Ketegangan menyelimuti Rapat Pembahasan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) antara DPRD Kalimantan Timur dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Senin, 14 Juli 2025. Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, melakukan aksi walkout (keluar dari forum, Red) sebagai bentuk protes karena menganggap aspirasi masyarakat yang dibawanya tidak diakomodasi dalam pembahasan.

Insiden terjadi di Gedung E lantai 1 saat rapat membahas tindak lanjut hasil reses anggota dewan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim. Abdulloh, yang juga anggota Fraksi Golkar, memilih meninggalkan ruangan karena menilai rapat tidak produktif.

“Ini rapat nggak berguna. Saya keluar. Aspirasi masyarakat itu nyata, tapi malah tidak diakomodir,” tegas Abdulloh kepada wartawan usai walkout.

Format Teknis Dinilai Hambat Aspirasi

Menurut politisi senior tersebut, pembahasan standar format usulan Pokir—sering disebut sebagai “kamus pokir”—tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ia menilai revisi standar usulan tidak menyentuh substansi, dan justru menyulitkan anggota dewan dalam memperjuangkan pokok pikiran hasil reses.

“Ini cuma soal usulan format-format aja. Padahal tanpa itu pun bisa. Tapi kenapa justru aspirasi rakyat, ada pembatasan-pembatasan prosedural yang justru menghambat penyampaian pokok pikiran,” ujarnya kecewa.

Abdulloh juga mengkritik keras efektivitas rapat-rapat sebelumnya, termasuk yang digelar di Balikpapan, yang menurutnya hanya menghabiskan anggaran negara tanpa hasil nyata terhadap penyusunan Pokir.

Serukan Perjuangan Rakyat Bukan Seremonial Rapat

Ia menegaskan bahwa standar penyusunan Pokir seharusnya menjadi wadah yang fleksibel untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota dewan. Proses yang terjadi saat ini menurutnya telah menyimpang dari semangat partisipatif dalam perencanaan pembangunan.

“Kalau begini caranya, saya akan terus bersikap kritis. Karena ini bukan soal pribadi, tapi soal memperjuangkan suara rakyat,” pungkas Abdulloh. (chanz/sty)

Artikel Ketua Komisi III DPRD Kaltim Walkout: Protes Aspirasi Rakyat Diabaikan dalam Rapat Pokir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DRPD Kaltim Sigit Wibowo menjelaskan cara dan mekanisme pengajuan aspirasi melalui pokir pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan. Setelahnya ia berharap pengurus LPM dapat memaksimalkan ‘fitur’ ini untuk meningkatkan pembangunan kelurahannya.

Selain menjalankan fungsi pembuat peraturan, anggaran, dan pengawas kebijakan, yang notabene berbeda dengan tugas eksekutif. DPRD Kaltim tetap bisa merealisasikan aspirasi masyarakat, tentu dalam skala kecil, melalui skema penganggaran Pokok Pikiran (Pokir).

Hanya saja, untuk mendapatkannya, kelompok masyarakat, dalam hal ini bisa organisasi atau pemerintahan tidak bisa asal-asalan. Karena ada cara dan mekanismenya.

Karenanya, Sigit Wibowo menjelaskan hal itu saat didapuk menjadi narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Graha Indah Kota Balikpapan, yang berlangsung di Jogjakarta, Kamis 14 November 2024 kemarin.

“Alhamdulilah melalui aspirasi kita bisa melaksankan Bimtek LPM Graha Indah Kota Balikpapan yang difasilitasi oleh DPMPD Kaltim. Kegiatan ini sangat penting untuk menujang pengetahuan dan kapastitas pengurus LPM terutama dalam pemberdayaan dan mengawal usulan program pembangunan yang ada dilingkungan keluruhan,” ujar Sigit Wibowo.

Sigit menyampaikan kaitannya dalam mengusulkan program harus melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan harus ada di dalam kamus usulan.

“Tadi dalam materi Bimtek saya meminta kepada pengurus LPM untuk aktif mengusulkan program melalui SIPD , baik itu sifatnya Bantuan Keuangan ataupun hibah/bansos,”ungkap Sigit.

Di akhir kesempatan, Sigit turut mengingatkan kepada para peserta akan pentingnya penguatan kapasitas LPM sebagai kunci keberhasilan pembangunan yang berbasis pada prinsip partisipasi.

Peningkatan kapasitas SDM anggota LPM, koordinasi yang lebih baik antara LPM, pemerintah , DPRD dan masyarakat, serta sinergi yang terjalin antar pihak terkait diharapkan dapat memastikan LPM menjalankan perannya secara optimal. (adv/fth)

Artikel Sigit Wibowo Jelaskan Cara Mengusulkan Aspirasi via Pokir DPRD Kaltim pada LPM Kelurahan Graha Indah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.