Dokumen tebal berisi daftar keinginan dan keluh kesah warga Kalimantan Timur (Kaltim) kini resmi berpindah tangan ke meja eksekutif. DPRD Kaltim menyetorkan laporan hasil reses masa sidang I tahun 2026 kepada Pemerintah Provinsi Kaltim. Dalam Rapat Paripurna ke-3 di Gedung Utama (B) DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Senin 23 Februari 2026

Rapat tersebut dikomandoi langsung oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis. Serta Sekretaris DPRD Norhayati Usman, dan disaksikan oleh 32 anggota legislatif yang hadir. Hadir menerima langsung tumpukan aspirasi tersebut, Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.

Alih-alih menjadikan agenda ini sekadar seremonial lempar dokumen, Rudy langsung melempar pesan tegas. Ia tidak ingin hasil blusukan para wakil rakyat ini hanya berakhir menjadi arsip berdebu di lemari birokrasi.

“Reses bukanlah sekadar kewajiban konstitusional, tetapi merupakan amanat politik yang sangat mulia. Di sinilah suara rakyat didengar, harapan masyarakat dititipkan, dan persoalan nyata di lapangan dapat diidentifikasi,” ujar Rudy.

Menurutnya, dokumen reses ini harus dibedah dan disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Target utamanya jelas: memastikan anggaran daerah tidak menguap untuk program yang salah sasaran atau sekadar memuaskan dahaga administratif.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan wilayah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tegasnya.

Realita Kas Daerah dan Skala Prioritas

Namun, Gubernur juga bersikap realistis. Tingginya ekspektasi warga—mulai dari pemerataan infrastruktur, jaminan pendidikan dan kesehatan, hingga pembukaan lapangan kerja—tentu harus dihadapkan pada realita isi kas daerah.

Ia menyebut, deretan usulan yang masuk mutlak harus melalui tahapan penajaman prioritas. Tujuannya agar eksekusi di lapangan bisa berjalan efektif, berkelanjutan, dan yang terpenting, tidak menabrak batas kewenangan pemerintah provinsi.

Di hadapan puluhan wakil rakyat, Rudy menegaskan bahwa hubungan antara Pemprov dan DPRD bukanlah ajang saling jegal, melainkan kemitraan strategis untuk mencapai satu garis finis yang sama: kesejahteraan warga Kaltim.

“Sinergi, komunikasi terbuka, serta komitmen bersama menjadi kunci keberhasilan pembangunan di daerah kita ke depan,” imbuhnya.

Bagi Pemprov Kaltim, laporan reses ini dijanjikan bakal menjadi kompas dalam menentukan ke mana kapal pembangunan Kaltim akan diarahkan, bukan sekadar janji manis pascakampanye.

“Mari jadikan laporan hasil reses ini sebagai peta jalan untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat dan membawa manfaat nyata. Semoga setiap langkah kita senantiasa berada dalam bingkai tanggung jawab moral, integritas dan niat tulus membangun Kalimantan Timur yang lebih maju, merata, dan berkeadilan,” pungkas Rudy. (ens)

Artikel Terima Hasil Reses DPRD, Gubernur Kaltim Pastikan Kebijakan Sinkron dengan Aspirasi Masyarakat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Peringatan Hari Jadi ke-358 Kota Samarinda dan HUT ke-66 Pemerintah Kota Samarinda dirayakan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda, Rabu 21 Januari 2026 malam.

Dalam forum tertinggi legislatif kota tersebut, Wali Kota Samarinda Dr. H. Andi Harun memaparkan transformasi signifikan wajah ibu kota Kalimantan Timur. Ia menegaskan, Samarinda kini telah bergeser dari sekadar wilayah yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, menjadi kota modern yang berdaya saing.

“Samarinda telah bertransformasi dari kampung besar yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam menjadi kota modern yang harmonis, dinamis, dan berdaya saing,” ujar Andi Harun dalam pidato utamanya di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.

Klaim IPM Tertinggi

Pernyataan transformasi tersebut bukan tanpa data. Andi Harun membeberkan sejumlah indikator makro ekonomi yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Samarinda tercatat menembus angka 8,62 persen.

Capaian paling mencolok terlihat pada sektor kualitas hidup masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Samarinda tahun 2025 tercatat sebesar 83,53. Angka ini menempatkan Samarinda sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Selain statistik ekonomi, kinerja birokrasi Pemkot Samarinda juga mendapat pengakuan lewat status kinerja tinggi dari Kementerian Dalam Negeri serta langganan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Tantangan Fiskal 2026

Meski mencatatkan rekor positif, Andi Harun mengingatkan bahwa tahun 2026 membawa tantangan kompleks, terutama terkait kebijakan fiskal nasional. Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran, namun dengan perspektif yang strategis.

Menurutnya, efisiensi tidak boleh dimaknai sekadar pemangkasan biaya yang berpotensi memicu kontraksi ekonomi. Sebaliknya, efisiensi harus diarahkan untuk mendongkrak produktivitas dan memperkuat fundamental ekonomi daerah.

“Pemerintah Kota terus menyiapkan skenario pembangunan dengan mengoptimalkan sinergi sektor publik dan swasta secara seimbang,” tegasnya.

Refleksi Sejarah dan Kesederhanaan

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, yang memimpin jalannya sidang, menyebut peringatan tahun ini sebagai momen refleksi. Mengusung tema ‘Solid Hadapi Tantangan, Maju Berkelanjutan’, Helmi menegaskan komitmen legislatif untuk terus mengawal kebijakan yang pro-publik.

“Peringatan ini bukan sekadar seremonial belaka, melainkan momentum refleksi atas perjalanan panjang pembangunan kota,” kata Helmi.

Perayaan tahun ini sengaja digelar dengan konsep sederhana sebagai wujud konkret efisiensi anggaran. Fokus pemerintah kota dialihkan pada penguatan belanja pelayanan publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.

Menutup pidatonya, Andi Harun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merawat memori kolektif sejarah Samarinda yang tak lepas dari Kerajaan Kutai Ing Martadipura, serta memperkuat toleransi sebagai modal sosial membangun kota. (ens)

Artikel Paripurna HUT ke-358 Samarinda: Andi Harun Pamer Ekonomi Tumbuh 8,62 Persen dan IPM Tertinggi se-Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dalam rangka persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Samarinda dan DPRD terhadap delapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berlangsung pada Rabu 24 Desember 2025 siang di Gedung DPRD Kota Samarinda.

Sebanyak 33 anggota DPRD menghadiri rapat, sehingga memenuhi kuorum dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menyampaikan bahwa seluruh fraksi menyepakati delapan Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Tahun 2025.

Delapan Perda yang telah mendapat persetujuan meliputi:

1. Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga
2. Pemberdayaan, Pengembangan, dan Perlindungan Usaha Mikro
3. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal
4. Pengelolaan Air Limbah Domestik
5. Penyelenggaraan Transportasi
6. Pemekaran Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang
7. Perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga Samarinda
8. Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

“Seluruh fraksi DPRD Kota Samarinda pada akhirnya menyatakan persetujuan terhadap delapan Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda,” ujar Helmi.

Komitmen Pelaksanaan

Meski disetujui, DPRD memberikan catatan kepada Pemkot agar berkomitmen penuh dalam pelaksanaan seluruh Perda demi kepentingan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Sebelumnya, dalam penyampaian pendapat akhir fraksi, tujuh Raperda mendapat persetujuan dari empat fraksi, yakni Fraksi Gerindra, Golkar, NasDem, dan PKS. Sementara Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga sempat belum mencapai kesepakatan. Fraksi PDI Perjuangan dan PAN menolak, Fraksi Demokrat menunda, dan Fraksi PKB abstain.

Pimpinan sidang memutuskan menunda pengambilan keputusan selama 30 menit untuk koordinasi antarfraksi. Setelah pembahasan lanjutan, kesepakatan akhirnya tercapai.

Tanggapan Wawali

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, menilai perbedaan pandangan wajar dalam proses politik.

“Ya tentunya ada yang menerima dan ada yang tidak. Namun alhamdulillah, melalui komunikasi antarfraksi di DPRD Kota Samarinda, akhirnya dapat mencapai kesepakatan dan rapat paripurna dapat dilaksanakan,” ujarnya.

Ia menegaskan, fokus Pemkot sekarang adalah memastikan regulasi dapat berjalan dengan baik

“Sekarang yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana perjalanan Perda ini ke depan dapat berjalan dengan baik,” kata Saefuddin.

Khusus Perda pemekaran kelurahan, Wawali berharap kebijakan ini memperbaiki tata kelola pemerintahan di tingkat bawah dan meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat.

“Pemekaran kelurahan harapannya dapat memperbaiki pengaturan kepemerintahan dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, Pemkot berkomitmen memastikan seluruh Perda tidak hanya berhenti pada regulasi tertulis, tetapi benar-benar diterapkan sesuai tujuan pembentukannya.

“Harapan kita, dengan delapan Perda ini, Kota Samarinda ke depan semakin maju dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” pungkasnya. (ens)

Artikel Samarinda Punya Perda Baru, Delapan Regulasi Disahkan DPRD dan Pemkot pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud bersama jajaran pimpinan DPRD Kaltim dengan khidmat mengikuti Sidang Paripurna Bersama DPR RI dan DPD RI, menyimak pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto jelang HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Acara digelar Jumat, 15 Agustus 2025, di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Kaltim.

Sidang paripurna berlangsung khidmat dan turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim, para kepala OPD, tokoh masyarakat, hingga berbagai elemen masyarakat lainnya. Seluruh peserta menyimak dengan saksama arahan Presiden yang disampaikan melalui siaran langsung dari Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan capaian bangsa sekaligus tantangan yang harus dihadapi ke depan. Ia juga menyoroti pentingnya persatuan dan kesatuan, terutama jelang pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara, Kalimantan Timur.

Usai mengikuti pidato, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk bersinergi dengan pemerintah pusat.

“Alhamdulillah tadi Presiden Prabowo telah menyampaikan sejumlah prestasi para pemimpin Indonesia. Mulai Presiden Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Gusdur, Megawati, SBY hingga Presiden Jokowi,” ucap Gubernur Harum.

Ia menambahkan, warisan semangat kerja keras dan gotong royong dari para pemimpin bangsa harus terus dijaga.

“Semangat juang para pemimpin kita tidak bisa dinilai dengan apapun. Mari kita kenang perjuangan mereka dan contoh kerja kerasnya hingga negara ini semakin berkembang. Semangat itu harus terealisasikan di Bumi Kaltim, melalui kontribusi nyata seluruh masyarakat,” pesan Gubernur Harum.

Ketua DPRD Kaltim juga memberikan sambutan singkat seusai pidato kenegaraan. Ia menegaskan komitmen legislatif untuk mengawal kebijakan daerah yang selaras dengan visi pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Momen mendengarkan pidato kenegaraan ini menjadi refleksi sekaligus penguat semangat bagi jajaran eksekutif dan legislatif di Benua Etam, untuk terus berbakti serta berkontribusi bagi nusa dan bangsa. (*/Portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Harum dan DPRD Kaltim Ikuti Sidang Paripurna, Simak Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-28 untuk membahas dua Raperda penting terkait BUMD. Pemerintah Provinsi menekankan perlunya pembaruan regulasi demi tata kelola perusahaan daerah yang lebih profesional dan berdampak pada peningkatan PAD.

Rapat Paripurna ke-28 digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Senin, 4 Agustus 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri oleh 39 anggota dewan.

Agenda utama dalam sidang paripurna tersebut adalah penyampaian nota penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Kedua Raperda tersebut yakni:

1. Raperda tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama Kaltim
2. Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang PT Penjaminan Kredit Daerah Kaltim

Dalam penjelasannya, Wagub Seno Aji menyampaikan bahwa pembaruan regulasi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional, khususnya Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“BUMD merupakan aset penting dalam menopang pembangunan daerah. Karena itu, penyesuaian regulasi diharapkan dapat memperkuat kinerja PT Migas Mandiri Pratama dan PT Penjaminan Kredit Daerah sebagai penopang ekonomi daerah dan UMKM,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan, dengan regulasi yang lebih adaptif dan profesional, maka tata kelola BUMD dapat menjadi lebih transparan dan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain penyampaian nota penjelasan Raperda, Rapat Paripurna ke-28 juga mengagendakan laporan hasil reses masa sidang II Tahun 2025, dan penyerahan laporan aspirasi masyarakat kepada Pemprov Kaltim.

Sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur

Secara umum, rapat berlangsung lancar dan penuh dukungan, mencerminkan sinergi positif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Timur melalui penguatan peran BUMD. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Seno Aji: Perlu Tata Kelola Lebih Profesional pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dokumen arah pembangunan Kaltim lima tahun ke depan akhirnya resmi disahkan. Dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim, Pemerintah Provinsi dan DPRD menyepakati Ranperda RPJMD 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah, sebagai landasan strategis pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama DPRD Kaltim secara resmi menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Penetapan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-26 DPRD Provinsi Kaltim, yang berlangsung di Gedung B DPRD Kaltim, Senin, 28 Juli 2025.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim Ekti Imanuel, didampingi Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Sebanyak 39 anggota dewan hadir, bersama jajaran Forkopimda dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Wakil Gubernur H. Seno Aji menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kolaborasi antara DPRD dan Pemprov dalam menyusun hingga menetapkan dokumen strategis tersebut.

“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan, khususnya kepada Ketua dan anggota Pansus Ranperda RPJMD 2025–2029. Berkat kerja sama yang terjalin, hari ini RPJMD dapat diterima dan disetujui bersama,” ujar Seno dalam sambutannya.

Ia menegaskan, RPJMD memiliki posisi strategis sebagai arah pembangunan Kaltim selama lima tahun ke depan. Di dalamnya termuat penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, termasuk program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur yang menjabat saat ini.

“Penetapan ini menjadi gambaran sinergitas kuat antara Pemprov dan DPRD Kaltim dalam menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawab kelembagaan demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Seno Aji.

Rapat paripurna juga ditandai dengan penandatanganan dokumen persetujuan bersama antara DPRD dan Pemprov Kaltim, yang secara resmi mengesahkan Ranperda RPJMD 2025–2029 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya RPJMD ini, diharapkan seluruh elemen pemerintahan di Kalimantan Timur memiliki acuan bersama dalam menjalankan pembangunan secara terukur, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. (rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel RPJMD Kaltim 2025–2029 Resmi Disahkan, Jadi Panduan Pembangunan Lima Tahun ke Depan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dalam interupsinya, Syahariah menyampaikan kekecewaannya secara lantang. Ia menilai absennya kepala daerah dalam rapat paripurna—terutama yang membahas Peraturan Daerah (Perda) hasil Panitia Khusus (Pansus) terkait pendidikan, perlindungan anak, dan lingkungan—bukan hal yang patut disepelekan.

“Kenapa saya berinterupsi keras? Karena menurut catatan saya, ini sudah beberapa kali terjadi,” ujar Syahariah, Senin, 21 Juli 2025.

Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak menolak kehadiran Staf Ahli Gubernur sebagai perwakilan, namun menegaskan pentingnya kehadiran pejabat eselon tinggi, mengingat pembahasan menyangkut kepentingan rakyat di sepuluh kabupaten/kota se-Kaltim.

“Maka saya minta ke depan, jika kepala daerah tidak bisa hadir, diinstruksikan wakilnya. Kalau wakil tidak bisa, setidaknya Sekda yang hadir,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, rapat paripurna bukanlah kegiatan rutin yang bisa diabaikan, karena setiap agenda membawa dampak langsung terhadap masyarakat.

“Makanya saya minta, jika memungkinkan, jangan diwakilkan. Kalaupun sangat mendesak, mengingat sekarang ini para menteri juga sering keluar masuk Kaltim, setidaknya Gubernur hadir. Jika tidak, wakil atau Sekdanya yang hadir,” tambahnya.

Syahariah juga menyebut kehadiran pimpinan daerah memberi semangat tersendiri dalam ruang rapat.

“Ibaratnya, kalau kepala daerah hadir, semangatnya beda. Anggota DPR juga ikut semangat. Tadi saya lihat banyak kepala dinas juga tidak hadir, semuanya diwakilkan,” ungkapnya.

Ia mendesak agar kebiasaan seperti ini dihentikan dan tidak dilanjutkan di periode pemerintahan saat ini.

“Jangan kebiasaan yang tidak baik itu selalu dilestarikan,” tegasnya lagi.

Tegaskan Tidak Ada Konflik Pribadi

Menanggapi pertanyaan soal hubungannya dengan Gubernur Kaltim—yang berasal dari partai yang sama (Golkar) dan dikabarkan memiliki hubungan keluarga—Syahariah menepis adanya motif politik atau konflik pribadi di balik interupsinya.

“Tidak ada konflik. Saya hanya berbicara tentang kebiasaan. Kebiasaan yang tidak baik di DPRD Provinsi yang kemarin-kemarin itu, kalau bisa diperbaiki periode ini dan ke depannya,” ujarnya.

Ia menilai ketidakhadiran pejabat tinggi daerah tanpa alasan yang jelas menunjukkan ketidaksungguhan dalam menjalankan tanggung jawab.

“Kalau memang Gubernur tidak bisa hadir, diwakilkan wakilnya. Kalau tidak bisa, Sekdanya. Kalaupun terpaksa diwakili Staf Ahli, tolong diinformasikan alasannya.”

Syahariah menekankan pentingnya komunikasi formal jika memang ada halangan untuk hadir.

“Itu enak kan? Jadi paham, oh beliau tidak hadir karena ada urusan tertentu. Jadi paham, oh mereka tidak hadir mungkin juga karena urusan untuk kepentingan rakyat Kaltim,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel Syahariah Mas’ud Kecam Kebiasaan Absen Gubernur: “Rapat Paripurna Bukan untuk Diwakilkan Staf Ahli!” pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Partai Nasdem mengutus Yakob Pangedongan untuk menggantikan posisi Almarhum Hasan di Komisi IV DPRD Kota Samarinda. Yakob memastikan dirinya akan menunaikan janji-janjinya selam masa kampanye.

DPRD Kota Samarinda kembali menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun 2025 dengan agenda Pengumuman Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu dari Partai Nasdem pada Sabtu, 8 Maret 2025.

Acara ini menjadi hari penting bagi Yakob Pangedongan yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) III Sungai Kunjang. Adapun, Yakob yang ditugaskan mengemban amanah sebagai anggota Komisi IV ini menggantikan Almarhum Hasan yang telah berpulang pada akhir tahun lalu.

Nampak hadir Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, Asisten II Setda Marnabas Patiroy, Forkopimda, TWAP, serta seluruh jajaran DPRD Kota Samarinda.

Dalam kesempatan itu, Yakob Pangedongan menegaskan keinginannya untuk menunaikan janji-janji semasa kampanye. Termasuk janji milik Almarhum Hasan, rekan sejawatnya di Partai Nasdem.

“Saya akan melanjutkan janji-janji dari almarhum, juga janji-janji saya waktu kampanye dulu. Dan memang janji kami hampir sama,” ucapnya ditemui Kaltim Faktual selepas dilantik.

Sebagai mitra pemerintah, Yakob memastikan pihaknya tetap akan berkewajiban untuk mengutamakan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. “Bagaimana kita mengawasi dana-dana yang dialokasikan ke masing-masing OPD. Apakah tetap tepat sasaran atau tidak.”

Tak ketinggalan, Yakob juga menyoroti pentingnya anggota dewan sebagai perwakilan rakyat terpilih untuk mengadvokasi berbagai kepentingan publik. Utamanya pada sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan rakyat seperti pendidikan, ketenagakerjaan, dan pelayanan kesehatan.

“Kita jadi mitra pemerintah dan tetap memberikan advokasi kepada masyarakat, terutama masyarakat yang mungkin belum mendapatkan hak-haknya. Ini yang kita perjuangkan nanti,” jelas Yakob.

“Sesuai dengan cakupan kerja dari Komisi IV, kita akan fokus ke tenaga kerja, pendidikan, dan kesehatan. Di kesehatan misalnya, kita akan lihat apakah betul-betul sektor ini sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau belum,” kata Yakob menutup. (nkh/sty)

Artikel Gantikan Almarhum Hasan, Yakob Pangedongan Dilantik Jadi Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, resmi memulai masa jabatan mereka setelah pelantikan pada 20 Februari 2025. Usai agenda seremoni, termasuk retreat selama delapan hari di Magelang, keduanya kembali ke Kaltim pada 28 Februari 2025 melalui Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan.

Memasuki hari pertama kerja pada Senin, 3 Maret 2025, agenda dimulai dengan Safari Ramadan saat subuh, prosesi Tepung Tawar di pagi hari, lalu berlanjut menghadiri Rapat Paripurna ke-8 DPRD Kaltim di Gedung DPRD Kaltim, Karang Paci.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengapresiasi kinerja Pj Gubernur sebelumnya, Akmal Malik, atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat. Ia juga mengajak gubernur dan wakil gubernur baru untuk bersinergi membangun Kaltim.

“Kami berharap Gubernur dan Wakil Gubernur bisa bekerja optimal dan penuh tanggung jawab, serta bersinergi dengan DPRD untuk menjadikan Kalimantan Timur lebih baik,” ujarnya.

Pidato Perdana Gubernur Kaltim

Dalam pidatonya, Rudy Mas’ud mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, serta seluruh pihak yang telah menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Ia juga menegaskan komitmennya untuk membawa Kaltim lebih maju dengan program-program strategis.

“Saya yakin dan percaya, kesuksesan Pilkada 2024 adalah hasil doa, ikhtiar, dan sinergi semua pihak,” ujarnya.

Rudy optimistis bahwa dalam lima tahun ke depan, Kaltim akan berkembang secara signifikan dengan potensi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki.

“Kaltim harus maju dan unggul. Saya ingin melihat perkembangan yang signifikan di seluruh wilayah Kaltim agar kita siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” tambahnya.

Janji Politik Mulai Direalisasikan

Usai rapat, Rudy menegaskan bahwa timnya sedang menyusun program 100 hari kerja yang sangat dinantikan masyarakat. Salah satu fokus utama adalah menyinkronkan berbagai program unggulan yang telah dijanjikan selama kampanye.

“Kami harap dukungan dari seluruh pihak. Tahun ini, Gratispol akan segera kami sinkronisasi. Program pendidikan, kesehatan, umrah gratis, hingga WiFi gratis akan mulai direalisasikan secara bertahap,” tegasnya.

Rudy juga memastikan bahwa program pendidikan gratis atau Gratispol tidak hanya untuk siswa SMA, tetapi juga untuk mahasiswa.

“Harapannya, anak SMA dan mahasiswa bisa menikmati pendidikan gratis tanpa harus bergantung pada beasiswa lagi,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Gubernur Kaltim Sampaikan Pidato Perdana di Paripurna DPRD, Pastikan Janji Politik Terpenuhi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kota Balikpapan akan merayakan Hari Jadinya yang ke-128 dengan menggelar Sidang Paripurna pada Sabtu, 8 Februari 2025, pukul 09.30 WITA di Hotel Gran Senyiur. Acara ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan yang akan dihadiri oleh pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Sekretaris DPRD Kota Balikpapan, Arfiansyah, menjelaskan bahwa sidang paripurna akan menampilkan berbagai agenda, termasuk sambutan dari Ketua DPRD Kota Balikpapan, H. Alwi Al Qadri, S.P., dan Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas’ud, S.E., M.E.

Selain itu, akan diputar video kaleidoskop yang menggambarkan perjalanan DPRD, sejarah, serta perkembangan Kota Balikpapan.

Pakaian yang dikenakan dalam sidang paripurna tersebut juga memiliki aturan tersendiri. Pimpinan dan anggota DPRD serta ASN diwajibkan mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL).

Aturan Pakaian untuk Sidang Paripurna

Dalam acara ini, peserta diwajibkan mengenakan pakaian resmi sesuai ketentuan:

Istri Forkopimda dan Pimpinan DPRD mengenakan kebaya atau pakaian adat. Sementara TNI/Polri mengenakan PDU IV. Untuk undangan lainnya diharapkan memakai batik Balikpapan lengan panjang untuk pria dan kebaya atau pakaian adat untuk perempuan.

Undangan umum: Batik Balikpapan lengan panjang (pria) & Kebaya atau Pakaian Adat (wanita)

Rangkaian Acara Hari Jadi ke-128 Kota Balikpapan

Sidang Paripurna ini menjadi pembuka dari rangkaian acara peringatan Hari Jadi ke-128 Kota Balikpapan. Setelah acara di Hotel Gran Senyiur, Upacara Peringatan Hari Jadi akan digelar pada Senin, 10 Februari 2025, di BSCC Dome sebagai acara utama.

Sidang ini akan dihadiri sekitar 500 tamu undangan, termasuk Forkopimda Kaltim, DPR RI asal Kaltim, bupati/wali kota dan ketua DPRD se-Kaltim, DPRD Kaltim asal Balikpapan, serta mantan wali kota, wakil wali kota, dan Sekda Kota Balikpapan. Berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan juga diundang untuk berpartisipasi dalam perayaan ini.

Awalnya, agenda sidang paripurna juga mencakup pidato Wali Kota Balikpapan Masa Jabatan 2025-2030. Namun, karena jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 diundur dari 6 Februari menjadi 20 Februari 2025, pidato tersebut akan disampaikan pada Senin, 24 Februari 2025 dalam acara terpisah.

Dengan rangkaian acara yang telah disusun, peringatan Hari Jadi ke-128 Kota Balikpapan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam pembangunan kota ini. (lan/sty)

Artikel Besok, Sidang Paripurna Peringatan Hari Jadi ke-128 Kota Balikpapan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.