Prevalensi stunting di Kalimantan Timur masih berada di atas angka nasional. Pemerintah Provinsi Kaltim menegaskan perlunya percepatan, pemetaan wilayah prioritas, dan koordinasi lintas sektor untuk mengejar target penurunan stunting.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi tantangan besar dalam upaya penurunan stunting. Meski angka nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024, Kaltim belum menunjukkan penurunan signifikan.

Data mencatat prevalensi stunting Kaltim pada 2021 berada di angka 22,9 persen dan hanya turun menjadi 22,2 persen pada 2024.

Wagub: Dibutuhkan Langkah Percepatan

Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menegaskan perlunya langkah percepatan untuk mengejar ketertinggalan penurunan angka stunting di daerah.

“Apabila kita ingin mengejar ketertinggalan, kita perlu beberapa percepatan,” tegas Wagub Seno saat memberikan arahan Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, pada Selasa, 18 November 2025.

Ia menilai koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran.

“Secara nasional sudah turun lebih dari 1 persen, sementara kita baru 0,7 persen. Harapannya, kabupaten/kota dapat segera melakukan intervensi langsung kepada masyarakat,” ujarnya.

Penguatan Data dan Pemetaan Wilayah Prioritas

Wagub Seno meminta seluruh daerah menyusun peta wilayah prioritas dan peta keluarga berisiko stunting sebagai dasar pelaksanaan intervensi spesifik dan sensitif.

Ia juga menekankan pentingnya pembentukan posko stunting lengkap dengan peta sasaran.

“Dalam data kita ada 39.137 kasus stunting di Kaltim. Angka ini cukup besar. DP3A sebagai OPD pengampu harus memonitor lokasi balita, agar puskesmas dan posyandu dapat memberikan layanan tepat,” jelasnya.

Ia berharap langkah tersebut mampu memberikan hasil signifikan pada tahun mendatang.

“Kami berharap tahun depan prevalensi stunting Kaltim benar-benar turun dan dapat menyamai capaian nasional,” tambahnya.

Penguatan Koordinasi Melalui 7 Quick Wins

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting memerlukan koordinasi dari tingkat pusat hingga desa.

Pelaksanaan strategi prioritas 7 Quick Wins menjadi pedoman dalam memastikan program berjalan seragam dan terukur.

Menurutnya, evaluasi dan pemantauan satgas diperlukan untuk memastikan pelaporan akurat dan efektivitas intervensi.

“Melalui forum evaluasi ini, kita menyusun solusi berdasarkan indikator 7 Quick Wins agar percepatan penurunan stunting di Kaltim dapat tercapai optimal,” ujar Noryani.

Pada kesempatan tersebut, turut dilakukan penandatanganan surat perjanjian penggunaan data keluarga berisiko stunting antara Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim dan Kepala Diskominfo Kaltim.

Kegiatan ini dihadiri para bupati, wakil bupati, perangkat daerah, serta anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi dan kabupaten/kota.
Total peserta mencapai sekitar 100 orang dari seluruh wilayah Kalimantan Timur. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Stunting Kaltim Masih di Atas Nasional, Pemprov Genjot Percepatan dan Pemetaan Wilayah Prioritas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kota Samarinda mendorong agar pemetaan daerah rawan bencana dilakukan di seluruh kecamatan. Pasalnya, hingga kini, tidak semua wilayah memiliki pemetaan yang jelas, sementara beberapa daerah sudah terlanjur menjadi permukiman padat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan bahwa langkah mitigasi harus segera diperkuat, mengingat risiko bencana di Samarinda tidak merata di setiap kecamatan.

“Beberapa kecamatan memang sudah dipetakan sebagai daerah rawan bencana. Tapi ada juga yang belum, padahal sudah terlanjur jadi permukiman, jadi perlu tindakan khusus,” ujarnya.

Studi Banding ke BNPB untuk Perkuat Mitigasi

DPRD Samarinda sebelumnya telah melakukan studi banding ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Kota Bogor. Langkah ini dilakukan untuk mempelajari sistem penanganan bencana yang lebih efektif.

Menurut Rohim, Samarinda memiliki potensi besar terkena bencana alam, sehingga pemetaan dan strategi mitigasi perlu diperbaiki agar tidak ada korban saat bencana terjadi.

Pemetaan Belum Merata

Proses pemetaan dan identifikasi daerah rawan bencana sebenarnya sudah mulai dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda. Namun, di beberapa wilayah, pemukiman sudah lebih dulu berkembang sebelum adanya pemetaan.

“Untuk Samarinda Utara dan Sungai Pinang, pemetaannya sudah mulai berjalan, meskipun agak terlambat. Karena itu, perlu tindakan yang berbeda,” jelas Rohim.

Agar pemetaan lebih optimal, DPRD akan membahas revisi peraturan daerah (Perda) terkait mitigasi bencana. Regulasi yang lebih jelas diharapkan bisa mempercepat langkah pencegahan dan perlindungan warga dari risiko bencana.

“Dengan aturan yang lebih jelas, kita bisa lebih cepat mengambil langkah pencegahan supaya tidak ada korban saat bencana terjadi,” tambahnya.

Relokasi Warga dengan Pendekatan Persuasif

Selain pemetaan, pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat agar tidak membangun rumah di kawasan rawan bencana. Jika sudah terlanjur, relokasi bisa menjadi solusi, tetapi tetap dengan pendekatan persuasif.

“Bencana itu tidak bisa kita prediksi kapan datang. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengurangi dampaknya agar tidak ada korban,” tegasnya.

Namun, Rohim menekankan bahwa relokasi hanya akan dilakukan jika tingkat risiko tinggi, mengingat biaya dan dampaknya terhadap lingkungan, ekonomi, serta kehidupan sosial masyarakat.

“Biaya itu bukan hanya soal uang, tapi juga dampaknya terhadap lingkungan, pendidikan, dan ekonomi warga,” tambahnya.

Rohim berharap proses pemetaan risiko bencana di Samarinda bisa segera dirampungkan di seluruh kecamatan, agar upaya mitigasi lebih terarah dan efektif.

“Kita berharap pemetaan ini bisa cepat selesai di semua kecamatan di Samarinda,” pungkasnya. (tha/sty)

Artikel Mitigasi Bencana di Samarinda, DPRD Dorong Pemetaan di Semua Kecamatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.