Laporan tersebut disampaikan oleh Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia (ARUKKI) yang menilai terdapat indikasi mark-up nilai kontrak yang melampaui batas Standar Harga Satuan (SHS).

Wakil Ketua Umum ARUKKI, M. Munari, mengatakan pihaknya melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan sewa kendaraan operasional pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Laporan itu turut menyebut sejumlah pejabat yang diduga terlibat dalam proses pengadaan tersebut.

“Kami melaporkan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan sewa kendaraan operasional pejabat Pemerintah Kota Samarinda,” kata Munari, Senin (30/3/2026).

Dalam laporan tersebut, ARUKKI menyebut Wali Kota Samarinda sebagai pengguna atau penerima manfaat utama kendaraan operasional yang disewa dengan nilai kontrak tinggi.

Munari menilai pejabat tersebut diduga mengetahui sekaligus menyetujui pengadaan sewa kendaraan yang nilainya melampaui ketentuan SHS yang berlaku dalam regulasi daerah.

“Wali Kota Samarinda diduga sebagai pengguna atau penerima manfaat utama yang mengetahui dan menyetujui pengadaan sewa kendaraan dengan nilai kontrak melampaui standar harga satuan,” ujarnya.

Selain Wali Kota Samarinda, laporan tersebut juga menyebut Sekretaris Daerah Kota Samarinda sebagai pengguna anggaran.

Sekda diduga mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta bertanggung jawab atas pengendalian belanja daerah yang tidak sesuai dengan standar harga yang telah ditetapkan dalam aturan.

Munari mengatakan laporan tersebut juga mencantumkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda sebagai pihak yang diduga menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi kontrak sewa kendaraan dengan nilai yang telah dimark-up.

“PPK diduga menyusun HPS dan spesifikasi kontrak sewa kendaraan yang telah dimark-up,” kata Munari.

Ketiga pejabat tersebut selanjutnya disebut sebagai para terlapor dalam laporan yang disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Menurut Munari, para terlapor diduga secara sengaja menetapkan nilai kontrak sewa kendaraan yang melampaui plafon maksimal.

“Para terlapor diduga menetapkan nilai kontrak sewa kendaraan melampaui plafon maksimal dalam Perwali Samarinda Nomor 37 Tahun 2023,” ujarnya.

Ia menyebut praktik tersebut diduga dilakukan melalui rekayasa spesifikasi teknis yang bertujuan untuk menjustifikasi harga sewa kendaraan yang tinggi sekaligus mengunci vendor tertentu sebagai penyedia.

“Rekayasa spesifikasi teknis diduga digunakan untuk menjustifikasi harga sewa yang tinggi dan mengunci vendor tertentu,” katanya.

ARUKKI juga mencatat adanya indikasi aliran dana balik atau kickback dari vendor kepada pejabat pengambil keputusan. Selisih antara nilai kontrak dengan batas SHS diduga menjadi ruang bagi komisi ilegal yang menguntungkan pihak tertentu.

“Terdapat indikasi adanya aliran dana balik dari vendor kepada pejabat pengambil keputusan,” ujar Munari.

Munari menilai pengguna utama kendaraan tersebut diduga tetap menikmati fasilitas kendaraan dengan biaya sewa tinggi meskipun mengetahui batasan SHS yang telah diatur dalam regulasi yang ditandatangani sendiri.

“Pengguna utama diduga tetap menikmati fasilitas kendaraan dengan biaya sewa tinggi meskipun mengetahui batasan SHS,” katanya.

Ia juga menyebut terdapat dugaan kendaraan yang disewa memiliki keterkaitan dengan kepemilikan pribadi oknum tertentu yang kemudian disewakan kembali kepada pemerintah.

“Bahkan terdapat dugaan kendaraan yang disewa memiliki keterkaitan dengan kepemilikan pribadi oknum tertentu,” ujarnya.

Selain itu, ARUKKI juga menilai terdapat dugaan intervensi atau pembiaran sehingga audit internal tidak menyentuh pos anggaran sewa kendaraan operasional tersebut.

“Terdapat dugaan intervensi atau pembiaran sehingga audit internal tidak menyentuh pos anggaran sewa kendaraan operasional,” kata Munari.

Dalam laporan tersebut juga disampaikan informasi mengenai nilai realisasi biaya sewa kendaraan yang dinilai jauh di atas batas standar harga satuan.

“Realisasi biaya sewa kendaraan jenis Defender mencapai Rp160.000.000 per bulan,” kata Munari.

Ia menjelaskan bahwa angka tersebut jauh melampaui plafon maksimal SHS dalam Perwali Samarinda Nomor 37 Tahun 2023 yang sebesar Rp14.030.000 per bulan. Selisih antara kedua angka tersebut mencapai Rp145.970.000 setiap bulan.

Menurut Munari, selisih biaya tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara yang cukup besar apabila dihitung secara tahunan.

“Selisih tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1.751.640.000 per tahun untuk satu unit kendaraan,” ujarnya.

Ia mengatakan potensi kerugian negara dapat meningkat secara signifikan apabila pengadaan tersebut mencakup lebih dari satu unit kendaraan.

Selain itu, ARUKKI juga menilai penyusunan HPS diduga dilakukan dengan mengambil referensi harga tertinggi dari vendor tertentu untuk melegitimasi nilai kontrak.

“PPK diduga menyusun HPS dengan mengambil referensi harga tertinggi dari vendor tertentu untuk melegitimasi nilai kontrak,” kata Munari.

Munari juga menyebut terdapat dugaan pemecahan paket kontrak agar proses pengadaan dapat dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung tanpa melalui lelang terbuka.

“Pengadaan juga diduga diatur melalui pemecahan paket kontrak agar dapat dilakukan melalui penunjukan langsung,” ujarnya.

ARUKKI menilai praktik tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (3) huruf a dan Pasal 1 ayat (4) huruf a Perwali Samarinda Nomor 37 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa Standar Harga Satuan merupakan batas maksimal yang tidak dapat dilampaui tanpa revisi aturan.

Berdasarkan uraian tersebut, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain serta penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Munari mengatakan laporan tersebut telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk ditindaklanjuti melalui investigasi lebih mendalam.

ARUKKI juga mendorong agar dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna menghitung potensi kerugian negara secara finansial dan fungsional.

“Kami meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur melakukan investigasi mendalam, termasuk audit investigatif oleh BPK atau BPKP untuk menghitung kerugian negara secara finansial dan fungsional,” tutup Munari.

Terpisah sebelumnya, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa Land Rover Defender dengan nilai sewa yang mencapai Rp160 juta per bulan, dipilih lebih praktis dibandingkan membeli baru, sebab biaya servis dan perawatan kendaraan ditanggung pihak penyedia jasa sewa.

Sebagai respons terhadap polemik yang berkembang, Wali Kota Samarinda menegaskan kesediaannya untuk diaudit secara objektif oleh Inspektorat Kota Samarinda, bahkan jika audit menyasar dirinya atau pejabat tinggi lainnya.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah datang ke Inspektorat untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan, termasuk menilai kesesuaian mekanisme pengadaan, kebutuhan penggunaan kendaraan, serta efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan fasilitas.

“Tolong periksa, kalau ada yang perlu diluruskan atau dievaluasi, silakan dievaluasi, walaupun itu menyangkut kepala daerah atau wakil kepala daerah,” ujar Andi Harun. (Kk/red)

Artikel Curigai Indikasi Mark Up, ARUKKI Laporkan Sewa Land Rover Defender Pemkot Samarinda ke Kejaksaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mulai memasang kuda-kuda untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan angka inflasi menjelang bulan suci Ramadan serta Idulfitri 2026.

Dalam evaluasi terbaru, sektor transportasi udara dan sejumlah komoditas pangan menjadi perhatian serius tim pengendali inflasi.

Wakil Wali Kota Samarinda, H. Saefuddin Zuhri, menegaskan bahwa perangkat daerah harus bergerak melampaui sekadar antisipasi. Ia menuntut langkah-langkah yang lebih nyata di lapangan untuk merespons potensi lonjakan kebutuhan masyarakat yang biasanya mulai naik sebelum memasuki bulan puasa.

“Pentingnya kesiapan penuh, konkret, dan terukur bukan hanya sebatas antisipasi dalam menghadapi potensi lonjakan kebutuhan masyarakat,” ujar Saefuddin dalam Rapat Koordinasi Internal Pengendalian Inflasi di Balai Kota, Senin 19 Januari 2026.

Stok Pangan dan Pemetaan Harga

Berdasarkan data Bulog Samarinda, ketersediaan beras saat ini mencapai 8.670 ton. Stok ini, bersama komoditas minyak goreng Minyakita, dipastikan aman untuk memenuhi kebutuhan warga hingga tiga bulan ke depan.

Meski stok terjaga, Dinas Perdagangan Samarinda melaporkan adanya anomali pada beberapa harga komoditas strategis. Saat ini, harga beras, minyak goreng, daging ayam, cabai, dan bawang putih terpantau masih berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

Namun, komoditas seperti gula pasir, daging sapi, telur ayam ras, dan kedelai tercatat sudah melampaui batas HET yang ditetapkan.

Soroti Inflasi Tiket Pesawat

Selain pangan, sektor transportasi menjadi poin krusial dalam rapat tersebut. Data BPS Samarinda menunjukkan sektor transportasi mencatatkan kenaikan inflasi tahunan sebesar 1,58 persen, dengan andil terbesar dipicu oleh fluktuasi tarif angkutan udara.

Merespons hal tersebut, Saefuddin meminta Dinas Perhubungan segera merumuskan langkah pengendalian tarif dengan pihak terkait. Tujuannya agar lonjakan harga tiket pesawat menjelang musim mudik tidak membebani daya beli masyarakat.

Intervensi Pasar dan Bantuan Sosial

Sebagai langkah konkret di lapangan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Ketapang) Samarinda telah menjadwalkan Gerakan Pasar Murah (GPM) di lima kelurahan strategis pada Februari mendatang:

• Bukuan, Rawa Makmur, dan Loa Bakung: 3–5 Februari 2026.
• Sungai Kapih dan Gunung Lingai: 10–11 Februari 2026.

Selain pasar murah, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan kepada 450 kepala keluarga di tiga kecamatan untuk meringankan beban ekonomi warga prasejahtera.

Di sisi lain, Satgas Pangan Polresta Samarinda akan mengintensifkan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar-pasar tradisional dan distributor guna mencegah praktik penimbunan. Menutup koordinasi tersebut, Saefuddin Zuhri meminta seluruh elemen TPID tetap konsisten melakukan monitoring di lapangan.

“Terima kasih, ini adalah kerja rutin yang harus terus kita jaga. Mari kita monitor bersama dan sampaikan kepada seluruh perangkat daerah. Tujuannya satu, menjaga inflasi tetap stabil demi kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ens)

Artikel Jelang Ramadan 2026, Pemkot Samarinda Waspadai Lonjakan Harga Tiket Pesawat dan Bahan Pokok pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Peningkatan signifikan mobilitas penumpang di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda menuntut pembenahan standar keselamatan yang lebih ketat. Pihak otoritas bandara kini secara resmi mengajukan permohonan perluasan lahan guna memenuhi standar penerbangan internasional.

Usulan krusial ini menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Kota Samarinda dan Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I APT Pranoto. Di Ruang Rapat Mahakam, Kantor BPKAD Samarinda, Rabu 7 Januari 2026.

Kepala BLU Kantor UPBU Kelas I APT Pranoto, Kadek Yudisastrawan, mengungkapkan bahwa pengembangan infrastruktur saat ini bukan lagi sekadar opsi, melainkan kebutuhan mendesak.

Ia menyoroti pentingnya ketersediaan lahan tambahan di sisi kiri dan kanan landasan pacu (runway) sebagai area keselamatan (safety area). Area ini berfungsi vital untuk memitigasi risiko fatal jika pesawat mengalami kegagalan teknis saat pendaratan maupun lepas landas (runway excursion).

“Untuk itu, kami memohon dukungan Pemerintah Kota Samarinda terkait pemenuhan kebutuhan lahan tersebut. Demi menjamin keselamatan penerbangan di Bandara APT Pranoto,” tegas Kadek dalam rapat tersebut.

Nadi Ekonomi Kaltim

Selain aspek keselamatan teknis, Kadek menekankan posisi strategis Bandara APT Pranoto sebagai pintu gerbang utama bagi wilayah tengah Kalimantan Timur. Bandara ini menjadi tumpuan mobilitas warga tidak hanya bagi Samarinda, tetapi juga Kota Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Kutai Barat.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur bandara dinilai akan berdampak langsung pada kelancaran ekonomi regional.

Lampu Hijau dengan Catatan

Merespons usulan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda memberikan sinyal positif. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Samarinda, Ali Fitri Noor, yang memimpin rapat tersebut menyatakan bahwa Pemkot pada prinsipnya mendukung penuh rencana pengembangan bandara.

Ali menilai perluasan ini selaras dengan visi kota untuk mendorong konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia memberikan catatan tebal agar eksekusi di lapangan tidak menabrak aturan.

“Namun demikian, seluruh proses tentu harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta mempertimbangkan dampak sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah bandara,” ujar Ali mewanti-wanti.

Rapat strategis ini turut dihadiri oleh perwakilan BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), serta jajaran perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkot Samarinda. (ens)

Artikel Penumpang Melonjak, Bandara APT Pranoto Ajukan Perluasan “Area Safety” di Sisi Runway pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Upaya memperluas jejaring kerja sama internasional terus dilakukan Pemerintah Kota Samarinda guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Salah satunya menerima kedatangan kehormatan dari delegasi Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Anhui, Tiongkok, yang datang ke Samarinda pada Senin, 5 Mei 2025. Rombongan ini turut didampingi oleh perwakilan dari KADIN Indonesia.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menerima langsung kedatangan delegasi di ruang tamu rumah jabatan. Turut hadir mendampingi, Sekretaris Daerah Hero Mardanus Satyawan, serta jajaran kepala dinas strategis, seperti Kepala Bapperida, Kepala DPMPTSP, dan perwakilan dari Bagian Kerja Sama.

Kerja Sama Relevan

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan produktif ini menjadi ajang penjajakan kerja sama, terutama di sektor investasi infrastruktur pelabuhan. Delegasi KADIN Anhui menyatakan minat untuk berkontribusi dalam pengadaan alat berat, khususnya crane, yang dinilai sangat relevan dengan kebutuhan logistik di Samarinda sebagai kota pelabuhan yang terus berkembang.

Tak berhenti di sektor ekonomi, pembahasan juga melebar ke bidang pendidikan. KADIN Anhui menawarkan program beasiswa penuh bagi pelajar Samarinda yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Provinsi Anhui, Tiongkok, sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan SDM lokal.

Wali Kota Andi Harun menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh. Menurut Andi itu akan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia utamanya Samarinda.

“Kami sangat menghargai tawaran ini. Ini kesempatan besar bagi generasi muda kami untuk mendapatkan akses pendidikan internasional. Pemerintah Kota siap menyiapkan peserta terbaik,” tuturnya.

Pemkot Sambut Baik

Dari sisi investasi, Andi Harun juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota dalam membuka diri terhadap kemitraan yang berdampak positif terhadap pembangunan kota. Ia berharap pembahasan yang sudah dimulai ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk rencana konkret.

“Kami terbuka untuk segala bentuk kerja sama yang berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kota. Harapannya, ini bisa segera ditindaklanjuti secara konkret,” pungkasnya.

Bantu APBD

Sebagai catatan, sebelumnya Pemkot Samarinda telah bekerja sama dengan PT REI Energi Investama untuk pembangunan Pelabuhan Multipurpose di Kecamatan Palaran. Proyek strategis ini bertujuan memindahkan pelabuhan dari Jalan Yos Sudarso ke lokasi baru yang lebih representatif. Skema pembiayaan sepenuhnya berasal dari investasi swasta tanpa menggunakan dana APBD.

Sementara itu, tawaran beasiswa dari KADIN Anhui menjadi pelengkap dari skema bantuan pendidikan yang selama ini tersedia, seperti program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bedanya, beasiswa dari Anhui ini membuka peluang studi ke luar negeri dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing global dan berkontribusi aktif bagi pembangunan daerah sepulangnya nanti. (ens/adv diskominfo Samarinda)

Artikel Kunjungan Delegasi KADIN Anhui Tiongkok Perkuat Peluang Investasi dan Pendidikan di Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ribuan tenaga baru tersebut terdiri dari tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis yang tersebar di berbagai satuan kerja di lingkungan Pemkot Samarinda.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda, Samlian Noor, menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan hasil seleksi ketat dari ribuan formasi yang dibuka pada tahun sebelumnya.

“Untuk formasi guru, tersedia 950 kursi, namun hanya 178 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat. Sementara dari 271 formasi tenaga kesehatan, 151 orang berhasil lolos. Sedangkan untuk formasi teknis, dari 979 yang dibuka, sebanyak 971 peserta dinyatakan lulus,” terangnya.

Dengan jumlah total 1.300 peserta yang menerima SK, Pemkot Samarinda menambah kekuatan baru untuk menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.

Dorong ASN Layani Masyarakat

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh peserta yang telah melalui proses seleksi dengan baik. Ia menekankan bahwa pengangkatan ini bukan sekadar formalitas, tetapi awal dari tanggung jawab besar sebagai aparatur pelayanan masyarakat.

“Tugas utama kita di pemerintahan adalah melayani masyarakat. Kehadiran rekan-rekan PPPK ini sangat penting untuk memperkuat kualitas pelayanan di semua lini,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong para pegawai yang baru diangkat untuk menjaga integritas, disiplin, serta terus meningkatkan kapasitas dan keterampilan sesuai tuntutan zaman.

“Saya berharap mereka menunjukkan kinerja yang unggul, melahirkan inovasi, dan menjadi teladan di unit kerjanya masing-masing,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota juga menyinggung persoalan kesejahteraan ASN, termasuk PPPK, yang menurutnya masih perlu ditingkatkan. Ia mengakui bahwa pendapatan sebagian besar pegawai belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan hidup layak.

Sebagai bentuk kepedulian, ia memastikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan ASN secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.

“Selama pendapatan daerah terus meningkat, maka kita akan alokasikan anggaran untuk menyejahterakan para pegawai. Tidak sekaligus, tapi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan,” jelas Andi Harun.

Ia menutup sambutannya dengan pesan agar seluruh aparatur di lingkungan Pemkot—baik PNS, PPPK, maupun tenaga tidak tetap—menjaga etos kerja, disiplin, dan profesionalisme dalam setiap tugas yang dijalankan.

“Kesejahteraan harus berbanding lurus dengan semangat dan tanggung jawab. Jika kita ingin dihargai, maka kita juga harus memberikan kinerja terbaik untuk masyarakat,” pungkasnya. (ens/adv diskominfo Samarinda)

Artikel Pemkot Samarinda Serahkan 1.300 SK PPPK, Wali Kota Dorong Profesionalisme dan Peningkatan Kesejahteraan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam memberantas korupsi diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Perubahan yang dibarengi dengan sertifikasi penyuluh antikorupsi.

Kegiatan ini berlangsung di Hotel Mercure Samarinda pada Senin, 28 April 2025, dan menjadi ajang kolaborasi antara Pemkot Samarinda, Pemerintah Kabupaten Paser, serta Komunitas Penyuluh Antikorupsi Kalimantan Timur (KOMPAK).

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.

“Gerakan antikorupsi adalah ruang terbuka bagi siapa pun yang ingin berkontribusi. Melalui program Penyuluh Antikorupsi atau Paksi, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberi jalan bagi masyarakat untuk turut ambil bagian,” ujarnya.

Tanamkan Nilai Integritas

Bimtek ini dirancang sebagai wadah penguatan kapasitas individu yang akan menjadi agen perubahan di tengah masyarakat. Mereka dibekali pengetahuan, strategi komunikasi, dan pendekatan sosial yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai integritas di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan data, terdapat 121 orang yang mendaftar. Lalu terseleksi pada tahap pertama menjadi 107 orang, dan disaring kembali hingga akhirnya hanya 88 peserta yang menunjukkan komitmen penuh untuk mengikuti seluruh rangkaian bimtek.

Peserta berasal dari berbagai instansi dan daerah, antara lain: Pemprov Kalimantan Timur (7 orang), Kota Samarinda (20 orang), Kabupaten Paser (22 orang), Mahakam Ulu (5 orang), Kutai Barat (12 orang), Kutai Timur (8 orang), Gresik, Jawa Timur (1 orang), Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (3 orang), Banjarbaru, Kalimantan Selatan (6 orang), Mimika, Papua (3 orang), Kementerian Keuangan RI (1 orang).

“Mereka bukan hanya menyampaikan pesan antikorupsi, tapi juga membentuk pola pikir baru di masyarakat. Ini adalah investasi sosial jangka panjang,” tegas Andi Harun.

ASN Jadi Contoh

Ia juga mengingatkan bahwa Pemerintah Kota telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat budaya antikorupsi di lingkup internal, salah satunya melalui Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang pengendalian gratifikasi.

Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun pegawai non-ASN harus menjadi contoh dalam menjunjung integritas.

“Kita tidak boleh lagi mentoleransi kebiasaan yang salah. Integritas itu dimulai dari hal-hal kecil yang dibiasakan,” ucapnya, sambil mengutip pesan KH Ahmad Dahlan tentang pentingnya membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.

Lebih lanjut, Andi Harun menyampaikan capaian positif Kota Samarinda yang berhasil meraih skor 87,53 dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) dari KPK RI tahun 2024. Angka tersebut menjadikan Samarinda sebagai kota dengan kinerja terbaik se-Regional Wilayah 4.

Namun, menurutnya, prestasi itu bukan akhir, melainkan awal dari tantangan yang lebih besar. “Kita tidak boleh puas. Setiap pencapaian harus menjadi bahan bakar untuk melangkah lebih jauh,” tambahnya.

Anti-Korupsi Bukan Cuma Jargon

Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi harus menyentuh aspek kultural dan sosial masyarakat, bukan hanya menjadi jargon dalam dokumen kebijakan.

Melalui pelatihan ini, ia berharap akan muncul figur-figur penyuluh yang mampu menggerakkan perubahan nyata dari akar rumput. “Kesadaran publik adalah pertahanan pertama kita dalam melawan korupsi,” tuturnya.

Menutup sambutannya, Wali Kota mengajak seluruh peserta dan pihak terkait untuk terus menjaga semangat perubahan demi membangun pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Samarinda harus menjadi kota yang transparan dan berintegritas. Untuk itu, mari kita bersama-sama melangkah dan tidak berhenti sampai di sini,” pungkasnya. (ens/adv diskominfo Samarinda)

Artikel Pemkot Samarinda Dorong Lahirnya Penyuluh Antikorupsi Lewat Bimtek Agen Perubahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kegiatan ini bertujuan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, inovatif, dan berpihak kepada kepentingan publik. Sekaligus kegiatan halal bihalal dan kembali ke kantor setelah momen Idulfitri 2025 lalu.

Penghargaan diberikan dalam beberapa kategori, salah satunya ASN Teladan yang tahun ini diraih oleh Mohammad Sofyan dari Dinas Perdagangan. Di kategori Camat Teladan, tiga nama menonjol: Syahrudin (Camat Loa Janan Ilir), Aditya Koesprayogi (Camat Samarinda Seberang), dan Sujono (Camat Samarinda Ulu).

Sementara itu, untuk kategori Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Teladan, penghargaan diberikan kepada Suwarso (Kepala BPBD), Dr. Ismid Kusasih (Kepala Dinas Kesehatan), dan Desy Damayanti (Kepala Dinas PUPR).

Harapan Wali Kota

Wali Kota Samarinda, Andi Harun, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh ASN dan pejabat daerah untuk terus meningkatkan kualitas kerja.

“Penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk nyata apresiasi kami terhadap mereka yang bekerja dengan sepenuh hati. Kami ingin budaya pelayanan dan inovasi bisa tumbuh kuat di setiap lini birokrasi,” ujar Andi Harun.

Ia juga menegaskan pentingnya membentuk birokrasi yang adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan zaman. Terutama harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini di tengah perkembangan Kota Samarinda.

“Birokrasi harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan tetap fokus pada pelayanan masyarakat. Inilah arah pembangunan pemerintahan kita,” tambahnya.

Para penerima penghargaan terbaik pertama mendapatkan piagam, pin emas, uang tunai antara Rp10 juta hingga Rp20 juta, serta tambahan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) sebesar Rp1,5 juta per bulan selama 12 bulan.

Sementara itu, peringkat kedua memperoleh piagam, uang tunai Rp5 juta, dan tambahan TTP sebesar Rp1 juta per bulan. Untuk posisi ketiga, penghargaan berupa piagam, uang tunai Rp2,5 juta, dan tambahan TTP sebesar Rp750 ribu per bulan selama satu tahun.

“Ajang ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Samarinda untuk terus berinovasi, bekerja secara profesional, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (ens/ADV Diskominfo Samarinda)

Artikel Pemkot Samarinda Anugerahi Penghargaan ASN dan Pejabat Teladan, Dorong Birokrasi Inovatif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Dalam aturan itu, Prabowo meminta hampir seluruh kementerian dan lembaga untuk melakukan pemangkasan anggaran. Utamanya pada sejumlah pengeluaran yang tidak perlu. Mencakup belanja operasional dan non-operasional.

Pemangkasan anggaran targetnya mencapai Rp 306,69 triliun pada 2025 dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Menyasar belanja ATK, percetakan dan souvenir, sewa gedung, anggaran seremonial, hingga perjalanan dinas, tanpa menyentuh belanja pegawai.

Selain berdampak pada sejumlah kementerian dan lembaga di lingkungan Pemerintah Pusat, regulasi itu juga ikut memangkas dana transfer ke daerah yang ikut menyumbang APBD. Termasuk Kota Samarinda. APBD Pemkot Samarinda akan ikut terdampak.

Strategi Wali Kota Samarinda

Wali Kota Samarunda Andi Harun mengaku akan mendukung pelaksanaan efisiensi anggaran tersebut. Meski APBD Pemkot Samarinda akan ikut terpangkas dan mempengaruhi sejumlah proyek dan program pembangunan daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana mengatur belanja kita yang prioritas,” katanya kepada media Rabu, 12 Februari 2025.

Selanjutnya ia akan menggunakan strategi pembiayaan secara bertahap. Konsekuensinya, kegiatan akan berjalan lebih lambat dari target. Jika suatu proyek atau program selesai dalam setahun, maka kemungkinan akan berubah menjadi dua tahun.

Pihaknya sudah memperhitungkan jika Pemerintah Kota Samarinda harus mengadaptasi kebijakan penghematan atau efisiensi anggaran yang itu. Meski proyek berjalan lambat, namun pembagian anggaran akan menyentuh seluruh kebutuhan.

“Inovasi dan kreativitas kepala daerah di semua level pemerintahan menjadi sesuatu yang harus jadi perhatian bagi semua.”

“Dengan strategi pembiayaan kegiatan pembangunan secara bertahap, semua kegiatan bisa berjalan. Mudahan semua bisa berjalan sukses. Mohon doanya,” pungkasnya. (ens)

Artikel APBD Pemkot Samarinda Ikut Efisiensi, Andi Harun Pakai Strategi Pembiayaan Bertahap pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kota Samarinda termasuk mengalami kelangkaan gas LPG bersubsidi yang menjadi isu nasional belakangan ini. Warga mengalami kesulitan dalam mendapatkan LPG. Sementara itu, harganya juga melonjak tinggi hingga Rp50-60 ribu.

Antean panjang di pangkalan tanpak di sejumlah daerah. Bahkan sampai saat ini, di beberapa kawasa, stok gas melon juga masih tampak kosong. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan inspeksi atau pemeriksaan.

Wali Kota Samarinda Andi Harun mengakui bahwa Samarinda juga mengalami kelangkaan dan harga yang melambung. Meski kondisinya tidak separah daerah lein di Indonesia. Sebab pihaknya telah menggunakakan sistem pembelian dengan kartu.

Sebagai informasi, Pemkot Samarinda sejak September 2024 lalu memang telah merilis kartu tanda pembelian gas melon di Samarinda untuk warga yang terdata sebagai warga miskin dan berhak menggunakan gas subsidi.

“Memang ada satu dua di Samarinda yang sedikit tergambarkan ada antrean tapi tidak seheboh daerah lain.”

 “Karena inti dari tata kelola LPG ini adalah barang subsidi tidak boleh lebih dari Rp20 ribu. Karena di lapangan ada penjualan lebih dari Rp20 ribu maka ini pasti sudah menyalahi tujuan dan subtansi pemberian subsidi,” katanya Rabu, 12 Februari 2025.

Menurutnya Pemkot Samarinda memang harus ekstra dalam mengatur jual beli gas melon. Sebab kota ini merupakan daerah penghunung dengan kabupaten kota lain. Besar potensi bahwa masyarakat dari luar daerah ikut membeli LPG di Samarinda.

Optimis Segera Terkendali

Ia meminta Pertamina, Hiswana Migas hingga Patra Niaga untuk bersinergi dalam mengatur tata niaga gas LPG. Ia optimis dalam 1-2 minggu kedepan pihaknya bisa mengatur dan membuatnya kembali terkendali.

“Kita juga kemarin sudah melakukan di sebagian tempat untuk melakukan uji coba pasar murah LPG dan cukup berhasil dan kalau sudah stabil kita akan tarik diri.”

“Karena kita tidak ingin terus menerus melakukan operasi pasar karena bisa menghantam sisi ekonomi kita,” tambahnya.

Melihat efektivitas kartu pembelian gas yang telah berjalan dengan baik, pemanfaatan kartu itu akan terus dilanjutkan dan disempurnakan. Sehingga ke depan tidak lagi terjadi kelangkaan dan terus terkendali.

“Saya telah berikan arahan kepada Asisten II kemarin untuk melanjutkan program. Memang ada kekurangannya pasti dan tidak ada yang sempurna, akan kita optimalkan,” pungkasnya. (ens)

Artikel Andi Harun Optimis Jual Beli LPG Subsidi di Samarinda Segera Terkendali, Pembelian dengan Kartu Terus Dioptimalkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Belum lama ini, Kota Samarinda telah memiliki tempat wisata baru. Samarinda Theme Park (STP) yang terletak di Jalan D.I Panjaitan, Depan Terminal Lempake, Kec. Samarinda Utara. Keberadaannya cukup menarik perhatian masyarakat.

Terlebih, awal pembangunan STP itu terpantau sudah dari beberapa tahun terakhir. Baru dibuka ke publik, pada 16 Januari 2025 lalu dengan trial opening, alias uji coba. Hasilnya, destinasi ini, langsung diserbu masyarakat pada musim libur.

Sayangnya, sekitar 28 Januari lalu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beserta Dishub Samarinda menegur pengelola Samarinda Theme Park. Lantaran perizinannya belum lengkap, hingga kena penyegelan. STP terpaksa tutup sementara.

Ketika dikonfirmasi, pihak STP menyebut memang tengah mengurus perizinan. Namun juga telah melakukan audiensi dengan Wali Kota Samarinda sebelumnya, dan mendapatkan izin untuk trial opening.

Wali Kota dan PD Harus Sinkron

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kaltim Dian Rosita mengapresiasi keputusan Wali Kota Samarinda Andi Harun atas izin trial opening darinya. Sebab dalam mengurus perizinan pariwisata memang tidak mudah.

“Pak Wali sudah bagus banget, sambil jalan (STP buka) sambil perizinannya diproses. Kami sangat apresiasi karena kebijakan itu yang sering kami harapkan,” kata Dian kepada Kaltim Faktual Selasa, 4 Januari 2025.

“Karena perizinan memang sering menjadi kendala. Beberapa dokumen bahkan bisa mencapai 1-2 tahun. Kalau menunggu itu, kegiatan ekonomi akan semakin terhambat. Sementara sudah siap buka,” tambahnya.

Dian melihat, secara keseluruhan, Samarinda Theme Park sudah oke untuk menjadi tempat wisata baru. Daya tarik dan keunikannya membuat masyarakat datang. Namun dari segi lahan parkir, memang masih harus diperbaiki lagi.

Di sisi lain, Dian menyayangkan langkah dari Perangkat Daerah (PD) di bawah kepemimpinan Andi Harun, yang justru bertolak belakang dengan kebijakan wali kota. Mestinya PD bersikap sinkron, bahkan turut membantu memperlancar perizinan.

“DPMPTSP juga mestinya dapat mengarahkan,” tambahnya.

Tak Ingin Gaduh Apalagi Tak Patuh

Dian bilang, Samarinda Theme Park merupakan milik investor dari luar Kaltim. Dengan demikian, pengusaha di luar daerah melihat peluang besar terhadap perkembangan sektor pariwisata di Samarinda.

Dinamika pariwisata di Ibu Kota Kaltim memang terpantau bagus. Kata Dian, setiap hari libur dan akhir pekan, tempat wisata di Samarinda akan ramai. Begitu pula taman kota, tempat nongkrong, kafe, hingga penginapan.
“Samarinda sudah terbaca orangnya punya daya beli yang bagus. Wisata untuk kegiatan ekonomi sudah sangat bagus sekali. Ada potensi ekonomi yang menguntungkan, makanya memilih di Samarinda.”

Dengan demikian, kata Dian, tidak ada pelaku udaha pariwisata yang ingin menimbulkan kegaduhan, apalagi sampai tidak patuh terhadap regulasi atau kebijakan perizinan yang berlaku di setiap daerah. Termasuk juga Samarinda Theme Park.

“Pasti nggak ada niatan tidak patuh, hanya salah paham saja,” sambung Dian.

“Kemungkinan juga belum paham regulasi perizinan di sini. Karena secara proses memang berbeda dari proses perizinan di daerah lain.”

Perizinan Berbelit Jadi PR Bersama

Alih-alih menutup dan melakukan intervensi keras terhadap tempat wisata yang ikut membantu pertumbuhan kota dan menyumbang PAD, Dian mendorong adanya kolaborasi antara pelaku usaha pariwisata dan pemerintah.

Menurut Dian, bagian perizinan di Samarinda masih menjadi PR bersama. Adanya jalur-jalur yang bercabang dan perbedaan kewenangan membuat pelaku usaha pariwisata mengurus berkas tidak melalui satu pintu.

“Misalnya jalan yang di depan STP, itu merupakan kewenangan nasional, bukan Kota Samarinda. Jadi andalalin-nya harus dari kementrian,” ungkap Dian.

Untuk itu, Dian berharap masalah perizinan ini bisa menjadi PR bersama. Perlu ada jalur yang jelas antara kewenangan pemerintah pusat, provinsi, bahkan kota agar tidak menimbulkan kebingungan.

Dengan begitu, setiap pelaku usaha ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah. Misalnya arahan dan kejelasan alur perizinan yang harus ditempuh. Dengan begitu, pengusaha akan mudah dalam melengkapi perizinan.

“Karena kebutuhan pariwisata terhadap pemerintah sangat besar, ini bukan salah dan benar, tapi harus jadi PR bersama. Kami punya niatan yang sama untuk membangun Kota Samarinda.”

Dian berharap ke depan, pelaku usaha pariwisata dan pemerintah dapat mempererat kolaborasi. Dia memastikan pihaknya sangat mendukung kebijakan pemerintah. Tinggal bagaimana regulasi perizinan juga tidak memberatkan apalagi menyulitkan.

“Alurnya perizinan bisa ditata lagi, perlu perizinan apa aja. Dan alurnya bagaimana, untuk mempermudah.”

“Perlu bergerak bersama, bukan menyalahi aturan, itu hanya kesalahpahaman saja,” pungkasnya. (ens)

Artikel Dian Rosita Apresiasi Wali Kota soal Samarinda Theme Park, Tapi Perizinan Berbelit Masih Harus Jadi PR Bersama pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.