Enam dari sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur (Kaltim) meraih Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) dari Pemerintah Provinsi Kaltim. Kabupaten/kota tersebut di antaranya adalah Paser, Berau, Kutai Kartanegara (Kukar), Bontang, Balikpapan, dan Samarinda.

Penghargaan ini diserahkan langsung kepada bupati dan walikota oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik dalam acara Musrenbang RPJPD Kaltim 2025-2045 dan RKPD Kaltim 2025 di Hotel Mercure Samarinda, Kamis 2 Mei 2024.

“Kami ucapkan selamat kepada para penerima Penghargaan Pembangunan Daerah. Kalau kota, rasanya tahu semua akan menang. Hanya posisinya saja yang mana peringkat satu, dua, atau tiga? Kita harapkan kinerja pemerintah kabupaten/kota bisa lebih baik lagi. Supaya bisa berkontribusi secara lebih optimal,” kata Akmal Malik usai menyerahkan penghargaan PPD kepada para penerima.

Penghargaan Pembangunan Daerah merupakan bentuk apresiasi atas prestasi pembangunan yang dicapai oleh kabupaten/kota pada tahun 2023.

Penilaian PPD melibatkan tim penilai independen yang terdiri dari unsur akademisi, Kepala SKPD Provinsi, dan Kepala Instansi Vertikal.

Aspek penilaian PPD mencakup pencapaian pembangunan, sinergi dan keterkaitan perencanaan pembangunan, konsistensi dan kedalaman substansi, serta inovasi pembangunan daerah.

Penyerahan PPD Tahun 2024 dibagi menjadi dua kategori, yaitu tiga kabupaten dan tiga kota.

Dalam Kategori Kabupaten, peringkat PPD Terbaik ketiga diraih oleh Kabupaten Paser, Terbaik kedua Kabupaten Berau, dan Terbaik pertama diraih oleh Kabupaten Kukar.

Sementara dalam Kategori Kota, Terbaik ketiga diraih oleh Kota Bontang, Terbaik kedua Kota Balikpapan, dan Terbaik pertama diraih oleh Kota Samarinda. (rw)

Artikel 6 Kabupaten/Kota di Kaltim Raih Penghargaan Pembangunan Daerah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tim penilai PPD Kaltim telah melakukan peninjauan untuk menilai provinsi Kaltim. Tim penilai utama dan tim penilai independen telah melakukan verifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada para pemangku kepentingan provinsi Kaltim.

Sebagai nominasi daerah penerima penghargaan pembangunan daerah (PPD) tahun 2023. Penghargaan tersebut dari Kementeriam Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni optimis Provinsi Kaltim akan kembali meraih penghargaan tersebut. Yang terakhir kali diraih pada tahun 2015 silam.

Dia pun berharap penjelasan dari berbagai stakeholders, unsur masyarakat dan LSM sudah bisa memberikan konfirmasi cukup memadai serta akan dikomunikasikan dengan tim penilai PPD.

“Kita tetap optimis bisa kembali meraih PPD tahun ini,” papar Sri Wahyuni usai mendampingi tim penguji PPD dari PPN/Bappenas yang melakukan verifikasi, di Ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Jumat 31 Maret 2023.

Sekda menjelaskan terakhir Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah pada tahun 2015, dan tentu Penghargaan Pembangunan Daerah ini akan menjadi sebuah hadiah, tidak hanya bagi Pemprov Kaltim tapi bagi masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan di Benua Etam.

“Ini kesempatan kita dan momentum yang baik untuk memperbaiki tata kelola dan menuju kinerja pembangunan. Kita menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, serta dukungan dari berbagai unsur pimpinan. Terlebih pimpinan DPRD, kita mendapat support yang luar biasa,” papar Sri Wahyuni.

Sumedi Andono Mulyo selaku Tim Penilai Utama juga Direktur Perencana Pengembangan Proyek Infrastruktur Proritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas mengatakan. Setelah verifikasi dan konfirmasi ke daerah, maka akan dilakukan pengumpulan nilai dari seluruh provinsi.

“Setelah itu, baru dilakukan perbandingan nilai hasil penilaian dan verifikasi, dan untuk pengumuman peraih PPD 2023, akan diumumkan pada saat Musrenbangnas mendatang dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo,” ujar Sumedi.(mar/yans/adpimprovkaltim)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Pemprov Kaltim Optimis Raih PPD Tahun Ini pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tim penilai penghargaan pembangunan daerah (PPD) sudah tiba di Kaltim. Tim tersebut diketuai oleh Direktur Perencana Pengembangan Proyek Infrastruktur Proritas Nasional Kementerian PPN/Bappenas Sumedi Andono Mulyo, selaku tim penilai utama.

Direktur Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Kementerian PPN Bappenas, Ahmad Dading Gunadi selaku tim penilai utama.

Serta guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) di Fakultas Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Prof Tommy Firman selaku tim penilai independen.

Kedatangan tiga orang dari kementerian dan akademisi perguruan tinggi ini dalam rangka melakukan penilaian tahap tiga verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) di Provinsi Kaltim.

Mereka disambut oleh Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni. Bersama seluruh stakeholder yang juga dihadiri para asisten, staf ahli gubernur, kepala dinas dan badan, Ketua DPRD Kaltim serta Forkompimda Kaltim. Dalam penilain tahap ketiga verifikasi PPD, tim penilai melakukan konfirmasi dan tanya jawab.

Sekda Sri Wahyuni menyatakan, tim penilai utama dan tim penilai independen terkait penilaian PPD, telah melakukan kunjungan satu hari di Balikpapan. Untuk meninjau beberapa lokasi sesuai dengan informasi yang disampaikan kepada tim penilai.

“Hari ini, tim penilai utama dan tim independen akan melakukan verifikasi dan menggali informasi lebih lanjut kepada para pemangku kepentingan,” jelasnya.

Dia menyampaikan tim penilai yang melakukan verifikasi bagi Pemprov Kaltim memasuki tahap ketiga dalam penghargaan PPD.

Ini lanjutnya, sebuah momentum yang baik pada saat Kaltim menjadi mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tahun ini Kaltim juga menjadi satu-satunya daerah di tanah air dan level Asia Pasifik yang telah berhasil melaksanakan carbon fund. Kalau kemarin pada saat kami presentasi dengan tim, kita sampaikan pada saat itu kita baru menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerial LHK terkait penggunaan dana carbon fund dari World Bank sebesar 20,9 juta USD.”

“Tetapi pada hari ini kami sedang melakukan asistensi untuk melaksanakan kegiatan, sebab dananya sudah masuk ke kas daerah pada pekan lalu, dan pada saat ini asistensi untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan,” paparnya.

Sekda menambahkan, terakhir Provinsi Kaltim mendapatkan PPD pada tahun 2015 dan tentu Penghargaan Pembangunan Daerah ini akan menjadi sebuah hadiah, tidak hanya bagi Pemprov Kaltim tapi bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

Termasuk semua yang hadir pada kesempatan ini, yang selalu bersama-sama dengan Pemprov dalam setiap pelaksanaan kegiatan atau upaya-upaya untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

“Tim peneliti utama dan tim peneliti independen nantinya akan menggali lebih lanjut terkait informasi yang diperlukan yang akan dikonfirmasi dari seluruh stakeholders, ketua dan anggota DPRD Kaltim, akademisi, LSM, dunia usaha, tokoh masyarakat, mahasiswa, TGUP3 Kaltim unsur kelompok wanita, anak penyandang disabilitas, ketua forum anak, unsur penggiat lingkungan hidup, perusahan, dari unsur lembaga internasional yang menjadi mitra pembangunan Kaltim, serta undangan lainnya,” papar Sri Wahyuni.

Tim penilai utama Sumedi Andono menegaskan, Kaltim benchmarknya bukan provinsi yang lain, tapi harus kota ibu kota yang lain seperti Tokyo, Seoul, Kuala Lumpur dan sebagainya.

Oleh sebab itu, tantangan bersama bagaimana greeding seluruh tata kelola termasuk perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi agar supaya kinerja pembangunan setara dengan Tokyo, Seoul dan ibukota yang lain.

“Jadi ini kesempatan dan momentum yang baik bagi kita untuk memperbaiki tata kelola dan menuju kinerja pembangunan yang lebih baik, salah satu kunci dari kemajuan adalah inovasi, jadi daerah bangsa yang inovatif.

Itu akan lebih cepat berkembang, cepat maju dan cepat sejahtera, dan kami dari Bappenas pada hari ini mengklarifikasi bukan menilai, tapi mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan oleh Kaltim mungkin dari kegiatan atau program atau kebijakan yang sudah dilakukan bisa direplikasi daerah lain karena sudah maju dan berkembang,” tandasnya.

Ada tiga hal yang ingin diklarifikasi tim penilai. Pertama adalah bagaimana kinerja pembangunan Kaltim. Apakah on the track ataukah cukup atau masih kurang, kemudian bagaimana keterlibatan masyarakat dari dinas, termasuk LSM, tokoh masyarakat, serta pendekatan partisipatif, pendekatan politik dari DPRD Kaltim dalam proses perumusan kebijakan.

“Sebenarnya ada tiga tahap penilaian, tahap pertama terhadap dokumen perencanaan, karena perencanaan yang baik itu dimulai dari penyusunan kebijakan secara terukur, kemudian penganggaran secara akurat, ini bobotnya 30 persen termasuk dokumen inovasinya. Kemudian tahap kedua itu sudah dilakukan di Jakarta presentasi dan wawancara oleh Sekda Prov Kaltim bersama tim. Dan hari ini, proses verifikasi itu bobotnya 45 persen,” jelas Sumedi. (mar/yans/adpimprovkaltim)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Lakukan Verifikasi di Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.