Pemprov Kaltim menetapkan lima prioritas utama pembangunan dalam KUA-PPAS 2026 yang telah disepakati bersama DPRD Kaltim. Dengan nilai anggaran Rp21,35 triliun, dokumen ini menjadi landasan penyusunan RAPBD 2026.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan lima prioritas utama pembangunan daerah dalam Rancangan KUA-PPAS 2026 yang disepakati bersama DPRD Kaltim, Senin, 8 September 2025. Dengan total anggaran sebesar Rp21,35 triliun, dokumen ini menjadi acuan utama penyusunan RAPBD 2026.

Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji menyampaikan, lima prioritas tersebut meliputi bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, optimalisasi APBD, pelaksanaan program unggulan, penguatan ketahanan pangan, dan percepatan transformasi digital.

Pertama, bantuan keuangan terarah untuk kabupaten/kota difokuskan pada penguatan sinergi pembangunan antarwilayah, khususnya infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan program strategis daerah.

Kedua, optimalisasi APBD dilakukan melalui efisiensi belanja, peningkatan kualitas belanja modal, dan penguatan pendapatan daerah.
“APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang adaptif dan inklusif,” tegas Seno Aji.

Ketiga, pelaksanaan program unggulan Gratispol dan Jospol mencakup sekolah gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, pencegahan stunting, penyediaan internet desa gratis, serta dukungan rumah murah. Pemerintah juga mendorong penguatan UMKM, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur, dan revitalisasi Sungai Mahakam.

Keempat, penguatan ketahanan pangan berkelanjutan dilakukan dengan pemberdayaan petani dan nelayan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta memperkuat cadangan pangan daerah.

Kelima, percepatan transformasi digital melalui digitalisasi sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, dan pemerintahan. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan diperkuat untuk menciptakan birokrasi yang cepat, transparan, dan modern.

Dalam KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah ditargetkan Rp20,45 triliun yang terdiri atas PAD Rp10,75 triliun, pendapatan transfer Rp9,33 triliun, dan pendapatan lain-lain Rp362,03 miliar. Belanja daerah diarahkan pada belanja operasi Rp10,99 triliun, belanja modal Rp3,11 triliun, belanja tidak terduga Rp70,21 miliar, dan belanja transfer Rp7,17 triliun.

Menurut Seno Aji, KUA-PPAS 2026 tidak hanya sekadar dokumen anggaran, tetapi juga peta jalan pembangunan Kaltim lima tahun ke depan.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Dengan strategi yang tepat, kita optimis Kaltim bisa menjadi pusat pertumbuhan yang maju dan berkelanjutan,” pungkasnya. (rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Lima Prioritas Pembangunan Kaltim dalam KUA-PPAS 2026 Senilai Rp21,35 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim resmi menandatangani kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-34 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin, 8 September 2025.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan DPRD Kaltim kembali diwujudkan dalam Rapat Paripurna ke-34 yang digelar di Gedung Utama DPRD Kaltim. Pada kesempatan ini, kedua pihak resmi menandatangani kesepakatan atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltim H. Seno Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, Wakil Ketua I Ekti Imanuel, Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, dan Wakil Ketua III Yenni Eviliana. Acara turut disaksikan oleh 39 anggota dewan yang hadir.

Dalam sambutannya, Seno Aji menyampaikan apresiasi atas kerja sama erat antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD (Banggar) selama proses pembahasan. Menurutnya, diskusi yang berlangsung intensif dan dinamis menghasilkan dokumen perencanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran.

“Alhamdulillah, pembahasan terhadap Rancangan KUA dan PPAS 2026 dapat dirampungkan sesuai jadwal. Ini menjadi pedoman penting dalam penyusunan RAPBD 2026, sekaligus wujud komitmen kita bersama untuk memenuhi layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan, kerja sama harmonis antara eksekutif dan legislatif adalah modal penting dalam menghadapi tantangan pembangunan. Dengan sinergi yang terjaga, pelaksanaan program prioritas diharapkan berjalan efektif dan mendukung visi Membangun Kaltim untuk Generasi Emas.

Kesepakatan KUA-PPAS 2026 menetapkan total anggaran sebesar Rp21,35 triliun, dengan pendapatan daerah direncanakan Rp20,45 triliun. Alokasi belanja diarahkan pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta transfer ke kabupaten/kota. Sementara pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp900 miliar.

Wagub juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kaltim yang terus mendukung agenda pembangunan daerah. Ia berharap dukungan tersebut semakin menguat, sehingga program-program dalam KUA-PPAS dapat terlaksana dengan baik.

“Mari kita memohon kepada Allah SWT agar senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan dalam melaksanakan tugas ini, demi mewujudkan Kaltim yang maju, sejahtera, dan berdaya saing,” pungkasnya. (rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov dan DPRD Kaltim Sepakati KUA-PPAS 2026 Senilai Rp21,35 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.