Disdukcapil Provinsi Kalimantan Timur tengah menyelesaikan penyusunan Pergub yang mengatur percepatan layanan administrasi kependudukan bagi ribuan pekerja perkebunan sawit, sebagai upaya mengatasi kesenjangan akses layanan di wilayah terpencil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah strategis untuk mengatasi kendala administrasi kependudukan yang dialami ribuan pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

Melalui penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Tata Cara Pelaksanaan Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Pekerja Sawit, pemerintah berupaya memastikan layanan Adminduk dapat diakses secara lebih mudah dan merata.

Kepala Disdukcapil Kaltim, Kasmawati, menjelaskan bahwa sebagian besar pekerja sawit, terutama yang tinggal di wilayah terpencil, masih menghadapi kendala dalam pemutakhiran data kependudukan.

“Masih banyak pekerja di perkebunan sawit yang administrasi kependudukannya belum mutakhir. Ini mencakup penduduk lama yang belum ber-KTP Kaltim, data KTP dan KK yang belum diperbarui, atau bahkan belum memiliki dokumen vital seperti Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, atau Akta Perceraian,” ungkapnya.

Dampak Ketidaklengkapan Adminduk terhadap Akses Layanan Publik

Kasmawati menegaskan bahwa ketidaklengkapan dokumen kependudukan berdampak langsung pada akses pekerja terhadap berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, perbankan, hingga jaminan ketenagakerjaan.

Fokus pergub diarahkan kepada pekerja sawit mengingat jumlahnya yang besar dan lokasinya yang jauh dari layanan pemerintahan, sehingga masuk dalam kategori rentan administrasi kependudukan.

Disdukcapil Kaltim merumuskan regulasi ini sebagai pedoman pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan di kawasan perkebunan sawit. Pergub tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat integrasi sosial, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Adapun tujuan utama Pergub ini meliputi:

1. Menjamin hak setiap pekerja sawit untuk memperoleh dokumen kependudukan yang mutakhir.
2. Mempermudah akses layanan Adminduk bagi pekerja di lokasi perkebunan.
3. Meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan di wilayah Kalimantan Timur.

Pelaksanaan Pergub akan didukung tim terpadu yang melibatkan Disdukcapil provinsi, kabupaten/kota, serta perusahaan perkebunan sawit.

Penguatan Data Kependudukan dan Manfaat bagi Pemerintah

Penyusunan Pergub ini juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola administrasi kependudukan pekerja sawit melalui kolaborasi lintas pemangku kepentingan. Dengan data kependudukan yang lebih valid dan akurat, pemerintah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Bagi Pemerintah Daerah, fasilitasi ini diharapkan meningkatkan akurasi data penduduk, memperluas cakupan kepemilikan dokumen Adminduk, serta memperkuat koordinasi layanan antara pemerintah dan perusahaan.

Manfaat bagi Pekerja dan Perusahaan Perkebunan

Pekerja sawit akan memperoleh berbagai manfaat, seperti kemudahan akses dokumen resmi secara gratis, cepat, dan akurat. Dengan dokumen yang lengkap, mereka dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, bantuan sosial, dan perlindungan hukum.

Perusahaan perkebunan sawit turut memperoleh keuntungan melalui kemudahan administrasi tenaga kerja, dukungan pelaporan yang valid, pemenuhan standar Corporate Social Responsibility (CSR), serta peningkatan citra sebagai mitra pembangunan yang bertanggung jawab.

Pergub ini ditargetkan selesai dan disahkan pada akhir tahun 2025 atau awal tahun 2026. Penyusunannya mengacu pada ketentuan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Disdukcapil Kaltim Susun Pergub Percepatan Adminduk bagi Pekerja Sawit di Wilayah Terpencil pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko dan pengawasan intern sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim menggelar Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko di lingkungan Pemprov Kaltim. Kegiatan berlangsung di Hotel Mercure Samarinda, Senin, 27 Oktober 2025.

Acara dihadiri Kepala BPSDM Kaltim Nina Dewi, Inspektur Daerah Provinsi Kaltim atau yang mewakili, para Widyaiswara, pejabat administrator, pengawas, analis bangkom, serta pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltim.

Dalam sambutannya, Nina Dewi menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko dan pengawasan intern harus menjadi bagian dari setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi program dan kegiatan.

“Tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin kompleks. Berbagai risiko dapat muncul di setiap proses, oleh karena itu penerapan manajemen risiko yang efektif sangat penting agar pemerintahan berjalan baik, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nina menjelaskan bahwa Pergub Nomor 70 Tahun 2020 hadir sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pergub ini juga memperkuat penerapan risk-based internal control sebagai bagian dari sistem pengendalian intern pemerintah.

“Dengan pengelolaan risiko yang baik, perangkat daerah diharapkan mampu meminimalisasi potensi penyimpangan, meningkatkan efektivitas kinerja, serta membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan kepatuhan terhadap regulasi,” lanjutnya.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi ini juga merupakan bagian dari fungsi BPSDM dalam mengembangkan kompetensi aparatur di lingkungan Pemprov Kaltim. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman ASN terhadap pentingnya manajemen risiko dan pengawasan intern berbasis risiko sebagai pilar utama tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

“Sumber daya manusia aparatur adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Penguatan kompetensi aparatur dalam pengelolaan risiko bukan hanya kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari transformasi birokrasi menuju tata kelola yang profesional dan adaptif terhadap perubahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis BPSDM Kaltim Apriyana Rachmawaty dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki total waktu pelatihan 4 JP.

Setiap peserta yang mengikuti kegiatan dan terdaftar melalui tautan registrasi akan memperoleh sertifikat elektronik yang ditandatangani Kepala BPSDM Kaltim dan terhubung langsung ke akun SIMASN masing-masing.

Adapun narasumber sosialisasi yaitu Ghazali Rahman, SH, Inspektur Pembantu Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur, serta Dr. Hj. Hernawaty, MM, Widyaiswara BPSDM Kaltim sekaligus Qualified Risk Management Officer (QRMO) tersertifikasi BNSP. (rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Sosialisasi Pergub Nomor 70 Tahun 2020, Pemprov Kaltim Perkuat Tata Kelola Berintegritas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Diskominfo Kaltim menegaskan pentingnya tata kelola media komunikasi publik yang profesional dan bebas dari hoaks melalui sosialisasi Pergub No. 49 Tahun 2024 di Kabupaten Berau.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal, hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kegiatan yang digelar Diskominfo Kabupaten Berau ini berlangsung di Ruang Rapat Sangalaki, Setda Berau, Senin, 25 Agustus 2025, dan diikuti oleh perwakilan perangkat daerah serta insan media. Tujuannya memberikan pemahaman sekaligus pedoman dalam mengelola media komunikasi publik secara efektif, terpadu, dan sesuai regulasi.

Dalam paparannya, Muhammad Faisal menegaskan bahwa Pergub No. 49 Tahun 2024 merupakan regulasi penting yang memastikan setiap informasi publik dapat tersampaikan dengan baik.

“Pergub ini menjadi landasan agar pengelolaan media komunikasi publik lebih terarah, konsisten, dan profesional. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Faisal menjelaskan, aturan ini bertujuan meningkatkan tata kelola informasi agar pesan yang disampaikan tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga mencegah disinformasi, hoaks, serta bebas dari ujaran kebencian dan isu SARA. Regulasi ini juga mendorong adanya umpan balik dari masyarakat sehingga mereka dapat berperan aktif sebagai agen pembangunan.

Ia juga menekankan bahwa media merupakan mitra strategis pemerintah. Namun demikian, demi keamanan bersama, keberadaan media harus jelas dan resmi, termasuk identitas lembaga maupun jurnalis yang terlibat di dalamnya.

Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Kabupaten Berau yang mewakili Sekda Berau menyampaikan apresiasi atas kehadiran Kepala Diskominfo Kaltim sebagai narasumber. Ia berharap melalui sosialisasi ini perangkat daerah di Berau semakin memahami pentingnya tata kelola komunikasi publik dalam mendukung keterbukaan informasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta juga menyampaikan pengalaman, kendala, serta strategi yang dapat dilakukan dalam mengelola media komunikasi publik di masing-masing perangkat daerah. (Ade/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pergub Tata Kelola Media Publik, Diskominfo Kaltim Tekankan Profesionalisme dan Anti-Hoaks pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, Irhamsyah, menegaskan bahwa seluruh operator ojek online (ojol) di wilayah Kaltim wajib menerapkan tarif sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2023.

Pernyataan ini disampaikan menyusul adanya demonstrasi terkait tarif ojol yang dinilai belum seragam.

“Operator telah diinstruksikan untuk menerapkan tarif berdasarkan Pergub 2023 yang telah kami keluarkan. Beberapa di antaranya sudah mulai menyesuaikan kebijakan per 1 Juni, seperti Gojek. Sementara itu, Maxim telah kami kirimi surat resmi dan mereka menyatakan kesediaan untuk mengikuti aturan tersebut,” jelas Irhamsyah.

Terkait isu penutupan layanan Maxim, Irhamsyah menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan langsung dengan perwakilan operator tersebut.

“Mereka menyatakan siap menjalankan Pergub ini. Kami juga akan melakukan evaluasi secara berkelanjutan, termasuk meninjau kembali komponen analisis tarif jika memang ada yang dirasa memberatkan,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa ketentuan tarif ojol di Kaltim tetap mengacu pada batas tarif tertinggi dan terendah sebagaimana tercantum dalam regulasi.

“Detail tarifnya sudah diatur dalam Pergub. Kami akan terus berkoordinasi dengan ketiga operator besar untuk memastikan implementasinya sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (chanz/sty)

Artikel Dishub Kaltim Pastikan Operator Ojol Terapkan Tarif Sesuai Pergub 2023, Maxim Siap Patuhi Aturan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kominfo Kaltim resmi menyosialisasikan Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Kepala Diskominfo Kaltim, M Faisal, memaparkan empat pilar utama yang menjadi dasar lahirnya regulasi ini dalam kegiatan yang berlangsung di Lounge Hotel Five Premiere Samarinda, Selasa, 17 Juni 2025.

Faisal tak menampik bahwa Pergub yang diteken akhir 2024 itu sempat menuai pro dan kontra. Proses penyusunannya sendiri berlangsung cukup panjang, sejak 2021 hingga 2022, dan melibatkan berbagai organisasi media seperti SMSI, JMSI, AMSI, PWI, dan JTI.

“Pengesahannya memang tertunda cukup lama, tapi akhirnya bisa ditandatangani oleh Pj Gubernur Akmal Malik,” ujarnya.

Empat Pilar yang Dilindungi Pergub

Dalam sosialisasi itu, Faisal merinci empat pihak yang menjadi fokus perlindungan dalam Pergub 49/2024:

1. Masyarakat Kaltim
   Warga harus mendapat informasi berkualitas dari media yang kredibel dan dijalankan oleh wartawan kompeten.
2. Perusahaan Pers
   Media yang sudah lama beroperasi dan mengantongi izin resmi dilindungi dari persaingan tidak sehat dengan media baru yang belum memenuhi syarat tapi langsung dapat proyek besar.
3. Insan Pers
   Pergub mendorong kesejahteraan wartawan melalui pemberian gaji sesuai standar dan kepesertaan BPJS.
4. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
   OPD diberikan dasar hukum untuk menolak kerja sama dengan media tidak berizin.

“Sekarang Bapak-Ibu di OPD bisa menolak kalau ada media tidak sesuai aturan. Kalau ragu, tanya ke kami,” kata Faisal.

Media Harus Terdaftar dan Berkualitas

Faisal menjelaskan mekanisme pengklasifikasian media dalam kerja sama dengan pemerintah:

• Grade A: Media terverifikasi faktual oleh Dewan Pers.
• Grade B: Media terverifikasi administratif atau sedang proses verifikasi, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai maksimal satu tahun.

Kebijakan ini bersifat transisi dan akan terus dievaluasi. Syarat lainnya, media wajib berbadan hukum PT, berdomisili di Kaltim (tidak harus di Samarinda), terafiliasi dengan organisasi konstituen Dewan Pers, serta aktif minimal dua tahun.

“Perusahaan pers dianggap matang setelah dua tahun berjalan,” ujarnya.

Untuk redaksi, pimpinan redaksi wajib memiliki sertifikasi kompetensi utama, didukung oleh redaktur madya dan reporter muda. Faisal juga mendorong Uji Kompetensi Wartawan (UKW) sebagai bagian dari peningkatan kualitas SDM pers di Kaltim.

Buka Ruang untuk Media Baru, tapi Harus Penuhi Ketentuan

Faisal menegaskan bahwa Pergub tidak melarang pendirian media baru. Namun, untuk bisa bekerja sama dengan Pemprov Kaltim, media tersebut wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Silakan mendirikan media. Tapi untuk kerja sama anggaran, harus ikut aturan ini,” jelasnya.

Media sosial juga diakui sebagai bagian penting dalam komunikasi publik, dan regulasi turunannya akan dibahas lebih lanjut dengan asosiasi terkait.

Berlaku Tahun Ini, Bersifat Fleksibel

Pergub 49/2024 mulai berlaku sejak ditandatangani dan diterapkan penuh di tahun 2025. OPD diminta berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memverifikasi kelayakan media mitra sesuai ketentuan yang ada.

Kerja sama dengan media bersifat tahunan dan akan dievaluasi setelah masa kontrak berakhir.

“Kalau sudah selesai kontrak, kita evaluasi dulu. Lanjut atau tidak, itu bukan otomatis, tergantung hasil evaluasi,” tegas Faisal.

Evaluasi meliputi performa media, kesesuaian anggaran, dan kebutuhan masing-masing OPD.

Faisal menambahkan, Pergub ini akan ditinjau rutin minimal setahun sekali bersama asosiasi media. Selain itu, Pemprov Kaltim juga sedang menyiapkan Raperda tentang Penyiaran sebagai bagian dari penguatan regulasi media di daerah.

“Tujuan kita jelas: menciptakan ekosistem media yang sehat, tertib, dan saling melindungi di era digital yang sangat dinamis ini,” tutup Faisal.
(chanz/sty)

Artikel Empat Pilar Perlindungan Pergub Media Publik, Kadis Kominfo Kaltim: Ini untuk Semua Pihak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mematangkan program kuliah gratis penuh untuk mahasiswa. Kepala Biro Kesra Setda Kaltim, Dasmiah, memastikan Pergub sebagai dasar hukum program ini segera diterbitkan.

“Pergub yang diajukan sejak Maret sudah beberapa kali harmonisasi dengan Kemendagri. Insya Allah, mudah-mudahan besok proses akhirnya selesai. Minggu ini Pergub bisa keluar,” ujar Dasmiah, Kamis, 12 Juni 2025.

Skema Bantuan Terbagi Tiga Jenjang

Program kuliah gratis ini dibagi dalam tiga jenjang. Untuk S1 (sarjana), dialokasikan 50 persen dari total bantuan. S2 (magister) mendapat porsi 30 persen, dan S3 (doktor) sebesar 20 persen.

Dasmiah menyebut, tujuan program ini untuk mendorong peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi dan rata-rata lama sekolah di Kaltim.

“Kami ingin semua anak Kaltim yang usia kuliah bisa lanjut ke perguruan tinggi. Ini investasi untuk lima tahun ke depan,” tegasnya.

Utamakan Kampus Lokal

Agar kampus di Kaltim lebih hidup dan berkembang, beasiswa ke luar daerah dibatasi hanya untuk 10 perguruan tinggi terbaik nasional.

“Kebijakan ini mendorong anak-anak Kaltim memilih kuliah di dalam provinsi. Dengan begitu, kampus seperti UNMUL, UMKT, Untag bisa makin berkembang dan jadi tujuan mahasiswa luar daerah juga,” paparnya.

Disalurkan via Bank Kaltimtara

Penyaluran bantuan akan langsung ke rekening perguruan tinggi melalui Bank Kaltimtara. Mahasiswa wajib registrasi ulang lewat link resmi dari Pemprov untuk verifikasi data.

“Ini bantuan full, gratis penuh. Prioritas utama tahun ini untuk 33.000 mahasiswa baru. Tahun 2026 akan mencakup seluruh mahasiswa sampai semester 8,” jelas Dasmiah.

Ia menambahkan, mahasiswa yang belum mampu bayar UKT akan dibantu perguruan tinggi dengan skema penangguhan. Sementara mahasiswa mampu diminta membayar dulu dan dananya akan diganti penuh oleh Pemprov.

UKT Maksimal Ditanggung Rp5 Juta

Besaran bantuan ditetapkan maksimal Rp5 juta per semester. Dasmiah mengakui, ada jurusan dengan UKT tinggi seperti kedokteran dan farmasi. Namun, ia menegaskan bahwa Rp5 juta sudah cukup untuk menanggung UKT mayoritas jurusan bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.

“UKT tinggi biasanya dari jalur mandiri atau keluarga mampu. Tapi mahasiswa dari jurusan dengan UKT tinggi yang kurang mampu tetap kami bantu dengan batas maksimal yang ditentukan,” jelasnya.

Diawasi Tim Khusus

Agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, Pemprov membentuk tim pengawasan. Tim ini melibatkan Biro Kesra, Inspektorat, Biro Hukum Setda, serta akademisi dan pemerhati pendidikan. Pemantauan dilakukan bersama perguruan tinggi.

Dasmiah menekankan, Pergub dirancang agar sah secara hukum dan program ini bisa berlanjut dalam jangka panjang.

“Ini program perintis di Indonesia. Kami cari pola yang aman, legal, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat kurang mampu di Kaltim,” pungkasnya. (chanz/sty).

Artikel Kuliah Gratis di Kaltim Siap Jalan, Pergubnya Terbit Minggu Ini pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.