan MK bahwa alat berat bukan termasuk kendaraan bermotor, sebab itu dalam UU 1/2022 digolongkan pajak alat berat sendiri dan pajak kendaraan bermotor sendiri,” ucapnya.

Dengan diserahkan data seluruh unit kendaraan alat berat. Maka awal tahun depan menjadi kewajiban pemilik atau kuasa kendaraan untuk membayar pajak ke Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Samsat.

Dengan demikian, menurut Sapto Setyo, akan diketahui dan bisa diprediksi berapa penambahan pendapatan daerah dari sektor pajak. Khususnya pajak alat berat di Tahun 2024.

“Perusahaan mendapatkan hasil dari kegiatan operasional Kaltim dan kewajibannya berkontribusi bagi Kaltim,” tegasnya.

Dari hasil penerimaan pajak dan retribusi dikatakan Sapto akan dipergunakan untuk membiayai pembangunan dalam arti luas. termasuk infrastruktur diberbagai bidang seperti jalan, jembatan, sekolah, dan lainnya khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga terjadi percepatan laju pembangunan perekonomian.

Pansus Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DPRD Kaltim sendiri masih akan terus mencari sumber-sumber pajak yang belum dimaksimalkan saat ini. Terakhir, pansus mengupayakan pendapatan daerah dari sektor Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tinggal dan bekerja di perusahaan, yang beroperasional di Bumi Mulawarman. (*/fth)

ADVERTORIAL DPRD KALTIM

Artikel Dari 35 Kontraktor di Kaltim, cuma 5 yang Laporkan Jumlah Alat Berat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.