DPPKUKM Kaltim terus mendorong tumbuhnya wirausaha kreatif di sektor pangan lokal melalui pelatihan olahan pangan berbahan dasar sayuran dan buah-buahan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Provinsi Kaltim melalui UPTD Pelatihan Koperasi (Pelkop) menggelar Pelatihan Olahan Pangan Berbahan Dasar Sayuran dan Buah-buahan selama empat hari, mulai 5–8 November 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula UPTD Pelkop, Jalan Kesejahteraan, Samarinda, Rabu, 5 November 2025.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, dan turut dihadiri oleh Kepala DPPKUKM Kaltim Heni Purwaningsih serta Plt Kepala UPTD Pelkop Ali Wardana.

Dalam sambutannya, Sigit menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan langkah konkret pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas dan daya saing produk olahan pangan lokal. Menurutnya, komoditas sayuran dan buah-buahan memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.

“Pelaku UMKM harus mampu berinovasi. Banyak bahan pangan lokal kita yang potensial diolah menjadi produk menarik dan bernilai jual tinggi. Pelatihan ini menjadi ruang pembelajaran agar pelaku usaha dapat memperluas pengetahuan sekaligus meningkatkan kualitas produk,” ujar Sigit.

Ia berharap melalui kegiatan ini akan lahir inovasi-inovasi produk pangan rumahan yang unggul, sehat, dan bernilai jual, sehingga mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pelaku UMKM.

Sementara itu, Kepala DPPKUKM Kaltim Heni Purwaningsih menegaskan bahwa pengembangan UMKM di sektor kuliner menjadi salah satu fokus pembinaan pemerintah daerah. Selain memperkuat ketahanan ekonomi, penggunaan bahan baku lokal juga menjadi strategi penting dalam pemberdayaan masyarakat.

“Kami berharap peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini untuk meningkatkan keterampilan, baik dalam mengolah, mengemas, hingga memasarkan produk. Harapannya, setelah kegiatan ini muncul produk-produk baru yang siap bersaing di pasaran,” jelas Heni.

Selama empat hari pelatihan, para peserta akan mendapatkan materi teori dan praktik langsung mengenai pengolahan berbagai produk berbahan dasar sayuran dan buah-buahan. Materi mencakup teknik pengolahan higienis, inovasi resep, hingga strategi pemasaran yang efektif.

Melalui kegiatan ini, DPPKUKM Kaltim berharap dapat mencetak lebih banyak wirausaha kreatif dan mandiri di sektor pangan lokal, yang mampu berkontribusi dalam memperkuat ekonomi daerah. (Ara/ty/portalkaltim/sty)

Artikel DPPKUKM Kaltim Gelar Pelatihan Olahan Pangan, Dorong Inovasi Produk Lokal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rakornas Bidang Binamuda, Binawasa, Organisasi dan Kesekretariatan Gerakan Pramuka Tahun 2025 resmi dibuka di Hotel Novotel Balikpapan. Kegiatan ini diikuti perwakilan Kwartir Daerah dari berbagai provinsi di Indonesia.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, H. Seno Aji, dalam arahannya menyampaikan pentingnya peran Gerakan Pramuka dalam mendukung program nasional, terutama swasembada pangan sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau anak-anak Pramuka di tiap daerah dibekali kemampuan bercocok tanam, misalnya menanam jagung atau cabai, ini bisa membantu swasembada pangan sekaligus menekan inflasi. Kalau belum bisa nasional, setidaknya Kaltim siap menjadi contoh,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta Rakornas, Jumat, 24 Oktober 2025.

Seno menegaskan, Gerakan Pramuka bukan hanya pembinaan disiplin dan karakter, tetapi juga bisa menjadi kekuatan nyata dalam pembangunan daerah. Ia berharap kegiatan pemberdayaan pangan dapat diterapkan mulai tingkat siaga hingga penggalang, sehingga gerakan menanam menjadi budaya yang bermanfaat.

Gagasan tersebut mendapat respon positif dari Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo. Ia menyampaikan bahwa Pramuka memiliki potensi besar sebagai agen perubahan dan pelaksana program pembangunan nasional, termasuk mendukung Asta Cita Presiden dalam bidang pangan.

“Kami pasti mendukung jika Kaltim ingin menjadi pilot project. Kalau perlu bukan hanya jagung dan cabai, tetapi juga tanaman pangan lainnya,” ujarnya menutup pernyataan. (krv/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kaltim Siap Jadi Percontohan, Pramuka Didorong Terlibat dalam Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim fokus memperkuat kondisi fiskal dan mewujudkan kemandirian pangan, dengan Gubernur Harum menegaskan perlunya kerja jenius dan langkah strategis menghadapi tantangan ekonomi daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah memusatkan perhatian pada penguatan kondisi fiskal daerah dan upaya mewujudkan kemandirian pangan melalui program swasembada.

Fokus tersebut dibahas dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, H. Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur Seno Aji, diikuti para pimpinan perangkat daerah, Senin, 6 Oktober 2025.

Gubernur Harum menekankan pentingnya peningkatan kualitas kinerja seluruh perangkat daerah (PD) di tengah tantangan ekonomi dan penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

“Menghadapi berbagai situasi saat ini, semua PD harus bekerja jenius, tidak cukup hanya bekerja cerdas,” tegas Gubernur Harum saat memimpin Morning Briefing di Inspektorat Daerah Kaltim.

Salah satu fokus utama yang disoroti Gubernur adalah perjuangan untuk mendapatkan tambahan anggaran dari pemerintah pusat.

“Besok saya akan bertemu Menteri Keuangan. Kita akan berjuang untuk anggaran pembangunan Kaltim, terutama sebagai daerah penghasil migas dan batu bara,” ujarnya.

Untuk mendukung langkah tersebut, Gubernur meminta seluruh pimpinan PD menyiapkan data pendukung dan laporan akurat mengenai potensi serta sumber-sumber pendapatan daerah.

Selain mengandalkan dukungan pusat, Gubernur Harum juga menekankan pentingnya kemandirian fiskal di tingkat daerah. Ia mendorong seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mempercepat penyerapan anggaran menjelang akhir tahun untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Di sisi lain, Wakil Gubernur Seno Aji membawa kabar positif dari sektor pertanian yang menunjukkan tren pertumbuhan menggembirakan.

“Kita sudah mampu memanen 300 ribu ton gabah kering, dan target akhir tahun kita mencapai 350 ribu ton,” ungkap Wagub Seno Aji.

Dengan keberhasilan perluasan lahan sawah seluas 1.800 hektare, Wagub optimistis Kaltim mampu mencapai target besar di tahun mendatang.

“Tahun depan kita optimis bisa swasembada beras,” pungkasnya. (/Adpimprov/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Harum Tekankan Kerja Jenius Hadapi Tantangan Fiskal Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kaltim berhasil menempati peringkat dua nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan 2025. Namun, capaian ini dinilai masih semu karena ketergantungan besar terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) patut berbangga karena berhasil menduduki peringkat kedua nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2025 dengan kategori Sangat Tahan (nilai 80,82). Namun di balik capaian tersebut, masih terdapat kelemahan mendasar yang harus segera diatasi.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Ketahanan Pangan bertema “Kaltim Menuju Swasembada Pangan” yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 1 Oktober 2025.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menegaskan bahwa Kaltim harus segera mewujudkan kemandirian pangan. Ia menargetkan Kaltim mampu mencapai swasembada beras pada 2026.

“Indeks ketahanan pangan kita nomor dua se-Indonesia, paling top. Tapi indeks ini semu. Seolah-olah kita berjaya, padahal kenyataannya kita masih sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah,” tegas Seno.

Kerapuhan itu terbukti saat Kaltim diuji dengan isu beras oplosan.
“Kemarin kita sudah dicoba dengan indikasi beras oplosan. Dalam seminggu kita langsung kelabakan. Semua bingung, tidak ada beras di mana-mana. Ini bukti ketahanan pangan kita masih rapuh,” ujarnya.

Untuk memperkuat kemandirian pangan, Pemprov Kaltim saat ini tengah mengembangkan kawasan sentra produksi terpadu, modern, dan berkelanjutan di sejumlah daerah prioritas. Yakni Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), Kutai Kartanegara (Kukar), Mahakam Ulu, Kutai Barat (Kubar), dan Berau.

Upaya itu mulai membuahkan hasil. Seno Aji memaparkan, produksi gabah kering di Kaltim meningkat signifikan, dari sekitar 230 ribu ton per tahun menjadi 305 ribu ton per Agustus 2025. Ia bahkan optimistis total produksi bisa mendekati 400 ribu ton hingga akhir 2025.

Wagub mendorong seluruh kabupaten/kota untuk berperan aktif dalam membuka dan mengoptimalkan lahan pertanian. Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan alsintan, pupuk, serta koordinasi lintas sektor untuk memperkuat fondasi kemandirian pangan di Kaltim. (Krv/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Wagub Seno Aji: Ketahanan Pangan Kaltim Masih Semu, Harus Segera Mandiri pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Gubernur Kaltim H Seno Aji memaparkan strategi swasembada pangan daerah dalam Talkshow Selamat Pagi Indonesia di Metro TV, Jakarta.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H Seno Aji menjadi narasumber dalam Talkshow Selamat Pagi Indonesia dengan tema “Kaltim Menuju Swasembada Pangan” yang berlangsung di Studio Metro TV, Jalan Pilar Mas Raya Kav. A-D, Kedoya, Jakarta Barat, Kamis, 25 September 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Wagub Seno menjelaskan strategi, program, sekaligus arah kebijakan Pemprov Kaltim dalam membangun ketahanan pangan daerah. Ia menegaskan, Kaltim memiliki potensi besar untuk mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan produktivitas, hingga penguatan peran petani lokal.

“Melalui program swasembada pangan ini, kami ingin memastikan Kaltim tidak hanya bergantung pada pasokan dari luar daerah. Kaltim harus mampu menjadi lumbung pangan yang berkelanjutan bagi masyarakatnya,” ujar Seno Aji.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor agar program swasembada pangan berjalan optimal. Dukungan masyarakat, pemerintah pusat, hingga sektor swasta dinilai sangat krusial untuk mempercepat kemandirian pangan di Kaltim.

“Dengan dukungan semua pihak, saya yakin cita-cita menuju swasembada pangan di Kalimantan Timur bisa terwujud, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” tambahnya.

Selain itu, Wagub Seno mengajak seluruh masyarakat ikut berpartisipasi aktif, baik melalui pemanfaatan lahan pertanian, kreativitas dalam bercocok tanam, maupun menjaga semangat gotong royong.

Talkshow ini diharapkan menjadi sarana edukasi publik, sekaligus memberikan gambaran langkah nyata Pemprov Kaltim dalam mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Turut mendampingi Wagub Kaltim, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Kepala DPTPH Kaltim Siti Farisyah Yana, serta Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim Rahmat Ramadhan. (ara/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Seno Aji di Metro TV: Kaltim Harus Jadi Lumbung Pangan Berkelanjutan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim melakukan panen raya bersama kelompok tani di Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten PPU, Kamis, 17 September 2025. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penguatan komitmen swasembada pangan di Kaltim.

Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut Anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah Harum, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Bupati PPU Mudyat Noor, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, sejumlah kepala perangkat daerah Kaltim, serta jajaran Pemkab PPU.

Dalam arahannya, Gubernur Harum memberikan apresiasi kepada para petani yang tetap menjaga budidaya padi di tengah tantangan zaman. “Kami berikan apresiasi karena masih ada kelompok tani yang melestarikan budidaya padi. Ini membuktikan bahwa negara kita adalah negara agraris, penghasil padi,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat mendampingi Menteri Pertanian di Babulu, dirinya meminta agar Bupati PPU terus menggenjot program swasembada pangan. Luas tanam padi di PPU yang semula 5.500 hektare kini telah meningkat menjadi 7.500 hektare. “Menteri Pertanian sangat berkomitmen meningkatkan produksi padi di Kaltim. Saat ini kebutuhan beras kita masih banyak didatangkan dari luar daerah,” jelasnya.

Gubernur menegaskan PPU merupakan satu-satunya kabupaten di Kaltim yang telah mencapai swasembada beras. Ia berharap lahan pertanian terus dioptimalkan dan tidak dialihfungsikan ke sektor lain, terutama perkebunan kelapa sawit. “Saya minta agar lahan pertanian ini tidak dialihfungsikan. PPU harus terus menjadi lumbung padi Kaltim,” tegasnya. (prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel PPU Jadi Lumbung Padi Kaltim, Gubernur Ajak Petani Tingkatkan Produksi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Menghadapi ancaman krisis pangan akibat kemarau panjang dan gangguan distribusi, Pemprov Kaltim menyiapkan cadangan 506 ton beras serta program penguatan produksi lokal di enam kabupaten.

Krisis pangan menjadi ancaman nyata bagi berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Perubahan iklim ekstrem, musim kemarau berkepanjangan, hingga gangguan distribusi pangan membuat sejumlah daerah berada dalam kondisi rawan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim telah menyiapkan cadangan pangan sebanyak 506 ton beras. Langkah ini menjadi strategi menghadapi potensi krisis akibat kemarau dan bencana lain yang dapat mengganggu stabilitas pangan di tingkat lokal.

Sejumlah wilayah seperti Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat masuk dalam daftar daerah terdampak kekeringan. Sementara Mahakam Ulu menjadi prioritas penanganan tahun ini karena kerap mengalami lonjakan harga kebutuhan pokok.

Sekretaris Dinas Pangan, Tanaman, dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Rini Susilawati, menegaskan bahwa Kaltim saat ini berada dalam posisi siaga.

“Krisis pangan bukan hanya soal stok, tapi juga distribusi dan harga. Kita sudah bergerak melalui peningkatan produksi lokal, produktivitas, serta penguatan cadangan pangan di provinsi dan kabupaten/kota,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam kegiatan Kaltim Siaga Krisis Pangan, Rabu, 13 Agustus 2025.

Upaya lain yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan terhadap beras dari luar daerah dan memastikan distribusi berjalan lancar. Berdasarkan data, luas baku lahan sawah di Kaltim pada 2024 mencapai 46.640 hektare, namun sekitar 3.000 hektare di antaranya tidak produktif karena terbengkalai, tergenang, atau ditumbuhi semak belukar.

“Tahun ini, kami mendapatkan alokasi program penguatan swasembada, yaitu optimasi lahan seluas sekitar 3.000 hektare di enam kabupaten dan cetak sawah sekitar 1.890 hektare,” jelas Rini.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) sehingga lahan yang sebelumnya hanya panen sekali dapat ditanami dua kali, bahkan 2,5 kali dalam setahun. Rini juga menekankan percepatan tanam pascapanen untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga tiga bulan ke depan.

Meski krisis pangan menjadi tantangan, Rini optimistis hal ini juga menjadi peluang bagi Kaltim untuk mandiri dalam hal pangan. Dengan kolaborasi dan inovasi, ketahanan pangan di daerah diharapkan tetap tangguh. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Kaltim Siaga Krisis Pangan, Pemprov Siapkan 506 Ton Beras Cadangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Memasuki semester kedua 2025, gejolak harga pangan masih membayangi perekonomian nasional. Pemerintah pusat hingga daerah bergerak serentak menahan laju inflasi yang didorong komoditas strategis seperti beras, cabai, dan telur ayam ras.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara rutin menggelar rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyinergikan langkah pengendalian inflasi. Pendekatan berbasis daerah ini diharapkan lebih efektif mengatasi permasalahan spesifik di setiap wilayah.

Para ekonom memproyeksikan inflasi pangan masih akan menjadi tantangan hingga akhir 2025. Bank Indonesia bersama pemerintah terus waspada terhadap dinamika harga, terutama menjelang akhir tahun ketika permintaan domestik biasanya meningkat tajam.

Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menegaskan, sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan tepat sasaran, menjadi kunci meredam gejolak harga. “Masyarakat diimbau untuk tetap bijak berbelanja dan tidak melakukan pembelian panik yang justru dapat memperkeruh stabilitas harga,” ujar Tito, Minggu, 11 Agustus 2025.

Sepanjang 2025, inflasi bahan makanan tercatat mengalami beberapa kali peningkatan signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pada Juli 2025 inflasi bulanan dipicu kenaikan harga komoditas strategis seperti beras, tomat, bawang merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Data Trading Economics mencatat, biaya makanan pada Juli 2025 naik 3,75% dibanding periode yang sama tahun lalu (year-on-year), lebih tinggi dibanding laju inflasi bulan Juni.

Kenaikan harga pangan juga sempat terjadi pada Maret 2025 menjelang Hari Raya Idulfitri, dipicu permintaan cabai merah dan cabai rawit. Meski Mei 2025 sempat mencatat deflasi akibat turunnya harga pasca-Lebaran, tekanan inflasi kembali terasa pada bulan berikutnya.

Faktor pemicu gejolak harga di antaranya adalah musim panen yang bergeser akibat cuaca tak menentu, hambatan distribusi, dan pengaruh ketidakpastian ekonomi global terhadap stabilitas harga pangan domestik.

Mengantisipasi hal ini, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (NFA), Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus menggulirkan berbagai program intervensi, di antaranya:

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP): Menjaga harga komoditas pokok, terutama beras, melalui operasi pasar.

Gerakan Pangan Murah (GPM): Menyediakan pangan terjangkau di berbagai daerah.

Penyaluran Bantuan Pangan: Distribusi beras bagi keluarga penerima manfaat.

Penguatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP): Menjamin ketersediaan stok di gudang Bulog.

Fasilitasi Distribusi Pangan: Memperlancar pasokan dari sentra produksi ke daerah konsumen untuk menekan disparitas harga. (Portalkaltim/sty)

Artikel Inflasi Pangan Masih Bayangi 2025, Pemerintah Pusat-Daerah Perkuat Langkah Pengendalian pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengantisipasi potensi kerawanan pangan dengan menyiapkan cadangan pangan sebanyak 506 ton. Distribusinya siap digerakkan bila terjadi kondisi darurat, termasuk bencana, gejolak sosial, atau lonjakan inflasi ekstrem.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan DPTPH Kaltim, Amaylia Dina Widyastuti, menyebutkan bahwa beberapa wilayah seperti Kabupaten Paser, Penajam Paser Utara (PPU), dan Kutai Barat (Kubar) masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Namun, penyaluran bantuan ke daerah-daerah tersebut masih menunggu disposisi Gubernur Kaltim.

“Cadangan pangan ini disiapkan sebagai langkah antisipatif terhadap potensi bencana, gejolak sosial, dan inflasi ekstrem yang dapat mengganggu akses pangan masyarakat. Penyaluran dilakukan setelah adanya permintaan resmi dari kabupaten atau kota,” ujar Amaylia saat ditemui di Samarinda, Senin, 4 Agustus 2025.

Mahakam Ulu Jadi Prioritas Penanganan

Kondisi paling memprihatinkan saat ini terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Bencana kekeringan menyebabkan gagal panen serta lonjakan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.

Sebagai respons cepat, Pemprov Kaltim melalui DPTPH telah menyalurkan 68,5 ton beras bantuan kepada warga terdampak di dua kecamatan terparah, yaitu Long Apari dan Long Pahangai. Setiap kepala keluarga menerima 20 kilogram beras, sebagai bagian dari Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

“Bantuan sudah kita salurkan langsung ke masyarakat yang terdampak parah, terutama di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau,” jelas Amaylia.

Penilaian Kerawanan Berdasarkan 9 Indikator

Ia menjelaskan bahwa status kerawanan pangan suatu wilayah ditentukan berdasarkan sembilan indikator utama, termasuk produksi pangan lokal (seperti padi dan jagung), angka stunting, serta akses terhadap air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan.

Sebagai contoh, Kecamatan Busang di Kutai Timur sempat masuk kategori rawan pangan tahun lalu akibat keterbatasan air bersih. Namun, setelah infrastruktur diperbaiki, statusnya kini membaik.

Transparansi Lewat FSVA

Pemprov Kaltim juga mengedepankan transparansi dengan menghadirkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) yang diperbarui secara berkala. Masyarakat dapat memantau kondisi ketahanan pangan di masing-masing daerah melalui data tersebut.

Dengan cadangan yang terus diperkuat dan pemantauan berbasis data, Pemprov Kaltim berharap dapat menjaga stabilitas pangan dan merespons cepat setiap potensi krisis yang mungkin terjadi. (*/cht/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Siapkan 506 Ton Cadangan Pangan, Mahulu Jadi Prioritas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser terus mendorong transformasi pertanian melalui pelatihan penggunaan alat dan mesin pertanian bagi 16 Brigade Pangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada pangan dan modernisasi pertanian berbasis mekanisasi.

Kepala Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Paser, Arief Rahman, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari penyaluran bantuan alsintan oleh Kementerian Pertanian melalui kegiatan optimasi lahan tahun 2025.

“Pelatihan ini dilaksanakan agar para anggota Brigade Pangan mampu mengelola dan memanfaatkan alsintan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari penyaluran bantuan alsintan berupa rotavator dan rice transplanter,” jelas Arief, Kamis, 17 Juli 2025.

Ia menyebut, pada tahun ini kegiatan optimasi lahan di Kabupaten Paser mencakup seluas 3.150 hektare sawah yang tersebar di lima kecamatan, yakni Tanah Grogot, Paser Belengkong, Kuaro, Long Ikis, dan Long Kali. Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan mekanisasi pertanian yang tepat guna.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di dua titik lokasi, yakni Desa Maruat (Kecamatan Long Kali) dan Desa Sungai Tuak (Kecamatan Tanah Grogot), bekerja sama dengan PT Corin Mulia Gemilang selaku penyedia alsintan. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus Brigade Pangan, perwakilan Pemerintah Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta personel Babinsa.

Arief menambahkan, pelatihan tidak hanya fokus pada penggunaan, tetapi juga mencakup perawatan alsintan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berumur panjang.

“Melalui pendampingan ini, kami berharap anggota Brigade Pangan dapat mengelola lahan sawah secara modern sehingga mampu meningkatkan luas tambah tanam (LTT) dan indeks pertanaman (IP). Harapannya tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani,” ungkapnya.

DTPH Paser menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih maju, mandiri, dan modern. Upaya ini juga sejalan dengan visi dan misi Paser TUNTAS, khususnya dalam penguatan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. (paserkab.go.id/sty)

Artikel DTPH Paser Latih 16 Brigade Pangan, Dorong Pertanian Modern dan Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.