Pemprov Kaltim menyiapkan model khusus percepatan penanganan stunting yang bisa diadopsi kabupaten/kota. Sekda Sri Wahyuni menekankan strategi terukur agar anggaran tepat sasaran.

Hal ini ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, saat memimpin rapat percepatan penanganan stunting di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu, 24 September 2025.

Sekda menyoroti fakta bahwa Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang berhasil menurunkan angka stunting secara konsisten.
“Kita perlu belajar dari Kukar sebagai contoh yang berhasil konsisten menurunkan angka stunting. Strategi mereka bisa menjadi acuan kita untuk menyiapkan model percepatan. Anggaran besar sudah disiapkan, jangan sampai terlihat seakan-akan kita tidak bekerja,” tegasnya.

Anggaran Harus Tepat Sasaran

Sri Wahyuni menekankan agar anggaran penanganan stunting digunakan secara tepat sasaran. Sesuai pedoman Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang berlaku sejak Maret 2025, belanja stunting kini memiliki kode rekening khusus dalam APBD dan ditandai (tagging) yang terhubung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

“Pertanyaannya, lebih besar mana belanja untuk intervensi langsung atau kegiatan penunjang? Ini harus jelas. Karena itu, perlu ada model penanganan yang terukur agar setiap kabupaten/kota bisa menyesuaikan,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap enam bulan Gubernur Kaltim wajib melaporkan progres penanganan stunting ke pemerintah pusat. “Model percepatan yang kita susun harus konkret, bisa diadopsi kabupaten/kota, dan memberi hasil nyata,” pungkasnya.

Data Akurat Jadi Kunci

Perwakilan BKKBN, Nur Rizki, menegaskan pentingnya basis data akurat dalam program stunting. Menurutnya, ada dua data utama yang menjadi pijakan, yakni Electronic Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) dari Posyandu, serta data Keluarga Berisiko Stunting (KRS). “Kedua data ini saling melengkapi. Dengan basis data yang kuat, kita bisa menentukan intervensi yang tepat sasaran,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, melaporkan angka stunting Kaltim saat ini berada di 22,02 persen, hanya sedikit menurun dari 22,09 persen. Target minimal yang dikejar berada di angka 18,8 persen sesuai target nasional. “Kita juga terus memperbaiki progres input data aksi konvergensi pada website Aksi Bangda,” ujarnya.

Jaya juga menyoroti pentingnya memperluas sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Saat ini MBG lebih banyak untuk anak sekolah. Padahal balita, ibu hamil, dan ibu menyusui justru lebih membutuhkan prioritas. Mencegah jauh lebih mudah dibandingkan mengintervensi,” tegasnya. (cht/pt/portalkaltim/sty).

Artikel Pemprov Kaltim Siapkan Model Khusus Percepatan Penanganan Stunting pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Longsoran lereng, khususnya endapan talus, bersifat berulang. Jika tidak ditangani secara tepat, satu kejadian dapat memicu longsoran susulan. Inilah yang terjadi di lereng terowongan kita,” jelas Wali Kota Andi Harun dalam pernyataannya, Rabu, 9 Juli 2025.

Andi Harun mengakui bahwa sebenarnya anggaran untuk penanganan lereng telah dianggarkan dalam APBD murni. Namun, karena harus mengakomodir berbagai rencana belanja lain yang juga diprioritaskan, pekerjaan stabilisasi lereng terpaksa ditunda dalam perubahan APBD.

“Tak ada yang dapat memprediksi penundaan ini akan menyebabkan longsor. Meski demikian, secara teknis penyedia jasa telah mengantisipasi sehingga longsoran yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa atau kerusakan fatal,” tegas Andi Harun.

Ia juga menjelaskan alasan material longsor di area Jalan Alimuddin sengaja belum dibersihkan sepenuhnya dan masih menutupi sebagian lubang terowongan.

“Ini berdasarkan rekomendasi ahli geologi. Material yang ada berfungsi menahan pergerakan sedimen dari atas. Membersihkannya secara cepat justru berisiko memicu pergerakan material di atasnya kembali, sesuai sifat alami endapan talus yang bergerak ke bawah akibat gravitasi,” paparnya.

Rencana Penanganan dan Prioritas Keselamatan

Dalam Perubahan APBD 2025, Pemerintah Kota Samarinda mengalokasikan anggaran sekitar Rp39 miliar (dengan pagu maksimal Rp41 miliar) khusus untuk pekerjaan fisik stabilisasi lereng.

“Kita akan lakukan stabilisasi lereng dengan beberapa metode yang memungkinkan, seperti pemasangan rock bolting (paku bumi), pembuatan retaining wall (dinding penahan), atau shotcrete (penyemprotan beton) untuk penguatan sementara,” ujar Andi Harun.

Selain itu, rencana penanganan juga mencakup perbaikan sistem drainase untuk memastikan air hujan tidak tertahan di sekitar terowongan, serta revegetasi (penanaman kembali) lereng.

Andi Harun menegaskan bahwa meskipun konstruksi badan terowongan sendiri telah rampung 100%, pengoperasian (komisioning) sengaja ditunda.

“Meski ada rekomendasi bahwa terowongan bisa dioperasikan, saya menahan diri. Saya berpegang pada prinsip salus populi suprema lex esto – keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Lebih baik kita bersabar, memastikan semuanya benar-benar siap dan aman dengan matang, baru dilakukan uji coba,” pungkas Wali Kota. (chanz/sty)

Artikel Samarinda Tangani Longsor di Lereng Terowongan, Anggaran Rp39 Miliar Disiapkan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.