Akmal Malik merespons berbagai aduan soal kecurangan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah sekolah negeri di Kalimantan Timur. Dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di beberapa sekolah di Balikpapan pada Kmais, 4 Juli 2024.

Sidak diawali ke SMK Negeri 6 Balikpapan dan diterima Kepala Sekolah Agus Prihanto. Kemudian ke SMAN 5 Balikpapan diterima Waka Kesiswaan Dwi Suryani dan diakhiri SMKN 1 Balikpapan diterima Kepala Sekolah Mujadi.

“Kita sudah keliling sidak. Sesuai laporan terkait PPDB dan penutupan sudah dilakukan 26 Juni 2024,” ujar Akmal di laman resmi pemprov.

Nilai Siswa Jomplang

Setelah berkeliling, Akmal tampak tak mendapati oknum guru yang melakukan jual beli kursi pada PPDB 2024. Namun ia melihat ada persoalan pada nilai siswa yang jomplang antar-sekolah. Sehingga berpengaruh pada tingkat kelolosan di sekolah tujuan pertama.

“Nah, ternyata menjadi masalah ini adalah perbedaan standar nilai dari lulus masing-masing SMP sangat berbeda. Ada yang memberikan nilai tinggi dan ada juga yang di bawah standar. Sehingga, lulusan  mereka tidak bisa masuk sekolah favorit di SMA maupun SMK,” ungkapnya.

Selanjutnya, Akmal meminta agar Pemprov Kaltim melalui OPD terkait dalam hal ini Disdikbud Kaltim bisa mengkoordinasikan dengan pemerintah kabupaten dan kota terkait standar nilai lulusan SMP itu.

“Maksud saya harus ada kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan kota dengan Pemprov Kaltim. Ada standarisasi nilai itu. Agar di ujung tahun tidak ada lagi jor-joran memberikan nilai.”

“Artinya, kita harus objektif agar anak-anak yang lulus SMP bisa masuk sekolah negeri. Tentu, ini jadi pekerjaan rumah kita bersama,” jelasnya.

Hal ini perlu dilakukan karena mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri enggan masuk di sekolah swasta. Karena itu, sekolah swasta juga diharapkan bisa meningkatkan kualitas kompetensi lulusan mereka. Termasuk, kualitas SDM tenaga pengajar dan program penunjang di masing-masing sekolah tersebut. (dra)

Artikel Sidak ‘Kecurangan’ PPDB di Balikpapan, Akmal Malik Minta Semua SMP Tidak Obral Nilai Kelulusan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tengah berlangsung dari Juni hingga Juli nanti. Seluruh sekolah negeri setingkat SD, SMP, SMA/SMK, tengah menjalankan proses untuk menerima siswa baru tahun 2024/2025.

Dalam PPDB kali ini sistem zonasi masih berlaku dan memiliki kuota lebih banyak dibandingkan jalur afirmasi ataupun prestasi. Sistem zonasi pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2016. Kemudian mulai berlaku secara efektif pada 2017.

Sistem zonasi ini bertujuan tak hanya untuk meratakan akses layanan pendidikan di setiap daerah, tetapi juga kualitasnya. Menghapus sekolah favorit dan tidak ada lagi istilah kasta dalam dunia pendidikan. Semua rata.

Meski begitu sistem zonasi sendiri masih punya kekurangan. Misal jumlah murid yang tidak merata. Ada yang kekurangan, ada juga yang kelebihan. Ditambah pilihan yang terbatas, juga fasilitas yang belum merata.

Misalnya, jumlah sekolah SMPN di Ibu Kota Kaltim masih minim. Hanya 58 sekolah. Sementara SD-nya, jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak. Berjumlah 163 sekolah SD. Jumlah sekolah pun, lebih banyak di tengah kota.

Sehingga, stigma sekolah unggulan dan pinggiran, belum bisa dihindari. Melimpahnya peminat sekolah di kawasan perkotaan, hingga sekolah pinggiran yang minim murid dan minim fasilitas masih jadi PR.

Pemerataan Adalah Kunci

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar melihat masih banyak yang jadi persoalan dalam dunia pendidikan di Ibu Kota Kaltim ini. Terutama soal kesenjangan dan ketimpangan kualitas itu tadi.

“Kebanyakan inginnya masuk di sekolah unggulan. Padahal sekolah unggulan itu tidak ada, hanya label-label saja yang disematkan oleh segelintir orang saja,” jelas Deni Hakim belum lama ini.

“Mengenai siswa titipan itu kan persoalan klasik juga yang pasti akan selalu muncul, karena sekolah unggulan dan tidak unggulan itu tadi,” tambahnya.

Deni minta, Pemkot Samarinda harus segera melakukan pemerataan pendidikan hingga ke daerah pinggiran. Utamanya yang di bawah kewenangannya: SD dan SMP. Agar stigma sekolah unggulan tadi perlahan menghilang.

Sebab menurutnya, setiap sekolah itu sama. Namun kondisi yang terjadi di lapangan memang masih belum se-ideal itu. Karena masih ada perbedaan fasilitas antara sekolah di pinggiran dan tengah kota.

“Pembangunan infrastruktur sekolah yang di kota saja masih banyak kurangnya.”

Selain itu, Deni juga minta kepada Dinas Pendidikan Kota Samarinda untuk melakukan peralihan ke pendidik. Yang letak sekolahnya di pinggiran diberikan tenaga pendidik yang sepadan supaya bisa meningkatkan kualitas.

“Nah kita ingin Disdikbud betul-betul mengalokasikan dana untuk memperhatikan seluruh sekolah, khususnya sekolah di pinggiran supaya juga bisa menjadi rujukan siswa baru yang akan masuk,” pungkasnya.  (ens/fth)

Artikel Hapus Stigma Sekolah Unggulan, DPRD Samarinda Dorong Pemerataan Pendidikan sampai ke Pinggir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) tingkat SMA Samarinda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur Abdul Rozak Fahrudin mengatakan. Mereka sudah bekerja sama dengan Disdukcapil untuk mengecek kebenaran data calon siswa tahun ini.

Ini dilakukan untuk mengantisipasi tindak pemalsuan dokumen yang isunya marak terdengar setiap masa pendaftaran sekolah. Banyak yang sengaja memalsukan Kartu Keluarga hingga piagam penghargaan demi bisa masuk ke sekolah favoritnya.

“Tim verifikator kami mengecek data Kartu Keluarga harus sesuai zonasi yang ditentukan, termasuk KK itu tidak boleh kurang dari satu tahun,” kata Rozak, mengutip dari Antara, Jumat.

Pada Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Negeri tahun ini, kata Rozak, nama orang tua siswa wajib tercantum dalam KK. Alias tidak boleh masuk ke KK wali murid.

Verifikasi Dokumen Prestasi

Bukan hanya dokumen sipil, Rozak menjelaskan bahwa tim verifikator juga mengecek data sertifikat bagi pendaftar yang masuk pada jalur prestasi.

“Contohnya jika si pendaftar memiliki prestasi di bidang basket, kita tentu tes mereka apakah mahir melakukannya. Ini untuk memastikan peserta didik yang mendaftar memang betul berprestasi pada bidang yang digeluti sesuai piagam yang diunggah,” lanjutnya.

Rozak juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menemukan adanya temuan terkait pemalsuan data siswa. Ia juga tidak menerima keluhan terkait kendala sistem pendaftaran secara online.

“Yang banyak datang ke kami hanya karena anak mereka tidak diterima, karena terbatas oleh daya tampung.”

“Pendaftaran untuk jalur reguler telah ditutup sejak 26 Juni 2024. Kami juga terbuka terhadap masukan-masukan masyarakat guna perbaikan PPDB ke depannya,” pungkasnya. (fth)

Artikel Tim PPDB SMA Kaltim: Jangan Coba-Coba Daftar Pakai Dokumen Palsu! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sampai hari ini, sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih berlaku. Sistem ini pertama kali diperkenalkan ke publik pada 2016. Lalu mulai berlaku secara efektif pada 2017 bagi SD, SMP, dan SMA.

Sistem zonasi ini bertujuan untuk meratakan akses layanan pendidikan, tetapi juga kualitasnya. Menghapus sekolah favorit dan tidak ada lagi istilah kasta dalam dunia pendidikan. Semua rata.

Meski begitu sistem zonasi sendiri masih punya kekurangan. Misal jumlah murid yang tidak merata. Ada sekolah yang kekurangan, ada juga yang kelebihan. Ditambah pilihan yang terbatas, juga fasilitas yang belum merata.

Misalnya saja di Kota Samarinda. Jumlah SMP negeri di Ibu Kota Kaltim masih minim. Hanya 58 sekolah. Sementara SD-nya, jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak, yakni 163.

Disdikbud Samarinda Tegaskan Semua Pasti Kebagian

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Asli Nuryadin mengakui, memang keberadaan sekolah belum merata di setiap kecamatan. Misalnya ada daerah yang tidak punya SMA. Lalu di Samarinda Seberang hanya memiliki 2 SMP, yakni SMP 3 dan SMP 46.

“Tapi ada juga kecamatan lain yang jumlahnya cukup banyak dan itu tidak bisa kita pungkiri mungkin juga pertambahan penduduk, migrasi dan sebagainya,” jelas Asli Senin 29 April 2024.

Sehingga PR besarnya, bagaimana mengakomodir semua lulusan SD ke SMP, yang jumlahnya lebih sedikit, termasuk ke SMA. Asli mengimbau masyarakat agar jangan sampai anaknya tidak bersekolah.

Sebab Disdikbud Kota Samarinda sendiri akan memastikan bahwa semua siswa pasti tertampung. Karena, Asli bilang, persebaran siswa sudah dipetakan di sistem zonasi tersebut.

Lanjut Asli, di sistem zonasi ada 3 pilihan. Jika tidak masuk di sekolah pilihan pertama yang dituju, pasti bergeser ke sekolah lain yang agak jauh tapi masih mudah dijangkau dari rumah.

“Kalau juga darurat sekali, mungkin nanti ada sekolah berikutnya itu kan ada tiga pilihan.”

“Misalnya sekolah di Loa Bakung, jangan sekolah ke kota karena banyak SD dan SMP di sana, itu yang paling penting,” tambahnya.

Jika masih tidak tertampung, sekolah swasta jadi pilihan paling terakhir dan paling darurat. Namun menurutnya, asal mengikuti sistem zonasi, baik itu pilihan 1, 2 ataupun 3, pasti akan tertampung.

“Tapi prinsipnya Samarinda ini kan kota, kalau dia jauh, juga tidak terlalu jauh,” sambung Asli.

Asli berharap dari kesadaran para orang tua agar memasukkan anaknya sesuai sistem zonasi yang ada. (ens/fth)

Artikel Jelang PPDB 2024, Sistem Zonasi Masih Jadi Masalah Besar di Ibu Kota Kalimantan Timur pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim telah menetapkan jumlah kursi yang tersedia pada PPDB jenjang SMA sederajat di Samarinda tahun 2024. Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Samarinda, Abdul Rozak Fahrudin mengungkapkan, kuota penerimaan untuk SMA dan SMK mengalami peningkatan ketimbang tahun lalu yang berjumlah 10.683.

“Kami telah menetapkan kuota 4.794 untuk SMA dan 6.467 untuk SMK, menjadikan total keseluruhan menjadi 11.261 tempat,” ungkap Abdul Rozak, Senin, 22 April 2024.

Rozak menambahkan bahwa meskipun persyaratan teknis PPDB tidak banyak berubah, namun ada peningkatan signifikan dalam kuota jalur afirmasi, yang kini mencapai 25% dari sebelumnya 15%. Ini dilakukan untuk lebih mengakomodir siswa dari kalangan ekonomi lemah.

“Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” lanjutnya.

Calon siswa yang ingin mendaftar melalui jalur afirmasi harus memenuhi kriteria tertentu, termasuk memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP), surat keterangan tidak mampu, dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Rozak juga menekankan kerja sama dengan Disdukcapil dalam memverifikasi dokumen seperti Kartu Keluarga, untuk memastikan tidak ada dokumen yang tidak valid atau palsu yang digunakan dalam proses PPDB.

“Nanti aplikasi yang terintegrasi enggak bisa di main-main. Kalau dulu kan kita enggak begitu, nanti ketika NIK lalu setelahnya muncul alamat kalau di zonasi apa dan sudah muncul jaraknya berapa kilometer,” sambungnya.

Penambahan Zonasi

Zonasi di Kota Samarinda juga mengalami perubahan, untuk memastikan distribusi siswa yang lebih merata. Selain itu, tim verifikator untuk seleksi sertifikat siswa berprestasi juga diperluas dari tiga menjadi tujuh tempat, guna menghindari penumpukan saat proses verifikasi.

“Zonasi untuk Kota Samarinda kalau yang dulu 3 sekarang ada 4 zonasi,” katanya.

“Tim verifikator untuk seleksi sertifikat siswa berprestasi itu juga kita kembangkan. Kalau dulu kan hanya 3 tempat ya, sekarang ada sekitar 7 tempat. Itu kita kembangkan sehingga harapan kami nanti tidak terjadi penumpukan verifikasi,” lanjutnya.

Pendaftaran PPDB tahap I akan dibuka dari 10-14 Juni 2024, mencakup jalur prestasi, afirmasi, dan lainnya. Sementara itu, pendaftaran tahap II untuk jalur zonasi umum akan dimulai dari 20-26 Juni 2024. (gig/fth)

Artikel Informasi PPDB SMA/SMK Samarinda 2024; Kuota, Zonasi, dan Tempat Verifikasi Sertifikat Prestasi Ditambah Tahun Ini pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.