Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Meskipun demikian, tantangan kemiskinan masih menjadi isu signifikan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kerangka kerja bagi pemangku kepentingan lintas sektor dalam Upaya mempercepat penanganan kemiskinan di Kalimantan Timur.

Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan : Kolaborasi Lintas Sektor Di Kalimantan Timur merupakan kebijakan dengan fokus utama yaitu pembangunan rumah layak huni dan pendampingan kepada penerima manfaat sebagai keterbelanjutan kelangsungan hidup bagi penerima manfaat dalam bentuk modal usaha.

Adapun kolaborasi lintas sektor yang akan dilakukan diantara lain :

• Bekerjasama dengan pihak swasta dalam membangun rumah layak huni di 10 Kab/Kota bagi penerima manfaat (masyarakat miskin) yang pembangunannya dilaksanakan oleh pihak TNI dengan menggunakan dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) perusahaan.
• Bekerjasama dengan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM dalam pemberian modal usaha bagi penerima manfaat rumah layak huni di 10 Kab/Kota.
• Pelatihan peningkatan kemampuan produktifikasi penerima manfaat rumah layak huni di 10 Kabupaten/Kota

Masalah/Isu Yang Akan Dibahas

Policy brief ini mengusulkan solusi untuk mengatasi kemiskinan di Kalimantan Timur dengan pendekatan kolaborasi lintas sektor, fokus pada pembangunan rumah layak huni, pemberian modal usaha, dan peningkatan produktivitas.

Pembangunan rumah melibatkan perencanaan lokasi, desain tipe 36 dan 45, serta konstruksi dengan anggaran Rp 115.000.000 dari dana CSR. Tahapan konstruksi meliputi pembangunan struktur, pemasangan utilitas, dan pengawasan kualitas hingga pemeriksaan akhir sebelum serah terima. Modal usaha diberikan setelah identifikasi kebutuhan usaha melalui survei lapangan, untuk mendukung usaha lokal sesuai keterampilan dan sumber daya masyarakat, seperti pertanian dan kerajinan tangan.

Hasil identifikasi ini digunakan untuk merancang program pemberdayaan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan bantuan modal. Dari hasil identifikasi, jenis pelatihan yang direncanakan termasuk pelatihan kerajinan anyaman rotan dengan bantuan Rp 4.000.000 dan pelatihan pengelolaan bahan pangan dengan bantuan Rp 7.500.000 Selama periode pemberian modal, penerima manfaat akan mendapatkan pemantauan rutin untuk mengukur kemajuan usaha dan memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan.

Mekanisme ini bertujuan memastikan modal usaha digunakan secara efektif, membantu penerima mencapai kemandirian ekonomi, dan berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Penerima manfaat diajarkan cara membuat pembukuan sederhana serta menyusun anggaran usaha untuk merencanakan penggunaan modal secara bijak.

Penyebab Masalah

Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan melalui Kolaborasi Lintas Sektor di Kalimantan Timur merupakan upaya strategis untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang masih signifikan di provinsi ini. Berdasarkan data, tantangan utama termasuk rendahnya pendapatan masyarakat, ketidakmerataan distribusi pendapatan, serta keterbatasan akses permodalan bagi masyarakat miskin. analisis menyatakan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pembangunan rumah layak huni dan pemberian modal usaha, yang diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di bawah 6%.

Salah satu faktor utama dalam ketidakberhasilan penanggulangan kemiskinan adalah tidak adanya kebijakan dari pemerintah provinsi Kalimantan Timur yang bersifat penanggulangan kemiskinan secara

langsung. Hal ini disebabkan oleh kewenangan masing-masing kabupaten/kota dalam menangani masalah sosial ekonomi, yang kadang-kadang mengarah pada pendekatan yang berbeda-beda tanpa adanya sinergi. Setiap kabupaten/kota memiliki kebijakan dan program masing-masing, sehingga sulit untuk mencapai tujuan bersama dalam penanggulangan kemiskinan

Secara keseluruhan, maka dengan adanya program kebijakan Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan melalui Kolaborasi Lintas Sektor di Kalimantan Timur menawarkan harapan baru dalam upaya pengentasan kemiskinan. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen semua pihak untuk bekerja sama dan mengintegrasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh. Dengan demikian, diharapkan angka kemiskinan dapat diturunkan secara signifikan dan kesejahteraan Masyarakat dapat meningkat secara berkelanjutan

Agenda Kebijakan Yang Dilakukan          

Kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan rumah layak huni merupakan Langkah penting untuk membantu masyarakat miskin di 10 kabupaten/kota. Program ini bisa memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang sudah terbukti efektif dalam pembangunan infrastruktur sosial. Sebagai contoh, dalam kebijakan Fasilitasi Percepatan Penanganan Kemiskinan di Kalimantan Timur, kerjasama ini melibatkan TNI untuk mempercepat proses pembangunan dan memastikan kualitas rumah. Dengan melibatkan sektor swasta, diharapkan pembangunan rumah dapat berjalan lebih cepat, terjangkau, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.

Memperkuat kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) UMKM untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat miskin yang menerima bantuan rumah layak huni. Program ini dimulai dengan survei dan dialog dengan masyarakat untuk mengetahui kebutuhan dan potensi usaha lokal.

Dengan cara ini, bantuan modal bisa disesuaikan dengan keterampilan dan sumber daya yang ada. Selain itu, pelatihan dan pendampingan usaha sangat penting agar penerima bantuan bisa mengelola modal dengan baik dan mencapai kemandirian ekonomi.

Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan produktif akan diberikan kepada penerima manfaat rumah layak huni di 10 kabupaten/kota. Pelatihan ini akan mencakup keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, pengolahan pangan, dan manajemen usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peserta agar mereka dapat mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

Selain itu, pelatihan juga akan mencakup manajemen keuangan sederhana, agar penerima manfaat dapat mengelola pendapatan mereka dengan lebih baik. (*/am)

Referensi:

1. Erfian, Ruli (2023) Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Di Samarinda Kalimantan Timur
2. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial Lingkungan serta Kemitraan dan Bina Lingkungan di Provinsi Kalimantan Timur
3. Laporan BP RLH Provinsi Kalimantan Timur Semester II Tahun 2023
4. Laporan BP RLH Provinsi Kalimantan Timur Semester I Tahun 2024
5. Berita Resmi Statistik, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024

Artikel Penanganan Kemiskinan, Kolaborasi Lintas Sektor di Kalimantan Timur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.