Menurut Legislator Kaltim Ananda Emira Moeis, privilege warga Kaltim untuk bekerja atau membuka usaha di IKN hanyalah kedekatan daerah. Sisanya, mereka harus adu kemampuan dengan pekerja luar daerah.

Saat ibu kota negara masih di Jakarta, tak banyak warga Kaltim yang dapat berkiprah di sana. Hal ini bisa dimaklumi, jauhnya jarak membuat warga sini tak mendapat koneksi yang layak untuk bersaing di ibu kota.

Tapi kelak, atau tak akan lama lagi, ibu kota negara akan pindah ke Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sehingga tak ada alasan lagi untuk tidak terlibat di dalamnya.

Namun ‘dekat’ saja tidak cukup. Menurut Wakil Ketua II DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan yang datang seiring pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kaltim. Menurutnya, peluang yang hadir dengan adanya IKN harus dibarengi dengan kesiapan masyarakat lokal yang memiliki keterampilan yang memadai.

“IKN membuka banyak peluang, tetapi yang lebih penting adalah apakah masyarakat lokal memiliki keterampilan yang cukup? Tanggung jawab ini ada di tangan kita untuk mempersiapkannya,” ujarnya baru-baru ini.

Politisi PDIP ini mendorong pemerintah untuk memberikan solusi nyata melalui pelatihan teknis dan pengembangan kemampuan, termasuk kemampuan bahasa asing, bagi masyarakat Kaltim yang belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Ataupun pelatihan lain yang relevan dengan kebutuhan tenaga kerja di IKN.

“Pemerintah harus mengambil langkah nyata dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang mendukung pengembangan keterampilan masyarakat,” tambahnya.

Menurutnya, kebijakan proaktif dari pemerintah dalam pengembangan SDM lokal akan membuka peluang bagi warga Kaltim untuk berkompetisi dalam proyek besar tersebut. Ananda juga menekankan pentingnya persaingan yang sehat antara warga lokal dan pekerja luar, namun ia berharap warga Kaltim dapat menjadi pemain utama di daerahnya sendiri.

“Saya tidak ingin menutup kesempatan bagi pekerja luar, tetapi warga Kaltim harus memiliki keunggulan dan kemampuan untuk bersaing di daerahnya sendiri,” pungkas Ananda. (adv/fth)

Artikel Jika Ingin ‘Berjaya’ di IKN, Warga Kaltim Harus Tingkatkan Kemampuannya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebanyak 79.757 pekerja di Kaltim terdata sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU). Sebagai kompensasi dari pemerintah terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 3 September 2022 silam.

Dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Rozani Erawadi, proses verifikasi dan penyaluran BSU tersebut dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan. Diketahui, syarat penerima BSU ini utamanya adalah pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan dan mendapat bantuan BSU senilai Rp600 ribu untuk pencairan tahap 1.

“BPJS Ketenagakerjaan Kaltim telah melaporkan pada Disnakertrans Kaltim pada tanggal 14 September 2022. Kemudian, disampaikan rekap jumlah penerima BSU pada tanggal 15 September 2022,” ungkap Rozani.

Terkait penyaluran BSU ini, pihaknya meminta BPJS Ketenagakerjaan melaporkan secara resmi kepada Gubernur Kaltim Isran Noor. Sehingga Disnakertrans tinggal memastikan.

“Semoga semua BSU sudah tersalurkan, sudah sampai kepada rekening masing-masing pekerja,” sebut Rozani.

Dijelaskan, hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2019 menyatakan angkatan kerja di Kaltim berjumlah 1.815.382 orang. Sementara jumlah pencari kerja di Kaltim sebanyak 30.719 orang. Lalu pada Sakernas tahun 2021, jumlah angkatan kerja di Kaltim sebanyak 1.720.360 orang.

“Untuk jumlah pekerja, kami melihat dahulu data yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan Kaltim. Berapa pekerja yang didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, berapa pekerja yang mendapatkan penghasilan di bawah Rp 3,5 juta sesuai syarat penerimaan BSU, itu harus diketahui dan dikonfirmasikan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” papar Rozani.

Ditambahkan, bagi pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan tidak menerima BSU, padahal juga merasakan dampak kenaikan BBM, terdapat Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) yang mengaturnya.

“Kemarin juga dibahas yang di luar BSU dan sedang disusun oleh pemerintah provinsi melalui BPKAD (Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah, Red.). Di mana sesuai Permenkeu tersebut, mengatur penerima subsidi informal seperti tukang ojek, nelayan dan sebagainya,” terang Rozani.

Diharapkan bantuan itu bisa memberikan banyak manfaat dan meringankan pekerja dalam menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

Artikel 79 Ribu Pekerja Kaltim Terdata sebagai Penerima Bantuan Subsidi Upah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.