Berjalannya bulan suci Ramadan kerap kali identik dengan penyesuaian jam kerja hingga ritme aktivitas birokrasi yang sedikit melambat. Namun, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa ibadah puasa tak boleh menjadi dalih bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengendurkan kualitas pelayanan publik.

Peringatan tegas ini dilontarkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni. Ia mewanti-wanti seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Kaltim agar tetap menjaga ritme kehadiran, tanggung jawab, dan etos kerja meski tengah menahan lapar dan dahaga.

Pesan tersebut ditegaskan Sri di sela-sela agenda Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya di Ruang Ruhui Rahayu, Selasa 24 Februari 2026.

“Selama bulan Ramadan, disiplin pegawai harus tetap diperhatikan. Jangan sampai semangat kerja menurun. Justru ini menjadi momentum untuk meningkatkan integritas dan etos kerja,” tegas Sri.

Menariknya, sorotan tajam dari Sekda tidak hanya diarahkan kepada staf pelaksana, melainkan menukik langsung kepada para pemangku jabatan struktural.

Sri menilai, pimpinan di masing-masing instansi memegang kendali penuh atas terbentuknya budaya kerja di kantor. Baginya, kedisiplinan di ruang lingkup pemerintahan selalu menetes dari atas ke bawah.

“Pejabat struktural sebagai atasan harus mampu memberikan teladan. Jika atasan memberikan contoh yang baik, maka bawahannya pun akan mengikuti. Namun jika atasannya tidak memberikan teladan, maka hal itu akan berdampak pada kedisiplinan staf,” paparnya.

Melalui penegasan ini, Pemprov Kaltim menaruh harapan besar agar mesin birokrasi tetap beroperasi maksimal. Momentum Ramadan diharapkan justru menjadi pembuktian bagi para abdi negara untuk tetap melayani masyarakat secara profesional, tanpa mengorbankan nilai-nilai ibadah. (ens)

Artikel Jaga Kualitas Pelayanan Publik Selama Ramadan, Pemprov Kaltim Tekankan Disiplin ASN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

BPMP Kaltim menggelar forum Konsultasi Publik untuk membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Seperti, mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan kepuasan terhadap layanan, perlu adanya pelayanan publik.

Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat.

Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah semestinya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah harus mencakup seluruh kebutuhan masyarakat.

Hal terpenting, masyarakat harus merasakan kepuasan dari layanan publik yang diberikan.

Undang-Undang Pelayanan Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara tentang peningkatan pelayanan publik.

Undang-undang tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik untuk meningkatkan peran aktif mereka dalam penyelenggaraan negara, baik pada tingkat pengawasan, pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun keterlibatan aktif selama proses pengambilan keputusan publik.

Bagi Badan Publik, Undang-Undang memberikan kewajiban untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, serta membuka akses atas Informasi Publik, baik secara aktif (tanpa didahului permohonan) maupun secara pasif (dengan permohonan oleh Pemohon), yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Dari kedua Undang-Undang tersebut, Badan Publik berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dalam bentuk jasa, pelayanan dan pemenuhan informasi.

Berdasarkan hal tersebut, BPMP Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam Rangka Uji Publik Standar Pelayanan dan Uji Konsekuensi Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) Tahun 2024.

Forum ini dilaksanakan secara luring, pada hari Rabu 25 September 2024, di Ruang Dewi Sartika Lantai 3 BPMP Kaltim, Jalan Cipto Mangunkusumo Km. 2 Samarinda Seberang.

Kegiatan ini diikuti oleh 24 peserta dari berbagai dinas di Kaltim, di antaranya ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BAN PDM Kaltim, dosen, mahasiwa, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, bahkan tokoh masyarakat juga hadir.

Rapat Pleno pada kegiatan ini dipimpin Rahmadi dari Dewan Pendidikan Provinsi Kaltim dan Diskusi Kelompok Pembahasan Standar Pelayanan dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) dipimpin Djoko Iriandono dari PGRI Provinsi Kaltim.

Setelah Diskusi dan Pembahasan, dilanjutkan dengan Penandatanganan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan dan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) PPID BPMP Provinsi Kaltim.

Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Seperti, mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Standar Pelayanan Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan (DIK) PPID BPMP Provinsi Kaltim, guna mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat, serta menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel BPMP Kaltim Gelar Forum Konsultasi Publik untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemkab Kukar terus berkomitmen untuk meningkakan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat seperti perbaikan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan akuntabel.

Plt Asisten III Setkab Kukar Dafip Hariyanto menyebut, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, pihaknya terus melakukan berbagai perbaikan.

Kata dia, sistem pemerintahan saat ini menuntut tata kelola yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pelaksanaan pemerintahan diharapkan tidak hanya berfokus pada penyelesaian permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan,” ucap Dafip dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Kukar, di ruang serba guna Kantor Bupati, Kamis, 2 November 2023.

Ia mengatakan, perbaikan tata kelola pemerintahan itu sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.

Upaya itu sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wabup Kukar, Edi Damansyah dan Rendi Solihin yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026.

“Yaitu memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan melayani. Dengan salah satunya yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Forum Konsultasi Publik itu didesain dengan komunikasi dua arah yang menghadirkan masyarakat dan bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab Kukar.

“Agar memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dengan masyarakat,” kata dia.

Ia berharap, ke depan ada perubahan terkait dengan stigma masyarakat tentang pelayanan pada bagian Kesra Setkab Kukar. Terutama pelayanan hibah, mulai dari pengusulan, pencairan, dan pertanggungjawaban.

Selain itu, juga fasilitas akte pendirian yayasan gratis bagi rumah ibadah serta pendaftaran beasiswa bagi masyarakat Kukar.

“Jika nanti ada oknum yang mengambil keuntungan dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Sampaikan bukti dan laporkan kepada kami. Kami segera berikan sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut,” tutupnya. (KP/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KUTAI KARTANEGARA

Artikel Komitmen Pemkab Kukar dalam Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bontang menjadi percontohan bagi daerah lain di Kaltim. Lantaran di sini tersedia semua layanan dari seluruh OPD, instansi vertikal dan perbankan.

“Ini luar biasa, seluruh OPD, intansi dan lembaga vertikal, perbankan, bahkan gerai untuk akad nikah ada disini. Kita sangat apresiasi Pemkot Bontang yang telah bekerja keras membuka gerai-gerai pelayanan yang dipusatkan di Pasar Taman Rawa Indah Kota Bontang,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim Hadi Mulyadi dalam usai soft lauching MPP Bontang pekan lalu.

Kata dia, dibukanya pelayanan MPP ini membuat masyarakat jadi lebih mudah terlayani. Baik pelayanan pajak, izin usaha, perbankan, pembuatan SIM, termasuk pelayanan nikah.

“Keberadaan MPP di Pasar Taman Rawa Indah Kota Bontang ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sambil berbelanja keperluan sehari-hari, juga bisa mengurus izin usaha, membayar pajak, memperpanjang pajak tahunan kendaraan bermotor dan SIM, maupun mengurus izin lainnya,” beber Hadi.

Karenanya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim meminta pemerintah kabupaten dan kota lainnya bisa mencontoh MPP Kota Bontang. Dalam mendekatkan dan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

“Ini contoh bagi seluruh daerah di Kaltim bahkan Kalimantan. Karena, baru Kota Bontang yang memiliki pelayanan yang terluas dengan melibatkan seluruh OPD dan instansi melalui MPP ini,” terangnya.

Disampaikan, Bontang merupakan kota keempat dari sepuluh kabupaten dan kota di Kaltim yang telah diresmikan MPP-nya. Setelah Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kartanegara (Kukar).

“Diharapkan daerah lainnya, segera menyusul untuk Mal Pelayanan Publik-nya. Dan hadirnya MPP menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat,” tutur Hadi.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati memaparkan, MPP merupakan salah satu program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang. Dalam upaya mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyaralat di Bontang.

“MPP ini terletak Pasar Taman Rawa Indah Bontang, dan di MPP ini telah bergabung sebanyak 42 instansi atau lembaga lainnya. Yakni 13 perangkat daerah, delapan instansi vertikal, sepuluh instansi BUMN perbankan dan lima instansi BUMD,” tegas perempuan yang karib disapa Iin ini. (redaksi/ADV DISKOMINFO KALTIM)

Artikel Dekatkan Pelayanan, Pemprov Kaltim Minta Daerah Lain Contoh MPP Kota Bontang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.