Penilaian tersebut disampaikan usai jaksa menuntut Agus Hari Kusuma dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Samarinda, Selasa (2/6/2026).

Kuasa hukum Agus, Hendrich Juk Abeth, mengatakan pihaknya masih mempelajari secara rinci materi tuntutan yang baru dibacakan. Namun, menurutnya terdapat sejumlah fakta persidangan yang justru mengindikasikan dakwaan primer yang diajukan jaksa tidak berhasil dibuktikan.

“Yang jelas, tuntutan primer tidak terbukti. Yang dianggap terbukti oleh jaksa adalah tuntutan subsidair, yaitu Pasal 3 yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan,” kata Hendrich usai persidangan.

Menurut dia, poin tersebut akan menjadi salah satu fokus utama dalam nota pembelaan atau pledoi yang akan disampaikan pada sidang berikutnya.

Soroti Uang Pengganti Rp219 Juta

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun enam bulan penjara kepada Agus Hari Kusuma, ditambah denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp219 juta.

Hendrich menilai uang pengganti tersebut tidak berasal dari perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan, melainkan honorarium yang diterima kliennya saat menjabat sebagai pengurus DBON Kalimantan Timur.

“Uang Rp219 juta itu adalah honor yang diterima terdakwa selama menjadi pengurus DBON dan sudah dikembalikan ke kejaksaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan dana tersebut telah dititipkan ke rekening penitipan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur selama proses hukum berlangsung.

Menurut tim penasihat hukum, fakta tersebut penting untuk menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menilai unsur kerugian negara maupun keuntungan pribadi yang dituduhkan kepada terdakwa.

Klaim Agus Hanya Jalankan Tugas dan Kewenangan

Dalam pledoi yang tengah disusun, tim kuasa hukum akan menitikberatkan argumentasi pada posisi Agus sebagai Kepala Dispora sekaligus pengguna anggaran yang menjalankan tugas pemerintahan dan mendukung program olahraga nasional.

Hendrich menyebut sejumlah langkah yang dilakukan Agus selama menjabat justru bertujuan memperkuat aspek administrasi dan kepastian hukum dalam pengelolaan program DBON.

Salah satu yang disoroti adalah perubahan nomenklatur kelembagaan DBON agar sesuai dengan ketentuan penerima hibah pemerintah.

“Fakta persidangan menunjukkan bahwa Pak Agus menjalankan tugasnya sebagai pengguna anggaran dan melakukan perbaikan administrasi agar proses pencairan sesuai prosedur dan memiliki kepastian hukum,” katanya.

Menurutnya, langkah administratif tersebut tidak serta-merta dapat diartikan sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan sebagaimana konstruksi perkara yang diajukan jaksa.

Sebut Unsur Memperkaya Diri Tidak Terbukti

Tim penasihat hukum juga menilai selama persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Agus Hari Kusuma memperoleh keuntungan pribadi secara melawan hukum dari pengelolaan dana DBON.

Hendrich menegaskan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi merupakan salah satu elemen penting dalam perkara korupsi.

“Di sisi lain, unsur utama tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Itu tidak pernah terbukti selama persidangan,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti asal-usul anggaran DBON senilai Rp100 miliar yang menjadi objek perkara.

Menurut Hendrich, Agus bukan pihak yang mengusulkan anggaran tersebut karena saat dirinya dilantik sebagai Kepala Dispora Kaltim, alokasi dana DBON sudah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Pak Agus bukan pihak yang mengusulkan anggaran DBON Rp100 miliar itu. Ketika beliau dilantik menjadi kepala dinas, anggaran tersebut sudah ada dalam DPA,” katanya.

Pledoi Jadi Tahap Krusial

Hendrich juga merujuk pada keterangan ahli yang dihadirkan selama persidangan. Menurutnya, ahli yang diajukan pihak terdakwa menyatakan tindakan Agus dapat dikategorikan sebagai bentuk diskresi dalam kapasitasnya sebagai kepala dinas dan pengguna anggaran.

“Bahkan ahli yang kami hadirkan menyatakan tindakan yang dilakukan Pak Agus merupakan bentuk diskresi sebagai kepala dinas dan pengguna anggaran,” ujarnya.

Atas dasar itu, tim penasihat hukum menilai tuntutan yang diajukan jaksa tidak tepat dan belum mencerminkan keseluruhan fakta yang terungkap selama proses pembuktian.

“Kalau menurut saya sangat tidak tepat untuk dihukum. Dalam fakta persidangan tidak terbukti bahwa Agus Hari Kusuma melakukan apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum,” tegas Hendrich.

Perkara dugaan korupsi pengelolaan dana DBON Kalimantan Timur kini memasuki tahap akhir persidangan. Majelis hakim menjadwalkan sidang lanjutan pada 9 Juni 2026 dengan agenda pembacaan nota pembelaan dari masing-masing terdakwa.

Pledoi tersebut akan menjadi kesempatan bagi tim penasihat hukum untuk membantah tuntutan jaksa sebelum perkara berlanjut ke tahap replik, duplik, dan putusan majelis hakim. (Gi/am)

Artikel Kuasa Hukum Agus Hari Kusuma Nilai Tuntutan Jaksa dalam Kasus DBON Kaltim Tidak Berdasar Fakta Persidangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dua terdakwa yang menjalani persidangan yakni mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Timur, Agus Hari Kesuma, serta Ketua Pelaksana DBON Kaltim, Zairin Zain.

Dalam tuntutannya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman berbeda kepada kedua terdakwa sesuai dengan peran dan tingkat pertanggungjawaban masing-masing dalam perkara tersebut.

Agus Hari Kesuma dituntut pidana penjara selama tiga tahun enam bulan, sedangkan Zairin Zain dituntut lebih berat dengan hukuman enam tahun penjara.

Jaksa Nilai Agus Hari Kesuma Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Dalam persidangan, jaksa menyatakan Agus Hari Kesuma terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Agus Hari Kesuma selama tiga tahun enam bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan,” ujar jaksa saat membacakan tuntutan.

Selain pidana penjara, Agus juga dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

Jaksa turut menuntut pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp219 juta.

Nilai uang pengganti tersebut jauh lebih kecil dibandingkan tuntutan terhadap terdakwa lainnya. Hal itu menjadi salah satu indikator adanya perbedaan penilaian jaksa terhadap tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam perkara pengelolaan dana DBON Kaltim.

Zairin Zain Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp30,7 Miliar

Terhadap Zairin Zain, jaksa mengajukan tuntutan yang lebih berat, yakni enam tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider lima bulan kurungan.

Namun yang paling mencolok adalah tuntutan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp30,7 miliar.

Besaran angka tersebut menunjukkan bahwa jaksa menilai Zairin memiliki tanggung jawab finansial paling besar dalam perkara yang menyeret pengelolaan anggaran program DBON Kalimantan Timur tersebut.

Perbedaan yang sangat signifikan antara uang pengganti yang dibebankan kepada Agus dan Zairin menjadi salah satu poin penting dalam konstruksi tuntutan yang dibacakan penuntut umum.

Sikap Kooperatif Jadi Pertimbangan Meringankan

Meski menuntut hukuman penjara, jaksa juga mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan bagi kedua terdakwa.

Salah satunya adalah sikap kooperatif selama proses penyidikan hingga persidangan berlangsung. Keduanya juga diketahui belum pernah menjalani hukuman pidana sebelumnya.

“Terdakwa Zairin Zain telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp219.230.000, bersikap kooperatif selama proses hukum, dan belum pernah dihukum,” kata jaksa.

Selain itu, kondisi para terdakwa yang masih menjadi tulang punggung keluarga turut menjadi pertimbangan dalam penyusunan tuntutan.

Sementara untuk hal yang memberatkan, jaksa menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sidang Dilanjutkan dengan Agenda Pledoi

Dalam sidang yang sama, jaksa juga meminta majelis hakim menetapkan status sejumlah barang bukti berupa dokumen administrasi terkait pelaksanaan program DBON Kalimantan Timur.

Dokumen tersebut antara lain daftar penerima honorarium kegiatan DBON, rekening koran rekening DBON Kaltim, hingga dokumen rekapitulasi program dan kegiatan.

Jaksa meminta agar barang bukti tersebut nantinya dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur setelah proses hukum selesai.

Usai pembacaan tuntutan, tim penasihat hukum kedua terdakwa menyatakan akan mengajukan nota pembelaan atau pledoi.

Majelis hakim kemudian mengabulkan permintaan tersebut dan menjadwalkan sidang lanjutan pada Selasa, 9 Juni 2026.

Pada agenda berikutnya, masing-masing terdakwa melalui tim kuasa hukum akan menyampaikan pembelaan atas dakwaan, pembuktian, dan tuntutan yang telah diajukan jaksa.

Setelah tahap pledoi, persidangan akan berlanjut dengan replik dari jaksa dan duplik dari penasihat hukum sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan akhir dalam perkara dugaan korupsi dana DBON Kalimantan Timur. (Gi/am)

Artikel Korupsi Dana DBON Kaltim Masuki Babak Akhir, Eks Kadispora Dituntut 3,5 Tahun dan Ketua Pelaksana 6 Tahun Penjara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.