Sekda Kaltim sekaligus Ketua Umum Forsesdasi, Sri Wahyuni, menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi ASN daerah, mulai dari dominasi PPPK hingga manajemen talenta, saat menjadi narasumber di Rakernas Korpri 2025 di Palembang.

Sri Wahyuni, hadir sebagai narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2025 yang digelar di Griya Agung, Palembang, Sabtu (4/10/2025).

Rakernas bertema “KORPRI Solid Mewujudkan Asta Cita” ini dihadiri sejumlah pejabat nasional dan daerah, membahas arah kebijakan serta tantangan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) di seluruh Indonesia.

Dalam paparannya, Sri Wahyuni menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari dominasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), implementasi sistem merit dan manajemen talenta, hingga digitalisasi ASN.

“Per 1 Agustus 2025, komposisi ASN antara PNS dan PPPK menunjukkan bahwa jumlah PPPK sudah lebih dari 50 persen, bahkan pada Oktober ini bisa mencapai dua pertiga dari total ASN di Indonesia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, 77 persen ASN di Indonesia bekerja di daerah, baik di 38 provinsi maupun kabupaten/kota. Menurutnya, hal ini menunjukkan pertumbuhan ASN kini lebih banyak berasal dari PPPK, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Sri Wahyuni juga menyoroti persoalan tenaga PPPK paruh waktu di sektor pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil.
“Banyak dari mereka belum genap dua tahun bekerja, padahal kebutuhan di lapangan sangat mendesak. Bila aturan tidak fleksibel, anak-anak di daerah remote berpotensi kehilangan akses pendidikan dan layanan kesehatan,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya implementasi manajemen talenta dan pemetaan kompetensi ASN. Berdasarkan data Komisi ASN (KASN), dari 314 instansi dengan sistem merit baik, hanya 22 yang telah menerapkan manajemen talenta secara penuh. Ia pun mengapresiasi Provinsi Sumatera Selatan yang telah menerapkannya.

“Di Kaltim, kami telah memetakan kompetensi 6.000 dari 9.000 ASN. Masih ada 3.000 yang belum, dan kami terus mempercepat dengan memanfaatkan assessment center yang kami miliki. Namun banyak daerah lain belum memiliki fasilitas serupa,” terang Sri Wahyuni.

Lebih lanjut, ia menyebut tantangan ASN di daerah juga mencakup pengembangan kompetensi, digitalisasi, serta peningkatan disiplin kerja. Ia menegaskan pentingnya mengubah stigma negatif terhadap ASN.
“ASN harus bangga dengan profesinya. ASN bukan sekadar status kedinasan, tetapi profesi yang menuntut integritas dan profesionalisme,” tegasnya. (Rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Sri Wahyuni Soroti Dominasi PPPK dan Tantangan ASN Daerah di Rakernas Korpri 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ratusan PPPK formasi 2024 di lingkungan Pemprov Kaltim mengikuti sosialisasi manajemen dan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja, sebagai langkah awal memperkuat pemahaman terhadap tugas, hak, dan tanggung jawab sebagai aparatur sipil negara.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar kegiatan Sosialisasi Manajemen serta Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (SPK) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I Formasi Tahun Anggaran 2024, Selasa, 1 Juli 2025, di Aula BKD Kaltim, Samarinda.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada para PPPK terkait hak dan kewajiban sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk prosedur administrasi, pengelolaan kinerja, dan ketentuan dalam SPK yang mereka tandatangani.

Sosialisasi diikuti oleh ratusan PPPK dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim, dengan jadwal pelaksanaan yang telah diatur secara bergelombang.

Analis SDM Aparatur Pertama BKD Kaltim, Dimas Prayogo, dalam pemaparannya menekankan pentingnya pemahaman PPPK terhadap manajemen kinerja dan regulasi kepegawaian.

“Setiap PPPK harus menyadari bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara periodik. Kinerja yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka dari itu, selain memahami hak, penting juga untuk menghayati tanggung jawab sebagai PPPK,” ujar Dimas.

Ia juga menambahkan bahwa pemahaman terhadap aturan kepegawaian akan meminimalisasi potensi kesalahan administratif maupun pelanggaran kontrak kerja.

BKD Kaltim berharap melalui kegiatan ini, para PPPK tidak hanya menjalankan tugas administratif semata, tetapi juga turut mendorong peningkatan mutu pelayanan publik, khususnya di sektor tempat mereka bertugas. (sef/pt)

Artikel Ratusan PPPK Kaltim Tandatangani SPK, BKD Tegaskan Komitmen Kinerja pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sebanyak 3.745 pegawai resmi dilantik oleh Gubernur Kaltim H Rudy Mas’ud. Rincian formasi tersebut meliputi 442 guru, 17 tenaga kesehatan, dan 3.286 tenaga teknis yang tersebar di berbagai instansi.

Penantian Panjang yang Terbayar

Di tengah wajah-wajah semringah para pegawai, tampak ekspresi syukur dan haru yang mendalam. Salah satunya datang dari Yudi Sujaya, tenaga honorer yang telah mengabdi lebih dari 14 tahun di Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim.

“Ini adalah penantian panjang saya. Dulu saya hanya bisa bermimpi, tapi hari ini mimpi itu menjadi kenyataan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan ini,” ujar Yudi dengan suara bergetar, tak mampu menyembunyikan kebahagiaannya.

Ia mengaku, momen pelantikan tersebut sangat membekas. Mendengarkan sumpah dan janji sebagai PPPK membuatnya semakin mantap untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Yudi menyampaikan komitmennya untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas diri agar dapat menjalankan peran sebagai abdi negara secara profesional dan berintegritas.

“Mari bersama-sama kita wujudkan pelayanan publik yang prima dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ajaknya penuh semangat.

Momen pelantikan ini bukan hanya sekadar seremoni, tetapi menjadi babak baru yang penuh harapan bagi para PPPK. Suasana kebersamaan, kelegaan, dan tekad untuk mengabdi terasa begitu kuat di antara mereka.

Kini, para pegawai yang telah dilantik siap mengemban amanah baru, demi pelayanan publik yang lebih baik dan kemajuan Kalimantan Timur ke depan. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel 3.745 PPPK Kaltim Dilantik, Haru dan Syukur Warnai Momen Bahagia pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, secara resmi mengukuhkan 214 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 3.745 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Pelantikan Tahap I 2024.

Acara berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, pada Rabu, 7 Mei 2025.

Prosesi ini mencakup penyerahan Surat Keputusan pengangkatan, pengambilan sumpah jabatan, serta pelantikan dalam jabatan fungsional khusus untuk PPPK.

Dalam sambutannya, Rudy menegaskan bahwa sumpah jabatan yang diikrarkan bukan sekadar ritual formal, melainkan janji suci dan komitmen konkret dalam mengabdi kepada masyarakat.

Ia meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK yang dilantik untuk bekerja secara adil, berintegritas, dan berorientasi pada percepatan pembangunan di Kaltim.

“Bekerjalah bukan hanya mengikuti teori semata, tetapi berinovasi dan berani mengambil terobosan out of the box guna menjawab tantangan zaman, khususnya dalam mendukung visi Generasi Emas 2045,” tegas Rudy.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kompetensi dan budaya inovasi di kalangan ASN agar birokrasi Kaltim menjadi lebih adaptif, kreatif, dan siap menghadapi dinamika pembangunan, termasuk persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke wilayah Kaltim.

Pelantikan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat kapasitas birokrasi dalam mendukung transformasi daerah, terutama menyambut peran baru Kaltim sebagai lokasi IKN. (Chanz/sty)

Artikel Gubernur Kaltim Resmi Lantik Ribuan CPNS dan PPPK Tahap I pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud alias Harum tak hanya bicara soal pembangunan infrastruktur. Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, ia juga lantang memperjuangkan nasib ribuan tenaga non-ASN di Kaltim agar bisa diangkat sebagai PPPK, termasuk mereka yang selama ini terpinggirkan karena tak terdata di BKN.

Gubernur Harum secara khusus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengeluarkan kebijakan afirmatif. Khususnya untuk mereka yang tidak masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), tetapi telah mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2024 dan dinyatakan tidak lulus.

“Termasuk mereka yang masa kerjanya kurang dari dua tahun per 31 Desember 2024. Harapan kami, mereka tetap bisa ikut seleksi dan diangkat jadi PPPK. Minimal PPPK paruh waktu, sesuai kemampuan keuangan daerah dan formasi yang tersedia,” ujar Gubernur Harum.

Kekurangan ASN Masih Jadi PR

Data terbaru menunjukkan, jumlah ASN Pemprov Kaltim saat ini sebanyak 14.365 orang. Namun, jika mengacu pada proyeksi pensiun hingga tahun 2030, sebanyak 7.348 orang akan memasuki masa pensiun. Artinya, hanya akan tersisa sekitar 7.017 ASN.

Untuk menutup kekurangan itu, Pemprov Kaltim menargetkan pengangkatan 6.889 PPPK pada pengadaan tahun 2024 yang sedang berjalan hingga tahap kedua. Meski begitu, formasi PPPK yang dibutuhkan sebenarnya mencapai 9.295 orang—masih kurang sekitar 2.306 formasi.

“Untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah, kami masih sangat kekurangan ASN,” tegas Gubernur Harum di hadapan anggota dewan.

Usul Tambahan Kewenangan dan DBH Kelautan

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu, Gubernur Harum juga menyampaikan beberapa usulan penting lainnya. Ia meminta pemerintah pusat memberikan perluasan kewenangan provinsi dalam sektor pertanian—terutama dalam penyediaan dan pengembangan sarana prasarana, demi mendukung target ketahanan pangan nasional 2025.

Ia juga mengusulkan adanya program afirmasi pembangunan jalan penghubung antara sentra pertanian di Kaltim dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tak kalah penting, Gubernur Harum meminta kewenangan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil diberikan kembali kepada pemerintah provinsi. Ia juga menekankan pentingnya pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelautan kepada daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 dan 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

“Sampai hari ini, aturan 12 mil laut itu masih sering dilanggar oleh peraturan menteri, padahal sudah jelas diatur dalam undang-undang,” kata Gubernur Harum. Ia berharap kewenangan itu bisa dikembalikan ke daerah, seperti halnya sektor minyak dan gas yang sudah diatur oleh pusat.

“Banyak potensi pengolahan yang bisa kita ambil dari 12 mil itu. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut,” pungkasnya. (*/adpim/portalkaltim/sty)

Artikel RDP di DPR RI, Gubernur Harum Perjuangkan Nasib Tenaga Non ASN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, menyebut seluruh peserta yang mengundurkan diri merupakan tenaga pendidik di perguruan tinggi. Faktor utama di balik keputusan mundur tersebut adalah isu penempatan kerja.

“Iya, semuanya dosen. Kebanyakan karena isu penugasan penempatan,” ujar Togar dikutip dari kumparan, Selasa 15 April 2025.

653 Mundur Langsung, 61 Tak Isi DRH

Dari total 714 formasi yang batal terisi, 653 orang secara resmi mengundurkan diri. Sementara 61 orang lainnya dianggap mengundurkan diri karena tidak mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dalam batas waktu yang ditentukan.

Togar menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kejadian ini, termasuk dampaknya terhadap kekosongan formasi.

“Kementerian akan melakukan evaluasi terhadap kekurangan ini dan akan menjadi dasar untuk pengajuan formasi tahun depan. Masing-masing unit juga melakukan mitigasi terhadap perubahan formasi,” jelasnya.

Surat Pembatalan Kelulusan Beredar

Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan beredarnya surat pembatalan kelulusan CPNS Kemendiktisaintek di media sosial X. Surat itu merupakan tindak lanjut dari dua pengumuman resmi terkait hasil akhir seleksi pasca sanggah dan perpanjangan waktu pengisian DRH bagi peserta yang dinyatakan lulus.

Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa hingga tenggat waktu pengisian DRH untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP), sebanyak 714 peserta tidak melanjutkan proses administrasi. Rinciannya:

653 peserta mengundurkan diri secara resmi;

61 peserta tidak mengisi DRH hingga batas akhir dan dianggap mengundurkan diri.

Kemendiktisaintek menyatakan akan menggunakan data ini sebagai bahan evaluasi perencanaan formasi CPNS ke depan, khususnya untuk sektor pendidikan tinggi. (sty)

Artikel 714 Dosen Mundur Usai Lolos CPNS 2024, Kemendiktisaintek Ungkap Penyebabnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Pengangkatan CASN dipercepat, yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat Juni 2025, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) seluruhnya diselesaikan paling lambat Oktober 2025. Penyelesaian ini dilakukan sesuai kesiapan masing-masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan tertulis, Senin, 17 Maret 2025, sebagaimana dikutip dari detik.com.

Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Jakarta. Prasetyo meminta instansi pusat dan daerah segera melakukan analisis dan simulasi, dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing dalam memenuhi persyaratan. Selain itu, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga prinsip meritokrasi dalam rekrutmen ASN.

Komitmen Pemerintah Selesaikan Penataan Tenaga Non-ASN

Prasetyo menegaskan bahwa percepatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menyelesaikan penataan tenaga non-ASN secara tuntas. Sejak 2005, berbagai kebijakan afirmasi telah diberikan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN. Namun, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN, penataan ini harus segera diselesaikan.

“Kebijakan penataan non-ASN tahun ini adalah kebijakan afirmasi terakhir. Ke depan, pengangkatan ASN hanya akan dilakukan melalui jalur rekrutmen normal sesuai peraturan yang berlaku,” jelas Prasetyo.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini telah melalui kajian mendalam dan pertimbangan yang matang. Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi hak-hak CASN dan memastikan bahwa pengangkatan ASN bukan sekadar membuka lapangan kerja, melainkan untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal.

Penyesuaian Jadwal Demi Efisiensi

Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa sejak awal, pemerintah berupaya menyesuaikan kebijakan pengangkatan CASN untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan kesiapan instansi pemerintah.

Awalnya, pengangkatan CPNS dijadwalkan pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026. Namun, setelah evaluasi mendalam dan koordinasi dengan instansi terkait, jadwal akhirnya dimajukan.

“Kami ingin memastikan kesiapan instansi pemerintah dalam pengangkatan CASN dilakukan secara hati-hati dan menjamin kepastian hukum bagi para pegawai,” ujar Rini.

Dalam dua minggu terakhir, Kementerian PANRB bersama BKN dan instansi terkait telah melakukan berbagai simulasi dan analisis untuk mempercepat pengangkatan tanpa mengabaikan hak-hak CASN.

“Alhamdulillah, Presiden menyambut baik upaya ini dan memberikan arahan yang berpihak kepada rakyat serta CASN,” tambahnya.

Rini menekankan bahwa keberhasilan percepatan ini kini bergantung pada kesiapan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan.

“Sesuai arahan Presiden, instansi pemerintah perlu segera menyusun perencanaan pengangkatan CASN dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing agar proses ini berjalan lancar,” pungkasnya. (sty)

Artikel Pemerintah Percepat Pengangkatan CASN 2024, CPNS Paling Lambat Juni, PPPK Oktober 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Padahal, banyak calon aparatur sipil negara (CASN) yang sudah terlanjur mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, karena bersiap masuk kerja sebagai ASN per 1 April. Ribuan peserta yang telah lulus kini harus menghadapi ketidakpastian, sementara pelayanan publik di daerah semakin terbebani.

Lebih lanjut menyoal penundaan, CPNS rencananya akan diangkat serentak secara nasional pada 1 Oktober 2025. Sedangkan PPPK dijadwalkan akan diangkat pada Maret 2026.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda, Samlian Noor membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, alasan utama keputusan penundaan tersebut merupakan kendala anggaran.

Setidaknya, sebanyak 30 persen pemerintah daerah di Indonesia dianggap tidak mampu membiayai pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) baru. Berdasarkan kondisi ini, pemerintah pusat kemudian meneken kebijakan penundaan tersebut.

Samarinda Tak Terkendala Anggaran

Samlian Noor dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa Samarinda sebenarnya tidak mengalami kendala anggaran sehingga pengangkatan CPNS bisa dilakukan.

”Di Samarinda sendiri, anggaran sudah disiapkan, baik untuk CPNS maupun PPPK. Tapi karena ada regulasi dari pusat, ya mau tidak mau kita menyesuaikan. Surat Keputusan sudah ada, tapi belum kami cetak dan keluarkan. Kami memang menunggu semua prosesnya rampung terlebih dahulu.”

Di Samarinda, ada 100 formasi CPNS dengan 96 peserta yang telah dinyatakan lulus. Sedangkan PPPK tahap pertama terdapat 2.200 formasi dengan 1.303 peserta yang telah dinyatakan lulus.

Penundaan Bisa Hambat Pelayanan Publik

Terpisah, Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Sani Bin Husain berpendapat bahwa implikasi dari kebijakan untuk menunda pengangkatan CPNS dan PPPK dapat menghambat efektivitas pelayanan publik di daerah.

Penundaan ini lebih lanjut, kata Sani, hanya akan memperberat beban kerja ASN di tengah krisis tenaga kerja dalam instansi pemerintah.

”Banyak instansi di daerah yang sangat membutuhkan tenaga kerja tambahan untuk meningkatkan pelayanan publik. Penundaan pengangkatan hanya akan membuat pelayanan semakin terhambat,” kata Sani tegas.

Tak ketinggalan, Sani turut menyoroti nasib para peserta yang lolos namun sudah kadung mengajukan pengunduran diri dari tempat kerja sebelumnya. “Kasihan mereka sudah resign dari kerjaannya yang lama, terkatung-katung hampir setahunan. Nasibnya jadi enggak jelas.”

Adapun Sani mendesak pemerintah pusat untuk kembali mengkaji kebijakan penundaan ini. Utamanya dalam memberi fleksibilitas bagi daerah yang telah siap secara finansial seperti Samarinda, untuk segera mengangkat ASN baru. (nkh/sty)

Artikel Penundaan Pengangkatan CPNS Rugikan Daerah, Samarinda Sebetulnya Sudah Siap pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hal ini disampaikan Zudan Rapat Penyesuaian Penetapan NIP CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024, Senin 10 Maret 2025, secara daring. Rapat yang disiarkan lewat kanal Youtube BKN tersebut, Zudan meminta masukan dari peserta rapat terkait informasi yang masuk kepadanya, bahwa banyak Calon ASN (CASN) yang sudah terlanjur keluar (resign) dari pekerjaan sebelumnya.

“Sebagai empati dari pemerintah, banyak yang memberikan informasi kepada saya bahwa banyak yang sudah keluar dari pekerjaannya, resign. Karena berharap 1 April sudah bekerja. Ternyata ada penyesuaian waktu, ditunda sampai Oktober dan Maret. Sekarang menganggur,” ujarnya.

Bahkan, kata Zudan, ada juga yang sudah sampai beli tiket di tanggal 1 April maupun 30 Maret untuk berangkat menuju tempat kerja setelah pengangkatan.

Makanya, BKN meminta masukan, terkait opsi apakah memungkinkan ketika nantinya setiap instansi mengundang para calon ASN, sekaligus dilakukan pendataan. Kemudian setiap instansi pemerintahan bisa menghubungi perusahaan sebelumnya agar mau mempekerjakan kembali Calon ASN yang sudah terlanjur resign.

“Atau biar kami dari BKN, atau Menpan yang menghubungi. Misalnya mengkomunikasikan dengan Kementerian BUMN, bila yang bersangkutan bekerja di BUMN,” kata Zudan.

BKN maupun Menpan bisa juga mengkomunikasikan kepada Kemenaker, apabila calon ASN sebelumnya bekerja di perusahaan swasta. Juga berkoordinasi dengan para gubernur, bupati dan wali kota jika yang berangkutan sebelumnya bekerja di BUMD.

“Tentu ini adalah upaya kita dalam rangka bentuk empati dan simpati kepada calon ASN. Belum tentu berhasil upaya kita ini. Belum tentu dikabulkan oleh perusahaan yang sudah ditinggalkan itu. Tetapi Kalau tidak berupaya, sudah pasti tidak ada hasil. Kalau berupaya, kemungkinannya gagal, atau berhasil mengembalikan yang bersangkutan bisa bekerja kembali sampai 30 September, karena 1 Oktober sudah mulai masuk kembali (sebagai ASN),” ujarnya.

Penetapan NIK Terus Berjalan

Prof Zudan meminta seluruh instansi pemerintah untuk terus melanjutkan proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga pengangkatan selesai.

Permintaan ini disampaikan dalam rapat daring terkait Penyesuaian Penetapan NIP CPNS dan PPPK 2024, Senin (10/3/2025), sebagai tindak lanjut dari penyesuaian jadwal penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun anggaran 2024.

“Melalui roadmap penyelesaian pengangkatan CASN 2024, BKN telah menerbitkan surat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi agar proses pengusulan dan penetapan NIP CPNS dan PPPK terus berjalan sesuai jadwal,” ujar Zudan.

Penyesuaian ini mengacu pada Surat Menteri PANRB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 serta Surat Kepala BKN Nomor 2793/B-KS.04.01/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi CASN 2024.

Dalam surat Kepala BKN, ditetapkan bahwa:

Usulan penetapan NIP CPNS paling lambat 30 Juni 2025. Pengangkatan CPNS ditetapkan dengan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) 1 Oktober 2025. Usulan penetapan nomor induk PPPK paling lambat 30 November 2025. Pengangkatan PPPK ditetapkan dengan TMT 1 Maret 2026.

Selain itu, bagi pelamar PPPK yang pada 1 Maret 2026 telah melampaui batas usia pengangkatan, tetapi masih memenuhi batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki, tetap akan diangkat dengan masa perjanjian kerja selama satu tahun.

“Kami memastikan bahwa seluruh proses ini akan berjalan hingga penerbitan SK CPNS maupun SK PPPK,” tegas Zudan. (sty)

Artikel Polemik Penundaan Pengangkatan CPNS, BKN Buka Opsi Bantu Kembali Bekerja di Perusahaan Sebelumnya pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Permintaan ini muncul sebagai respons atas Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025, yang menetapkan bahwa pengangkatan CPNS akan dilakukan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK diangkat pada 1 Maret 2026.

Komisi II Dorong Percepatan Pengangkatan

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa skema pengangkatan serentak tersebut bertentangan dengan kesimpulan rapat antara DPR, Kemenpan-RB, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam rapat itu, Oktober 2025 dan Maret 2026 disepakati sebagai tenggat waktu penyelesaian pengangkatan, bukan waktu pengangkatan serentak.

“Kita sebenarnya ingin mempercepat, bukan menunggu sampai akhir 2026 seperti skenario awal Kemenpan-RB,” ujar Zulfikar, Minggu, 9 Maret 2025, seperti dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, jika sebuah instansi telah menyelesaikan administrasi CPNS atau PPPK lebih awal, pengangkatan seharusnya bisa segera dilakukan tanpa perlu menunggu jadwal serentak.

“Kalau memang sudah tuntas, segera di-SK-kan saja. Tidak perlu menunggu Oktober 2025 atau Maret 2026,” tegasnya.

Pemerintah Sebut Pengangkatan Bukan Ditunda, tetapi Disesuaikan

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menegaskan bahwa jadwal pengangkatan CPNS dan PPPK bukan ditunda, melainkan disesuaikan untuk memastikan kelancaran proses administrasi dan penempatan ASN sesuai kebutuhan instansi.

“Kami ingin semuanya terangkat secara bersamaan agar tidak ada perbedaan dalam penggajian maupun tugas,” ujar Rini setelah rapat dengan Komisi II DPR, Rabu 5 Maret 2025.

Wakil Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto, juga menambahkan bahwa penyesuaian jadwal ini bertujuan untuk menyeragamkan Tanggal Mulai Tugas (TMT) CPNS dan PPPK, yang selama ini berbeda antara satu instansi dengan instansi lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa semua ASN yang lulus seleksi dapat memulai tugas dengan kondisi yang lebih seragam dan adil,” katanya.

Namun, Komisi II DPR berharap pemerintah dapat mempertimbangkan aspirasi dari para CPNS dan PPPK, agar mereka tidak harus menunggu terlalu lama untuk resmi diangkat. (sty)

Artikel Kemenpan RB Umumkan Pengangkatan CPNS Oktober, DPR Minta Direvisi dan Dipercepat pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.