Gubernur Kaltim, H Rudy Mas’ud, memimpin langsung pertemuan strategis bertajuk Executive Meeting: Kolaborasi dan Akselerasi Sektor Perkebunan dan Kehutanan untuk Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas, yang digelar di The Ritz-Carlton, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.

Pertemuan ini dihadiri para CEO dan pimpinan perusahaan sektor perkebunan dan kehutanan se-Kaltim. Dalam sambutannya, Gubernur H Rudy Mas’ud (Harum) menyatakan forum ini menjadi langkah nyata menyatukan arah kebijakan, memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, serta mendorong akselerasi ekonomi hijau secara berkelanjutan.

“Sektor perkebunan dan kehutanan adalah tulang punggung ekonomi Kaltim. Forum ini harus menjadi wadah membangun kemitraan strategis yang produktif dan berkelanjutan,” tegas Harum.

Ia menekankan pentingnya transformasi industri berbasis sumber daya alam menuju sistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Salah satunya melalui dorongan hilirisasi komoditas dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal.

Selain itu, Gubernur Harum juga meminta agar perusahaan lebih menyelaraskan program CSR mereka dengan prioritas pembangunan daerah, seperti pendidikan, kesehatan, hingga penanggulangan inflasi. Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi, termasuk kewajiban pajak, pengaturan transportasi, serta komitmen dalam mendukung penguatan lembaga keuangan daerah seperti Bankaltimtara dan Baznas.

“Dengan sinergi multipihak, saya optimistis Kaltim akan tumbuh menjadi superhub ekonomi hijau nasional sekaligus menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Executive Meeting ini turut dihadiri oleh jajaran pejabat Pemprov Kaltim, pimpinan asosiasi industri, hingga tokoh-tokoh sentral dari sektor kehutanan dan perkebunan. Pertemuan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk menjadikan Kalimantan Timur sebagai model pengembangan ekonomi hijau dan berkeadilan di masa depan. (*/KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Gubernur Harum Pimpin Executive Meeting: Satukan Visi Perkebunan dan Kehutanan Menuju Ekonomi Hijau Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Perkebunan Kalimantan Timur terus memperkuat transformasi tata kelola sawit rakyat dengan mengakselerasi pendataan digital berbasis STDB. Lewat lokakarya dan pelatihan aplikasi E-STDB, ribuan kebun rakyat mulai terdigitalisasi demi membuka akses terhadap bantuan, kemitraan, dan sertifikasi ISPO.

Lokakarya Akselerasi STDB dan Pelatihan Penggunaan Aplikasi E-STDB digelar di Hotel Mercure Samarinda, Kamis, 3 Juli 2025.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Disbun Kaltim dalam mendukung pendataan digital melalui implementasi Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Pelaksana Tugas Kepala Disbun Kaltim, Andi Siddik, membuka kegiatan secara resmi dan menyampaikan apresiasi kepada World Resources Institute (WRI) Indonesia serta Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan atas dukungan dan fasilitasi yang diberikan.

“Langkah ini sejalan dengan Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas dan program JossPol 1, yang menekankan pentingnya hilirisasi industri pertanian berbasis petani modern,” ujar Andi.

Ia menekankan bahwa STDB merupakan dokumen krusial bagi pekebun karena menjadi syarat untuk mengakses bantuan, menjalin kemitraan, hingga memperoleh sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Hingga saat ini, Disbun Kaltim mencatat sebanyak 5.212 pekebun dari total 6.827 kebun dengan luas keseluruhan 10.608,2 hektare telah dimigrasikan ke sistem digital E-STDB.

Lokakarya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lapangan, mempercepat proses legalisasi kebun sawit rakyat, dan mendukung capaian sertifikasi ISPO.

“Sinergi ini menjadi tonggak penting agar petani sawit kita tidak tertinggal dalam persaingan pasar global,” tutup Andi Siddik dengan penuh optimisme.

Pelatihan ini menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, antara lain Haris Siregar dari Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan, Prasetyo Jati dari Direktorat Sawit dan Aneka Palma, Djoko Bawono (Kadis Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Paser), Ali Akhmad dari Mitra Pembangunan KBCF, serta Bambang Suherman dari PT Sinar Mas Group.
(disbun/prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Dorong Sawit Rakyat Naik Kelas, Disbun Kaltim Genjot Digitalisasi dan Legalisasi Lewat E-STDB pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Secara rinci, pada akhir triwulan IV, capaian realisasi sampai dengan 17 Desember 2024 tercatat dengan realisasi fisik sebesar 93,86 persen dan realisasi keuangan sebesar 82,95 persen. Angka itu jauh melampaui target yang ditetapkan dari target fisik 85 persen dan keuangan 75 persen.

Sementara, realisasi penyaluran Bankeu oleh Pemprov Kaltim telah mencapai 100 persen sebesar Rp 58.440.000.000.

Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Pembangunan (Adbang) Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Kukar, Ety Erma Sumarni menjelaskan, seluruh kegiatan yang bersumber dari dana Bankeu Pemprov Kaltim telah terealisasi hampir 100 persen. Jika pun ada progress kegiatan yang belum selesai, hanya terkendala masalah teknis administrasi.

“Seluruh kegiatan 100 persen berjalan. Ada beberapa kegiatan yang belum 100 persen, itu karena masih perlu ditunjang dengan urusan administrasi. Misalnya penyaluran dana desa untuk Bumdes, perlu ada SK dan sebagainya,” ungkap Ety Erma Sumarni.

Hal itu ia sampaikan saat hadir dalam Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) Bantuan Keuangan (Bankeu) Triwulan IV Tahun 2024 bersama Pemprov Kaltim di Hotel Astara Balikpapan, Selasa (17/12/2024).

Alokasi bankeu non-spesifik di Kabupaten Kukar disalurkan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur seperti rehabilitasi jalan dan jembatan, serta peningkatan akses jalan masyarakat. Juga dialokasikan untuk bantuan pakan dan benih ikan air tawar, penyediaan perlengkapan jalan kabupaten, serta penyediaan prasarana sub sektor perkebunan yakni pembangunan jalan usaha perkebunan.

Sementara bankeu spesifik dialokasikan untuk penyuluh pertanian, pengawasan inspektorat, dana desa, dan bidang kesehatan untuk keperluan akreditasi Puskesmas serta penguatan kapasitas fasilitas tenaga kesehatan tingkat pertama.

Radalok Bankeu Kabupaten/Kota Triwulan IV Tahun 2024 dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Adbang Setdaprov Kaltim, Erwin Dharmawan didampingi Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Kaltim, Asti Fathiani dan Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah Biro Adbang Setdaprov Kaltim, Pramudya Anantatur. (fth)

Artikel Pemkab Kukar Realisasikan 93 Persen Bankeu Pemprov Kaltim, Dipakai untuk Kembangkan Perkebunan dan Kesehatan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (Disbun Kaltim) mengembangkan luas lahan perkebunan 1.681 hektare (ha) sepanjang 2023 mencakup tanaman lada, karet, kakao, aren, pala, hingga kelapa sawit.

“Pengembangan perkebunan rakyat itu merupakan gabungan penanganan seperti perluasan, peremajaan, maupun intensifikasi,” ujar Kepala Disbun Kaltim Ahmad Muzakir di Samarinda, Rabu.

Penambahan luas lahan perkebunan itu, sebanyak 745 ha merupakan lahan perkebunan rakyat. Sedangkan total luas tanaman perkebunan di Kaltim menjadi 1,5 juta ha hingga 2023.

Perluasan lahan perkebunan rakyat 745 ha itu mencakup komoditas kelapa sawit, kakao, aren, dan pala.

Data Disbun Kaltim, peremajaan pohon karet pada 2023 terdapat pada area seluas 136 ha. Peremajaan pohon karet itu terdapat di Kabupaten Kutai Barat menyusul pohon-pohon karet di daerah itu sudah tidak lagi produktif.

Kemudian, intensifikasi lahan untuk komoditas kelapa sawit, lada, kakao, dan kelapa dalam terdapat pada area seluas 800 ha.

Perluasan lahan lada 100 ha terdapat di Kabupaten Kutai Barat. Sementara, perluasan kebun karet 200 ha ada di tiga kabupaten yakni Paser 15 ha, Kutai Barat 155 ha, dan Kabupaten Kutai Kartanegara 30 ha.

Perluasan kebun kelapa sawit sebesar 200 ha sepanjang 2023 terdapat di Paser seluas 65 ha, Kutai Kartanegara 89 ha, dan Kutai Barat 46 ha.

Perluasan kakao 150 ha di empat kabupaten yakni Berau 60 ha, Kutai Kartanegara 20 ha, Kutai Barat 20 ha, dan Mahakam Ulu seluas 50 ha.

Perluasan kebun kelapa dalam dan aren masing-masing 20 hektar ada di Kutai Kartanegara.

“Sedangkan intensifikasi yang seluas 800 ha terdiri atas 200 ha perkebunan kelapa sawit, 200 ha  lada, 200 ha karet, 180 ha kakao, dan sisanya yang 20 ha untuk intensifikasi komoditas kelapa dalam,” kata Muzakkir. (rw)

Artikel Sepanjang 2023, Disbun Kaltim Berhasil Perluas Lahan Perkebunan 1.681 Hektare pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Saat ini perkembangan tanaman perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur mengalami perkembangan pesat dan menjadi potensi untuk dikembangkan melalui 3 pola pengembangan yaitu perusahan besar pemerintah atau swasta dan perkebunan rakyat.

Namun beberapa tahun terakhir, pengembangan sektor perkebunan rakyat dipedesaan mengalami beberapa kendala.

Kendala yang dihadapi melingkupi peningkatan luas kebun rakyat terus bertambah akan tetapi masih rendahnya produktivitas tanaman petani, lemahnya kelembagaan petani dan pengelolaan manajemen usaha serta hasil produk petani belum mampu berdaya saing dipasaran.

“Salah satu aspek yang perlu diperhatikan bersama adalah peran kelembagaan petani,”ungkap Kepala Dinas Perkebunan Prov Kaltim, Ahmad Muzakkir pada Pelatihan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan di Desa Kedang Ipil Kota Bangun Darat, Rabu, 1 Oktober 2023.

Muzakkir manyatakan, keberadaan kelembagaan petani saat ini belum berjalan aktif atau belum terlihat perannya terhadap kemajuan petani.

Oleh karena itu, kelembagaan petani perlu menjadi perhatian bersama baik itu di tingkat provinsi atau kabupaten dalam pembinaan dan pendampingan petani atau kelembagaannya.

Salah satu upaya dan strategi meningkatkan produktivitas petani dan peningkatan kelembagaan ekonomi petani (KEP), yaitu dengan membentuk badan usaha milik petani (BUMP) yang bergerak disektor perkebunan komoditas tanaman aren.

Harapannya, dengan terbentuknya badan usaha milik petani ini mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Apabila kelembagaan ekonomi petani (KEP) sudah kuat, mereka dapat menjalin mitra dengan luar lembaganya seperti bank dan pasar.

Kelompok tani biasanya sudah bisa membuat suatu nota kesepahaman (MoU) dengan pihak tertentu dalam pemasaran hasil, sehingga petani tidak perlu ragu untuk tetap berproduksi dan takut akan harga yang rendah.

Kelembagaan petani yang baik juga memungkinkan akses cepat terhadap informasi. Semua ini terwujud melalui proses pembelajaran yang terus menerus dilakukan kelompok tani, melalui kegiatan pemberdayaan petani melalui pendampingan penyuluhan/pelatihan petani.

Semua langkah ini sejalan dengan visi Kementrian Pertanian menciptakan pertanian yang maju, mandiri dan modern sebagaiuntuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat.

Pemerintah Kaltim telah membuat beberapa langkah-langkah strategis dengan melibatkan steakholder yang ada sebagai pendukung kemajuan kelembagaan petani dengan adanya kolaborasi antar steakholder.

Dari hasil pelatihan tersebut diharapkan poktan/gapoktan yang telah dilatih mampu memperbaiki manajemen kelembagaan dan usaha budidaya yang telah dilakukan saat ini.

Selain itu juga, mampu menyatukan kesamaan kepentingan dan kesamaan masalah yang dihadapi, menyatukan visi dan misi kelompok dengan nilai-nilai kebersamaan berdasarkan manajemen kemitraan. 

Pelatihan penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani diikuti oleh 8 (delapan) poktan yaitu Poktan Sama Rasa, Rasa Baru, Saka Indah, Suka Maju, Sambung Rasa, Hidup Baru, KWT. Pandan Wangi dan KWT. Pandan Arum di wilayah Desa Kedang Ipil Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara. (Prb/ty/DiskominfoKaltim/RW)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Dinas Perkebunan Kaltim Gelar Pelatihan Penumbuhan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Guna memberikan informasi mekanisme penyaluran bantuan perkebunan kelapa sawit, Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim menggelar Sosialisasi Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit tahun 2023, di Hotel Novotel, Minggu (25/6).

Kegiatan Sosialisasi di buka oleh Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim Ahmad Muzzakir dan dihadiri  oleh OPD Kabupaten yang membidangi Perkebunan (Paser, Kubar, Berau, Mahulu, Kutim, Kukar) dan Dirjen Perkebunan, BPDPKS.

Dalam sambutanya Muzakir mengatakan bahwa kegiatan dalam upaya memberikan informasi berupa mekanisme penyaluranbantuan sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit.

Persyaratan yang diperlukan, kelembagaan dan pendampingan dalam rangka membangun pemahaman bagi poktan, gapoktan, koperasi dan lembaga ekonomi pekebun lainnya yang menjadi sasaran.

Selain itu juga, sebagai upaya untuk memperbaiki sarana dan prasarana tanaman, kebun dan pengelolaan sesuai dengan teknik budidaya yang baik.

“Juga meningkatkan produksi dan produktivitas atau nilai tambah, serta mutu hasil dan keberlangsungan usaha kelapa sawit pekebun secara berkelanjutan,”ucapnya

Jenis sarana dan prasarana perkebunan kelapa sawit yang dapat diberikan dalam bentuk paket benih, pupuk dan pestisida, alat pasca panen, unit pengolahan hasil, pembuatan atau peningkatan jalan, rehabilitasi tata kelola air.

Bantuan paket tersebut juga bisa dalam bentuk bantuan alat transportasi untuk memperlancar pengangkutan TBS, mesin pertanian untuk membantu kelembagaan pekebun dalam mengolah lahan, pemeliharaan jalan dan pemeliharaan tata kelola air,

“lalu insfastruktur pasar dalam memperoleh akses informasi harga dan peluang pasar, serta informasi lainnya guna mendukung jalannya pemasaran TBS pekebun, sehingga diperoleh harga jual TBS yang baik,”tuturnya.

Kegiatan juga merupakan tindaklanjut atas pelaksanaan kerjasama dalam penyaluran dana sarana prasarana dalam kerangka pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). (Disbun/Prb/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Sukseskan Perkebunan di Kaltim Melalui Ketersedian Sarana dan Prasarana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.