Pondok pesantren yang selama ini berada di bawah naungan Kementerian Agama, dinilai kurang mendapatkan atensi khusus dari pemerintah daerah seperti pendidikan formal lainnya.

Senin 18 September 2023, DPRD Kaltim melakukan pembahasan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaran pendidikan pondok pesantren yang di hadiri 6 OPD terkait. Yakni Kemenag, Biro Kesra, Biro Perekonomian, Kesbangpol, BP-BKT Kaltim, dan DPMPTSP Kaltim .

Ketua Panitia Khusus (Pansus) FP3 Mimi Meriami Br Pane menegaskan, rancangan Peraturan Daerah (Perda) yang dibentuk tersebut untuk memfasilitasi kesejahteraan Pondok Pesantren (Ponpes) di Kaltim.

“Kita berharap ada peran lebih dari pemprov agar Ponpes yang ada di Kaltim bisa mendapat sentuhan anggaran,” ungkapnya, Senin 18 September 2023.

Melihat banyaknya aduan yang sampai ke pihaknya, disebutkan bahwa penghasilan tenaga pendidik di ponpes banyak yang belum tetap. Politikus PPP ini berharap raperda tersebut dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan tenaga pengajar di pesantren.

“Khususnya yang menyangkut pengelola dan tenaga pendidik agar mendapatkan perhatian,” tambahnya.

Di luar itu, Mimi juga mendorong agar Pemprov Kaltim dapat memberikan bantuan pendidikan berupa Beasiswa Kaltim untuk siswa-siswa yang menempuh pendidikan di Ponpes.

“Kita berharap juga ada beasiswa untuk santri. Selain itu juga membuka peran swasta termasuk mendorong dana CSR untuk pembangunan SDM di pesantren,” tandasnya. (dmy/gdc/fth)

Artikel DPRD Kaltim Dorong Pemprov Beri Atensi Khusus Pendidikan dan SDM di Pesantren pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.