Ia menegaskan, langkah tersebut sah secara aturan dan merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem pemerintahan.

Gubernur menyampaikan hal itu saat konferensi pers di Hotel Atlet Samarinda, Kamis (23/4/2026), di hadapan sejumlah wartawan.

Hak Angket Dinilai Wajar, Tak Perlu Diperdebatkan

Menurut Rudy, hak angket memang menjadi kewenangan DPRD sebagai bentuk fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

Karena itu, ia menilai tidak perlu ada polemik berlebihan.

“Kalau memang DPRD ingin menggunakan hak angket, itu sah-sah saja. Itu memang prosedur dalam bernegara yang sudah diatur,” ujarnya.

Ia juga menilai, hak angket merupakan instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Pemprov Kaltim Siap Hadapi, Minta Jaga Stabilitas

Rudy memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur siap menghadapi proses hak angket kapan pun dibutuhkan.

Ia menegaskan, selama sesuai aturan, pihaknya akan menghormati dan mengikuti proses tersebut.

“Sepanjang itu bagian dari mekanisme resmi, tentu akan kami hormati dan ikuti. Kami siap kapan pun,” tegasnya.

Meski begitu, ia mengingatkan agar dinamika politik tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

Ia berharap proses ini berjalan objektif dan profesional, tanpa mengganggu stabilitas pemerintahan maupun pelayanan publik.

Di tengah isu yang berkembang, Pemprov Kaltim memastikan tetap fokus menjalankan program pembangunan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. (Sn/lim)

Artikel Gubernur Kaltim Nilai Hak Angket DPRD Sah, Tegaskan Siap Hadapi Kapan Pun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.