Per 5 Januari 2025 mendatang, pemerintah daerah di seluruh Indonesia menerapkan kebijakan baru terkait pungutan pajak daerah. Menyesuaikan dengan UU Hubugan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang terbit tahun 2022 lalu. Termasuk Pemerintah Provinsi Kaltim.

Di dalamnya, terdapat mekanisme pungutan opsen 66%. Berdasar Pasal 1 angka 61 UU HKPD, opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. Berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Kepala Bapenda Provinsi Kaltim Ismiati menjelaskan bahwa pungutan opsen 66 persen tersebut diambil dari tarif pajak, dan bukan dari harga kendaraan.

Sementara itu bersamaan dengan kebijakan opsen 66, Pemprov Kaltim mengambil kebijakan penurunan tarif pajak daerah sebesar 0,8 persen dari 1,75 persen untuk PKB. Tarif tersebut merupakan yang terendah se-Indonesia.

Penghitungan Opsen 66 Persen

Dengan tarif baru dan penerapan opsen 66 persen, berikut contoh perhitungannya pada tarif PKB.
Jika harga kendaraan senilai Rp15.800.000, maka dikalikan dengan tarif pajak. Menjadi Rp15.800.000 x 1 x 0,8%=Rp126.400.

Dari hasil tersebut barulah dikalikan dengan opsen 66 persen. Menjadi Rp126.400 x 66%=Rp83.424. Totalnya Rp209.824.

Sementara tarif PKB dengan aturan lama sebesar Rp15.800.000 ×1 ×1,75% = Rp276.500. Selisihnya lebih murah Rp276.500-Rp209.824 = Rp66.676.

Split Bill Pengganti Mekanisme Bagi Hasil

Dengan adanya kebijakan opsen 66 persen, membuat pemerintah daerah harus mengatur ulang mekanisme bagi hasil pajak antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Sebelumnya, pajak daerah yang dipungut disetorkan ke kas pemprov  lalu ditransfer ke pemerintah kabupaten/kota secara periodik. Dengan pembagian wajib pajak, 70 persen untuk pemprov dan 30 persen untuk pemerintah kabupaten/kota.

Dengan menggunakan sistem tersebut, pajak yang dibayarkan masyarakat tak langsung mengisi rekening kas pemerintah kabupaten/ kota. Sebab, skema bagi hasil yang dilakukan pemprov memungkinkan distribusi anggaran terjadi di akhir.

Dengan adanya opsen 66 persen akan membuat sistem bagi hasil menjadi sistem split bill atau split payment. Ismiati bilang, pembagian pajak dilakukan secara langsung ke kas pemprov dan pemerintah kabupaten/kota.

“Karena kita pakai sistem split bill, begitu pajak dibayarkan di meja kasir, uangnya akan langsung dibagi saat itu juga (ke rekening kas Kabupaten/Kota),” katanya dalam konferensi pers 2 Januari 2025 di Rumah Jabatan Gubernur Kaltim.

Keuntungan Split Bill

Dengan mekanisme bagi hasil sebelumnya, membuat pemerintah kabupaten/kota tidak bisa menerima dan memanfaatkan pungutan pajak secara langsung. Harus menunggu transfer dari pemprov.

Bahkan dalam beberapa kasus, anggaran itu terhambat di tingkat provinsi, sehingga pemerintah kabupaten/kota tidak mendapatkan bagi hasil secara maksimal.

Ismiati optimis, sistem teranyar ini akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota dalam menetapkan anggaran belanja dan memanfaatkan anggaran hasil pajak.

“Jadi pemerintah provinsi juga nggak punya beban untuk membagi dana pajak. Langsung terbayar.”

Sistem Sudah Siap

Selain dari sisi regulasi, Ismiati menyebut secara teknis pihaknya pun sudah siap. Ketika masyarakat melakukan pembayaran pada 5 Januari, taruf sudah otomatis berubah. Termasuk dengan jasa pembayaran.

“Koordinasi dengan pihak ketiga pembayaran pajak seperti perbankan, merchant-merchant pembayaran juga telah dilakukan secara intens,” pungkasnya. (nkh/ens)

Artikel Bagi Hasil Pajak Daerah di Kaltim Terapkan Sistem Split Bill, Pemerintah Kabupaten/Kota Langsung Dapat Bagian pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Puluhan ribu unit kendaraan bermotor di Kaltim mengikuti program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Program garapan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim ini selama tiga bulan sudah dimanfaatkan masyarakat dengan total 98.282 unit kendaraan.

Kepala Bapenda Kaltim Ismiati pada Gebyar Pajak tahun 2022, Senin (10/10/2022) menuturkan, pemutihan kendaraan bermotor ini dilaksanakan dari 16 Agustus sampai 30 Oktober 2022. Dalam kurun waktu itu, nilai penerima PKB tercatat sebesar Rp78.504.132.977.

Dijelaskan, diskon pajak pemutihan kendaraan bermotor yang telah dimanfaatkan yakni dua persen dan empat persen. Pun begitu, diskon pajak untuk yang menunggak empat tahun ke atas sudah dimanfaatkan masyarakat sebanyak 528.222 unit.

“Nilai penerimaan PKB sebesar Rp 42.349.885.407,” ungkap Ismiati.

Adapun wajib pajak yang melakukan BBNKB-II antarkabupaten/kota se-Kaltim sebanyak 7.284 unit. Dengan nilai penerimaan PKB sebesar Rp7.099.699.193.

Pemberian keringanan Pajak Progresif telah terealisasi sebanyak 1.751 unit dengan nilai penerimaan PKB sebesar Rp6.384.481.788. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

Artikel Puluhan Ribu Unit Kendaraan Bermotor Kaltim Manfaatkan Pemutihan Pajak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kabar gembira bagi para pekerja ojek online (ojol) dan sopir angkutan kota (angkot) Kaltim. Pasalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim bakal membebaskan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi ojol dan juga sopir angkot.

Ismiati selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim menjelaskan, pembebasan PKB bagi ojol dan sopir angkot ini merupakan kepedulian Pemprov kepada masyarakat. Sekaligus meringankan beban masyarakat di tengah dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Ini bagian dari perhatian pemerintah untuk meringankan beban kepada pekerja sektor informal, khususnya ojek online,” tutur Ismiati dalam keterangan resmi.

Salah satu persyaratan pembebasan PKB bagi para pekerja ojol, adalah pengemudi/driver kendaraan roda dua/motor yang terdaftar pada salah satu aplikasi transportasi daring. Sebagai bukti bahwa pengemudi pemilik kendaraan bermotor merupakan ojol.

“Nanti kami validasi dan verifikasi datanya sebagai ojol,” imbuhnya.

Pun bagi kendaraan angkutan umum atau angkot, juga bakal divalidasi dan verifikasi sebelum proses pembebasan PKB.

Tetapi program pembebasan PKB hanyalah pada bagian pembayaran pokok PKB saja sesuai dengan komponen pajak daerah. Sedangkan untuk komponen lainnya, merupakan penerimaan negara bukan pajak yang tetap harus dibayar.

“Misalnya saat membayar PKB, harus ganti pelat karena sudah lima tahun. Jadi wajib pajak harus tetap bayar ganti pelat itu. Karena itu penerimaan negara bukan pajak dari satlantas atau kepolisian,” beber Ismiati.

Selain itu pembebasan PKB bagi ojol dan supir angkot ini juga hanya berlaku untuk pajak tahun ini. Jika wajib pajak memiliki tunggakan tahunan, tetap diwajibkan membayar pajak tahun sebelumnya.

“Jika wajib pajak telat membayar PKB tiga tahun misalnya. Maka untuk PKB dua tahun lalu tetap membayar pokok, yang gratis tahun ini saja,” tegas Ismi. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

Artikel Asyik, Pemprov Bakal Bebaskan Pajak Motor bagi Ojol dan Sopir Angkot pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.