Selasa 3 September 2024, Puluhan Pedagang Kaki (PKL) di kawasan Pasar Pandansari kembali ditertibkan. Mereka ditertibkan karena nekat menggelar lapak kembali di atas fasilitas umum yang dilarang untuk dipergunakan untuk berjualan.

“Kita menindaklanjuti penertiban yang sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu dan ternyata masih ada yang berjualan ya kita tertibkan,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan Budi Liliono kepada wartawan.

Ia menerangkan, sebelum dilakukan penertiban para PKL telah diberikan pemberitahuan untuk dilarang berjualan di fasilitas umum. Dan telah diberikan pemberitahuan sanksi yang akan dikenakan bagi yang melanggar.

“Kita sudah memberitahu bahwa mereka tidak boleh berjualan di tempat fasilitas umum. kalau memang ada juga nanti yang jualan di fasilitas umum kita angkut semua,” ucapnya.

Mereka yang terjaring akan dikenakan melewati TIPIRING yang akan dilaksanakan sidang pada Kamis, 5 September 2024 nanti.

Ia mengungkapkan, bahwa pihaknya selama satu bulan belakangan ini sudah memberikan peringatan kepada para pedagang yang tetap nekat berjualan di tempat fasilitas umum sebelum dilakukan penertiban. Dengan plang yang sudah kita pasang di areal fasilitas umum di sekitar kawasan Pasar Pandan Sari.

“Karena kita sudah kasih peringatan dan mereka masih berjualan ya makanya kita angkat,” jelasnya.

Ia menegaskan, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin untuk menertibkan kawasan Pasar Pandansari.

Dalam kegiatan penetapan ini, pihaknya mengerahkan sebanyak 500 personel gabungan yang berasal dari Satpol PP, TNI dan Polri. Serta personil dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Pihaknya memastikan akan menindak tegas para PKL yang melanggar aturan dengan berjualan di fasilitas umum.

“Memang tidak ada yang sempurna tapi kita akan tetap berupaya semaksimal mungkin,” pungkasnya.
(Man/am)

ADV DISKOMINFO BALIKPAPAN

Artikel Satpol PP Balikpapan Kembali Tertibkan PKL Pandansari pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penertiban ini berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Balikpapan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan PKL.

Pelaksanaannya melibatkan petugas gabungan yang terdiri dari Dinas Perdagangan (Disdag), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Komisi II DPRD, Satpol PP, TNI dan POLRI pada Selasa, 23 Juli 2024.

Selama proses penertiban, sempat terjadi penolakan dari para pedagang yang merasa kecewa atas tindakan penertiban dan keberatan untuk dibongkar.

Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan, Haemusri Umar, menyampaikan ada sekitar 200 pedagang yang beroperasi di dalam kawasan pasar. Sedangkan di luar kawasan makin bertambah mencapai lebih dari 282 PKL.

“Namun, dari data Satpol PP, yang 282 itu informasinya berkembang menjadi 300 lebih PKL yang ada di luar kawasan,” ucapnya.

Selain itu, Haemusri  menegaskan bahwa sosialisasi telah dilakukan secara intensif selama lebih dari satu tahun, melalui berbagai media termasuk sosial media, surat langsung, banner, dan penggunaan pengeras suara untuk memberikan informasi kepada para pedagang.

“Terkait penolakan nanti Satpol PP yang menjelaskan. Intinya mereka minta difasilitasi, PKL yang ada di luar untuk bisa masuk di dalam. Namun, kita harus verifikasi dulu mereka. Apakah masuk dalam kategori binaan kawasan Pasar Pandansari dan memiliki SIPTB tidak,” jelasnya.

Tak Bisa Asal Masuk

Dikatakannya, keputusan ini merupakan hasil dari diskusi panjang terkait kondisi Pasar Pandan Sari, dimana kewenangan pengelolaan kawasan dalam (Lingkar Dalam) berada di bawah Dinas Perdagangan, sedangkan kawasan luar (Lingkar Luar) di luar cakupan Pasar.

“Kita identifikasi dulu apa dia memang punya Surat Izin Penyewaan Tempat Berjualan (SIPTB). Karena, ada juga yang di luar pasar itu punya SIPTB. Dia punya lapak di dalam, tapi berjualan di luar,”

“Jadi, bapaknya berjualan di dalam anaknya di luar. Nah, ini yang kita anjurkan agar mereka kembali masuk ke lapaknya masing-masing,” tambah Haemusri.

Menurutnya, identifikasi terhadap PKL dilakukan untuk memastikan kategori dan izin yang mereka miliki, termasuk verifikasi terhadap keabsahan keberadaan mereka di dalam atau di luar kawasan pasar.

“Yang bisa membuktikan itu adalah pengurus pedagang. Nah, itu yang di justifikasi oleh pengurus pedagang sepanjang pengurus pedagang itu menyatakan bahwa dia adalah binaan PKL kawasan Pasar maka dia di fasilitasi,” ungkap Haemusri. (nvr/fth)

Artikel Petugas Gabungan Tertibkan PKL Kawasan Pasar Pandansari selama 3 Hari, Sempat Ada Penolakan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.