BMKG mengingatkan bahwa Kalimantan Timur akan menghadapi musim hujan berkepanjangan hingga pertengahan Juni 2026, sehingga masyarakat dan instansi terkait diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi APT Pranoto Samarinda menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema Update Kondisi Musim Hujan Tahun 2025 dan Waspada Potensi Bencana di Hotel Aston, pada Selasa, 2 Desember 2025.

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai instansi, mulai dari perangkat daerah, BPBD, TNI/Polri, akademisi, hingga organisasi kebencanaan.

Curah Hujan Meningkat, Siklon Tropis Pengaruhi Cuaca

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I SAMS Sepinggan Balikpapan, Kukuh Ribudiyanto, menyampaikan bahwa memasuki Desember, tren curah hujan di Kaltim diperkirakan meningkat. Meski demikian, beberapa waktu terakhir kondisi cuaca dipengaruhi oleh keberadaan siklon tropis.

“Menuju Desember, tren hujan memang naik. Tetapi beberapa waktu lalu, siklon tropis justru mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah Kaltim, terutama di bagian tengah seperti Kukar serta Kutim bagian tengah dan timur. Sementara wilayah utara seperti Berau masih mencatat curah hujan tinggi,” ujarnya.

Ia menambahkan, Balikpapan sempat mengalami penurunan curah hujan, meski tetap terjadi cuaca ekstrem yang menyebabkan genangan di beberapa titik, termasuk di Samarinda dan sebagian wilayah Paser.

Potensi La Niña Masih Meningkat

Menurut Kukuh, fenomena La Niña masih perlu diwaspadai karena anomali suhu permukaan laut menunjukkan kecenderungan mengarah pada kondisi tersebut.

“La Niña dapat meningkatkan suplai uap air di wilayah Indonesia, termasuk Kaltim. Ini berpotensi menambah intensitas hujan pada musim penghujan tahun ini,” ujarnya.

BMKG terus memperbarui informasi cuaca melalui prakiraan musiman, bulanan, dasarian (10 harian), serta peringatan dini cuaca ekstrem.

“Untuk potensi ekstrem, BMKG memberikan informasi hingga tiga hari ke depan, dan dalam kondisi tertentu dapat menyampaikan peringatan 1–3 jam sebelumnya,” jelasnya.

BMKG Imbau Masyarakat Waspada Bencana

Kukuh mengimbau masyarakat untuk memahami kondisi lingkungan tempat tinggal masing-masing, termasuk apakah berada di kawasan rawan bencana.
Informasi cuaca dapat diakses melalui kanal resmi BMKG seperti Website, Instagram, dan Facebook.

Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III APT Pranoto Samarinda, Riza Arian Noor, menyampaikan bahwa Kaltim saat ini berada dalam periode musim hujan. Sebagai wilayah ekuatorial, Kaltim memiliki durasi musim hujan yang lebih panjang dibandingkan musim kemarau.

Ia menjelaskan bahwa pola musim di Kaltim berbeda dengan wilayah lain di Indonesia yang mengalami kemarau panjang.

“Di Kaltim, musim kemarau rata-rata hanya berlangsung sekitar tiga bulan, kecuali apabila terjadi faktor pengendali iklim seperti El Niño yang pernah kuat terjadi pada 1997,” terangnya.

Musim hujan tahun ini diperkirakan masih berlangsung hingga pertengahan Juni 2026. Dengan demikian, sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026, sebagian besar wilayah Kaltim akan berada dalam periode hujan intensif.

“Durasi musim hujan kali ini cukup panjang, sekitar enam hingga tujuh bulan. Dampaknya, berbagai potensi bencana hidrometeorologi perlu terus diwaspadai,” tegas Riza. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel BMKG Prediksi Musim Hujan Panjang di Kaltim hingga Juni 2026, Masyarakat Diminta Tingkatkan Kewaspadaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dua Widyaiswara BPSDM Kaltim mengikuti Pelatihan Marketing Sektor Publik Angkatan I yang diselenggarakan LAN RI bersama MarkPlus Inc., guna memperkuat strategi komunikasi dan pemasaran program pemerintah.

Direktorat Pembelajaran Teknis dan Fungsional Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia bekerja sama dengan MarkPlus Incorporation menyelenggarakan Pelatihan Marketing Sektor Publik Angkatan I.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, 12–13 November 2025, di Gedung Graha Wisesa, LAN Jakarta.

Pelatihan ini diikuti secara terbatas oleh 15 peserta yang berasal dari berbagai instansi pusat dan daerah, antara lain LAN, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Batang, BKPSDM Kota Pontianak, serta BPSDM Kalimantan Timur.

Dari BPSDM Kaltim hadir dua Widyaiswara, yaitu Mohammad Jauhar Efendi (Widyaiswara Ahli Utama) dan Zuhriah (Widyaiswara Ahli Madya).

Pendalaman Materi Strategis Sektor Publik

Selama dua hari, peserta mendapat pemahaman mendalam mengenai berbagai materi kunci.

Materi meliputi analisis lanskap bisnis, teori dan strategi pemasaran sektor publik, praktik marketing instansi pemerintah, identifikasi pemangku kepentingan, penyusunan rencana pemasaran (branding, kanal, dan media), strategi komunikasi efektif, serta monitoring dan evaluasi program komunikasi publik.

Materi disampaikan oleh para narasumber LAN dan MarkPlus, di antaranya Rusma Dwiyana, Marthani, Rizky, Michel, Sarinah Dewi, dan Niken Hapsari. Pendekatan interaktif menjadikan proses pembelajaran berlangsung dinamis dan menarik.

Kolaborasi Lintas Latar Belakang

Mohammad Jauhar Efendi menyampaikan bahwa konsep pembelajaran yang menggabungkan berbagai latar belakang instansi memberikan pengalaman baru dan efektif, terutama melalui sesi Talk Show yang dipandu Staf MarkPlus.

Dua sesi diskusi yang disertai tanya jawab memberikan ruang pendalaman materi bagi peserta.

Penyusunan Rencana Pemasaran Instansi Publik

Pada akhir pelatihan, peserta dibagi menjadi sembilan kelompok untuk menyusun dokumen perencanaan pemasaran dan komunikasi publik.

Dokumen tersebut kemudian diunggah ke LMS LAN-RI sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran. Kegiatan ditutup dengan presentasi kelompok, pemberian umpan balik, serta penyampaian Review Program dan tindak lanjut pelatihan.

Menjelang penutupan, panitia mengumumkan dua peserta teraktif, salah satunya adalah Jauhar Efendi. Ia juga diminta mewakili peserta untuk menyampaikan kesan, pesan, dan harapan.

Dalam penyampaiannya, Jauhar memberikan apresiasi kepada panitia dan narasumber, serta berharap pelatihan praktis serupa dapat diselenggarakan lebih intensif ke depan.

Proyek Akhir BPSDM Kaltim: Penguatan Sinergi Strategis

Pada tugas akhir, Kelompok VI yang beranggotakan Jauhar Efendi dan Zuhriah mengangkat tema “Kemitraan Strategis Sinergi Kompetensi BPSDM Kaltim”.

Sebagai penyaji materi positioning dan differentiation brand, Zuhriah menjelaskan bahwa proyek tersebut menempatkan BPSDM Kaltim sebagai simpul utama kolaborasi strategis yang menghubungkan pemerintah daerah, akademisi/praktisi, dan tenaga ahli non-ASN.

Pembeda utama dari konsep ini yaitu pergeseran orientasi pelatihan dari berbasis supply (ketersediaan internal) menuju berbasis demand (kebutuhan riil di lapangan). (MJE/prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Pelatihan Marketing Sektor Publik: Widyaiswara BPSDM Kaltim Tingkatkan Kompetensi di LAN Jakarta pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

KI Provinsi Kalimantan Timur menggelar FGD sebagai upaya memperkuat keterbukaan informasi publik melalui pemetaan kendala, evaluasi operasional PPID, dan penyusunan rekomendasi peningkatan layanan informasi di seluruh perangkat daerah.

Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk memetakan berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Forum ini menjadi sarana evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas layanan informasi serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada kegiatan yang digelar di Ruang WIEK Diskominfo Kaltim, pada Jumat, 14 November 2025, KI Kaltim menegaskan pentingnya forum dialog terbuka guna mengidentifikasi hambatan nyata dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

Ketua KI Kaltim Tekankan Pentingnya Kejujuran dalam Mengungkap Kendala

Ketua KI Kaltim, Sencihan, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan salah satu elemen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memanfaatkan forum ini sebagai ruang penyampaian persoalan secara jujur dan objektif.

“Keterbukaan informasi adalah wajah pemerintah. Karena itu kita perlu melihat secara jujur apa saja hambatan di lapangan agar perbaikan yang dilakukan tepat sasaran,” ujarnya.

Narasumber Soroti Kendala Teknis dan Kepatuhan OPD

Sebagai narasumber, Dr. Riswadi menekankan pentingnya keterbukaan perangkat daerah dalam menjelaskan kendala teknis yang menyebabkan OPD berstatus informatif, kurang informatif, atau tidak patuh. Ia juga menyoroti masih adanya pengelolaan website OPD yang belum optimal sebagai salah satu faktor rendahnya kualitas layanan informasi publik.

“Kita harapkan peserta bisa menjelaskan secara terbuka apa kendalanya, terutama mengapa masih ada OPD yang belum informatif atau tidak patuh,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KI Kaltim, Hajaturamsyah, memaparkan bahwa FGD ini berfungsi mengidentifikasi kondisi operasional PPID di masing-masing perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa komitmen, konsistensi, dan inovasi menjadi kunci utama agar PPID semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

FGD ini diikuti oleh 28 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kehadiran para peserta mencerminkan komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, memperbaiki tata kelola informasi, serta mengoptimalkan kanal digital sebagai sarana pelayanan publik yang akuntabel dan mudah diakses masyarakat. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel KI Kaltim Ajak OPD Tingkatkan Efektivitas Layanan Informasi Publik melalui FGD Keterbukaan Informasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

BPKAD Provinsi Kalimantan Timur kembali memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Seven Days Service yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan se-Kaltim.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Seven Days Service (SDS) di Hotel Atlet Sempaja Samarinda, pada Kamis, 13 November 2025. Kegiatan ini diikuti oleh perangkat daerah se-Kaltim, BPKAD kabupaten/kota, BUMD, akademisi, dan sejumlah pemangku kepentingan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat komunikasi antara BPKAD dan seluruh pemangku kepentingan.

“Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi SDS ini menjadi acuan dan standar pelayanan BPKAD dalam mengidentifikasi tingkat kepuasan masyarakat serta memonitor kinerja tiap unit pelayanan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Inovasi Seven Days Service untuk Pelayanan yang Lebih Responsif

Konsep Seven Days Service atau SDS merupakan inovasi BPKAD yang dirancang untuk menghadirkan layanan yang lebih cepat, responsif, dan terstruktur. Melalui SDS, akses layanan pengelolaan keuangan dan aset daerah diharapkan menjadi lebih mudah dengan standar operasional yang jelas.

“Kami ingin memastikan pelayanan di BPKAD tidak hanya cepat, tetapi juga transparan, akuntabel, dan selaras dengan kebutuhan perangkat daerah maupun masyarakat,” tambah Muzakkir.

Penguatan Pemahaman Tugas dan Fungsi BPKAD

Forum ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman mengenai tugas dan fungsi BPKAD sebagai SKPD dan SKPKD. Menurut Muzakkir, penyelarasan pemahaman dan koordinasi yang solid sangat diperlukan dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif.

“Kami berharap kegiatan ini mempererat silaturahmi, meningkatkan pemahaman bersama, serta menjadi sarana bagi peserta untuk memberikan masukan demi perbaikan layanan BPKAD ke depan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Muzakkir memberikan apresiasi kepada narasumber dari Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Perbendaharaan, serta seluruh panitia yang telah mempersiapkan kegiatan dengan baik. Ia juga mengajak seluruh peserta untuk mengikuti rangkaian kegiatan secara menyeluruh dan aktif berdiskusi.

“Semoga forum ini membawa manfaat besar bagi peningkatan kualitas pelayanan dan mendukung terwujudnya Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas,” pungkasnya. (cht/pt/portalkaltim/sty)

Artikel BPKAD Kaltim Tingkatkan Kualitas Layanan melalui Forum Konsultasi Publik dan Sosialisasi Seven Days Service pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Mitigasi bukan sekadar tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban bersama seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dan kesadaran warga menjadi faktor utama dalam menciptakan ketahanan daerah terhadap berbagai potensi bencana di Kalimantan Timur.

Upaya mitigasi bencana menjadi langkah penting yang tidak bisa ditunda. Pemerintah dan masyarakat diharapkan bersinergi dalam memperkuat kesiapsiagaan agar mampu meminimalkan risiko kerugian dan korban jiwa ketika bencana terjadi.

Kesiapsiagaan lintas sektor menjadi elemen penting dalam menghadapi potensi bencana, baik gempa bumi, banjir, maupun kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah daerah diminta memastikan sistem peringatan dini dan jalur komunikasi berjalan optimal, sementara masyarakat perlu memahami prosedur keselamatan di lingkungan masing-masing.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur, Achmad Rasyidi, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi bencana.

“Jika terjadi bencana, kami akan menyediakan tenda pengungsian, dapur umum, serta mengerahkan relawan untuk melakukan pendataan dan memberikan layanan sosial bagi korban. Dukungan psikososial juga kami siapkan agar masyarakat bisa segera kembali menjalani kehidupan normal tanpa trauma,” ujarnya dalam kegiatan mitigasi kebencanaan di Samarinda, Senin 10 November 2025.

Program Kampung Siaga Bencana (KSB) Dukung Ketangguhan Warga

Selain di tingkat provinsi, pemerintah juga mendorong penguatan mitigasi di tingkat masyarakat melalui program Kampung Siaga Bencana (KSB). Program ini bertujuan membekali warga agar tanggap dan mampu mengambil langkah cepat saat terjadi bencana.

“Melalui KSB, masyarakat dilatih agar mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi bencana, termasuk dalam hal evakuasi dan distribusi logistik. Pemerintah provinsi juga siap melakukan backup logistik untuk seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” tambahnya.

Rasyidi menambahkan, Dinsos Kaltim juga telah menyiapkan petunjuk teknis penanganan bencana, mulai dari penentuan titik lokasi pengungsian hingga dapur umum, serta memperkuat sinergi dengan BPBD, BMKG, TNI, Polri, dan instansi lainnya.

Karakteristik Bencana di Kaltim dan Upaya Pencegahan Cepat

Menurut Rasyidi, karakteristik bencana di Kalimantan Timur berbeda dengan wilayah lain seperti Jawa yang rawan gempa. Di Kaltim, bencana yang paling sering terjadi meliputi banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta tanah longsor.

Dinsos Kaltim juga telah menyiapkan logistik darurat di tingkat kabupaten/kota untuk mempermudah penanganan cepat saat bencana terjadi. Sosialisasi dan simulasi bencana rutin dilakukan, termasuk di sekolah-sekolah, guna menumbuhkan kesadaran sejak dini.

“Kami harus bekerja bersama, mulai dari perangkat daerah, stakeholder, hingga dunia usaha. Kolaborasi menjadi kunci agar penanggulangan bencana di Kalimantan Timur berjalan efektif,” pungkasnya. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Mitigasi Bencana Tak Bisa Ditunda, Pemerintah dan Masyarakat Didorong Tingkatkan Kesiapsiagaan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.