Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memperluas akses pendidikan gratis melalui Sekolah Rakyat (SR) mendapat restu penuh dari pemerintah pusat. Tak hanya Samarinda, tiga daerah penyangga lainnya kini dipastikan siap membangun gedung sekolah permanen.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengonfirmasi bahwa seluruh tahapan pengusulan lokasi telah rampung. Hasilnya, pemerintah pusat menyetujui pembangunan fisik di empat titik strategis yang tersebar di Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), dan Bontang.

Untuk Kota Samarinda, progresnya tercatat paling cepat. Usulan lahan dari Pemkot Samarinda kini sudah memasuki tahap kedua, bahkan sudah mengantongi kontrak pembangunan yang akan tereksekusi tahun ini.

“Sementara itu, untuk Kota Samarinda, usulan lahan dari Pemerintah Kota Samarinda saat ini telah memasuki tahap kedua. Lokasi tersebut bahkan telah resmi mengantongi kontrak pembangunan yang akan terealisasi pada tahun 2026,” jelas Andi di Samarinda, Selasa 13 Januari 2026.

Tiga Daerah Masuk Tahap Ketiga

Selain Ibu Kota Provinsi, tiga lokasi lain yang telah mendapat persetujuan, masuk dalam pembangunan tahap ketiga. Pertama, lahan milik Pemprov Kaltim di kawasan Bukit Biru, Tenggarong (Kukar).

Kedua, kawasan Lawe-Lawe di Kabupaten Penajam Paser Utara. Ketiga, kawasan Sekambing yang kini dikenal sebagai Kelurahan Bontang Lestari di Kota Bontang.

Khusus untuk lahan Pemprov di Bukit Biru, Tenggarong, Andi memastikan kondisinya sudah sangat layak meski memerlukan sedikit pembenahan.

“Dari sisi lahan, kemarin sudah siap dan memadai. Hanya ada perbaikan kecil yang sifatnya minor,” ujarnya.

Secara linimasa, pembangunan fisik untuk ketiga lokasi tambahan ini targetnya mulai berjalan dalam kurun waktu satu hingga dua tahun ke depan.

“Ketiganya telah ditetapkan untuk pembangunan secara permanen dan terjadwal akan berlangsung pada 2026 atau 2027. Ini masuk tahap ketiga pembangunan,” tambah Andi.

Syarat Mutlak: Lahan Harus ‘Clean and Clear’

Meski lokasi sudah mendapat persetujuan , Andi menekankan bahwa proses administrasi sebelum tanda tangan kontrak terbilang ketat. Pemerintah pusat mensyaratkan status lahan harus clean and clear, bebas sengketa, dan bersertifikat.

Selain itu, aspek teknis lingkungan juga menjadi prasyarat utama sebelum proyek fisik mulai pengerjaan.

“Selain itu, dokumen pendukung seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) juga harus terpenuhi. Proses ini dilakukan setelah terbitnya Detailed Engineering Design (DED) dari Kementerian Pekerjaan Umum,” pungkasnya. (ens)

Artikel Lampu Hijau dari Pusat, Sekolah Rakyat Permanen Bakal Dibangun di 4 Wilayah Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Prabowo menekankan bahwa percepatan pembangunan jembatan di daerah-daerah terpencil menjadi prioritas utama pemerintah untuk menjamin keselamatan serta kelancaran akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia.

Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan dalam Puncak Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2025 di Indonesia Arena, Jakarta, pada Jumat, 28 November 2025.

Dalam acara tersebut, turut diputarkan video yang memperlihatkan anak-anak di sejumlah wilayah harus menyeberangi sungai deras setiap hari untuk dapat bersekolah.

Target 300 Ribu Jembatan di Daerah Terpencil Mulai Dikerjakan Tahun Depan

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Presiden dan mendorong pemerintah mengambil langkah cepat dan terukur.

“Saya telah membentuk Satuan Tugas Khusus Darurat Jembatan karena banyak laporan dan video yang menunjukkan anak-anak harus mempertaruhkan nyawa ketika menuju sekolah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden menjelaskan, Satgas tersebut ditugaskan untuk membangun hingga 300 ribu jembatan di pelosok Tanah Air. Ia menargetkan pembangunan tahap awal dapat diselesaikan pada tahun depan.

“Anak-anakku sabar, saya sedang bekerja. Mudah-mudahan tahun depan semua jembatan bisa berdiri,” ucapnya.

Mahasiswa, TNI, dan Polri Dikerahkan untuk Perkuat Pelaksanaan di Lapangan

Guna mempercepat realisasi program tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan berbagai pihak untuk berkolaborasi. Ia meminta Menteri Pendidikan Tinggi mengerahkan mahasiswa Fakultas Teknik Sipil untuk terjun langsung membantu pembangunan di desa-desa.

Selain itu, TNI dan Polri juga diarahkan untuk menurunkan personel dalam mendukung pengerjaan jembatan di seluruh daerah.

“Masalah jembatan ini menjadi prioritas karena saya tidak rela anak-anak harus mempertaruhkan nyawa setiap hari hanya untuk bersekolah,” tegas Presiden.

Presiden Tekankan Pentingnya Akses Aman bagi Pelajar di Seluruh Indonesia

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan pesan kepada para pemangku kepentingan, khususnya para elit dan pengambil kebijakan, agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan.

Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan infrastruktur dasar harus dilakukan melalui kerja nyata, bukan sekadar wacana.

“Kita harus mengatasi persoalan ini dengan tindakan nyata, bukan teori, bukan perdebatan, dan bukan saling menyalahkan,” tuturnya.

Melalui langkah terstruktur dan lintas sektor tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat aksesibilitas dan keselamatan masyarakat, terutama pelajar, dalam menempuh perjalanan menuju sekolah di seluruh wilayah Indonesia. (BPMI Setpres/mnf/isn/sty)

Artikel Presiden Prabowo Prioritaskan Pembangunan 300 Ribu Jembatan untuk Perkuat Akses Pendidikan di Daerah Terpencil pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Seluruh gubernur se-Indonesia berkumpul di IKN untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan parlemen dalam mempercepat pembangunan ibu kota baru. Pertemuan ini juga menjadi momentum penting bagi pengukuhan pengurus Asosiasi APPSI serta penegasan komitmen DPR RI menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan politik Indonesia pada tahun 2028.

Para pejabat tinggi negara bersama seluruh gubernur dari 38 provinsi di Indonesia menghadiri kegiatan Koordinasi dan Monitoring Capaian Pembangunan IKN, Konsinyering Komisi II DPR RI, serta Pengukuhan Pengurus APPSI yang berlangsung pada 10 sampai 12 November 2025 di Multifunction Hall, Kemenko 3 IKN.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menjadi wadah untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara sekaligus mematangkan kesiapan tata kelola pemerintahan di wilayah baru tersebut.

Acara pembukaan pada Senin, 10 November 2025 diawali dengan ramah tamah yang dihadiri Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, anggota Komisi II DPR RI, serta seluruh gubernur.

Dalam sambutannya, Basuki menyampaikan apresiasi atas dukungan semua pihak terhadap pembangunan IKN yang menunjukkan progres signifikan. Ia menegaskan, kolaborasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan IKN sebagai kota masa depan Indonesia.

DPR RI Pastikan Komitmen IKN Jadi Ibu Kota Politik Tahun 2028

Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan, DPR akan terus mengawal komitmen Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan IKN menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025.

“Percuma membangun infrastruktur megah dan kawasan indah tanpa blueprint yang jelas. IKN harus memiliki dasar kebijakan yang kuat seiring dengan migrasi ASN dan pertumbuhan sosial ekonomi di wilayah tersebut,” tegas Rifqinizamy.

Ia menambahkan, IKN harus dibangun sebagai kota modern, bersih, hijau, dan berkelas dunia—tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari segi tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Ramah Tamah dan Kunjungan ke Rusun ASN IKN

Pada kesempatan itu, para peserta juga berkesempatan menginap di Rumah Susun ASN IKN. Rifqinizamy menggambarkan fasilitas hunian tersebut sebagai “rasa apartemen” karena modern dan nyaman.

Malam ramah tamah turut diisi dengan tausiah oleh Ustadz Abdul Muhadir Ritonga dan jamuan makan malam yang berlangsung penuh keakraban.

Pengukuhan Pengurus APPSI dan Rapat Sinergi Pembangunan Nasional

Agenda kegiatan akan berlanjut hingga 12 November 2025, mencakup pengukuhan pengurus APPSI oleh Menteri Dalam Negeri RI, serta rapat seluruh gubernur se-Indonesia untuk membahas sinergi pembangunan nasional dan kesiapan IKN menuju pusat pemerintahan baru Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud selaku Ketua APPSI, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni serta jajaran kepala perangkat daerah, di antaranya:
Kepala DPMPTSP Fahmi Prima Laksana, Kepala Dinas Kehutanan Joko Istanto, Kepala Diskominfo sekaligus Plt Kadispora Muhammad Faisal, Kepala DPTPH Siti Farisyah Yana, serta sejumlah kepala biro di lingkungan Setdaprov Kaltim. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Seluruh Gubernur Hadiri Rapat Koordinasi Pembangunan IKN dan Pengukuhan APPSI di Nusantara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meneguhkan komitmennya terhadap pemerataan pembangunan desa. Melalui rapat monitoring dan evaluasi, upaya penguatan Indeks Desa menjadi pijakan penting menuju kesejahteraan masyarakat hingga pelosok.

Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan Indeks Desa di seluruh wilayah Kaltim. Komitmen itu diwujudkan lewat Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Fasilitasi Pembahasan Capaian Status Indeks Desa, yang digelar di Hotel Grand Fatma, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Senin, 3 November 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, DPRD Komisi IV, Bappeda, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten/kota se-Kalimantan Timur.

Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan Monev ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi capaian pembangunan desa di seluruh wilayah provinsi.

“Permasalahan indeks desa di Kalimantan Timur berakar dari ketimpangan pembangunan antarwilayah, terutama antara perkotaan dan perdesaan. Kita fokus pada tiga dimensi utama, yaitu ketahanan sosial dasar, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi,” ujar Dasmiah.

Ia mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi desa-desa di Kaltim, mulai dari keterbatasan infrastruktur dasar, akses terhadap layanan publik, hingga rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di tingkat desa.

“Masih banyak desa, terutama yang berstatus tertinggal, menghadapi keterbatasan akses jalan dan transportasi. Padahal, jalan merupakan indikator utama yang membuka peluang bagi pembangunan lainnya,” jelasnya.

Selain infrastruktur, Dasmiah juga menyoroti kesenjangan layanan pendidikan dan kesehatan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

“Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim termasuk yang terbaik di Indonesia, ketimpangan antara kabupaten dan kota tetap menjadi tantangan yang harus kita tangani bersama,” tambahnya.

Dalam konteks digitalisasi pemerintahan desa, Dasmiah menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan data berbasis Electronic Data Management (EDM).

“Kita perlu memperkuat kemampuan administrasi dan digitalisasi data di desa, karena data inilah yang menjadi dasar kebijakan pembangunan yang tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa karakteristik geografis dan ekologis Kaltim yang beragam memerlukan pendekatan pembangunan yang spesifik dan ramah lingkungan, terutama bagi desa yang berada di kawasan gambut dan wilayah dengan akses terbatas.

Lebih lanjut, Dasmiah menjelaskan bahwa kegiatan Monev kali ini memiliki lima tujuan utama:

1. Mengevaluasi status desa berdasarkan kategori — dari sangat tertinggal hingga mandiri;
2. Menyusun perencanaan pembangunan desa berbasis hasil evaluasi indeks desa;
3. Mengoptimalkan data dan sinkronisasi sistem informasi desa;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa yang terukur; dan
5. Memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pihak swasta.

“Tujuan akhirnya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, karena indeks desa adalah cerminan dari keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” pungkasnya.

Melalui forum ini, Biro Kesra Kaltim menegaskan langkah nyata untuk mempercepat pemerataan pembangunan desa — agar kemajuan tidak hanya berhenti di kota, tetapi turut mengakar hingga pelosok bumi etam. (mediamitra/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Biro Kesra Kaltim Perkuat Pembangunan Desa Lewat Evaluasi Indeks Desa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Provinsi Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025, Kaltim resmi masuk dalam 10 besar provinsi dengan capaian Indeks Pembangunan Pemuda tertinggi se-Indonesia.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) pada acara puncak Peringatan Sumpah Pemuda yang digelar di Hall Basket Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta, Selasa (28/10/2025) malam.

Plt Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Muhammad Faisal, menerima penghargaan tersebut mewakili Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud.

“Ini bukti nyata bahwa pembangunan kepemudaan di Kaltim terus berjalan positif. Para pemuda kita semakin aktif, kreatif.dan berdaya saing,” ujar Faisal bangga usai menerima penghargaan.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, yang menekankan semangat kolaborasi lintas generasi dalam membangun karakter pemuda patriotik, gigih, dan empati.

Dalam sambutan virtualnya, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan generasi muda agar melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa melalui ilmu, kejujuran, disiplin, dan kerja keras.

“Isi kemerdekaan kita dengan membawa Indonesia maju dan sejahtera,” pesan Presiden.

Sementara itu, Menpora Erick Thohir memimpin pembacaan ikrar Sumpah Pemuda yang menggema di seluruh penjuru hall, menandai semangat persatuan yang tak lekang oleh waktu.

Selain Kalimantan Timur, sembilan provinsi lain yang masuk dalam daftar 10 besar IPP tertinggi adalah DIY, Bali, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Aceh.

Prestasi ini menjadi dorongan baru bagi Kaltim untuk terus memperkuat program pembinaan generasi muda agar semakin siap menghadapi tantangan masa depan. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kaltim Masuk 10 Besar Nasional Indeks Pembangunan Pemuda 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud meninjau sejumlah ruas jalan strategis di Bontang dan Kutai Timur untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat komitmen pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir dan hulu. Hal ini diwujudkan melalui kunjungan kerja Gubernur Kaltim, H. Rudi Mas’ud (Harum), ke Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur pada Sabtu, 25 Oktober 2025, dengan agenda peninjauan langsung progres pembangunan sejumlah ruas jalan strategis.

Kunjungan tersebut menjadi momentum sinkronisasi antara dokumen perencanaan, kondisi lapangan, dan alokasi anggaran, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

“Ke depan seluruh SKPD harus menyinkronkan dokumen, kondisi lapangan, dan anggaran. Turun langsung ke lapangan adalah kunci agar perencanaan dan realisasi berjalan seimbang,” tegas Gubernur Rudi.

Ia juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas, mulai dari pelebaran dan pengaspalan hingga rehabilitasi ruas jalan, agar anggaran yang dikeluarkan berkontribusi maksimal terhadap kebutuhan masyarakat.

“Segmen prioritas Marangkayu sepanjang 11 kilometer pada tahun 2025 mengalokasikan anggaran sekitar Rp135 miliar. Kami juga mendorong agar desain jalan dilengkapi penerangan memadai dan penanaman pohon di bahu jalan demi keamanan dan estetika,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan bahwa fokus utama saat ini adalah peningkatan ruas Muara Badak–Marangkayu, yang menjadi jalur vital bagi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

“Ruas jalan ini memiliki perbedaan tinggi PJUTS, yaitu sembilan meter untuk segmen provinsi dan tujuh meter untuk segmen kabupaten,” jelas Nanda (sapaan akrab).

Ia menyebutkan, pada 2024 telah terpasang 115 titik Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), dan meningkat menjadi 125 titik pada 2025, sebagai dukungan bagi keselamatan dan aktivitas warga.

Selain pesisir, Nanda turut melaporkan perkembangan proyek jalan Kutai Barat–Mahakam Ulu (Kubar–Mahulu) yang telah mencapai 20 kilometer efektif hingga 2025, dengan rencana penambahan 5–10 kilometer pada tahun berikutnya melalui anggaran Rp150 miliar.

Adapun jalur Sekambing–Bontang sepanjang 3,5 kilometer saat ini dalam tahap perbaikan, dengan estimasi anggaran Rp40 miliar.

“Beberapa ruas yang kondisinya masih baik akan dilakukan rehabilitasi ringan agar efisiensi anggaran tetap terjaga,” ujarnya.

Pemprov Kaltim menegaskan bahwa peningkatan konektivitas antarwilayah akan terus dipercepat melalui evaluasi lapangan yang berkelanjutan, guna memastikan pembangunan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Usai agenda peninjauan, rombongan tiba di Bontang dan berkesempatan mengikuti kegiatan silaturahmi bersama manajemen Pupuk Kaltim di area Golf Hotel Sintuk, sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan dunia industri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. (addg/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Rudi Mas’ud Tinjau Ruas Jalan Pesisir, Tegaskan Sinkronisasi Perencanaan dan Lapangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud meninjau langsung jalur alternatif Makroman–Bontang sebagai upaya memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Gubernur melakukan kunjungan kerja ke Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur melalui jalur alternatif yang membentang dari kawasan Makroman, Anggana, Muara Badak, hingga Marangkayu, Sabtu, 25 Oktober 2025. Pilihan rute darat tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pemerataan akses pembangunan dan efisiensi mobilitas antarwilayah.

Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperluas pembangunan infrastruktur hingga ke wilayah pesisir dan pedalaman, bukan hanya pusat kota atau jalur utama.

Rombongan terdiri dari 22 unit kendaraan yang membawa jajaran Perangkat Daerah (PD) Kaltim, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Kehutanan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Biro Administrasi Pembangunan.

Selama perjalanan, koordinasi antar kendaraan dijaga menggunakan sistem komunikasi radio internal untuk memastikan kelancaran dan keamanan di jalur yang memiliki kontur bervariasi tersebut.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, menjelaskan terdapat dua jalur alternatif utama yang kini mulai dimanfaatkan untuk mendukung konektivitas daerah.

Pertama, jalur Sambutan – Lanah Rita – Penangkaran Buaya Makroman – Desa Pampang – Bandara APT Pranoto sepanjang 27 kilometer. Kedua, jalur pesisir melalui Anggana – Muara Badak – Marangkayu – Bontang yang memadukan jalan provinsi dan akses perusahaan.

“Beberapa ruas memang masih berstatus pinjam pakai milik perusahaan. Namun rute ini terbukti efektif memperpendek waktu tempuh dan memperlancar konektivitas antarwilayah,” jelas Nanda, sapaan akrab Kadis PUPR Kaltim.

Gubernur Rudy menegaskan bahwa peninjauan langsung di lapangan menjadi acuan menentukan titik prioritas peningkatan infrastruktur jalan, baik pelebaran, pengaspalan, maupun perawatan berkelanjutan.

“Diharapkan akses jalan yang tepat dan cepat ini dapat ditingkatkan status dan kualitasnya agar memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa kunjungan melalui jalur nonkonvensional ini bukan kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya menegakkan pemerataan pembangunan dari pusat hingga pelosok.

“Dengan hadir langsung, kita memastikan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh wilayah Kaltim,” tegasnya.

Kunjungan kerja ini direncanakan berlanjut dengan inspeksi sejumlah program strategis di Bontang dan Kutai Timur. (addg/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Tinjau Jalur Alternatif Makroman–Bontang, Dorong Pemerataan Infrastruktur Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim melalui Biro Kesra kembali menyiapkan penghargaan bagi tokoh berjasa, dengan melibatkan seluruh OPD untuk mengusulkan nama penerima pada Oktober 2025.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah kembali mempersiapkan agenda penganugerahan penghargaan bagi tokoh-tokoh yang dinilai berjasa dan berpengaruh besar terhadap pembangunan di Bumi Etam.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Tenguyun, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat, 26 September 2025. Dalam rapat diputuskan bahwa pengusulan nama-nama tokoh penerima penghargaan akan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim pada Oktober 2025 mendatang.

Aji Vini Vayanti, Sub Bagian Pelayanan Biro Kesra Kaltim, menjelaskan bahwa forum ini menjadi langkah awal untuk menjaring nama-nama tokoh yang layak mendapatkan apresiasi tertinggi dari Pemprov.

“Sesuai arahan, setiap OPD akan bersurat resmi mengusulkan nama tokoh yang dianggap telah memberikan kontribusi nyata dan signifikan bagi kemajuan Kaltim di berbagai sektor. Usulan tersebut nantinya akan diserahkan ke Biro Kesra untuk diproses,” jelas Aji Vini.

Ia menambahkan, pengusulan tidak hanya difokuskan pada tokoh-tokoh dari masa lalu, tetapi juga figur kontemporer yang kiprahnya saat ini memberikan dampak luas bagi masyarakat. Biro Kesra akan melakukan verifikasi awal sebelum data usulan diserahkan kepada tim penilai akhir.

“Kami berharap semua OPD dapat segera menindaklanjuti hal ini agar proses penjaringan dan penilaian berjalan tepat waktu,” ujarnya.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemprov Kaltim atas dedikasi dan pengabdian para tokoh yang telah mengukir sejarah serta membawa kemajuan bagi daerah. (*/Portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Siapkan Penghargaan untuk Tokoh Berjasa dalam Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kemendukbangga/BKKBN menegaskan pentingnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan sebagai instrumen strategis dalam mengelola arah pembangunan bangsa.

Penegasan ini disampaikan Menteri Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Kepala BKKBN, Dr Wihaji, dalam rapat evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional yang digelar bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Zoom Meeting, Selasa, 16 September 2025.

Menurut Wihaji, isu kependudukan tidak hanya sebatas jumlah, tetapi juga menyangkut kualitas penduduk. Ia menyoroti dua tugas pokok yang harus dijalankan. Pertama, arah pembangunan harus jelas bagi 72 juta keluarga di Indonesia dari total sekitar 200 juta penduduk. Kedua, bagaimana mengelola 192 juta penduduk usia produktif agar tidak menjadi beban, tetapi menjadi kekuatan pembangunan.

“Tantangan terbesar kita adalah bagaimana mengendalikan pertumbuhan agar seimbang, sekaligus mempersiapkan generasi usia produktif agar benar-benar berkontribusi bagi pembangunan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Wihaji menjelaskan bahwa indikator PJPK akan menjadi syarat bagi daerah untuk memperoleh insentif. Dengan demikian, setiap daerah dituntut menunjukkan komitmen nyata dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan.

“Daerah yang berhasil melaksanakan PJPK dengan baik tentu akan mendapatkan dukungan lebih besar dari pusat. Prinsipnya kita semua ingin kebijakan yang efektif dan efisien,” jelasnya.

Selain itu, tata kelola kependudukan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara supply berupa sumber daya manusia dengan demand dari dunia usaha dan industri. Peta demografi nasional menunjukkan bahwa bonus demografi hanya akan bermakna jika pertumbuhan ekonomi per kapita meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Melalui forum bersama ini, pemerintah daerah diharapkan memperkuat dukungan terhadap program nasional, baik dalam implementasi PJPK maupun penyediaan rumah layak huni dalam Program 3 Juta Rumah. Dengan langkah konsisten, pembangunan kependudukan diharapkan menjadi fondasi dalam meningkatkan kualitas keluarga sekaligus daya saing bangsa. (Cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel BKKBN Tekankan Pentingnya Peta Jalan Pembangunan Kependudukan bagi Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPPKUKM Kaltim menggelar konsultasi teknis penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota untuk memperkuat arah pembangunan industri daerah yang lebih fokus, terukur, dan selaras dengan rencana nasional.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (DPPKUKM) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Konsultasi Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) di Gedung DPPKUKM Kaltim, Rabu, 20 Agustus 2025.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam merumuskan arah pembangunan industri daerah agar sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maupun rencana pembangunan industri Provinsi Kaltim.

Kepala Bidang Industri DPPKUKM Kaltim, Ronny Suhendra, menegaskan bahwa industri merupakan motor penggerak perekonomian daerah.
“Industri mampu mendongkrak perekonomian, meningkatkan nilai tambah sumber daya manusia, memperluas lapangan kerja, sekaligus memperkuat daya saing daerah,” ujarnya.

Menurutnya, potensi sumber daya alam (SDA) Kalimantan harus dikelola melalui transformasi ekonomi berbasis industri. Hal ini juga sejalan dengan amanat regulasi perindustrian mulai dari UU Nomor 3 Tahun 2014 hingga Permenperin Nomor 110 Tahun 2015.

Ronny menekankan bahwa RPIK bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan instrumen strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan, hingga penetapan industri unggulan sesuai potensi daerah.
“Dengan adanya RPIK, pembangunan industri di kabupaten/kota akan lebih fokus, terukur, dan selaras dengan RIPIN maupun rencana industri Kaltim,” jelasnya.

Forum ini, lanjut Ronny, menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Ia berharap hasil konsultasi dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) RPIK di tiap kabupaten/kota.

“Hingga kini baru empat daerah yang memiliki Perda RPIK, yakni Bontang, Paser, Penajam Paser Utara, dan Balikpapan. Kami mendorong daerah lain segera menyusun regulasi agar pembangunan industri semakin terarah dan berdaya saing,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Ronny menekankan bahwa keberhasilan industri tidak hanya bergantung pada kekayaan SDA, tetapi juga pada perencanaan, pengelolaan, dan implementasi kebijakan yang konsisten.
“Mari manfaatkan forum ini untuk memperkuat sinergi demi kemajuan Kalimantan Timur,” pungkasnya. (Portalkaltim/sty)

Artikel DPPKUKM Kaltim Dorong Kabupaten/Kota Segera Susun Perda RPIK pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.