Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Timur telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi suara Pilkada Kaltim pada Minggu, 8 Desember 2024 di Kota Samarinda. Setelah menghitung suara dari seluruh kabupaten/kota, didapat suara sah sebanyak 1.790.315. Dari jumlah itu, 997.344 orang atau setara 55,7 persen memberikan dukungannya pada pasangan Rudy Mas’ud-Seno Aji. Sementara sebanyak 793.322 orang atau setara 44,3 persen mendukung paslon petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris mengatakan, berdasar hasil tersebut, paslon Rudy-Seno dinyatakan sebagai pemenang.

“Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur disaksikan oleh saksi paslon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kaltim untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pilgub,” ujarnya, Senin.

Selanjutnya, masih ada 3 tahapan lagi yang harus dilalui, yakni 1/ Penetapan Calon Terpilih: Paling lama 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU.

2/ Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan: Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismisal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.

3/ Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih.

Kemenangan Masyarakat Kaltim

Berdasar laporan Antara, pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi berdasarkan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota dan menuangkan ke dalam Formulir Model D.HASIL PROV-KWK-Gubernur.

Dalam proses penghitungan perolehan suara gubernur dan wakil gubernur ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota. Terlihat saksi dari pasangan nomor urut 2 tidak menandatangani berita acara tersebut.

Fahmi Idris menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam proses Pilgub Kaltim 2024, termasuk TNI, Polri, dan masyarakat Kalimantan Timur.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung kelancaran proses Pilgub Kaltim 2024. Hasil ini adalah kemenangan untuk seluruh masyarakat Kalimantan Timur,” pungkasnya. (fth)

Artikel RESMI: Rudy-Seno Dinyatakan sebagai Pemenang Pilgub Kaltim dengan Raihan 55,7 Persen Suara pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kedua pasangan Isran-Hadi dan Rudy-Seno masing-masing datang dengan membawa 150 tim pendukung. Ada pimpinan partai sampai relawan. Ketua tim pemenangan masing-masing juga hadir. Dari Tim Isran Hadi ada Iswan Priyadi. Tapi saya tak sempat melihat Irianto Lambrie.

Isran juga didampingi putrinya Rahmi, yang selama ini aktif ikut berkampanye. Juga sejumlah tokoh seperti mantan wali Kota Samarinda Syaharie Jaang, mantan anggota DPD Abah Nanang, dan lainnya.

Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris yang membuka debat. Hadir juga para anggota KPU lainnya termasuk Ketua Bawaslu Kaltim Hari Derwanto. Sedang panelis debat diketuai Prof Dr Zurqoni, M.Ag, rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda.

Fahmi berharap tingkat partisipasi pemilih yang datang ke TPS 27 November nanti bisa mencapai 77,5 persen. Dia menggambarkan pada Pemilu Serentak lalu, Kaltim hampir mencapai 80 persen. “Harapan kita Pilkada Serentak sama seperti suksesnya Pemilu Serentak,” tambahnya.

Debat yang berlangsung selama 120 menit itu, mengusung tema : “Penguatan Pondasi Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat.” Disiarkan secara langsung oleh TVRI Kaltim.  Angkie Cresentia dan Erwinsyah ditunjuk sebagai pemandu. Debat dibagi 6 segmen, mulai penyampaian visi misi, menjawab pertanyaan yang disusun panelis, sesi tanya jawab antarpaslon sampai closing statement.

Menurut Fahmi, debat dilaksanakan tiga kali. Setelah debat pertama akan dilanjutkan debat kedua dan ketiga. Dua debat terakhir akan digelar di Jakarta karena pertimbangan adanya siaran langsung di stasiun televisi nasional. Kapan tanggalnya? Untuk debat kedua dijadwalkan 3 November.

Suasana debat pertama berlangsung seru. Soalnya tim pendukung kedua pasangan terus menyemangati calonnya dengan yel-yel. Pasangan Isran-Hadi akrab dengan ucapan “Pahamlah Ikam,” sedang pendukung Rudy-Seno meneriakkan “Gratispol!!!.”

Seperti biasa, Isran-Hadi tampil menggunakan busana putih. Tapi Isran tanpa kacamata hitam. Sedang Rudy-Seno mengenakan busana warna biru muda, yang selama ini dikenakan bersama para pendukungnya.

Isran-Hadi mengusung visi misi dengan angka 45. Itu angka keramat tahun kemerdekaan. Terdiri 1 visi, 5 misi dan 39 program. Visinya tetap seperti pada Pilgub mereka pertama, “Kaltim Berdaulat untuk Semua.”

Mereka menegaskan Kaltim Berdaulat bukan Kaltim Merdeka. Kaltim Berdaulat adalah Kaltim yang memiliki kemandirian dalam mengemban kewenangannya untuk mengoptimalkan segenap potensi sumber daya alam (SDA) dan jasa-jasa lingkungan serta didukung dengan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan, infrastruktur wilayah dan ketahanan sosial ekologi yang tangguh.

Selain mengusung 5 misi, Isran-Hadi juga menyampaikan 8 program komitmennya. Yaitu penguatan transformasi ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, beasiswa 2,5 T, peningkatan pelayanan kesehatan, 25 ribu rumah layak huni, penuntasan 100 persen jalan provinsi, peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pembangunan agribisnis dan pedesaan.

Sedang Rudy-Seno selain menyampaikan visi misi, juga menawarkan 7 program unggulannya yang dia sebut “Gratispol.” Mulai gratis sekolah sampai S3, biaya berobat, makan bergizi dan seragam sekolah sampai gratis haji dan umrah bagi seluruh marbot.

Isran Tampil Tenang

Rudy-Seno mencoba menyerang Isran-Hadi dengan sejumlah fakta yang dia ungkap. Menurut Rudy, APBD Kaltim luar biasa. No 5 secara nasional dan terbesar di Kalimantan. Tapi angka kemiskinan Kaltim di atas Kalsel dan Kalteng. Angka stunting-nya juga di atas nasional. Termasuk angka penganggurannya sangat tinggi. Karena itu harus diakhiri. “Pasangan Rudy-Seno siap membawa Kaltim emas, Kaltim yang Sejahtera,” tandasnya.

Isran-Hadi menangkis semua serangan itu. Isran tampil tenang dan tidak mengumbar pernyataan. Malah sebagian jawabannya cukup menggelitik. Mereka berdua sering meluruskan data dan ucapan lawannya. Isran misalnya, sempat meluruskan ucapan Rudy yang menyebut 10 kecamatan. “Yang benar 10 kabupaten kota,” ujarnya tersenyum.

Ketika Hadi diserang Seno soal angka stunting, dia mengatakan angka yang dipakai tidak urut dan kurang update. Soalnya Hadi ketika masih menjadi wagub memang mengurusi masalah stunting sebagai anggota Satgas. “Saya terlibat langsung,” katanya.

Hadi mengakui angka stunting Kaltim pada tahun 2020 memang tinggi pasca-Covid.  Tapi tahun 2022 sudah turun jadi 22,9. Desember 2023 turun lagi menjadi 18,3 dan sampai Juli 2024 sudah 14,5. “Jadi sekarang posisinya sudah di bawah nasional,” jelasnya.

Ketika Rudy menyoal tingginya angka SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBD Kaltim, Isran menjelaskan sebagian karena adanya penghematan. “Uangnya ada, tidak dikorupsi,” ujarnya menegaskan.

Hadi juga mempertanyakan program haji dan umrah gratis yang ditawarkan Rudy-Seno. “Apa nomenklaturnya dan berapa banyak?” tanyanya. Seno mengatakan tetra bisa dilaksanakan, karena APBD Kaltim besar. “Nanti kita konsultasikan juga ke Mendagri,” kata Rudy.

Isran-Hadi sempat mengklarifikasi pertanyaan tim panelis soal penurunan anggaran APBN untuk pembangunan IKN. “Itu bukan wewenang daerah, tapi wilayah Pusat. Tak terkait langsung dengan  Kaltim,” jelasnya.

Ketika Isran diberikan kesempatan bertanya, dia membuat pernyataan menggelitik. “Saya tidak berani bertanya dan membuat pernyataan nanti takut dilaporkan ke polisi,” katanya tersenyum.

Sekitar pukul 23.00 debat berakhir. Kedua pasangan saling bersalaman dan tertawa. Isran dan Hadi langsung dielu-elukan pendukungnya. Mereka menganggap Isran-Hadi mampu mengungguli lawannya. “Pahamlah Ikam berhasil mengalahkan Gratispol,” kata Ina bersemangat. (*)

Disclaimer: Seluruh isi artikel ini ialah tulisan Rizal Effendi. Redaksi tidak melakukan penyuntingan.

Artikel Catatan Rizal Effendi: Isran-Hadi vs Rudy-Seno pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Tak hanya di level nasional, perbincangan soal dinasti politik juga menghangat di Kalimantan Timur (Kaltim) jelang Pilkada November 2024 mendatang. Isu ini menjadi perdebatan publik menyoal baik tidaknya hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dalam lingkup pemerintah.

Sebetulnya, dinasti politik ini bukanlah hal baru di Kaltim. Namun belakang naik, karena salah satu dari Calon Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud diduga tengah membangun politik dinasti di pemerintah provinsi Kaltim.

Yang belakangan sedang disorot adala Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Pemantiknya adalah terpilihnya Hasanuddin Mas’ud sebagai ketua DPRD Kaltim, padahal dirinya bukan pemilik suara terbanyak di Golkar selaku partai pemenang.

Rudy sudah menjelaskan bahwa pemilihan Hasanuddin sudah melalui mekanisme partai. Dan keputusannya ada di Pusat. Namun tetap ada masyarakat yang tidak puas, menyebut posisi Rudy sebagai ketua Golkar Kaltim ada andil dalam terpilihnya sang saudara.

Seperti diketahui, dalam beberapa tahun terakhir, Keluarga Mas’ud memang sedang populer di perpolitikan. Sedikitnya ada 4 bersaudara dan istri Rudy yang sempat dan sedang menduduki jabatan publik.

Tapi perlu diketahui juga, praktik ‘rame-rame berpolitik’ ini bukan dipelopori Keluarga Mas’ud, apalagi menjadi pelaku satu-satunya. Nama-nama politisi seperti Andi Harun, Sofyan Hasdam, Adi Dharma, Syaharie Jaang, Yusriansyah Syarkawai, Ismunandar, Awang Faroek, Isran Noor, Syaukani, dan masih banyak lagi.

Beda Dinasti Politik dengan Politik Dinasti

Menurut Akademisi Unmul Syaiful Bachtiar, istilah dinasti dalam pemerintahan dengan sistem demokrasi memang berbeda jika dibandingkan dengan sistem pemerintah yang menganut monarki.

Di negara monarki, memang secara proses mendapatkan kekuasaan, itu dilakukan secara turun menurun dalam satu keluarga. Sehingga disebut sebagai ‘politik dinasti’. Prosesnya pun melalui penunjukan dan bukan pemilihan.

Sementara dalam sistem demokrasi, istilah dinasti merujuk pada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang terbentuk dari proses politik yang legal. Di antaranya pemilihan oleh rakyat. Sehingga disebutnya ‘dinasti politik’.

“Monarki itu politik dinasti, kalau dalam demokrasi sebutannya dinasti politik. Dinasti yang lahir dari proses politik yang legal,” kata Syaiful, belum lama ini.

Wajar Jika Masyarakat Resah

Menurut Syaiful, jika publik beranggapan bahwa proses meraih kekuasaannya melalui proses pemilihan, itu sah-sah saja. Yang menjadi permasalahan bukan pada prosesnya melainkan pada hasil dan kinerja.

Wajar jika banyak masyarakat yang khawatir bahkan menolak hubungan kekerabatan dan kekeluargaan dalam satu lingkup pemerintah entah itu kekuasaan eksekutif, legislatif, atau bahkan pada yudikatif.

Karena dikhawatirkan, akan mempengaruhi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan dari jabatan tersebut sehingga pejabat tersebut tidak bekerja secara maksimal. Bahkan bisa berpotensi pelemahan fungsi kekuasaan itu sendiri.

“Apalagi misalnya yang stau level. Pemerintah daerah, punya kerabat di DPRD. Maka muncul kekhawatiran tugasnya tidak berjalan dengan maksimal.”

Syaiful melihat, kekhawatiran tersebut wajar. Sebab mayoritas dari dinasti politik yang ada, berakhir dengan bermasalah dengan hukum hingga ditangkap oleh KPK. Sehingga menimbulkan kesan yang negatif di publik.

Selain terganggunya fungsi dari suatu jabatan, Syaiful menyoroti jabatan kepala daerah dan DPRD yang memiliki hubungan kekeluargaan (tanpa merujuk pada nama tertentu). Baginya  mereka merupakan pejabat publik yang secara ideal bekerja untuk kepentingan publik.

“Tidak ada jaminan atau garansi, jika memiliki hubungan kekerabatan dan kekeluargaan, maka fungsi jabatan tersebut tidak terganggu.”

“Mereka menggunakan anggaran rakyat, sehingga jika kebijakan menguntungkan kekuasaan keluarga dan tidak berpihak pada rakyat, maka rakyat lah yang dirugikan.”

Bisa Diatur lewat Regulasi

Syaiful menyebut memang tidak ada regulasi khusus yang melarang secara tegas terkait adanya hubungan kekeluargaan dan kerabat dalam jabatan-jabatan publik di ruang lingkup pemerintahan yang dipilih melalui pemilihan. Ya seperti gubernur, wali kota, bupati, dan DPRD.

Sehingga secara aturan memang tidak ada yang dilanggar karena tidak ada regulasi yang mengatur. Namun secara etik, itu termasuk berlawanan sehingga sebagian masyarakat memilih menolaknya.

Agar tidak terjadi potensi pelemahan fungsi jabatan, Syaiful mendorong adanya aturan yang menegaskan dan melarang adanya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan di jabatan publik yang dipilih oleh rakyat.

Sebab selama ini, aturan pelarangan tersebut baru berlaku untuk birokrasi pemerintahan. Namun untuk jabatan yang dipilih melalui Pemilu dan Pilkada belum diatur. Sehingga bisa diatur melalui UU Pilkada dan lainnya.

“Kuncinya ada di partai dan pemerintah yang berkuasa. (Pelarangan) harus masuk jadi bagian sebuah UU. Memungkinkan misalnya dilakukan revisi UU Pilkada atau UU pemerintah daerah yang melarang secara tegas ketika ada hubungan kekerabatan yang dekat. Menurut saya itu memungkinkan,” pungkas Syaiful. (ens/fth)

Artikel Pandangan Akademisi soal Dinasti Politik di Kaltim: Belum Adanya Regulasi hingga Wajarnya Kekhawatiran Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Maju tidaknya pasangan petahana Isran Noor dan Hadi Mulyadi dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim 2024 ini masih belum pasti. Sebab masih menunggu keputusan Ketua DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

Meski begitu, potensi besar pasangan Isran-Hadi semakin terbuka lebar. Terutama setelah mendapatkan rekomendasi dari Demokrat. Selain itu PDIP Kaltim juga terang-terangan menolak kotak kosong, dan mengajukan Isran-Hadi ke DPP PDIP.

Sementara lawannya, bakal pasangan calon Rudy Mas’ud-Seno Aji sudah lebih dulu mengamankan posisi. Setelah berhasil meraih dukungan dengan koalisi gemuk 44 kursi dari 7 partai politik.

Semua Paslon Berpeluang Menang

Pengamat Politik dari Unmul Syaiful Bachtiar menjelaskan, jika Rudy-Seno berhadapan dengan Isran-Hadi, maka keduanya memiliki peluang yang sama. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan.

Misalnya, Isran-Hadi. Ketika kembali maju, pasangan petahana ini sudah memiliki keberhasilan dan rekam jejak selama menjabat menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2018-2023 lalu.

“Keberhasilan itu bisa disampaikan lagi kepada publik. Mereka mempunyai bukti konkret terkait kinerja mereka selama menjabat,” katanya Syaiful belum lama ini.

Selain itu, secara popularitas, Isran-Hadi punya keunggulan. Pengalaman memimpin satu Provinsi Kaltim, membuat keduanya lebih dikenal oleh masyarakat Kaltim hingga ke pelosok daerah.

Menurut Syaiful, meski warga daerah pelosok pernah bertemu dengan Isran-Hadi ketika menjabat, namun ingatan itu justru bisa berlangsung lama. Sehingga ketika Isran-Hadi kembali mencalon, bisa dipilih lagi.

“Mungkin di daerah agak terpencil gitu ya, itu ingatnya itu misalnya dia pernah bertemu sekali saja. ‘Oh, ini kan gubernur dulu gitu’,” tambahnya.

“Terutama jika berkontribusi terhadap mereka. Misalnya akses jalan atau yang lain-lainnya gitu, bisa masih ingat,” tambah Syaiful lagi.

Sementara kekurangan Isran-Hadi dari segi program yang dijanjikan saat kampanye di 2018 ternyata tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Atau ada kebijakan dari keduanya yang tidak menguntungkan masyarakat.

“Maka, warga yang kecewa dengan kinerja pasangan Isran-Hadi, akan berpotensi memilih calon lain.”

Perlawanan Duo Legislator

Sementara Rudy-Seno, juga memiliki peluang. Misalnya menjadi calon alternatif atau harapan bagi mereka yang kecewa dengan kinerja Isran-Hadi. Namun di sisi lain Rudy-Seno juga sudah memiliki pendukungnya sendiri.

Mengingat Rudy Mas’ud kembali terpilih menjadi anggota DPR RI Dapil Kaltim. Begitu pula Seno Aji juga kembali terpilihnya menjadi anggota DPRD Kaltim. Meski daerah popularitasnya tidak sebesar Isran-Hadi.

“Popularitas politiknya itu memang berbeda dengan kepala daerah. Menjadi anggota DPR atau DPRD itu dia segmennya tidak umum seperti kepala daerah.”

Namun, Syaiful menyebut Rudy-Seno bisa saja mengklaim dan menunjukkan kinerja keduanya selama menjabat sebagai wakil rakyat. Sehingga masyarakat Kaltim punya alasan kuat untuk memilih.

“Jadi menurut saya ada plus minusnya dua pasangan ini. Tentu kita berharap dari sisi KPU dna Bawaslu bisa menjalankan kontestasi Pilkada dengan baik. Terutama pengawasannya,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Menilik Peluang Rudy-Seno dan Isran-Hadi di Pilgub Kaltim 2024, Pengamat: Keduanya Punya Kelebihan dan Kekurangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Saat paslon Rudy Mas’ud-Seno Aji kini sedang sibuk merancang program kampanye. Lawan potensial sekaligus petahana Isran-Hadi masih sibuk cari partai. Karena hingga Rudy-Seno mengunci 42 dari 55 kursi DPRD Kaltim, mereka baru mendapat 2 dari Demokrat.

Dari 9 parpol pemilik kursi, 7 sudah menentukan arah dukungan. Tersisa PPP (2) dan PDIP (9) yang masih berhitung. Dengan begitu, secara matematis Isran-Hadi hanya bisa berharap restu dari Megawati, untuk meraih total 11 kursi. Jumlah itu sudah cukup untuk modal mendaftar ke KPU, karena merupakan batas minimal dukungan.

Pengamat politik Syaiful Bachtiar menyebut ada 3 hal yang kemungkinan menjadi penyebab Isran-Hadi kelimpungan jelang Pilgub Kaltim 2024.

Tak Merawat Komunikasi dengan Parpol

Pada 2018, Isran-Hadi didukung oleh 3 partai, yakni Gerindra (Isran), PKS (Hadi), dan PAN. Ketiga partai ini merupakan pengusung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Ke mana ketiga partai itu sekarang? Semuanya merapat ke Rudy Mas’ud.

“Secara teori, hubungan Pak Isran dengan partai pengusung tidak berlanjut terkonsolidasi. Kepentingannya hanya sebatas pencalonan saja,” jelas Syaiful belum lama ini.

Selama menjabat sebagai gubernur, Isran memang meninggalkan Gerindra untuk beralih ke NasDem, yang kemudian ia tinggalkan juga jelang pilpres. Sementara Hadi meninggalkan PKS untuk memulai kiprah Partai Gelora. Posisinya saat ini, Isran sedang tanpa partai, sementara partainya Hadi tidak meraih kursi.

Hubungan Isran dengan parpol lain memang tidak begitu hangat, kecuali ke Demokrat dan Gerindra. Ditambah ia juga jarang menghadiri pertemuan di DPRD Kaltim selama menjabat sebagai gubernur.

Hubungan ke Pusat Tidak Kuat

Menurut Syaiful, kemungkinan pertama itu tidak terlalu berpengaruh. Karena yang memutuskan memberikan dukungan adalah ketua umum DPP (pusat). Semisal Isran tidak mesra dengan pimpinan partai di Kaltim, ia masih bisa menjalin hubungan dengan pimpinan pusat.

“Ada juga faktor lain. Norma yang mengatur pencalonan di DPP masing-masing. Artinya direkomendasi atau tidak (oleh DPD), keputusan ada di tingkat DPP. Misalnya relasi itu dipelihara di daerah, tapi komunikasi dengan DPP tidak tuntas (tetap sulit mendapat dukungan).”

“Itu masih perkiraan, tapi jika relasi terjalin dan dipelihara dengan baik, mestinya dukungan bisa berulang,” tambahnya.

Soal ini, sebenarnya Isran memiliki hubungan yang karib dengan Prabowo Subianto. Bahkan di pilpres lalu, ia rela keluar dari NasDem demi mendukung Prabowo. Isran juga sempat bilang bahwa ia menolak kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, dan meminta dukungan ke Pilgub Kaltim saja.

Sayangnya, Gerindra justru memilih Seno Aji untuk mendampingi Rudy Mas’ud.

“Ya, itu lah. Di politik, memang tidak ada teman abadi, adanya kepentingan abadi,” ujar Syaiful.

Isran-Hadi Kurang Persiapan

Menurut Syaiful, dari sisi elektabilitas, Isran-Hadi termasuk bagus. Meski jika disandingkan dengan Rudy, masih sebelas dua belas. Namun sebagai petahana, mereka memiliki peluang lebih dari sisi popularitas dan kinerja sebelumnya.

Namun Syaiful melihat Isran-Hadi kurang persiapan. Terbukti dari batalnya duo petahana ini mendaftar lewat jalur perseorangan.

“Kemarin maju mundur jalur perseorangan, akhirnya nggak jadi, sekarang sudah nggak ada tahapan perseorangan. Kalau bisa mengantisipasi dari awal, bisa menggunakan perseorangan.”

“Tapi memang untuk jalur perseorangan harus dipersiapkan minimal 2 tahun setengah, kalau bisa 4 tahunan,” kuncinya.

Apapun itu, Syaiful berharap Isran bisa mendapat cukup kursi. Agar di Pilgub Kaltim nanti, masyarakat bisa memilih 1 dari 2 calon. Bukan dihadapkan pada kotak kosong. (ens/dra)

Artikel 3 Alasan Isran-Hadi Sulit Dapat Perahu ke Pilgub walau Berstatus Petahana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hingga saat ini, Rudy Mas’ud-Seno Aji telah mengumpulkan dukungan dari Partai Golkar (15 kursi), Gerindra (10), PKB (6), PKS (4), PAN (4), dan NasDem (3). Jumlah kursi ini termasuk sangat besar, karena syarat mendaftar menjadi cagub-cawagub adalah meraih 11 kursi DPRD Kaltim.

Aksi borong kursi ini membuat kans calon lain untuk ikut serta di pemilihan jadi menipis. Kini tersisa pasangan petahana Isran-Hadi yang masih punya peluang, itu pun masih menunggu restu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kaltim Faktual mendapat kesempatan mewawancarai Rudy Mas’ud via telepon pada Senin 22 Juli 2024. Menanyakan beberapa pertanyaan umum seputar pilgub, cara meraih banyak kursi, dan visi misinya.

Dengan meraih 42 kursi, apakah Bapak merasa sudah memenangkan Pilgub Kaltim?

Enggak lah. Hari ini kita Alhamdulillah ya mendapatkan dukungan dari partai politik yang ada di Kaltim. Terutama kami memberikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh parpol yang telah mendukung tadi dalam kontestasi pilkada di Kaltim. Ya semuanya masih berproses, mungkin dalam waktu dekat kita akan segera melaksanakan deklarasi ya dengan beberapa partai politik pendukung untuk maju dalam kontestasi ini.

Apa dari awal sudah berencana membangun koalisi besar? (kalau tidak, mengharapkan mendapat berapa kursi?)

Ya jadi begini, di dalam kegiatan kontestasi pilkada ini, pertama, memang kita selalu intens berkomunikasi dengan seluruh partai politik baik secara vertikal maupun horizontal. Jadi komunikasi terbangun dengan baik, baik dengan KIM maupun bukan.

Apakah bergabungnya Golkar ke KIM di pilpres lalu membuat persiapan di Pilgub Kaltim jadi lebih lancar?

Pertama saya dan Partai Golkar kan terbuka untuk  semua partai. Kami pro aktif menjalin komunikasi dengan semua partai. Kami berprinsip bahwa semua partai di Kaltim, tanpa terkecuali punya potensi besar untuk bisa bergabung. Tentu masing-masing partai punya kelebihan dan kekurangan, dan kami menganut sistem egaliter. Nantinya bahwa kami adalah inklusif, kami bersama-sama dalam melaksanakan perhelatan akbar ini. Terutama untuk kalimantan timur pastinya.

Tentunya banyak unsur yang menjadi pertimbangan amat serius, terutama bagaimana Kaltim ke depan. Karena kaltim merupakan provinsi yang besar, sekarang jadi ibu kota (negara). Kita harus sambut dengan sangat optimis dan penuh keyakinan. Bahwa tentunya Kaltim bukan hanya akan berubah, tapi berpeluang melampaui provinsi lainnya di Indonesia. Dan ini akan kita buktikan, Insyaallah kalau mendapatkan satu amanah ridho Tuhan melalui masyarakat Kaltim.

Sebelumnya Bapak sudah berstatement kalau meraih 42 kursi tanpa mahar. Boleh diceritakan sedikit cara Bapak membangun komunikasi dengan parpol-parpol tersebut?

Begini, dalam memilih mitra koalisi, tentu parpol melihat calon kandidat. Pertama bakal calon ini punya track yang bagus jadi calonnya ini bisa ‘dijual’. Yang kedua track record, baik dari sisi integritas maupun kemampuan. Tentunya calon ini bisa terbuka dan cair kepada seluruh mitra koalisi, tidak kaku, dan tentunya mengakomodir, komunikasinya tidak hanya terbuka, tapi parpol juga berpeluang bahwa untuk ikut bergabung ini melihat potensi kemenangan dari bakal calonnya.

Berkaitan dengan mahar, tidak semua parpol yang diandalkan adalah mahar. Tadi yang saya sebutkan, peluang menang, komunikasi, itu yang dilihat dan tentunya berkaitan dengan track record.

Alhamdulillah, Golkar partai yang besar, (Pilgub Kaltim) tahun 2018 dan saat ini, partai yang tidak lagi menganut sistem mahar. Begitu juga Gerindra, begitu juga dengan NasDem. Walaupun yang lainnya ada tapi artinya itu bukanlah hal yang utama. Boleh kalau saya bilang sukarela. Karena yang namanya dalam politik ini ada yang nama kospolitik untuk menggerakkan masa, untuk atribut, untuk saksi, itu yang paling utama.

Sembari menyiapkan perahu, apakah Bapak dan tim sudah menyiapkan visi-misi untuk kampanye? Kalau sudah, boleh dibocorkan sedikit?

Kami pastinya menjadi provinsi yang global, modern, terbuka dan rakyatnya berpikiran maju, hidup sejahtera, pastinya itu visi kita. Menjadikan Kaltim sebagai daerah yang terbuka mengedepankan nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan, dan keadaban. Menjadikan Kaltim sebagai daerah dengan SDM tinggi, berbasis pendidikan dan pelatihan yang memadai. Tentu mampu bersaing di tingkat nasional dan global pastinya. Tentu modernisasi di semua sektor dan semangat kolaboratif. Banyaklah kalau visi  misi. (ens/dra)

Artikel Eksklusif: Rudy Mas’ud Belum Merasa Menangkan Pilgub Kaltim Meski Raih 42 dari 55 Kursi DPRD pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Bursa calon gubernur Kaltim sudah mendekati titik akhir. Dari awalnya muncul beberapa nama potensial, kini mengerucut menjadi maksimal 2 pasang saja. Berbeda jauh dari Pilgub 2018, yang ketika itu ada 4 pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang berkompetisi secara resmi.

Selain peserta pilkada yang lebih sedikit, ada beberapa hal lain yang menarik perhatian Syaiful Bactiar.

Petahana Sulit Dapat Kursi

Ada 2 jalur pendaftaran sebagai calon gubernur. Pertama melalui jalur independen, berbekal KTP warga dalam jumlah tertentu. Kedua adalah jalur partai, dalam hal ini Cagub Kaltim wajib memiliki setidaknya 11 kursi dari DPRD Kaltim.

Sejauh ini, 42 dari total 55 kursi sudah dipastikan menjadi milik pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji. Pasangan dari Partai Golkar dan Gerindra. Sementara petahana Isran-Hadi, baru meraih 2 kursi dari Demokrat. Ikut tidaknya mereka di Pilgub Kaltim nanti, tergantung tanda tangan Megawati Soekarnoputri. Karena praktis, harapan Isran-Hadi tersisa PDIP saja.

Menurut Syaiful ini fenomena unik. Karena biasanya, petahana; apalagi tidak pecah kongsi, akan dominan di pemilihan berikutnya. Apalagi, Isran Noor dan Hadi Mulyadi terpantau memiliki elektibilitas yang cukup tinggi.

“Logika normalnya, penantang barunya yang kesulitan dapat perahu. Tapi ini penantangnya yang justru lebih banyak dapat partai,” jelasnya ketika dihubungi Kaltim Faktual Jumat 19 Juli 2024.

Koalisi Gemuk Rudy-Seno

Menurut Syaiful, ada banyak kemungkinan yang menyebabkan Rudy Mas’ud bisa mendapatkan banyak dukungan. Misal, Rudy memang sudah melakukan perencanaan yang matang sejak lama. Sehingga berhasil.

Selain itu, ada hal konkret yang Rudy tawarkan ke partai politik koalisi, sehingga partai mau merapat kepadanya. Atau dugaan lain, karena adanya kepentingan politik yang mempengaruhi.

Syaiful tak menampik adanya kemungkinan terjadi kesepakatan transaksional. Bisa berupa finansial ataupun janji kebijakan yang sejalan.

“Padahal sebetulnya Kaltim tidak kekurangan figur. Banyak sosok yang sebetulnya mumpuni untuk diusung,” tambahnya.

Syaiful meyayangkan norma dan aturan pilkada yang berlaku. Sebab tidak ada larangan mengusung calon tunggal, juga partai tidak berkewajiban untuk membuka alasan dukungan kepada sosok tertentu.

Terkait banyaknya partai yang merapat ke koalisi Rudy-Seno, Kaltim Faktual sudah berupaya menghubungi Ketua Golkar Kaltim Rudy Mas’ud. Namun belum mendapat respons sampai berita ini diterbitkan.

Parpol Harusnya Transparan

Namun, menurut Syaiful, para partai politik seharusnya tetap transparan dan membuka kepada publik. Alasan dan logika pembenar yang menjadi dasar kuat pengusungan Rudy Mas’ud secara rombongan itu.

Selain menjawab pertanyaan publik, juga memberi pertimbangan masyarakat untuk memilih. Bahkan lebih bagus untuk melakukan uji publik, dan survei kepada masyarakat, soal sosok pemimpin yang ideal.

“Sehingga perlu untuk parpol membuka alasan kenapa memilih Rudy. Hanya bisa dijawab partai. Sekarang tidak ada penjelasan. Menurut kita ada subjektivitas kepentingan partai politik.”

Kotak Kosong Adalah Tragedi

Jika Isran gagal meraih dukungan PDIP, maka Rudy Mas’ud dan Seno Aji akan melawan kotak kosong. Persis seperti Pilkada Balikpapan sebelumnya, di mana Rahmad Mas’ud dan Thohari melawan kotak kosong.

Bagi Syaiful, melawan kotak kosong, di manapun provinsinya, adalah tragedi demokrasi. Pertama, parpol telah gagal melakukan kaderisasi, sehingga tak memiliki calon potensial yang bisa diusung di pilkada. Kedua, mekanisme pemilihan calon tunggal vs kotak kosong belum tersosialisasikan dengan baik. Yang ujung-ujungnya, tingkat partisipasi pemilihan rendah lagi.

Ketiga, masyarakat tak memiliki pilihan selain calon tunggal. Dalam proses demokrasi, ini tidak baik, walaupun jelas, Rudy Mas’ud dan Seno Aji tidak melanggar peraturan pemilu.

“Ada proses oligarki yang tampak kuat sampai ke kepala daerah. Kepentingan oligarki. Yang jadi korban ya masyarakat,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel 4 Hal yang Disorot Akademisi dari Pilgub Kaltim 2024: Mulai Koalisi Gemuk, hingga Transparansi Parpol pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Keperkasaan pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji yang sudah mendapatkan 42 dari 55 kursi DPRD Kaltim jelang Pemilihan Gubernur Kaltim 2024. Memunculkan potensi pasangan tersebut akan melawan kotak kosong di hari pemilihan.

Ya, masih potensi. Karena pasangan petahana; Isran Noor dan Hadi Mulyadi yang hingga kini baru memiliki 2 kursi, masih mungkin mendaftar ke KPU. Kalau saja PDIP Kaltim yang punya 9 kursi itu bersedia mendukung mereka.

Soal ini, Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin mengonfirmasi jika mereka siap mengantarkan Isran-Hadi ke pilgub.

“Kami menegaskan komitmen untuk memberikan pilihan kepada masyarakat dengan mengusung pasangan Isran Noor dan Hadi Mulyadi sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim. Dukungan ini sedang berproses ke DPP. Jadi tunggu saja,” kata Safaruddin, Selasa 16 Juli 2024, mengutip dari Antara.

Tolak Kotak Kosong

Selain cocok secara visi dan misi, hal lain yang melatarbelakangi PDIP mendukung Isran-Hadi adalah untuk menghindari dominasi calon tunggal dalam kontestasi pemilihan gubernur.

“Kami mengusulkan Isran-Hadi supaya masyarakat memiliki pilihannya dan menghindari calon tunggal. Saat ini, proses pengusungan masih berlangsung ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan.”

“Kami ingin masyarakat menyaksikan kompetisi politik yang kompetitif. Jangan sampai Pilgub tahun ini hanya dijajaki oleh pasangan calon tunggal yang hanya melawan kotak kosong,” ujar Safaruddin seraya menekankan bahwa keputusan akhir ada di tangah ketua umum Megawati Soekarnoputri.

Safaruddin lalu mengingat masa-masa ia menjadi calon gubernur Kaltim di 2018. Ketika itu ada 4 pasangan yang bertarung di pilkada. Yakni Isran-Hadi, Sofyan Hasdam-Rizal Effendi, Syaharie Jaang-Awang Ferdian, dan dirinya sendiri yang berpasangan dengan Rusmadi.

Menurutnya, itu adalah standard pilkada yang sehat, karena masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menjadi pemimpinnya.

Sebenarnya, PDIP Kaltim saat ini punya nilai tawar tinggi. Dengan 9 kursi, sekaligus harapan terakhir bagi Isran Noor. Bisa saja mereka meminta slot cawagub sebagai syarat dukungan. Terkait ini, Safaruddin telah menampik peluang itu. Dengan dirinya ingin fokus menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI Dapil Kaltim. (dra)

Artikel PDIP Kaltim Terang-terangan Dukung Isran-Hadi Demi Hindari Kotak Kosong, tapi Masih Tunggu Titah Megawati pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengambil langkah ekstrem jelang Pilkada Kaltim 2024. Ia mengganti posisi ketua DPD Partai Gerindra Kaltim yang sebelumnya dijabat oleh Andi Harun, dengan Budisatrio yang merupakan anggota DPR RI Dapil Kalimantan Timur.

Serah terima jabatan dilangsungkan di Jakarta pada Senin 15 Juli 2024. Prabowo Subianto sendiri yang menyerahkan SK ketua baru kepada Budisatrio yang didampingi oleh Sekretaris Gerindra Kaltim Seno Aji.

Seno mengaku perubahan struktur organisasi ini adalah penyegaran jelang Pilkada Serentak 2024. Ia memastikan kondisi internal partai tetap solid.

“Konsolidasi partai akan segera dilakukan untuk menyelesaikan calon-calon kepala daerah kabupaten kota se-Kaltim, serta penyusunan alat kelengkapan dewan,” kata Seno Aji, mengutip dari Prokal.

Sementara itu, Budisatrio menekankan Gerindra Kaltim di bawah komandonya akan bergerak lebih cepat dan masif, demi memenangkan Pilkada 2024 di Kaltim.

Akhir dari Konflik Internal

Berita soal pergantian komando partai ini merupakan akhir dari konflik internal berkepanjangan. Sempat muncul isu bahwa hubungan Andi Harun dengan Gerindra sempat menghangat, karena ia diduga menjalin ‘cinta segitiga’ dengan caleg dari partai lain di Pileg 2024 lalu.

Hal ini dikuatkan oleh Rizal Effendi dalam catatannya, Mei 2024 silam. Ia menyebut bahwa Andi Harun disebut tidak terlalu kontributif pada pencalonan Budisatrio di DPR RI.

“Seperti santer beredar, posisi AH sebagai ketua DPD Gerindra Kaltim lagi goyah gara-gara Pileg 2024 lalu. Di perhelatan demokrasi itu dia dianggap tidak maksimal menghimpun suara untuk Budisatrio Djiwandono, keponakan Prabowo,” tulis Rizal kala itu.

Konflik internal yang terjadi juga dianggap memperlambat pemberian dukungan pada Seno Aji yang akan merepresentasikan Gerindra di Pilgub Kaltim 2024, serta beberapa nama untuk pemilihan bupati dan wali kota di Benua Etam. (fth)

Artikel Andi Harun Lengser, Prabowo Angkat Budisatrio Jadi Ketua Gerindra Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Irianto mengembalikan formulir pendaftaran cagub Kaltim ke Kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menurut Ketua PKS Kaltim Dedi Kurniadi, ikut sertanya eks Sekda Kaltim itu makin menambah pilihan di Pilkada 2024 mendatang.

“Irianto Lambrie adalah figur keempat yang mendaftar di PKS dan ini menunjukkan bahwa kontestasi politik untuk Pilgub Kaltim 2024 semakin seru dengan adanya nama-nama yang memiliki kapasitas dan pengalaman,” ujar Dedi, mengutip dari Antara, Sabtu 1 Juni 2024.

Meski PKS belum menentukan sosok mana yang akan mereka usung. Namun Dedi Kurniadi mengaku bahwa Irianto Lambrie adalah sosok yang perlu dipertimbangkan. Sebab Irianto sudah memiliki pengalaman memimpin provinsi (Kalimantan Utara), serta rekam karier birokratnya di Kaltim juga panjang.

“Irianto Lambrie dapat menjadi salah satu kandidat yang kompetitif. Kami berharap, dengan dukungan yang kuat dari DPP, proses seleksi berjalan adil sesuai pertimbangan yang matang,” tuturnya.

Karena ada 4 calon gubernur yang mendaftar, PKS Kaltim akan segera melakukan seleksi lanjutan. Dedi belum bisa memberi tahu kapan mereka mengumumkannya, namun diupayakan tak lebih dari bulan Juni.

Irianto Lambrie Percaya Diri

Keputusan Irianto menyeberang dari Kaltara ke Kaltim sempat dipertanyakan publik. Namun bagaimanapun, Kaltim adalah rumah pertama baginya. Sehingga wajar jika dia merasa bahwa masih memiliki urusan (cita-cita) untuk provinsi ini.

“Saya ingin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan orang banyak di Kaltim, dan ini bukan hanya tentang karier politik, tetapi juga tentang memberikan nilai yang baik untuk masyarakat Kaltim,” kata Irianto.

Ia merasa percaya diri melenggang ke Pilgub Kaltim, karena pengalamannya menjadi dosen Unmul pada 1979. Lalu menjadi PNS Kaltim pada 1987, dan mengakhiri karier birokratnya di posisi tertinggi, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim pada 2013 sebelum hijrah ke Kaltara. Cukup untuk menjadi modal melenggang ke perebutan KT1.

“Karier saya di birokrasi Pemprov Kaltim, dari staf biasa hingga Sekda, memberikan saya wawasan yang mendalam tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh provinsi ini,” lanjutnya.

Sepanjang masa pra pilgub ini, ia sudah mendaftar ke NasDem dan PPP. Keseriusannya mencari perahu juga mendapat dukungan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan. Bahkan simpatisannya sempat membawa namanya ke Golkar, untuk diajukan sebagai calon wakilnya Rudy Mas’ud.

“Saya berkomitmen untuk mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan undang-undang partai politik,” imbuhnya.

Hingga saat ini, setidaknya ada nama petahana Isran Noor, Rudy Mas’ud, Mahyudin, dan Irianto Lambrie yang masuk ke bursa calon gubernur. (fth)

Artikel Setelah NasDem dan PPP, Eks Gubernur Kaltara Irianto Lambrie Mendaftar ke PKS sebagai Kandidat Gubernur Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.