Surat itu diserahkan melalui Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dapil Kaltim sekaligus Wakil Ketua DPP Gerindra, Budisatrio Djiwandono, pada Jumat (8/5/2026).

Di dalam surat tersebut, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim meminta Presiden Prabowo agar memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun langsung memeriksa Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, terkait dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Aspirasi Disebut Datang dari Masyarakat

Koordinator Lapangan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, Erly Sopiansyah, mengatakan surat terbuka tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat.

Menurutnya, mereka ingin persoalan yang berkembang di Kalimantan Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat, khususnya Presiden RI.

“Yah kita meminta presiden untuk memerintahkan KPK untuk turun memeriksa Gubernur Kaltim,” ujarnya saat diwawancarai, Jumat (8/5/2026).

Erly menyebut, penyampaian surat melalui Budisatrio Djiwandono dilakukan dengan harapan aspirasi itu bisa diteruskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

Minta Transparansi dan Penegakan Hukum

Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mengaku akan terus mengawal proses tersebut. Mereka juga mendorong adanya transparansi dan penegakan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Kalimantan Timur.

“Yah harapan nya bapak presiden menerima surat terbuka kami dari aliansi perjuangan masyarakat Kaltim,” pungkasnya.

Penyerahan surat terbuka itu menjadi salah satu rangkaian dinamika politik yang belakangan terus menjadi perhatian publik di Kaltim, terutama di tengah isu hak angket DPRD Kaltim yang masih bergulir. (Sn/am)

Artikel Aliansi Masyarakat Kaltim Titip Surat untuk Prabowo Lewat Budisatrio, Minta KPK Periksa Rudy Mas’ud pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.