Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ibu Iriana Jokowi tiba di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Sabtu 5 Oktober 2024.

Kedatangan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana, disambut oleh Sekreatris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Tri Budi Utomo, Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Pjs Wali Kota Balikpapan Ahmad Muzakkir, Danlanud Dhomber serta Danlanal Balikpapan.

“Kunker Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi dalam rangka Nusantara TNI Fun Run,” kata Sekda Sri Wahyuni.

Setelah sampai di Bandara Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana bersama rombongan naik helikopter menuju Ibu Kota Nusantara (IKN dan langsung menuju rumah tapak jabatan menteri.

Sebagai informasi, acara Nusantara TNI Fun Run ini diikuti 3.100 pelari yang terdiri komunitas lari dan TNI dengan jarak tempuh sekitar 4,7 Km.

Peserta Nusantara Fun Run berasal dari berbagai daerah, terutama warga Kaltim dan sekitar IKN.

“Titik kumpul di Balikpapan, Samarinda dan Sepaku dengan disiapkan bus 52 unit,” sebutnya. (rw)

Artikel Presiden Jokowi Hadiri TNI Fun Run di IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Jokowi kembali mengunjungi IKN sebelum masa kerjanya akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Serangkaian agenda akan dilakukan Jokowi salah satunya groundbreaking.

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) kembali ke Kalimantan Timur (Kaltim) untuk ber kunjung ke IKN.

Namun, kunjungan ini berbeda dari biasanya. Presiden Jokowi tidak mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan atau Bandara APT Pranoto Samarinda, tapi langsung di Bandara IKN yang terletak di Kelurahan Pantai Lango, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Pendaratan perdana pesawat kepresidenan di Bandara IKN pada Selasa 24 September 2024 berlangsung mulus dan sukses.

Presiden dan rombongan disambut Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik.

“Selamat datang di Bandara IKN Pak Presiden,” kata Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik disambut senyum bahagia Presiden Jokowi. Pesawat kepresidenan mendarat sekitar pukul 4 sore.

Rangkaian Kunjungan Jokowi ke IKN

Selain akan kembali berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Joko Widodo juga akan melakukan groundbreaking tahap VIII di kawasan ibu kota baru Indonesia.

Setelah mendarat Presiden Jokowi akan langsung meninjau Rumah Tapak Menteri dan melaksanakan agenda internal.

Sementara pada Rabu 25 September 2024, Presiden Jokowi rencananya melakukan groundbreaking bangunan PT Australian Independence School, Pelataran Boga Rasa, Dprima Hotel, PT Magnum Nusantara dan bangunan PT Delonix.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Kaltim Syarifah Alawiyah mengatakan bahwa rangkaian agenda groundbreaking akan berlangsung mulai pukul 07.30 Wita hingga estimasi pukul 13.00 Wita

Setelah agenda groundbreaking, Presiden Jokowi akan kembali ke Istana Negara di IKN untuk melakukan kegiatan internal.

Pada Kamis, 26 September 2024 Presiden Jokowi dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Paser dan Berau. Sementara pada Jumat 27 September 2024, jika tidak ada perubahan agenda, Presiden Jokowi direncanakan berkunjung ke Kota Samarinda. (rw)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Rangkaian Agenda Presiden Jokowi di IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Polemik mulai terjadi dari tahun lalu, ketika MK mengganti aturan batas usia pencalonan presiden dan kepala daerah. Dari minimal 40 tahun, jadi 30 tahun. Kebijakan ini tak mendapat pertentangan berarti dari yang berwenang.

Mayoritas partai di DPR RI adalah pengusung calon yang usianya di bawah 40 tahun, alias pria yang diuntungkan dengan peraturan itu. Presiden selaku pemimpin pemerintah? Tampak memiliki kepentingan yang sama.

Pilpres selesai, tapi polemiknya belum usai. Justru semakin meruncing. Koalisi Indoensia Maju (KIM) tak hanya bersama-sama memenangkan Pilpres. Namun kembali menggabungkan kekuatan di Pilkada 2024. Bahkan dengan tenaga yang lebih besar, dengan bergabungnya beberapa partai rival di Pilpres 2024, dan menjadi KIM+.

Koalisi gemuk terjadi di banyak daerah. Membuat pencalonan gubernur tidak seramai edisi sebelumnya. Jika normalnya Pilkada Provinsi diikuti oleh 3-4 paslon, kini 2 paslon saja sulit terwujud.

Skenario kotak kosong terjadi di mana-mana. Karena cara termudah meraih kekuasaan di daerah, tentu dengan menggunakan skema ini. Calon yang diusung bukan berdasar angka elektabilitas atau yang mayoritas warga setempat inginkan. Namun politisi yang sekubu. Di titik ini, pemaknaan demokrasi telah menyimpang.

MK Sempat Beri Angin Segar

Fenomena koalisi gemuk ini membuat partai-partai yang kurang beruntung bereaksi. Mereka yang tak dapat kursi, akhirnya ingin ikut berkontestasi di Pilkada. Partai Buruh dan Partai Gelora menginisiasi gerakan ini.

Kedua partai melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK), agar partai yang tak dapat kursi, bisa mengusung paslon di Pilkada, bermodal raihan suara di Pemilu 2024.

MK mengabulkan. Pencalonan bisa dilakukan dengan menggabungkan suara rakyat di Pemilu, bukan lagi berdasar kursi di parlemen. Putusannya sebagai berikut:

TAK HANYA ITU, MK juga membuat putusan tentang batasan usia. Calon gubernur dan wakilnya, adalah yang berusia minimal 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU. Bukan seperti putusan MA yang minimal 30 tahun saat pelantikan.

Reaksi Cepat DPR dan Pemerintah

Dua putusan ini sukses membangunkan Sang Raksasa. Tak menunggu lama, mereka langsung merapatkan barisan. Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menjadi algojonya. Mereka berusaha merevisi 2 putusan MK itu dalam UU Pilkada. Dua putusan yang memberatkan langkah mereka menguasai Jakarta, Jateng, dan beberapa daerah lainnya.

Oh, bukan merevisi atau membangkang putusan MK. Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi mengklaim DPR dan pemerintah hanya mendetailkan materi putusan MK dalam RUU Pilkada.

“DPR bersama pemerintah tidak mengubah putusan, tidak membatalkan putusan MK, tetapi mengadopsi putusan MK dengan kemudian lebih mendetailkan.”

“Mendetailkan apa? Terkait dengan partai-partai nonparlemen itu diatur tersendiri, terkait dengan parpol-parpol yang ada kursi di parlemen itu diatur tersendiri,” ujar Awiek, sapaan karibnya, Rabu, mengutip dari Antara.

Intinya begini, DPR ingin membuat undang-undang yang mengatur bahwa partai parlemen hanya bisa membentuk koalisi dengan partai parlemen juga. Partai non parlemen begitu juga. Tidak bisa bergabung dengan modal raihan suara di Pemilu.

Soal batas usia ia belum membeberkan, namun isunya, DPR dan pemerintah ingin mengadopsi putusan MA. Cocokloginya, karena Kaesang yang mau diusung KIM+ sebagai calon wakil gubernur Jateng, baru berusia 30 tahun pada Desember nanti. Keputusan ini krusial untuk menentukan nasib Putra Mahkota.

Secepat apa tindakan DPR dan Pemerintah? Sangat cepat, hari ini, Kamis 22 Agustus 2024, mereka berencana mengesahkan UU Pilkada. Itu berarti, KPU harus mengukuti peraturan UU terbaru.

Anies Gigit Jari?

MK lewat putusannya memberikan jalan bagi partai politik non parlemen untuk dapat mengusung calon di Pilkada 2024. Situasi ini memungkinkan Anies Baswedan bertarung di Jakarta, melawan Ridwal Kamil dengan dukungan 12 parpolnya. Namun dalam sekita, DPR dan Pemerintah RI menghempaskan aturan itu.

Jika skenario DPR berjalan, maka PDIP sebagai satu-satunya parpol parlemen di Jakarta, dipastikan tak bisa mencalonkan jagoannya ke Pilkada. Karena jumlah kursinya tak sampai 20 persen.

Partai non parlemen, tanpa 12 parpol pengusung RK dan PDIP, jika pun bersatu, suaranya tak sampai 25 persen suara dalam Pemilu lalu. Ini berarti, kans Anies berlaga di Pilkada Jakarta sudah hampir pupus. Saat Presiden Jokowi mengetuk palu pengesahan UU Pilkada yang baru. Di saat itu juga kemenangan dengan skor 2-0 terjadi.

KPU Bisa Makin Pusing

Isu besar yang sedang dilawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat jauh dari keributan. Mereka tak punya kepentingan praktis. Tapi pada akhirnya ikut menjadi korban dari kebijakan-kebijakan itu.

Ya, mereka dari tahun ke tahun selalu mengupayakan tingkat partisipasi Pemilu dan Pilkada. Dengan yang terjadi belakangan ini, justru semakin menyulitkan kinerja KPU.

Koalisi gemuk membuat pilihan semakin sedikit. Dan makin sedikit pilihan, makin kecil peluang masyarakat untuk hadir ke TPS. Sederhananya begini, jika Pilkada diikuti 3 paslon. Pendukung dan simpatisan dari 3 paslon akan memilih untuk memenangkan jagoannya. Kalau hanya 1 paslon, simpatisan paslon 2 dan 3, tentu akan ogah-ogahan.

Dalam konteks Pilkada Jakarta misalnya. Pendukung dan simpatisan Anies Baswedan di sana terbilang tinggi. Tapi karena jagoannya tak mendapat perahu, mereka yang berasal dari individu, kader partai, atau simpatisan partai yang langganan mengusung Anies. Besar kemungkinan akan memilih golput.

(dra)

Artikel Tentang Demokrasi Hari Ini dan Kans Anies Ikut Pilkada; Dapat Angin Segar dari MK, Dihempas Seketika oleh DPR dan Pemerintah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Sedang ramai di jagad internet soal Baleg DPR RI yang membentuk Panja UU Pilkada untuk merevisi 2 putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas dukungan partai politik untuk mengusung calon di pilkada, dan batas usia calon gubernur, bupati, wali kota, dan para wakilnya.

Untuk diketahui, pada Senin, 19 Agustus 2024 kemarin, MK membacakan putusan terbaru terkait ambang batas pencalonan pilkada. MK menyatakan penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan. Sehingga partai yang tak mendapatkan kursi, bisa berkoalisi dan mengusung jagoan di pilkada dengan modal raihan suara di Pemilu 2024 lalu.

Adapun ambang batas pencalonan kepala daerah adalah sebagai berikut:

Selain itu, Baleg DPR dan pemerintah disebut tengah berupaya menggagalkan putusan MK terkait batas usia calon kepala daerah. Yang mana MK menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun saat penetapan calon oleh KPU.

Sementara DPR dan pemerintah ingin batas usia 30 tahun untuk cagub/cawagub dan 25 tahun untuk bupati, wali kota, dan wakilnya, dihitung saat pelantikan. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Presiden Jokowi dan Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM+) adalah pihak yang menginginkan aturan itu diubah, demi memuluskan langkah Kaesang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Putra bungsu presiden diketahui baru akan berusia 30 tahun pada Desember 2024 mendatang.

Bermula dari Pilpres 2024

Apa yang menjadi keributan hari ini, sebenarnya bermula dari masa pencalonan presiden dan wakil presiden tahun lalu. Saat itu, MK yang diketuai Anwar Usman memutuskan mengganti aturan usia presiden dan kepala daerah dari minimal 40 tahun menjadi 30 tahun.

Keputusan kontroversial ini melanggengkan langkah Gibran Rakabuming menjadi wakil presiden Prabowo Subianto, yang diusung oleh KIM.

Pilpres selesai, hadir lah pilkada. KIM dengan tambahan beberapa partai dari pengusung capres lain (jadi KIM+), membentuk koalisi super gemuk di level daerah.

Koalisi ini membuat pilkada di beberapa daerah kocar-kacir, misalnya di Jakarta, termasuk juga Kalimantan Timur. Lewat cara ini, KIM+ memungkinkan memenangkan pilkada dengan mudah. Karena calon lawan yang tak sempat mendaftar via perorangan, jadi tidak memiliki perahu.

Belakangan, timbul lagi keributan soal usia. Batas minimal 30 tahun dimaknai ganda; saat penetapan calon dan pelantikan. Untuk yang satu ini, MK sudah menetapkan bahwa usia 30 tahun berlaku saat penetapan calon.

CALS Minta Presiden dan KIM+ Berhenti Lawan Konstitusi

CALS menilai Presiden Joko Widodo dan KIM+ hendak menghalalkan segala cara untuk mempertajam hegemoni kekuasaan koalisi gemuk dan gurita dinasti politik dalam Pilkada 2024.

Upaya pengabaian (putusan MK) ini dilakukan untuk mengakali Pilkada 2024 agar di sejumlah daerah, terutama Daerah Khusus Jakarta, dapat didominasi KIM+ tanpa kandidat kompetitor yang riil. Dan memuluskan jalan putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk mencalonkan sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah meskipun belum memenuhi syarat usia pencalonan kepala daerah.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah, melalui keterangan resmi CALS. Mengatakan bahawa Presiden Joko Widodo beserta segenap partai politik pendukungnya tengah mempertontonkan pembangkangan konstitusi dan pamer kekuasaan yang eksesif tanpa kontrol yang berarti dari lembaga legislatif. Seolah ia merupakan hukum, bahkan melebihi hukum dan sendi-sendi konstitusionalisme.

“Rezim yang otokratis ini kembali melanggengkan otokrasi legalisme untuk mengakumulasikan kekuasaan dan mengonsolidasikan kekuatan elit politik hingga ke level pemerintahan daerah,” ujarnya, Rabu 21 Agustus 2024.

Lanjut Herdi, upaya demikian mendelegitimasi Pilkada 2024 sejak awal, sebab aturan main pilkada diakali sedemikian rupa untuk meminimalisasi kompetitor dengan menutup ruang-ruang kandidasi alternatif, memborong dukungan koalisi gemuk partai politik, dan memunculkan kandidat boneka agar mengesankan kontestasi pilkada berjalan dengan kompetisi yang bebas, adil, dan setara.

“Masih lekat di benak masyarakat bagaimana Pemilihan Umum Tahun 2024 dibangun dengan fondasi manipulasi, pelanggaran hukum, dan pelanggaran etika yang terstruktur, sistematis, dan masif.”

“Presiden Joko Widodo dan partai pendukungnya menggunakan cetak biru serupa untuk melanggengkan dinasti politik yang dilanjutkan oleh putranya, melalui perombakan hukum secara instan dengan menyalahgunakan institusi demokrasi, yaitu mengotak-atik syarat usia calon kepala daerah agar sesuai dengan figur yang akan diusung,” imbuhnya.

Seruan Boikot Pilkada

Putusan MK sejatinya bersifat final dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Namun jika Presiden Jokowi dan partai pendukungnya terus melawan konstitusi, CALS menyebut jika cara melawan baliknya adalah perlawanan dari masyarakat.

Oleh karena itu, Constitutional and Administrative Law Society menyerukan:

1. Presiden dan DPR menghentikan pembahasan Revisi UU Pilkada dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024;

2. KPU menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024, tanggal 20 Agustus 2024;

3. Jika Revisi UU Pilkada dilanjutkan dengan mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka segenap masyarakat sipil melakukan pembangkangan sipil untuk melawan tirani dan autokrasi rezim Presiden Joko Widodo dan partai politik pendukungnya dengan memboikot Pilkada 2024. (dra)

Artikel CALS Sebut Jokowi dan KIM+ Dalang Pembangkangan 2 Putusan MK soal Pilkada: Hentikan Revisi atau Masyarakat akan Boikot! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Acara Zikir dan Doa Kebangsaan dalam perayaan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Halaman Depan Istana Merdeka, Jakarta, 1 Agustus 2024, malam.

Kegiatan ini dhadiri oleh perbagai lapisan pimpinan pemerintah pusat maupun daerah. Termasuk masyarakat.

Peringatan HUT Kemerdekaan tahun ini akan menjadi yang terakhir bagi Presiden Joko Widodo. Momen haru pun tersaji kala ia menyampaikan sambutannya.

“Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala, atas segala perlindungan dan anugerah-Nya bagi bangsa Indonesia, sehingga kita mampu terus bertahan, mampu terus bertumbuh walau dunia tengah dilanda berbagai krisis, ketidakpastian global, ketidakpastian geopolitik, dan perubahan iklim,” ucapnya.

Jokowi lalu menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat di seluruh tanah air, bersama Wapres Ma’ruf Amin, atas segala kesalahan dan kekhilafan saat menjalankan amanah sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Kami sangat menyadari bahwa sebagai manusia kami tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. Kami juga tidak mungkin dapat memenuhi harapan semua pihak.”

“Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta’ala,” kata Presiden.

Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa agar senantiasa diberikan kemudahan dalam mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan makmur.

“Saya mengajak kepada kita semuanya yang hadir untuk berdoa bersama memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta’ala agar kita diberikan kemudahan untuk meraih cita-cita bangsa yang maju, bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur,” pungkasnya.

Zikir dan Doa Kebangsaan itu dihadiri sekitar 3.000 tamu undangan yang terdiri dari pimpinan organisasi masyarakat Islam, tokoh agama dari lembaga dakwah se-Indonesia, para tokoh agama dari lembaga takmir se-Indonesia, serta pimpinan dai kebangsaan se-Indonesia.

Kegiatan ini juga diikuti oleh sekitar 2.300 santri dari berbagai pondok pesantren se-Indonesia, 250 penyuluh agama Islam se-wilayah DKI Jakarta, 50 penghulu se-wilayah DKI Jakarta, 100 dai kebangsaan, dan 100 pengurus majelis ta’lim.

Diketahui masa jabatan Presiden Jokowi bersama Wapres Ma’ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 tahun ini menjadi yang terakhir. (am)

Artikel Tangis Haru Presiden Jokowi Minta Maaf, Tak Bisa Bahagiakan Semua Pihak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mendapat bantuan sapi qurban dari Presiden Joko Widodo. Jumlahnya lumayan banyak, ada 27 ekor sapi. Yang akan dibagikan kepada masyarakat pada momen lebaran Idul Adha 1443 Hijriah.

Hal itu dikonfirmasi Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kaltim, Fahmi Himawan. Katanya, dari total 27 sapi tersebut, 2 ekor akan disumbangkan untuk Provinsi Kaltim, sementara 25 ekor lainnya akan dialokasikan untuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

 “Jadi ada peningkatan, tahun ini Presiden menyumbangkan 2 sapi untuk Kaltim dan akan kita tempatkan di Masjid Islamic Centre Samarinda,” terang Fahmi belum lama ini.

Fahmi juga menegaskan bahwa kriteria sapi bantuan presiden tentunya tidak sembarangan. Pemerintah pusat mencari sapi-sapi dengan bobot minimal 1 ton, yang menjadi tantangan besar bagi peternak lokal. Saat ini, sapi yang tersedia di Kaltim rata-rata berbobot 700-800 kilogram.

 Menurut Fahmi, pencapaian bobot sapi hingga 1 ton memang sulit karena 95 persen sapi di Kaltim kebanyakan dilepasliarkan sehingga ukurannya tidak sebesar sapi yang diternak khusus untuk digemukkan dalam kandang. Untuk mencari sapi tersebut, DPKH Kaltim mengerahkan seluruh tim untuk melakukan survei di lapangan.

Banyak peternak yang berharap sapi mereka dibeli oleh Jokowi, menandakan antusiasme tinggi dari para peternak lokal.

Hadirnya IKN telah sedikit demi sedikit menunjukkan adanya kebaikan bagi Provinsi Kaltim, dimana para peternak Kaltim dapat merasakan berkah dari pemindahan IKN.

Hal ini juga menjadi awal mula bagi peternak di Kaltim untuk lebih giat dalam meningkatkan kualitas ternak mereka untuk perayaan Hari Raya Kurban di tahun-tahun mendatang. (*am)

Artikel Presiden Jokowi Salurkan 27 Sapi Qurban untuk Warga Kaltim dan IKN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hari Kemerdekaan ke 79 pada 17 Agustus 2024 mendatang bakal menjadi sejarah. Karena akan berlangsungkan di Ibu Kota Nusantara (IKN), bukan di Istana Merdeka, Jakarta.

Tak hanya itu, ini juga menjadi HUT Kemerdekaan terakhir bagi Presiden Joko Widodo. Momentum ini akan dimaksimalkan oleh pemerintah sebagai legecy Jokowi diakhir masa jabatannya.

Di tengah pesimistis terwujudnya IKN, proyek pembangunannya terus dikebut. Agar bisa tercapai sesuai targetnya.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono optimis IKN akan berjalan sesuai rencana.

Khususnya untuk upacara HUT Kemerdekaan pertama di IKN. Karena progres pengerjaan lapangan upacaranya kini sudah mencapai 90 persen.

Dari progres pengerjaan lapangan itu, Dia menargetkan akan rampung pada bulan depan, Juni 2024.

“Lapangan ini kapasitasnya 8.000 orang, tapi nanti penyelenggara upacara adalah Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden, beliau yang harus mempertimbangkan kesiapan pelaksanaannya,” kata dia saat meninjau infrastruktur di Kawasan Istana Presiden (KIP) di IKN, Kalimantan Timur, Senin 6 Mei 2024, dikutip dari Antara, Selasa 7 Mei 2024.

4 Gedung Kementerian Rampung

Pada saat pelaksanaan upacara peringatan HUT RI nanti, para tamu undangan bisa memanfaatkan empat gedung Kementerian Koordinator. Serta 12 tower aparatur sipil negara (ASN) yang segara rampung. “Makanya pemindahan ASN diundur setelah upacara,” ujar dia.

Pengerjaan ini bukan tanpa kendala. Ternyata ada hal-hal teknis yang tidak sesuai rencana. Yang diakuinya menjadi alasan berkurangnya persentase kecepatan penyelesaian lapangan IKN.

Menteri PUPR bilang, hal itu dikarenakan baru 70 persen pekerja bisa kembali setelah masa Lebaran tahun 2024.

Untuk mengatasi hal itu, pihaknya telah menyediakan pesawat Hercules guna mengakomodasi pekerja IKN yang hendak kembali membangun ibu kota baru Indonesia tersebut.

Lapangan upacara di IKN nanti bukan seperti lapangan upacara biasa. Menteri PUPR Basuki bilang rumput lapangan standarnya akan sama seperti lapangan sepak bola.

Dengan menggunakan rumput berjenis zoysia matrella. “Standardnya bisa untuk main bola,” katanya.

Juli, Jokowi Berkantor di IKN

Dengan segala perencanaan ini, Menteri PUPR Basuki memastikan segala fasilitas dasar juga pararel dipenuhi. Salah satunya soal pasokan air bersih di IKN.

Karena hal ini, untuk kenyamanan Presiden Jokowi yang rencananya bakal mulai berkantor di ibu kota baru Indonesia itu.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan jika rencananya ia ingin berkantor di IKN setelah bandara dan jalan tol dapat beroperasi, yang diperkirakan mulai Juli 2024.

Bandara VVIP IKN tengah dibangun. Bandara itu akan memiliki panjang 2.200 dari 3.000 meter landasan pacu (runway) bandara VVIP IKN yang akan siap digunakan menjelang perayaan Kemerdekaan Indonesia pada bulan Agustus mendatang.

Basuki mengatakan bahwa pihaknya saat ini sedang mengerjakan akses bandara yang menuju arah tol 5B, serta jalan nasional.

Nantinya waktu tempuh dari kawasan inti IKN menuju bandara bila menggunakan jalan nasional memakan waktu selama 20 menit, sedangkan menggunakan akses tol waktu tempuh ke bandara hanya 10 menit.

Nantinya Bandara VVIP ini juga direncanakan bakal menjadi bandara komersial. “Tapi pastinya nanti untuk komersial,” tegasnya.

Kementerian PUPR akan melakukan uji coba kelayakan (commissioning) dengan otoritas kebandaraan guna menilai kesiapan fisik, serta instrumentasi pendaratan bandara VVIP tersebut. (ant/am)

Artikel Progres Lapangan Upacara IKN Sudah 90 Persen, Ada Bandara VVIP, Jokowi Berkantor di IKN Juli 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar dapat berhati-hati dalam mengelola setiap Rupiah dari ABPN maupun APBD yang dimiliki di tengah situasi perekonomian dunia yang sulit.

Presiden menyebutkan bahwa saat ini semua negara sangat berwaspada terhadap harga minyak dan bunga pinjaman.

“Semua negara ini takut terhadap tiga hal. Pertama harga minyak, kedua masalah bunga pinjaman. Semua pada takut masalah itu, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban fiskal itu akan sangat besar,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Senin.

Presiden menyebutkan bahwa saat ini semua negara dihadapkan pada situasi dan tantangan yang tidak mudah, salah satunya karena pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan hanya berkisar 3,2 persen.

Menurutnya, dampak dari pandemi COVID-19 masih terasa hingga  saat ini. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah negara yang masuk pada resesi ekonomi seperti Jepang dan Inggris.

Oleh karena itu, Presiden minta pengelolaan fiskal dan anggaran harus dilakukan secara bijak dan hati-hati sehingga tidak ada satu rupiah pun dari anggaran yang meleset dari rencana pembangunan yang dibuat.

“Oleh sebab itu, kita harus betul-betul hati-hati kelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” kata Presiden.

Kepala Negara juga menyebutkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah yang disusun pemerintah melalui RKP. Namun, sinkronisasi dari rencana tersebut belum terealisasi.

Padahal, sinkronisasi menjadi kunci agar rencana pembangunan tersebut berjalan seirama, tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

Harapannya, Musurenbangnas 2024 yang mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” bisa menjadi penyambung agenda pembangunan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, sehingga agenda tersebut bisa seirama dan tepat sasaran. (rw)

Artikel Presiden Jokowi Minta APBN dan APBD Dikelola dengan Bijak pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan pabrik bahan peledak PT Kaltim Amonium Nitrate (KAN) di Kota Bontang, Kalimantan Timur, Kamis 29 Februari 2024.

Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.

“Presiden Jokowi akan tiba di Bontang sekitar pukul 09.36 WITA dengan menggunakan helikopter dari Kota Samarinda, setelah sebelumnya meresmikan terminal Samarinda. Presiden langsung menuju lokasi pabrik,” kata Komandan Komando Distrik Militer 0908 Bontang Letkol Inf Aryo Bagus Daryanto.

Dia menyebutkan, PT KAN telah membangun pabrik bahan peledak yang modern dan ramah lingkungan. Ia berharap pabrik ini dapat mendukung kegiatan pertambangan di wilayah Kalimantan Timur.

Usai meresmikan pabrik, lanjutnya, Presiden Jokowi dijadwalkan makan siang di sebuah rumah makan di Bontang, sebelum melanjutkan perjalanan ke Penajam Paser Utara, lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang baru. Presiden kembali menggunakan helikopter dari Bandara PT Badak LNG.

Kedatangan Presiden Jokowi ke Bontang bakal disambut oleh jajaran Pemkot Bontang, direksi PT KAN, Forkopimda setempat serta pejabat TNI dan Polri.

Pihak TNI dan Polri telah mempersiapkan pengamanan kedatangan presiden, mulai dari sterilisasi kawasan yang akan dikunjungi, hingga teknis pengawalan perjalanan presiden selama di Bontang.

PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) adalah perusahaan industri kimia yang berdiri sejak tahun 2003 sebagai hasil kerjasama antara PT Pupuk Kaltimantan Timur dan PT DAHANA.

Pabrik tersebut didukung teknologi tinggi yang aman dan ramah lingkungan dengan standar operasional pabrik kelas dunia berlisensi Sedin-Hallifeng.

Harapannya, kehadiran pabrik amonium nitrat ini bisa mengurangi volume impor domestik dengan mengoptimalkan fungsi amonium nitrat di berbagai sektor.

Tentunya, strategi ini juga sejalan dengan target pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih mandiri energi dan industrinya. (rw)

Artikel Presiden Jokowi akan Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Bontang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Hari Pers Nasional (HPN) adalah momen perayaan besar bagi para insan pers yang diperingati setiap tahunnya. HPN yang jatuh setiap 9 Februari menjadi salah satu pijakan jurnalisme di tanah air.

Peringatan ini sekaligus merayakan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (HUT PWI) yang dibentuk sejak 1946.

Tahun ini, Puncak Peringatan HPN 2024 telah dilaksanakan di Ecovention Ancol, Jakarta Utara, Selasa 20 Februari 2024.

HPN juga bermakna apresiasi sekaligus penghargaan bagi seluruh insan pers yang telah berkontribusi dalam memajukan dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Jokowi mengapresiasi insan pers yang sudah konsisten menemani masyarakat termasuk mengawal demokrasi termasuk Pemilu 2024.

“Saya sampaikan selamat hari pers nasional 2024, saya juga mengucapkan terima kasih kepada insan pers yang terus konsisten menemani masyarakat dalam mengendalikan demokrasi. Terima kasih insan pers sudah mengawal Pemilu 2024 yang baru saja kita jalani,” ujar Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan telah menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme yang Berkualitas.

Sebelum menandatangani Perpres itu, ia mengaku betul-betul mendengarkan aspirasi dari rekan-rekan pers.

Hal itu dilakukan Jokowi karena adanya perbedaan aspirasi antara media konvensional dengan platform digital.

“Setelah sekian lama, melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Perpres tentang tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” imbuhnya

Jokowi juga menegaskan untuk mewujudkan keberlanjutan media dan jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan semua pihak.

Harapannya, melalui Rancangan Perpres Publisher Rights ini akan ada payung hukum yang menjadi acuan bersama. (rw)

Artikel Puncak HPN, Presiden Jokowi: Terima kasih Insan Pers Sudah Kawal Pemilu 2024 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.