Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengungkapkan ada beberapa hal yang membuat pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) molor. Satu di antaranya adalah Pilkada.

Sampai saat ini, kapan AKD DPRD Kaltim terbentuk belum juga ada kepastian. Sedikit banyak, hal ini membuat kinerja DPRD Karang Paci tidak terlalu optimal.

Karena AKD sendiri merupakan susunan komisi yang secara spesifik membidangi semua sektor. Lalu Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang bertugas membuat aturan, di mana ini menjadi 1 dari 3 tugas utama legislatif. Selanjutnya ada Badan Anggaran (Banggar) yang merupakan tugas utama dewan juga. Serta beberapa badan lainnya.

Gara-Gara Pilkada

Ananda Emira Moeis mengungkapkan, ada beberapa hal yang membuat pembahasan AKD tertunda. Satu di antaranya adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Anggota dewan yang juga bertugas menyukseskan gelaran Pilkada, kerap terlibat agenda sosialisasi dan pengecekan logistik, hingga menghadiri tahapan-tahapan lainnya.

“Memang belakangan ini agenda Pilkada kita cukup padat dan harus keliling, tapi sudah ada beberapa pansus yang kita bentuk itu semuanya berjalan kok,” katanya, baru-baru ini.

Walau belum ada AKD, Ananda memastikan bahwa agenda kedewanan masih berjalan sebagaimana mestinya. Terlebih mereka sudah membentuk 4 pansus, yakni Pansus Rencana Kerja (Panja), Pansus Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Pansus Pokir 2026, dan Pansus Kode Etik Tata Beracara.

Segera Dibahas

Pekan ini Pilkada akan memasuki tahap final, yakni masa pemilihan suara. Setelahnya, anggota dewan tak akan banyak terlibat lagi. Sehingga bisa fokus pada tugas-tugas pokok mereka. Seperti melanjutkan pembahasan AKD.

“Kalau bisa pekan ini akan kita bahas lagi bersama teman-teman,” pungkasnya. (adv/fth)

Artikel Pilkada Membuat Pembahasan AKD DPRD Kaltim Molor pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis menerangkan belum terbentuknya alat kelengkapan dewan (AKD) tidak membuat lembaganya tak bisa bekerja. Untuk mengeksekusi aspirasi masyarakat misalnya, akan diakomodir sementara oleh Pansus Pokir.

Sampai saat ini, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) belum memiliki AKD karena masih dalam penyusunan. Sehingga beberapa kerja dewan belum bisa optimal.

Sebagai gambaran, di dalam AKD terdapat 4 komisi yang membidangi hal-hal spesifik, seperti pendidikan, hukum, kesehatan, pembangunan, dan lainnya. Lalu ada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Anggaran (Banggar), serta badan lainnya.

Ananda Emira Moeis menepis anggapan jika DPRD Kaltim tak bisa bekerja optimal tanpa AKD. Ia menyontohkan, belum lama ini anggota dewan telah melaksanakan Serap Asiprasi (Reses) Sosialisasi Perda (Sosper), dan Sosialisasi Kebangsaan (Sosbang) di dapilnya masing-masing.

Selain itu, dewan telah membentuk 4 pansus, yakni Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2026, Pansus Pembahas Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2026, Pansus pembahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Pansus Kode Etik dan Tata Beracara.

“Pansus Pokir yang nantinya akan mengeksekusi aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah tertampung. Akan segera dibahas bersama pemerintah provinsi.”

“Membahas kamus usulan bersama pemprov apakah aspirasi masyarakat sudah terwadahi di program pemerintah.”

“Itu akan jadi pembahasan antara DPRD dan Pemprov. Termasuk OPD terkait, dan semua perangkat,” kata Nanda singkat belum lama ini. (adv/ens/fth)

Artikel Sambil Tunggu AKD Kelar, DPRD Kaltim Eksekusi Aspirasi Masyarakat lewat Pansus Pokir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Meski Alat Kelengkapan Dewan (AKD) belum terbentuk. DPRD Kaltim telah membuat 4 pansus untuk memaksimalkan kinerja mereka. Berikut nama pansus dan anggotanya.

Pada Kamis, 14 November 2024 kemarin, DPRD Kalimantan Timur melaksanakan Rapat Paripurna ke-7 dengan agenda pembentukan pansus. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana. Telah ditetapkan 4 pansus, yakni Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2026, Pansus Pembahas Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2026, Pansus pembahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD, dan Pansus Kode Etik dan Tata Beracara.

Pansus Kode Etik dan Tata Beracara

Ketua Pansus: Jahidin

Wakil Ketua: Guntur

Anggota: Muhammad Husni Fachruddin, Yusuf Mustafa, Shemmy Permata Sari, Henry Pailan Tandi Pajung, Makmur HAPK, Sigit Wibowo, Abdul Rahman Agus, Subandi, dan Nurhadi Saputra.

Pansus Pembahas Pedoman Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Ketua Pansus: Sabaruddin Panrecalle

Wakil Ketua: Fadli Imawan

Anggota: Syarifatul Sa’diah, Syahariah Mas’ud, Sayid Muziburrahman, Agus Suwandy, Yonavia, Hartono Basuki, Sulasih, Abdurrahman Agus, Kamaruddin Ibrahim, Agusriansyah Ridwan, dan Husein Djufrie.

Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD Tahun 2026

Ketua Pansus: Sarkowi V Zahry

Wakil Ketua: M Darlis Pattalongi

Anggota: Andi Satya Adi Saputra, Budianto Bulang, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Fuad Fachruddin, Safuad, Didik Agung Eko Wahono, Abdurrahman KA, Arfan, La Ode Nasir, dan Andi Faisal Assegaf.

Pansus Pembahas Pokok-Pokok Pikiran Tahun 2026

Ketua Pansus: Baharuddin Demmu

Wakil Ketua: Muhammad Samsun

Anggota: Abdulloh, Sapto Setyo Pramono, Salehuddin, Arpansyah, Baharuddin Muin, Akhmed Reza, Baba, Selamat Ari Wibowo, Damayanti, Firnandi Ikhsan, dan Agus Aras.

Masa Kerja Pansus

Ananda Emira Moeis mengatakan, setiap pansus memiliki masa tugas selama 3 bulan. Ia berharap tidak ada yang molor alias meminta tambahan waktu. Karena tujuan pembentukan pansus ialah untuk membahas dan menyempurnakan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta indikator kinerja dalam melaksanakan program kegiatan DPRD Kaltim.

“Selain itu, guna menunjang pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggungjawab yang mana kode etik dan tata beracara perlu diatur dalam meningkatkan kredibilitas kedewanan,” pungkasnya. (adv/fth)

Artikel DPRD Kaltim Bentuk 4 Pansus, Berikut Nama Pansus dan Anggotanya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebelum memfinalisasi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang masih dalam proses penyusunan. DPRD Kaltim membentuk 4 pansus yang bertugas membuat rancangan kinerja para anggota dewan di awal periode 2024-2029.

Pada Selasa, 12 November 2024, telah berlangsung rapat internal yang melibatkan DPRD dan Setwan Kaltim dalam rangka menyusun agenda kerja.

Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Emanuel menegaskan, agenda kerja ini sangat berguna untuk memaksimalkan kinerja anggota legislatif Kaltim.

Adapun sejumlah agenda kerja yang dibahas pada rapat itu, salah satunya adalah pembentukan panitia khusus. Menurutnya, pansus nantinya bertugas menyelesaikan kode etik dan tata beracara DPRD yang menjadi skala prioritas.

Ia menerangkan ada empat pansus yang akan dibentuk, yakni Pansus Pembahas Rencana Kerja DPRD, Pansus Pembahas Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Pansus Pembahas Pedoman Penyusunan Pokir DPRD, dan Pansus Pembahas Kode Etik dan Tata Beracara DPRD.

“Empat pansus ini nantinya akan diisi oleh 12 sampai 13 orang anggota DPRD, dan masing-masing pansus bekerja sesuai dengan tugasnya,” ujar Ekti.

Politisi Gerindra menambahkan, Pansus Renja DPRD adalah pansus yang dibentuk untuk membahas rencana kerja DPRD.

“Renja DPRD merupakan bagian dari sistem perencanaan pemerintah daerah yang memuat rencana strategis dan target kinerja DPRD setiap tahunnya,” jelas Politisi Gerindra ini.

Sementara Pansus Pokir DPRD adalah pansus yang membahas usulan dari anggota DPRD yang didasarkan pada aspirasi masyarakat. Lalu Pansus Kode Etik dan Tata Beracara DPRD adalah pansus yang dibentuk untuk membahas kode etik dan tata beracara DPRD.

“Ini penting mengingat kode etik DPRD adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya.”

“Kode etik ini bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD,” jelas Ekti. (adv/fth)

Artikel Maksimalkan Kinerja Dewan di Awal Periode DPRD Kaltim Bentuk 4 Pansus pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.