Pemprov melakukan sinkronisasi terhadap usulan masyarakat yang bersumber dari Pokir para wakil rakyat DPRD Kaltim. Agar terencana sesuai aturan dan tepat sasaran, dengan satu pemahaman yang sama.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melakukan orientasi awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Salah satu poin utama yang dibahas dalam rapat orientasi awal penyusunan RKPD tersebut adalah terkait sinkronisasi Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyusunan RKPD 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni menegaskan, para kepala Perangkat Daerah (PD) sebagai pimpinan instansi pemerintahan di lingkup Pemprov Kaltim harus lebih memperhatikan proses perencanaan dan penganggaran.  

“Ke depan proses perencanaan dan penganggaran kita harus semakin baik. Jangan ada lagi nanti perencanaan kegiatan yang ‘diminta’ tapi tidak bisa dilaksanakan. Atau di awal dilaksanakan, tapi ada persoalan. Nah ini kita coba mengantisipasi, kita berusaha memenuhi usulan pokir, tapi harus menyesuaikan dengan regulasi,” kata Sekda Sri Wahyuni saat memimpin Rapat Orientasi Awal Penyusunan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2026 di Ruang Rapat Tepian 1 Kantor Gubernur Kaltim, Senin 11 November 2024.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando memaparkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan para anggota DPRD Kaltim yang baru dilantik untuk periode masa jabatan 2024 – 2029.

Komunikasi ini dilakukan demi menjalin koordinasi yang baik antar eksekutif dan legislatif, dalam penyaluran usulan-usulan pokir. 

“Permasalahan harus kita antisipasi. Terutama yang berkaitan dengan penjaringan aspirasi berbentuk pokir. Kita harapkan bisa satu pemahaman untuk memudahkan menyusun perencanaan pokir,” ungkap Yusliando.  

Dalam rapat yang dihadiri para Kepala PD lingkup Pemprov Kaltim itu, dirinya juga menjelaskan filosofi pokir sebagai amanat mulia memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertuang dalam sumpah janji anggota DPRD.

Serta diatur dalam Pasal 157 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

“Jadi yang namanya Pokir ini, legal bapak-ibu. Tinggal perencanaan dan pelaksanaannya saja yang harus kita sinkronkan sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada,” tandas Yusliando. 

Rapat orientasi awal penyusunan RKPD Provinsi Kaltim Tahun 2026 dilanjutkan dengan diskusi interaktif antar Kepala PD. Terutama mengenai permasalahan di tiap instansi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana pokir. 

Hadir dalam rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim, Irfan Prananta, serta kepala dinas/badan/biro lingkup Pemprov Kaltim. (KRV/pt/portalkaltim)

Artikel Satukan Pemahaman, Pemprov Lakukan Sinkronisasi Pokir DPRD Kaltim dalam Penyusunan RKPD 2026 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Senin 17 April 2023 kemarin, Pemerintah provinsi melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024. Mengangkat tema “Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur wilayah yang andal untuk percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Tujuan dari Musrenbang ini sebagai rembuk bersama menyusun program tahun depan. Tak hanya pemerintah provinsi, tapi juga kabupaten kota.

Selain itu, diterima juga usulan dari masyarakat melalui para wakilnya, di Karang Paci DPRD Kaltim. DPRD Kaltim menyerahkan 586 pokok-pokok pikiran (pokir) kepada pemerintah.

Penyerahan usulan tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua I Muhammad Samsun, Wakil Ketua II Seno Aji dan Wakil Ketua III Sigit Wibowo. Yang diterima langsung oleh Gubernur Kaltim Isran Noor.

Seno Aji bilang, pokir ini merupakan aspirasi dari seluruh anggota DPRD. Yang telah menjaring aspirasi masyarakat sesuai dapilnya, melalui mekanisme reses dan proposal yang diterima. Dengan harapan dapat menjadi program prioritas pemerintah di tahun 2024.

“Sejak 21 maret – 10 april 2023 diperoleh 2000 lebih usulan yang masuk pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). 498 usulan telah divalidasi, dan 245 usulan diantaranya bersifat hibah dari masyarakat,” jelasnya.

Gubernur Isran merespon positif hal ini. Bagi Isran pokir ini adalah sebuah mekanisme dalam program pembangunan sesuai aspirasi dari masyarakat.

“Ada 500 usulan. Usulan sudah diterima oleh Gubernur dalam amplop yang tebal. I love it. Itu penting, kenapa? Karena memang itulah sebuah proses dan berjalannya sebuah pemikiran, pandangan dan informasi yang disampaikan oleh masyarakat melalui DPRD Kaltim,” katanya.

Yang terpenting, Musrenbang ini sejalan dengan program pemerintah baik provinsi, hingga nasional sebagaimana amanat UU 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Singgung Soal Jalan Rusak!

Dalam kesempatan itu juga, Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini berharap kepada semua stakeholder maupun masyarakat terkait persoalan pembangunan-pembangunan di Kaltim, diusahakan agar jangan bisa protes saja, tapi harus ada solusi.

“Contoh, kan ada beberapa jalan di Kaltim yang statusnya kita ubah, dengan menyerahkan ke pusat. Termasuk di Paser, Kutai Karatanegara dan Kutai Barat.”

“Seperti jalan rusak yang disampaikan pimpinan DPRD tadi yang ke arah tengah, itu adalah jalan poros yang dibiayai oleh negara, bukan jalan kita.”

“Jadi kalau ada apa-apa itu urusan nasional itu, bukan urusan provinsi. Jadi kita bisa berkilah, kita laporan saja. Seperti jalan dari Blusuh sampai ke Ujoh Bilang sampai ke Long Apari, itu sebagian merupakan share pembiayaan dengan Badan Pengelola Kawasan Perbatasan. Jadi kita harus juga punya strategi untuk urusan seperti itu,” ungkap Gubernur Isran.

Pada kesempatan ini, Gubernur Isran Noor didampingi perwakilan Forkopimda Kaltim, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan Kepala Bappeda Yusliando, menyerahkan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Balikpapan (terbaik 1), Samarinda (terbaik 2) dan Bontang (terbaik 3) untuk kategori Kota. Sedangkan kategori kabupaten, terbaik 1, 2 dan 3 diraih oleh Berau, Kutai Kartanegara dan Paser. (am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel DPRD Kaltim Serahkan 586 Pokir atas Usulan Masyarakat, Gubernur Isran: I Love It! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.