Pada Senin, 28 Oktober 2024 kemarin, Perwakilan Tim Hukum Paslon 01 Isran-Hadi Roy Hedrayanto membuat laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim. Melaporkan atas dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh Rusmadi Wongso sebagai Plt wali kota Samarinda.

Rusmadi diduga telah menyalahgunakan jabatannya saat hadir pada kampanye paslon gubernur Kaltim Rudy-Seno.

Terhadap laporan itu, Bawaslu Kaltim kini sedang memperdalam dengan memanggil sejumlah saksi atau pihak yang bisa memberikan keterangan. Satu di antaranya adalah Roy Hedrayanto sendiri.

Dicecar 31 Pertanyaan

Usai klarifikasi, Roy Hedrayanto bilang, telah ditanyai oleh Bawaslu Kaltim selama 1 setengah jam. Dan dilempar 31 pertanyaan soal laporannya atas Plt Wali Kota Samarinda Rusmadi Wongso.

“Hari ini, saya mendapatkan 31 pertanyaan, terkait keterlibatan Rusmadi Wongso di jalan sehat atau kampanye, sudah saya sampaikan,” katanya kepada media usai klarifikasi.

Setelah mengkaji ulang, Roy mengaku sepakat dengan adanya aturan soal diperbolehkannya kampanye di hari libur. Tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pada Pasal 302 dan 303. Mengatur menteri dan kepala daerah yang ikut kampanye.

“Cuti bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota yang melaksanakan kampanye dapat diberikan 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye,” tertulis di Ayat 2 Pasal 303.

“Hari libur adalah hari bebas untuk melakukan Kampanye di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2),” tertulis di ayat 3 pasal 303.

Meski begitu, menurut Roy, Rusmadi sebagai pejabat negara tidak boleh melupakan aturan lain yang mengikat. Misalnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 13 tahun 2024 terkait kampanye Pilkada.

“Kita setuju terhadap pasal 303 dan 302 dengan hari libur. Silakan saja. Tapi ada PKPU 13 2024 yang secara teknis mengikat beliau,” jelas Roy.

Roy mencatat dalam PKPU nomor 13 tahun 2024 pada pasal 53 yang menyebut bahwa pejabat daerah jika ingin melakukan kampanye harus mengajukan izin kampanye sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sementara pada pasal 6 dan 7 dalam PKPU nomor 13 tahun 2024 menyebutkan pihak-pihak yang boleh terlibat di dalam agenda kampanye paslon. Di antaranya parpol dan gabungan parpol, paslon, dan tim kampanye yang sudah terdaftar secara resmi.

“Apakah Rusmadi masuk tim kampanye? Saya yakin tidak, kami ada buktinya, di tim pemenangan dia tidak masuk,” kata Roy.

Rusmadi Diharapkan Lengser secara Baik-baik

Selain Rusmadi yang merupakan Plt wali kota Samarinda, ada masalah lain yang muncul. Dari hadirnya Rusmadi di kampanye bahkan ikut mengkampanyekan Rudy-Seno juga menjadi indikasi adanya manuver politik.

Rusmadi yang merupakan kader dari PDI-P, jika ingin mendukung, seharusnya mendukung paslon 01 Isran-Hadi yang memang diusung oleh partai banteng itu. Sebagai kader, Rusmadi tentu diharapkan tetap sejalan.

Roy yang juga merupakan rekan satu partainya, berharap Rusmadi dapat mengakhiri masa jabatannya dengan baik-baik. Bukan malah menimbulkan cerita lain yang bersifat sensasi di publik.

“Jangan tiba-tiba Pak Rusmadi di akhir cerita baru dia cari sensasi. Kami takut dengan Rusmadi? Tidak, orang polling-nya kecil.”

“(Rusmadi) Masih kader PDI-P, (kalau tidak ingin di PDI-P) kalau begitu ya kembalikan dong KTA-nya.”

Setelah memberikan klarifikasi Roy berharap proses terus berjalan di Bawaslu. Pihaknya masih menunggu langkah dan keputusan akhir dari Bawaslu Kaltim. Sementara urusan partai akan dibahas di internal partai.

“Kita minta ke Rusmadi kalau memang masih merasa kader ya keluar baik-baik,” pungkasnya.

Sebagai informasi Bawaslu Kaltim juga turut memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi. Sekitar 6-7 pihak yang bersangkutan. Termasuk juga Panwascam, saksi-saksi, bahkan Rusmadi yang dijadwalkan malam ini. (ens/fth)

Artikel Roy Hedrayanto Dicecar 31 Pertanyaan oleh Bawaslu Kaltim soal Dugaan Pelanggaran Pilkada Rusmadi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Nama Rusmadi mendadak menjadi sorotan dalam masa kampanye Pilkada 2024. Ia yang berstatus sebagai Plt wali kota Samarinda, diduga terlibat aktif dalam kampanye paslon 02, Rudy-Seno.

Melalui foto atau video yang beredar, Rusmadi ikut serta dalam kampanye Rudy-Seno di 2 tempat, di Kota Samarinda.

Keterlibatannya bikin tim paslon 01 murka. Sebab Rusmadi adalah pemimpin aktif saat ini. Menggantikan peran Andi Harun yang sementara waktu masih kampanye pencalonannya sebagai calon wali kota.

Selain itu, tim paslon 01 mempertanyakan etika politik Rusmadi. Karena eks Sekdaprov Kaltim itu merupakan kader PDIP, yang di Pilkada Kaltim mengusung Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Rusmadi Dilaporkan ke Bawaslu

Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1 Isran-Hadi lalu melaporkan Rusmadi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim. Senin, 28 Oktober 2024 atas dugaan pelanggaran Pilkada karena keikutsertaan Rusmadi dalam kampanye.

Perwakilan Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1 Isran-Hadi, Roy Hedrayanto bilang kalau Rusmadi terlihat ikut kampanye di 2 tempat. Sebab tampak hadir juga saat kampanye paslon Rudy-Seno di eks Bandara Temindung Kota Samarinda.

“Kami menyampaikan kepada Bawaslu ada pendapat kami, indikasi pelanggaran tentang tidak cuti karena beliau status Plt bukan Pj,” jelas Roy kepada media saat di Kantor Bawaslu Kaltim, Senin.

Menurut Roy, jabatan wali kota dan wakil wali kota merupakan produk politik. Sementara Pj ditunjuk oleh pemerintah. Sementara posisi Plt memiliki keterikatan dan harus mengajukan cuti atau izin kampanye terlebih dahulu.

Rusmadi diduga telah melanggar aturan Pemilu, merujuk Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017. Tertulis, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

“Berani tidak 5 komisioner mengambil sikap. Rusmadi ikut kampanye secara terang-terangan di video dan foto mengacungkan 2 jari,” tambahnya.

“Minta dengan sangat Bawaslu Kaltim bergerak apa adanya sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung Roy.

Pembelaan Diri Rusmadi

Terpisah, Rusmadi menyebut dirinya bisa melakukan kampanye berdasarkan edaran Kemendagri, asal saat hari libur.

“Apa yang salah dengan itu? Apalagi ada edaran dari Mendagri bahwa pejabat daerah pada hari kerja itu diijinkan satu hari, tapi untuk hari libur silakan untuk dimanfaatkan,” jelas Rusmadi Senin.

Terkait dukungannya yang bersebrangan dengan PDI-P, Rusmadi bilang kalau mendukung, itu menjadi persoalan lain. Sebab sebagai warga negara, dirinya merasa punya hak untuk memberikan dukungan pada calon yang menurutnya terbaik.

“Posisi saya di sana sudah jelas sebagai warga negara,” pungkasnya.

Merespons itu, Roy menyebut Rusmadi telah salah kaprah. Meski pada hari Minggu, sebagai Plt, Rusmadi seharusnya mengantongi izin atau cuti terlebih dahulu. Menurutnya untuk mengajukan cuti juga perlu aturan dan proses yang rumit.

“Kalau ngajukan cuti ikut dengan aturan itu fine. Bagi kami tidak masalah,” pungkas Roy.

Bawaslu Kaltim Kaji dan Rapat Pleno Dulu

Anggota Bawaslu Kaltim Divisi Hukum dan Sengketa Danny Bunga bilang, pihaknya sudah menerima laporan terkait pelaporan Rusmadi. Pihaknya akan mengkaji dahulu laporan untuk menentukan masuk atau tidaknya sikap Rusmadi sebagai pelanggaran.

“Kalau secara normatif tidak disebut, tapi di (aturan) Kemendagri kami akan kaji di rapat pleno pimpinan,” jelasnya di Kantor Bawaslu Kaltim, Jalan Kemang.

Kajian itu akan menelisik soal pengajuan cuti Rusmadi, kemudian ketentuan kampanye pada hari libur, lalu mengecek penggunaan fasilitas negara dan beragam dugaan lainnya. Untuk proses akan memakan waktu 5-7 hari.

“Untuk rencana memanggil Rusmadi, kami akan rapatkan dulu,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Ikut Kampanye Rudy-Seno, Rusmadi: Apa yang Salah dengan Itu? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Akhir-akhir ini, Wakil Wali Kota Samarinda yang sedang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Samarinda Rusmadi menjadi sorotan publik. Lantaran terlihat hadir di agenda kampanye paslon Rudy-Seno.

Agenda kampanye paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudi Mas’ud dan Seno Aji itu dilaksanakan pada Minggu 27 Oktober 2024 di halaman Pendopo Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.

Rusmadi tampak hadir dan terlihat beri isyarat dukungan melalui gestur jari telunjuk dan jari tengah yang menunjukkan angka 2. Itu selaras dengan nomor urut paslon Rudy-Seno.

Posisi dan sikap politik Rusmadi itu, praktis menimbulkan kontroversi setidaknya untuk 2 hal. Pertama karena masih menjabat sebagai kepala daerah, dan yang kedua karena paslon yang didukung berbeda dengan paslon yang diusung oleh partainya PDI-P.

Diketahui, Rusmadi merupakan kader PDI-P yang menjadi perahunya ketika di Pilkada Kota Samarinda 2020 lalu bersama Andi Harun. Dan di Pilkada Kaltim 2024 ini, PDI-P mengusung paslon nomor urut 1 Isran-Hadi.

Rusmadi Dilaporkan ke Bawaslu

Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1 Isran-Hadi lalu melaporkan Rusmadi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim. Senin, 28 Oktober 2024 atas dugaan pelanggaran Pilkada karena keikutsertaan Rusmadi dalam kampanye.

Perwakilan Tim Hukum Paslon Nomor Urut 1 Isran-Hadi, Roy Hedrayanto bilang kalau Rusmadi terlihat ikut kampanye di 2 tempat. Sebab tampak hadir juga saat kampanye paslon Rudy-Seno di eks Bandara Temindung Kota Samarinda.

“Kami menyampaikan kepada Bawaslu ada pendapat kami, indikasi pelanggaran tentang tidak cuti karena beliau status Plt bukan Pj,” jelas Roy kepada media saat di Kantor Bawaslu Kaltim, Senin.

Menurut Roy, jabatan wali kota dan wakil wali kota merupakan produk politik. Sementara Pj ditunjuk oleh pemerintah. Sementara posisi Plt memiliki keterikatan dan harus mengajukan cuti atau izin kampanye terlebih dahulu.

Rusmadi diduga telah melanggar aturan Pemilu, merujuk Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017. Tertulis, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

“Berani tidak 5 komisioner mengambil sikap. Rusmadi ikut kampanye secara terang-terangan di video dan foto mengacungkan 2 jari,” tambahnya.

“Minta dengan sangat Bawaslu Kaltim bergerak apa adanya sesuai dengan aturan yang berlaku,” sambung Roy.

Kalau Kampanye Hari Minggu, Boleh?

Terpisah, Rusmadi menyebut dirinya bisa melakukan kampanye berdasarkan edaran Kemendagri, asal saat hari libur.

“Apa yang salah dengan itu? Apalagi ada edaran dari Mendagri bahwa pejabat daerah pada hari kerja itu diijinkan satu hari, tapi untuk hari libur silakan untuk dimanfaatkan,” jelas Rusmadi Senin.

Terkait dukungannya yang bersebrangan dengan PDI-P, Rusmadi bilang kalau mendukung, itu menjadi persoalan lain. Sebab sebagai warga negara, dirinya merasa punya hak untuk memberikan dukungan pada calon yang menurutnya terbaik.

“Posisi saya di sana sudah jelas sebagai warga negara,” pungkasnya.

Merespons itu, Roy menyebut Rusmadi telah salah kaprah. Meski pada hari Minggu, sebagai Plt, Rusmadi seharusnya mengantongi izin atau cuti terlebih dahulu. Menurutnya untuk mengajukan cuti juga perlu aturan dan proses yang rumit.

“Kalau ngajukan cuti ikut dengan aturan itu fine. Bagi kami tidak masalah,” pungkas Roy.

Bawaslu Kaltim Kaji dan Rapat Pleno Dulu

Anggota Bawaslu Kaltim Divisi Hukum dan Sengketa Danny Bunga bilang, pihaknya sudah menerima laporan terkait pelaporan Rusmadi. Pihaknya akan mengkaji dahulu laporan untuk menentukan masuk atau tidaknya sikap Rusmadi sebagai pelanggaran.

“Kalau secara normatif tidak disebut, tapi di (aturan) Kemendagri kami akan kaji di rapat pleno pimpinan,” jelasnya di Kantor Bawaslu Kaltim, Jalan Kemang.

Kajian itu akan menelisik soal pengajuan cuti Rusmadi, kemudian ketentuan kampanye pada hari libur, lalu mengecek penggunaan fasilitas negara dan beragam dugaan lainnya. Untuk proses akan memakan waktu 5-7 hari.

“Untuk rencana memanggil Rusmadi, kami akan rapatkan dulu,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Diduga Ikut Kampanyekan Rudy-Seno, Rusmadi Dilaporkan ke Bawaslu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hampir sebulan masa kampanye Pilkada 2024 bergulir. Setiap paslon diperkenankan mendatangi masyarakat sesuai jadwal yang telah diatur. Guna meyakinkan masyarakat untuk memilih mereka pada 27 November mendatang.

Kampanye Pilkada sendiri terikat pada beberapa aturan, dari yang boleh yang yang terlarang. Umumnya, kasus pelanggaran yang ditemukan ialah politik uang, kampanye hitam, hingga netralitas ASN.

Pelanggaran Pilkada di Balikpapan

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz mengungkapkan bahwa sejauh ini, pihaknya sudah mendapat laporan dugaan pelanggaran Pilkada.

“Ada dua laporan yang kami terima di masa kampanye ini,” ujarnya, Jumat, 18 Oktober 2024. Mengutip dari Antara.

Dua laporan itu berasal dari salah satu forum dan tim pemenangan salah satu calon wali kota Balikpapan.

Ahmadi belum bersedia mengungkap kasusnya, karena masih dalam proses penelusuran.

“Kedua laporan itu sedang berproses,” lanjutnya.

Namun ia mengisyaratkan bahwa ada kasus tak biasa, sehingga Bawaslu harus melibatkan sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penanganannya.

“Dari pelanggaran itu bisa saja ada yang masuk ranah pidana, maka kita bahas bersama,” kata Ahmadi.

Keterlibatan Gakkumdu yang berisikan kepolisian dan kejaksaan karena Bawaslu tak memiliki kewenangan memutuskan sendiri. Terlebih soal penetapan sanksinya.

“Proses ini sudah seusai dengan aturan regulasi yang ada,” pungkasnya. (fth)

Artikel Bawaslu Balikpapan Terima 2 Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada, Ada yang Mengarah ke Pidana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tahun politik 2024 masih terus bergulir. Setelah Pemilu serentak pada Februari lalu usai. Pada November mendatang, akan ada pemilihan tingkat daerah, untuk memilih kepala daerah: gubernur dan wali kota/bupati.

Di Provinsi Kalimantan Timur, euforianya mulai terasa. Berbagai pergerakan politik mulai tampak. Pihak penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga sudah bersiap.

Di sisi lain, Pemilu kemarin mendapatkan banyak kritik dari berbagai lini masyarakat. Hingga muncul fenomena pemilu yang ugal-ugalan. Dampak dari berbagai kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di lapangan.

Sementara masyarakat yang mendapati kasus itu, tak bisa bergeral banyak. Selain tak punya power seperti para pejabat, juga kerap mendapatkan ancaman. Beberapa kasus yang dilaporkan juga tampak berlalu begitu saja. Alhasil, pelanggaran menjadi rahasia umum.

Sementara itu, pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) selalu mengimbau kepada masyarakat agar cerdas berpolitik. Juga melaporkan jika mendapati kecurangan. Baik itu permainan surat suara, ataupun money politik.

Bawaslu Kaltim Harap Masyarakat Melapor

Ketua Bawaslu Kaltim Hari Dermanto menyebut perkara yang dilaporkan baik oleh saksi masing-masing parpol maupun masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada bisa diproses jika ada bukti dan saksi.

“Sebenarnya dari banyak kasus yang bisa dibuktikan hampir semuanya mendapatkan dukungan publik dan asumsi yang terbukti karena kelompok muda,” jelasnya Selasa 4 Juni 2024.

“Jadi kami sangat menaruh harap kepada generasi muda menjadi bagian yang bisa mempelopori penyelenggaraan pemilu dengan baik,” tambahnya.

Terkait ketakutan pelaporan dan saksi, menurut Hari, sebetulnya para pelaku pelanggaran juga mengalami ketakutan yang sama. Bawaslu bakal menjamin keamanan pelapor dan saksi. Sehingga tidak perlu takut.

“Pelaku yang kita panggil juga mengalami ketakutan, ketakutan itu abstrak tapi perbuatan melanggar hukum itu konkret.”

Perlindungan Saksi

Hari mengaku akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Untuk memberikan perlindungan hukum, misal berupa ancaman. Sehingga kepolisian akan lebih tegas karena punya hak untuk bertindak.

Dalam waktu dekat, Bawaslu dan kepolisian akan mengadakan pertemuan. Pihaknya tak ingin penegakan hukum jadi mundur karena persoalan klasik seperti adanya ketakutan masyarakat yang merasa menjadi saksi menyebabkan kehilangan banyak hal.

“Harapannya adalah semua yang terlibat bisa menjadi penyelenggara yang bersih dan bisa menjadi pemilih yang baik,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Masyarakat Jangan Takut Lapor Pelanggaran Pilkada, Bawaslu Kaltim Jamin Keamanan Saksi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.