Sektor pangan di Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan kinerja impresif sepanjang tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim melaporkan adanya kenaikan signifikan pada luas panen dan produksi padi selama periode 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA), realisasi luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai 66,52 ribu hektare. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,48 ribu hektare atau tumbuh 5,51 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat seluas 63,04 ribu hektare.

Kepala BPS Provinsi Kaltim, Mas’ud Rifai, menjelaskan bahwa perluasan area panen ini berdampak langsung pada lonjakan produksi gabah.

“Produksi padi di Provinsi Kalimantan Timur sepanjang Januari hingga Desember 2025 mencapai sekitar 270,87 ribu ton GKG (Gabah Kering Giling),” ujar Mas’ud dalam keterangan resminya, Rabu (4/2/2026).

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebanyak 21,23 ribu ton GKG atau setara 8,50 persen dibandingkan produksi tahun 2024 yang berada di angka 249,64 ribu ton GKG.

Puncak Panen di September

Mas’ud merinci, siklus panen di Benua Etam mengalami fluktuasi sepanjang tahun. Produktivitas tertinggi tercatat menjelang akhir tahun, sementara awal tahun menjadi periode paling rendah.

“Produksi padi tertinggi pada 2025 terjadi pada bulan September, yaitu sebesar 67,68 ribu ton GKG. Sementara produksi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sekitar 0,87 ribu ton GKG,” terangnya.

Jika dikonversi menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, total produksi sepanjang 2025 setara dengan 157,55 ribu ton beras. Angka ini naik 12,34 ribu ton (8,50 persen) dibanding tahun 2024 yang sebesar 145,21 ribu ton. Senada dengan data gabah, produksi beras tertinggi terjadi pada September (39,36 ribu ton) dan terendah pada Januari (0,50 ribu ton).

Kukar Masih Jadi Lumbung Padi

Secara geografis, produksi padi di Kaltim masih bertumpu pada tiga wilayah utama. Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tercatat sebagai tiga daerah dengan total produksi padi tertinggi.

Sebaliknya, wilayah dengan produksi terendah berada di kawasan perkotaan dan perbatasan, yakni Kota Bontang, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Mahakam Ulu.

Awal 2026 Diprediksi Melonjak

Tren positif ini diperkirakan bakal berlanjut di awal tahun 2026. BPS memproyeksikan potensi luas panen pada periode Januari−Maret 2026 akan mencapai 25,20 ribu hektare.

Proyeksi ini menunjukkan kenaikan tajam sebesar 4,98 ribu hektare atau 24,64 persen dibandingkan realisasi luas panen pada periode yang sama tahun 2025, yang hanya sebesar 20,22 ribu hektare. (ens)

Artikel Sinyal Positif Pertanian Kaltim, Produksi Padi 2025 Naik Tembus 270 Ribu Ton pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Indikator kesejahteraan petani di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan pada akhir tahun lalu. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltim mencatat, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 berada di posisi 147,89. Angka ini mengalami koreksi sebesar 0,30 persen jika dibandingkan dengan posisi November 2025.

Penurunan daya tukar ini pemicunya yaitu laju pengeluaran petani yang bergerak lebih cepat ketimbang peningkatan pendapatan mereka dari hasil panen.

Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana, menjelaskan bahwa ketimpangan tersebut terlihat jelas pada dua indikator utama penyusun NTP. Yakni Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dan Indeks Harga yang Diterima Petani (It).

“Indeks Harga yang Diterima Petani hanya naik sebesar 0,13 persen, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani meningkat 0,43 persen,” ungkap Yusniar melalui keterangan resminya, Rabu (21/1/2026).

Menurut Yusniar, lonjakan pada indeks yang dibayar petani didorong oleh naiknya biaya konsumsi rumah tangga sehari-hari. Serta peningkatan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM).

Sementara di sisi lain, kenaikan harga komoditas pertanian di pasar relatif terbatas, sehingga tidak cukup kuat menahan laju penurunan NTP secara umum.

Tren Tahunan Masih Positif

Kendati mengalami kontraksi secara bulanan (month-to-month), kinerja NTP Kaltim jika menilik dalam periode tahunan (year-on-year) masih mencatatkan rapor hijau. Berbanding dengan Desember 2024, NTP Kaltim pada Desember 2025 tercatat tumbuh sebesar 1,75 persen.

Sektor Perkebunan Paling Tertekan

Berdasarkan rincian subsektor, tidak semua petani mengalami penurunan nasib yang sama. Terdapat tiga subsektor yang mencatatkan penurunan NTP pada Desember 2025:

• Tanaman Perkebunan Rakyat: Turun tajam 1,13 persen.
• Perikanan: Turun 0,34 persen.
• Tanaman Pangan: Turun tipis 0,03 persen.

Sebaliknya, angin segar justru terasa oleh petani di dua subsektor lainnya. Subsektor hortikultura mencatat lonjakan NTP paling tinggi sebesar 3,62 persen, lalu subsektor peternakan yang naik 0,78 persen.

Nilai Tukar Usaha (NTUP) Ikut Melandai

Selain NTP, BPS juga merilis data Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)—indikator yang mengukur kemampuan daya tukar barang-barang hasil produksi pertanian terhadap barang modal dan biaya produksi saja (tanpa menghitung konsumsi rumah tangga).

Pada Desember 2025, NTUP Kaltim tercatat sebesar 153,93, atau turun 0,13 persen. Dari pada bulan sebelumnya yang berada di level 154,13.

Pola penurunannya pun serupa dengan NTP. Koreksi NTUP terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat (0,84 persen) dan perikanan (0,14 persen).

Sementara itu, subsektor hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan tetap mencatatkan kenaikan NTUP, yang mengindikasikan bahwa secara murni bisnis, ketiga sektor tersebut masih cukup menguntungkan meski tertekan biaya produksi. (ens)

Artikel Biaya Produksi Membengkak, Nilai Tukar Petani Kaltim Tergerus di Penghujung 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penerapan teknologi pertanian modern mulai dirasakan manfaatnya oleh petani di Gapoktan Bukit Biru, Tenggarong Seberang. Inovasi berbasis Bio-Invigorasi, LEISA, dan digital farming terbukti meningkatkan hasil panen sekaligus menekan biaya produksi.

Petani di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Bukit Biru, Kecamatan Tenggarong Seberang, mulai menikmati hasil dari penerapan teknologi pertanian modern. Inovasi berbasis Bio-Invigorasi, Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA), dan digital farming tersebut diuji dalam kegiatan panen padi yang digelar, Jumat, 12 September 2025.

Pemanfaatan teknologi seperti drone sprayer dan benih unggul terbukti mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi. Para petani pun menyambut positif inovasi ini.

“Dengan drone sprayer, pekerjaan lebih cepat dan hemat biaya. Hasil panen juga lebih baik berkat benih Bio-Invigorasi,” ungkap Karsono, Ketua Kelompok Tani Tenggarong Seberang.

Direktur Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Hamka, yang turut hadir dalam panen tersebut, menyampaikan adanya peningkatan signifikan dari hasil demplot yang diterapkan di berbagai kelompok tani.

“Di Gapoktan Bukit Biru terjadi kenaikan hasil panen hingga 5,3 ton per hektare, sementara di Desa Suka Maju mencapai 7,23 ton per hektare. Jika dipersentasekan, peningkatannya sekitar 74 persen,” jelasnya.

Hamka menambahkan, pendampingan administrasi dan penerapan teknologi modern tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membuka peluang pendapatan baru bagi petani.

“Efek dari penerapan sistem ini akan memajukan pertanian ke depan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Para petani juga memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Bank Indonesia Perwakilan Kaltim yang telah mendukung edukasi serta penyediaan sarana-prasarana.

Mereka berharap program inovasi pertanian modern ini dapat terus berlanjut dan diperluas ke wilayah lain di Kaltim, sehingga semakin banyak kelompok tani yang merasakan manfaat digital farming dan Bio-Invigorasi. (Addg/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Digital Farming Tingkatkan Hasil Panen hingga 74 Persen di Kukar pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim bersama Bank Indonesia Perwakilan Kaltim mendorong transformasi pertanian modern di Kutai Kartanegara. Kolaborasi ini ditandai dengan panen demplot padi yang mengintegrasikan teknologi digital dan inovasi ramah lingkungan.

Upaya ini ditandai dengan panen demonstration plot (demplot) padi di Gapoktan Bukit Biru, Jumat, 12 September 2025.

Berbagai inovasi diterapkan dalam kegiatan tersebut, mulai dari teknologi bio-invigorasi benih, sistem Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA), hingga pemanfaatan digital farming dengan drone sprayer agriculture. Kolaborasi ini dinilai strategis untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Perwakilan BI Kaltim menegaskan, pihaknya berkomitmen mendukung sektor riil, khususnya pertanian, agar semakin produktif dan berdaya saing.
“Kami berkomitmen mendukung sektor pertanian agar lebih maju. Kerja sama dengan Pemprov menjadi langkah penting dalam mewujudkan ketahanan pangan,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, BI bersama Pemprov Kaltim menyerahkan berbagai sarana dan prasarana pertanian kepada kelompok tani, di antaranya:

• Drone sprayer agriculture beserta genset dan paket demplot padi LEISA seluas 9 hektare untuk Gapoktan Bukit Biru.

• Drone sprayer agriculture beserta genset untuk Gapoktan Mandiri.

• Dua unit hand tractor untuk Poktan Pringgondani.

• Dua unit hand tractor untuk Gapoktan Sumber Rejeki.

• Dua unit hand tractor dan satu unit transplanter untuk Gapoktan Kerta Buana.

• Perangkat smart farming berupa soil detector & sprinkler irrigation system untuk KWT Wanita Mandiri.

• Dua unit cultivator dan paket demplot drip irrigation system untuk Poktan Subur Makmur.

• Dua paket mesin Sanchin lengkap untuk Poktan Kendoyan.

• Enam unit mesin sortir beras dan mesin pengemasan vakum untuk Poktan Trisakti.

• Dua unit sumur bor untuk Gapoktan Tani Makmur.

Wakil Gubernur Kaltim memberikan apresiasi tinggi atas capaian sektor pertanian di Kukar.

“Tidak heran jika Kukar menjadi juara terbaik ketiga nasional dalam Indeks Ketahanan Pangan, karena sekitar 13.000 hektare sawah atau sepertiga lahan pertanian Kaltim berada di Kukar. Teknologi yang dikembangkan, termasuk oleh Politani, akan semakin meningkatkan kesejahteraan para petani,” tegasnya.

Bupati Kukar, dr Aulia Rahma Basri, juga menyampaikan kebanggaannya atas hasil demplot yang dinilai membanggakan. Ia berharap keberhasilan ini dapat diterapkan lebih luas.

“Dengan peningkatan signifikan, kami berharap program ini bisa diaplikasikan secara masal di seluruh wilayah Kutai Kartanegara,” ujarnya.

Ia menambahkan, Kukar terus mendorong modernisasi pertanian meski jumlah petani baru masih minim dibandingkan nelayan. Rendahnya adaptasi terhadap teknologi menjadi tantangan, sehingga kehadiran inovasi modern sangat penting untuk mendorong lahirnya petani milenial.

Kolaborasi Pemprov dan BI Kaltim diharapkan menjadi awal replikasi program serupa ke kabupaten/kota lain, sehingga pembangunan pertanian berkelanjutan di Kaltim semakin kuat serta mampu mencetak generasi petani modern yang tangguh. (Addg/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim–BI Dorong Pertanian Digital di Kukar Lewat Panen Demplot Padi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Paser terus mendorong transformasi pertanian melalui pelatihan penggunaan alat dan mesin pertanian bagi 16 Brigade Pangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendukung swasembada pangan dan modernisasi pertanian berbasis mekanisasi.

Kepala Bidang Sarana, Pengendalian dan Pengawasan Usaha Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Kabupaten Paser, Arief Rahman, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari penyaluran bantuan alsintan oleh Kementerian Pertanian melalui kegiatan optimasi lahan tahun 2025.

“Pelatihan ini dilaksanakan agar para anggota Brigade Pangan mampu mengelola dan memanfaatkan alsintan secara efektif dan efisien. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari penyaluran bantuan alsintan berupa rotavator dan rice transplanter,” jelas Arief, Kamis, 17 Juli 2025.

Ia menyebut, pada tahun ini kegiatan optimasi lahan di Kabupaten Paser mencakup seluas 3.150 hektare sawah yang tersebar di lima kecamatan, yakni Tanah Grogot, Paser Belengkong, Kuaro, Long Ikis, dan Long Kali. Program ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui penerapan mekanisasi pertanian yang tepat guna.

Pelatihan tersebut dilaksanakan di dua titik lokasi, yakni Desa Maruat (Kecamatan Long Kali) dan Desa Sungai Tuak (Kecamatan Tanah Grogot), bekerja sama dengan PT Corin Mulia Gemilang selaku penyedia alsintan. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus Brigade Pangan, perwakilan Pemerintah Desa, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), serta personel Babinsa.

Arief menambahkan, pelatihan tidak hanya fokus pada penggunaan, tetapi juga mencakup perawatan alsintan agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berumur panjang.

“Melalui pendampingan ini, kami berharap anggota Brigade Pangan dapat mengelola lahan sawah secara modern sehingga mampu meningkatkan luas tambah tanam (LTT) dan indeks pertanaman (IP). Harapannya tentu berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani,” ungkapnya.

DTPH Paser menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih maju, mandiri, dan modern. Upaya ini juga sejalan dengan visi dan misi Paser TUNTAS, khususnya dalam penguatan sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan daerah. (paserkab.go.id/sty)

Artikel DTPH Paser Latih 16 Brigade Pangan, Dorong Pertanian Modern dan Swasembada Pangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kalimantan Timur kian mantap menunjukkan perannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Lewat program strategis nasional Optimalisasi Lahan (Oplah), Pemprov Kaltim akan menggarap hampir 14 ribu hektare lahan rawa produktif pada tahun 2025.

Langkah ini bukan sekadar pengelolaan lahan. Lebih dari itu, ini adalah komitmen nyata Kaltim untuk tampil sebagai lumbung pangan masa depan, seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tantangan perubahan iklim global.

“Seluruh lokasi program ini sudah melalui proses seleksi ketat, dan dituangkan dalam dokumen Survei Investigasi Desain Optimasi Lahan Rawa,” ujar Siti Farisyah Yana, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Kaltim, Kamis (12/6/2025).

Enam Daerah, Puluhan Ribu Hektare

Enam kabupaten/kota di Kaltim ditetapkan sebagai lokasi strategis Oplah, yakni:

• Penajam Paser Utara: 5.896 hektare
• Paser: 3.150 hektare
• Kutai Kartanegara: 2.392 hektare
• Kutai Timur: 1.200 hektare
• Berau: 895 hektare
• Samarinda: 440 hektare

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, sebanyak 70 Brigade Pangan diturunkan langsung ke lokasi masing-masing.

Fokus Lahan Rawa, Tanpa Konflik

Program ini menyasar lahan rawa pasang surut dan rawa lebak yang selama ini belum optimal digunakan untuk tanam dua kali setahun. Pemilihan lokasi pun tidak sembarangan—harus bebas konflik, bukan kawasan hutan lindung, dan memiliki sumber air mencukupi.

“Kelompok tani yang dilibatkan pun wajib menyatakan kesanggupan menjalankan kegiatan sesuai petunjuk teknis yang berlaku,” tambah Yana.

Tak Hanya Swasembada, Tapi Strategis

Kaltim tidak hanya fokus pada aspek teknis. Program ini juga diarahkan untuk membangun ekosistem pertanian modern, di mana hanya petani aktif yang tergabung dalam kelompok tani resmi yang akan mendapat dukungan.

Dengan potensi lahan yang besar, dukungan penuh dari pemerintah daerah, serta kesiapan infrastruktur, Kaltim dinilai siap menjawab tantangan pangan nasional. Program ini tidak hanya memperkuat ketersediaan pangan lokal, tetapi juga mempertegas peran Kaltim sebagai penyangga utama pangan Nusantara, menyongsong kehadiran IKN sebagai pusat pemerintahan baru. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Garap 14 Ribu Hektare Lahan Rawa, Kaltim Siap Jadi Lumbung Pangan Nusantara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan melalui Asta Cita, Komisi II DPRD Samarinda menyatakan komitmennya untuk terus memantau implementasi Program Optimalisasi Lahan yang mulai menyasar wilayah perkotaan seperti Samarinda.

Lewat program tersebut, Kementerian Pertanian bermaksud untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan cara mempertahankan atau meningkatkan luas lahan, serta meningkatkan daya dukung lahan.

Di Kaltim, Program Optimalisasi Lahan (Oplah) tak hanya menargetkan wilayah dengan luasan lahan pertanian terbesar seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Paser. Kota Samarinda yang dalam beberapa dekade terakhir tengah alami krisis lahan pertanian pun akan turut serta dalam implementasinya.

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Viktor Yuan menyebut pihaknya telah menerima sosialisasi teknis menyoal implementasi Oplah secara umum.

”Ya, kemarin kita sudah sempat lakukan pertemuan-pertemuan bersama beberapa pihak melalui Zoom Meeting dengan pusat lewat kementerian. Kita ikuti semua prosesnya,” jelasnya pada awak media baru-baru ini.

Viktor melanjutkan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut menyoal lahan yang akan dikerjakan dalam program Oplah di Kota Tepian.

”Hanya saja mengenai detail angka Oplahnya yang belum kita data, kan baru sosialisasi, ya. Bertahap.”

Adapun beberapa titik di Samarinda yang memiliki potensi untuk dilakukan penggarapan program Oplah di antaranya seperti Kelurahan Makroman hingga Kelurahan Lempake.

Politisi asal Partai Demokrat ini menilai, untuk memperoleh hasil terbaik, program Oplah yang digagas oleh pemerintah kata Viktor, perlu kerja sama yang jelas antara pusat dan daerah.

Lewat kesempatan itu, dirinya memastikan bahwa ia dan rekan-rekannya di Komisi II akan terus memantau setiap perkembangan dalam program ini.

”Tentu kita akan tetap memantau, karena kita kan selalu bermitra dengan pihak-pihak yang membidangi pertahanan pangan, pertanian, dan lainnya. Dalam prosesnya pun, kita selalu bekerja sama saat melakukan pengawasan segala program yang dilakukan oleh pemerintah,“ tandas Viktor. (tha/sty)

Artikel Wujudkan Asta Cita Swasembada Pangan, Komisi II DPRD Siap Pantau Implementasi Program Oplah di Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya minat generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Banyak yang menganggap profesi petani kurang menjanjikan secara ekonomi.

“Lahannya ada, tetapi yang berminat menjadi petani masih sangat sedikit,” ujar Guru Besar Fakultas Pertanian Unmul, Prof. Aswin.

Peran Pemerintah dalam Mendukung Pertanian

Meski pemerintah tidak bisa terlibat langsung dalam pertanian, ada beberapa kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan minat masyarakat. Salah satunya adalah pemberian subsidi serta penetapan harga dasar hasil pertanian agar petani tetap mendapatkan keuntungan yang layak.

“Jika petani membutuhkan benih dan pupuk, sebaiknya ada subsidi yang dapat membantu mereka,” jelas Prof. Aswin.

Selain itu, ia menyarankan agar pemerintah membentuk perusahaan daerah yang mengelola pertanian secara profesional. Dengan dukungan ini, petani dapat lebih mudah mengakses teknologi, mendapatkan pendampingan, serta memiliki pasar yang lebih stabil.

Peran Akademisi dalam Meningkatkan Produktivitas Petani

Selain pemerintah, akademisi juga memiliki peran penting dalam pengembangan sektor pertanian. Prof. Aswin menekankan bahwa penelitian di bidang pertanian sebaiknya tidak hanya dilakukan di laboratorium, tetapi juga diterapkan langsung di lapangan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas mereka.

“Di Fakultas Pertanian, banyak penelitian yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panen dan mengelola usaha mereka lebih efektif. Ilmu ini harus disebarluaskan agar manfaatnya bisa dirasakan secara nyata,” ungkapnya.

Pemanfaatan Lahan Tidur untuk Pertanian

Banyak lahan di Samarinda yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut Prof. Aswin, bukan ketersediaan lahan yang menjadi kendala utama, melainkan kurangnya kebijakan yang mendukung pengelolaan lahan secara produktif.

“Pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi mereka yang bersedia mengelola lahan tersebut, sehingga lebih banyak orang tertarik untuk bertani,” katanya.

Dengan berbagai tantangan yang ada, dukungan dari pemerintah, akademisi, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi kunci bagi masa depan pertanian di Samarinda. (tha/sty)

Artikel Dilema Pertanian di Samarinda: Lahan Tidur Melimpah, Minat Bertani Rendah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi I DPRD Samarinda menyoroti minimnya perhatian terhadap infrastruktur di daerah pinggiran. Terutama dalam mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber ketahanan pangan. Kebijakan pembangunan disebut terlalu fokus ke pusat kota.

Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, menyoroti ketimpangan pembangunan antara pusat kota dan daerah pinggiran. Ia mempertanyakan apakah pembangunan di Samarinda lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibanding kebutuhan masyarakat.

Samri menilai bahwa pembangunan di pusat kota terus mendapat perhatian, termasuk perbaikan jalan yang sudah dalam kondisi baik. Sebaliknya, kawasan pinggiran seperti Palaran masih minim pembangunan, meskipun warganya sangat membutuhkan infrastruktur dasar.

“Di pusat kota, jalan yang sudah bagus masih diperbaiki. Sementara di daerah pinggiran, banyak jalan yang bahkan belum tersentuh pembangunan,” ungkapnya.

Kepentingan Pemimpin atau Kebutuhan Warga?

Samri mempertanyakan konsep “pembangunan prioritas” yang sering digaungkan pemerintah. Ia menilai, proyek-proyek infrastruktur lebih banyak diarahkan untuk kepentingan ekonomi daerah ketimbang kebutuhan nyata masyarakat.

Salah satu contohnya adalah berkurangnya lahan pertanian di Samarinda yang dinilai tidak menjadi perhatian utama pemerintah. Padahal, sektor pertanian dapat menjadi pilar kemandirian pangan bagi kota.

“Prioritas ini berdasarkan keinginan pemimpin atau kebutuhan masyarakat? Karena kalau memang untuk masyarakat, seharusnya lahan pertanian juga diperhatikan,” tegasnya.

Menurut Samri, arah pembangunan Samarinda lebih condong ke sektor ekonomi karena faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia membandingkan dengan daerah seperti Kutai Kartanegara atau Kutai Timur yang masih memiliki lahan luas untuk pertanian.

Namun, sektor pertanian membutuhkan lahan besar untuk bisa memberikan hasil ekonomi yang signifikan. Sebaliknya, sektor wisata yang hanya memerlukan lahan lebih kecil justru bisa menghasilkan pendapatan lebih besar dalam waktu singkat.

“Dari sisi keuntungan, memang sektor wisata lebih menggiurkan dibanding pertanian. Tapi kalau semua daerah berpikir seperti ini, bagaimana ketahanan pangan kita ke depan?” katanya.

Optimalisasi Pajak untuk Pembangunan

Samri juga menyoroti penggunaan pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Menurutnya, pajak yang dibayarkan warga harus dikembalikan dalam bentuk pembangunan yang benar-benar dibutuhkan, bukan hanya proyek yang menguntungkan daerah secara ekonomi.

“Harus seimbang, masyarakat membayar pajak, dan mereka juga merasakan manfaatnya secara langsung. Jangan sampai hanya disuruh bayar, tapi feedback-nya tidak jelas,” tutupnya. (tha/sty)

Artikel DPRD Samarinda: Infrastruktur Ekonomi Digenjot, Daerah Pinggiran Terabaikan? pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Guntur merasa permasalahan harga beras yang tinggi saat ini, itu disebabkan karena harga pupuk yang mahal. Permasalahan akar itu harus diatasi lebih dulu, lalu dilanjutkan menuntaskan permasalahan lainnya di sektor pertanian.

Akhir-akhir ini terjadi kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Kaltim. Utamanya Berau dan Mahakam Ulu yang kini harganya mengalami kenaikan mencapai 25 persen dari HET. Hal itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kaltim pun berupaya untuk menelisik akar masalahnya dan segera mengambil langkah untuk pengendaliannya. Agar kenaikan harga beras tidak terjadi lagi atau hingga menyebar ke daerah lain di Kaltim.

Pupuk Mahal

Anggota DPRD Kaltim Guntur melihat masalah utama dari kelangkaan beras tersebut ialah disebabkan harga pupuk yang mahal. Sehingga harga jual dari beras, mau tidak mau ikut naik agar petani tidak merugi.

“Harga pupuk tinggi, gabahnya juga jadi tinggi,” katanya belum lama ini.

Menurut Guntur, selama ini pemerintah daerah masih sibuk mencari ujung masalahnya. Sementara masalah yang seharusnya dibicarakan ialah akar atau sumber masalahnya dulu.  Dalam hal ini, harga pupuk yang mahal harus jadi perhatian utama.

Pemerintah seharusnya fokus pada permasalahan pupuk yang mahal itu. Dengan melakukan intervensi agar harga bubuk bisa dikendalikan dan tidak berdampak pada sektor pertanian secara luas.

Bisa berkomunikasi dengan para produsen pupuk dan mencari masalah yang menyebabkan harga pupuk menjadi mahal. Kata Guntur, pemerintah harus hadir di sana.

“Ada BUMDes, BUMD, kenapa tidak di-cover? Kita bisa RDP-kan untuk itu, supaya harga pupuk rendah, kalau rendah bisa bersaing. Kita cari solusi petani kita agar maju,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Guntur Sebut Masalah Pupuk Mahal Jadi Penyebab Kenaikan Beras, Harus Diatasi Lebih Dulu pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.