Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut untuk mengejar target peresmian pada Agustus 2024. Yang ditandai dengan Upacara Bendera 17 Agustus di istana negara yang baru.

Sebagai bentuk penyambutan, Dewan Mahasiswa (DEMA) UINSI Samarinda bersama Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB) menggelar forum IKN Talk. Pada Kamis, 7 Maret 2024, di Auditorium 22 Dzulhijjah UINSI Samarinda. Tema yang diangkat ialah Ibu Kota Nusantara dan Kaltim dalam Konstruksi Sejarah dan Perspektif Lingkungan.

IKN Talk sendiri diselenggarakan untuk mengekspos sejarah Kaltim dan IKN. Diisi oleh para tokoh. Mulai dari Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LHSDA) Otorita IKN, Tim Penulis Historipedia Kaltim Nanda Puspita Sheilla, juga Sejarawan Publik Muhammad Sarip.

Di sela diskusi, Sarip menjelaskan IKN dari perspektif sejarah. Satu di antara poin menariknya adalah bahwa ide pemindahan IKN sudah ada sejak lama.

“Dari perspektif sejarah, ibu kota Indonesia ini dari awal, penetapannya hanya melanjutkan warisan kolonial. Bernama Batavia yang kemudian menjadi Jakarta. Itu warisan Kolonial Belanda dan dilanjutkan Jepang,” jelas Muhammad Sarip.

“Lalu VOC pada abad ke 17-18. Sempat berencana memindahkan pusat birokrasinya ke Semarang atau Jawa Tengah. Sempat juga mau ke Surabaya tapi terkendala masalah finansial,” tambahnya.

Lanjut Sarip, Presiden Soekarno pada awal Republik Indonesia berdiri. Juga menyadari bahwa Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota karena melanjutkan. Bukan kesepakatan bersama bangsa Indonesia.

Sehingga, sempat dicanangkan IKN terletak di tengah Indonesia. Yakni Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Kemudian ada perubahan konstelasi politik yang menyebabkan ide itu menjadi sekadar wacana.

“Kemudian pergantian rezim Orde Baru, Presiden Soeharto juga pernah punya ide memidahkan ke Jonggol kemudian Presiden SBY juga punya ide (pemindahan IKN).”

Setelah menjadi wacana turun temurun, akhirnya Presiden Joko Widodo yang mengeksekusinya. Dalam prosesnya diikuti oleh gelombang pro dan kontra tak berujung. Namun pembangunan tetap berlanjut sampai sekarang.

“Pada 26 Agustus (2019) pengumuman resmi, kemudian undang-undangnya disahkan,” pungkasnya.

Dalam forum ini juga turut dijelaskan, kalau hutan yang digunakan untuk pembangunan IKN merupakan hutan industri. Sehingga tidak merusak alam. Ditambah upaya reboisasi yang terus dilakukan. (ens/fth)

Artikel Berdasar Sejarah, Pemindahan IKN Bukanlah Ide Baru pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi bertatap muka dengan sejumlah pendengar RRI dari beberapa daerah di Studio RRI Samarinda, Rabu malam, 20 September 2023.

Dalam program yang bertajuk Aspirasi Nusantara IKN (Ibu Kota Nusantara), dari Kalimantan Timur untuk Nusantara itu, Wagub Hadi berdialog dan menyampaikan sedikit tentang IKN.

Wagub Hadi mengatakan Pemprov Kaltim mendukung sepenuhnya pemindahan IKN yang merupakan proyek prioritas strategis nasional, masyarakat maupun pemerintah daerah maupun mendukung sepenuhnya pembangunan IKN.

Menurutnya, masyarakat Kaltim, sangat terbuka terhadap pendatang dari manapun dan siap hidup berdampingan dengan suku, agama dan golongan apa saja.

Sejak zaman Kerajaan Kutai sekitar tahun 1.600-an masehi, telah membangun hubungan diplomatik dengan kerajaan dari daerah lain.

“Terbukti dengan adanya satu set alat musik tradisional gamelan hadiah dari Kesultanan Yogyakarta yang masih ada di Musium Tenggarong,” katanya.

Murtini pendengar RRI asal Sleman mengaku senang mendapat undangan untuk hadir dalam acara yang dihelat oleh RRI Pro 1 Samarinda itu.

“Seperti mimpi bisa ke Kaltim,” tuturnya.

Murtini juga tidak menyangka bahwa pembangunan di Samarinda dan Kaltim sangat maju dan berkembang.

“Bayangan saya, Kaltim itu hutan saja, ternyata kotanya ramai dan maju,”imbuhnya.

Sementara, pendengar RRI dari Jakarta saat ditanya tentang pemindahan IKN ke Kaltim menyatakan setuju, karena akan dapat mengurangi kesibukan dan kemacetan di Jakarta.

“Tapi sedih juga, nanti kalau mau ke ibu kota jadi jauh,” tuturnya sambil tersenyum. (RW)

Artikel Wagub Sampaikan Dukungan Pemindahan IKN dengan Sejumlah Pendengar RRI pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pertemuan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman berlangsung lancar.

Keduanya bahkan saling melempar candaan satu sama lain. Pelempar candaan pertama sudah tentu Gubernur Isran Noor dalam sambutan selamat datang.

“Pendamping Pak Gubernur Sulsel beda lagi ya hari ini. Kemarin saya ketemu malam-malam, bukan yang ini,” kalimat pembuka Gubernur ini membuat gemuruh Ballroom Hotel Harris dalam acara Misi Dagang Pemerintah Provinsi Sulsel dengan Pemprov Kaltim, pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman memberi komentar saat sambutan membuka misi dagang.

“Saya sudah takut-takut ini Pak Gubernur. Karena tadi sudah nyerempet-nyerempet ke kiri ke kanan. Saya berdoa, mudahan tidak panjang ini. Pak Gubernur, istri saya satu. Makanya kemana-mana saya kawal ini,” balas Gubernur Andi Sudirman disambut senyum Gubernur Isran Noor dan tawa ratusan hadirin.

Gubernur Andi Sudirman juga sempat menyinggung soal dipilihnya Kaltim menjadi lokasi ibu kota negara oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami iri sebenarnya Pak Gub. Kenapa bukan Sulawesi Selatan. Padahal kita sudah lebih dulu bikin Center Point of Indonesia (CPI). Mungkin gara-gara ada CPI, maka IKN dipindah ke sini,” canda Gubernur Sulsel.

Walaupun begitu, Provinsi Sulsel menghormati keputusan Presiden Joko Widodo.

Pemprov Sulsel siap memberikan dukungan dan sukses bagi pembangunan IKN. Sulsel bahkan siap melakukan ruislag atau tukar guling lahan dengan IKN.

“Kami punya lahan Pak Gub, kalau tertarik ada empat hektare. Tapi kami juga mau nanti lahan di dekat Monasnya IKN. Sama-sama tanah kelas satu, tanah permata juga,” gurau Gubernur Andi Sudirman.

Gubernur Isran Noor menjawab pertanyaan dari Gubernur Sulsel, Andi Sudirman, ia menjelaskan, secara aset, pemindahan IKN sebenarnya tidak menguntungkan bagi Kaltim.

“Sebab ada sekitar 700 ribu hektare lahan yang harus dilepaskan untuk wilayah ibu kota. Secara aset tidak menguntungkan, itu mengurangi aset Kalimantan Timur. Tapi kita patuh, kita taat untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Gubernur Isran Noor.

Ke depannya, Isran Noor sangat berharap dari kerja sama dagang ini, Sulawesi Selatan akan berkontribusi lebih signifikan dan mengambil manfaat besar dari pemindahan IKN ke Kaltim.

Kontribusi yang dimasuk baik untuk pemenuhan pangan maupun untuk pembangunan fisik IKN. (adpimprovkaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pertemuan Gubernur Kaltim dan Gubernur Sulsel Penuh Candaan Seputar Pemindahan IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.