Kunjungan kerja perdana Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) selama dua hari, 12-13 Januari 2026, membawa pesan tegas. Kepala Negara memastikan bahwa pembangunan ibu kota baru tersebut terus berlanjut. Namun dengan sejumlah catatan kritis terkait desain dan percepatan fasilitas.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, Presiden Prabowo menerima laporan komprehensif dari Otorita IKN (OIKN) pada Selasa 13 Januari 2026. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan evaluasi langsung agar proyek berjalan sesuai visi besar pemerintah.

“Jadi tadi masih ada beberapa hal yang Bapak Presiden memberikan koreksi terhadap pertama misalnya mengenai desain, kemudian mengenai fungsi, dan diminta terus-menerus OIKN dan Kementerian PU untuk memperbaiki,” ungkap Prasetyo Hadi kepada awak media usai mendampingi Presiden di Malang, Selasa 13 Januari 2026.

Fokus Akselerasi

Meski tidak merinci bagian mana yang dikoreksi, Prasetyo menegaskan bahwa arahan utama Presiden adalah akselerasi. Pemerintah menargetkan infrastruktur penunjang Trias Politica—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—harus lengkap dalam dua tahun ke depan.

“Bapak Presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk mempercepat proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif, yang harapannya bisa selesai di tahun 2028,” jelasnya.

“Catatannya adalah untuk perbaikan dan percepatan proses pembangunan supaya tiga fungsi bisa segera selesai,” tambah Prasetyo.

Akhiri “Wait and See” Investor

Di sisi lain, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menerjemahkan kehadiran dan arahan Presiden sebagai sinyal kuat kepastian investasi. Dalam keterangan resminya, Rabu 14 Januari 2026 Basuki menilai kunjungan ini mematahkan keraguan publik maupun investor. Yang selama ini masih mengambil sikap menunggu (wait and see) terkait nasib IKN di era pemerintahan baru.

“Kami mengajak masyarakat dan investor untuk tidak ragu lagi atas kelanjutan dan percepatan pembangunan IKN. Komitmen pemerintah sangat jelas, yakni menuju Ibu Kota Politik pada 2028,” tegas Basuki di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Basuki menyebut, landasan hukum percepatan ini sudah pakem, yakni melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Otorita IKN berjanji akan bekerja sesuai tenggat waktu ketat yang diamanatkan aturan tersebut.

“Kami sangat bersyukur atas perkenaan Bapak Presiden melakukan kunjungan kerja ke IKN. Kehadiran beliau memberikan semangat tambahan bagi kami untuk melaksanakan amanah pembangunan ini,” ujarnya.

Fokus Paralel Pendidikan

Usai menuntaskan agenda padat di IKN, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Kabupaten Malang, Jawa Timur, untuk meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang.

Mensesneg Prasetyo menambahkan, langkah ini merupakan kerja paralel pemerintah. Di satu sisi mengejar infrastruktur ibu kota, di sisi lain memperkuat fasilitas pendidikan, mulai dari sekolah rakyat untuk masyarakat lapisan bawah (desil 1 dan 2) hingga sekolah unggulan.

“Sekali lagi ini memang kita bekerja keras untuk meningkatkan fasilitas-fasilitas pendidikan kita. Sekolah rakyat untuk desil 1, desil 2 kita adakan, kita bangun. Kemudian yang sekolah unggulan juga kita bangun karena kita benar-benar ingin mempersiapkan sumber daya manusia kita, yang kita harapkan akan mengawaki kebangkitan Indonesia Emas 2045,” tandasnya. (ens)

Artikel Pastikan Pembangunan IKN Lanjut, Prabowo Koreksi Desain hingga Kejar Target 2028 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Setelah vakum panjang selama lebih dari tiga dekade, kini Indonesia akhirnya kembali mencatatkan sejarah baru dalam pembangunan kilang minyak.

Sejarah itu terukir saat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi mengoperasikan infrastruktur energi terintegrasi Rencana Induk Pengembangan Kilang Pertamina (Refinery Development Master Plan/RDMP) di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Senin 12 Januari 2026.

Momen ini menjadi perhatian utama Presiden. Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa peresmian kilang minyak di Tanah Air terakhir kali terjadi pada sekitar 32 tahun silam. Tak heran jika rampungnya proyek strategis di Kaltim ini dianggap sebagai pencapaian vital bagi kedaulatan energi bangsa.

“Saya menyambut dengan bahagia dan merasa sangat bangga atas apa yang kita hasilkan hari ini melalui peresmian ini,” ujar Presiden Prabowo di lokasi acara.

Prabowo menegaskan, berdirinya kilang modern ini bukan kerja satu malam, melainkan hasil keringat banyak pihak. Ia memberikan apresiasi khusus kepada para insinyur, ribuan pekerja lapangan, aparat keamanan, pemerintah daerah, hingga masyarakat Kalimantan Timur yang mendukung jalannya proyek.

“Ini adalah prestasi yang sangat penting bagi negara dan bangsa,” tegasnya.

Bagi Kepala Negara, kemandirian energi memiliki bobot yang sama beratnya dengan ketahanan pangan. Ia menekankan narasi bahwa kekayaan sumber daya energi yang dianugerahkan Tuhan kepada Indonesia harus dikelola secara mandiri, bukan terus-menerus bergantung pada rantai pasok luar negeri.

Hemat Devisa Rp60 Triliun

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memaparkan skala masif dari proyek ini. Dengan nilai investasi yang menembus angka Rp123 triliun, RDMP Balikpapan kini menyandang status sebagai kilang minyak terbesar di Indonesia.

Peningkatan kapasitasnya pun signifikan. Kilang ini kini mampu mengolah 360 ribu barel per hari, naik dari kapasitas sebelumnya yang hanya 260 ribu barel. Tak hanya volume, kualitas produk yang dihasilkan pun juga telah memenuhi standar Euro V yang lebih ramah lingkungan, sejalan dengan target Net Zero Emission (NZE).

Secara ekonomi, Bahlil juga mengklaim operasional kilang ini akan membuat negara “bernapas” lebih lega. Pengurangan impor BBM jenis solar proyeksinya dapat mampu menyelamatkan devisa negara dalam jumlah yang fantastis.

“Keberadaan RDMP Balikpapan mampu menghemat devisa negara lebih dari Rp60 triliun per tahun karena mengurangi impor BBM jenis solar,” ungkap Bahlil.

Ke depan, target produksi tak hanya berhenti di Solar. Bahlil menyebut RDMP Balikpapan disiapkan untuk menggenjot produksi bahan bakar dengan Research Octane Number (RON) 92, 95, dan 98. Strategi ini Ia ambil untuk memutus ketergantungan impor sekaligus memaksa pasar domestik menyerap produk lokal.

“Supaya badan-badan usaha swasta membeli produksi dalam negeri melalui Pertamina,” tandasnya.

Peresmian proyek raksasa ini turut kehadiran jajaran elit Kabinet Merah Putih dan petinggi negara. Terlihat hadir Komisaris Utama Pertamina Mochamad Iriawan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Dari jajaran pemerintah daerah, hadir Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Wali Kota Balikpapan, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalimantan Timur. (ens)

Artikel Akhiri Penantian 32 Tahun, Prabowo Resmikan Kilang ‘Raksasa’ Balikpapan Senilai Rp123 Triliun pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menginstruksikan percepatan proses penanganan dan pemulihan sektor energi di wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Arahan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat menghadiri pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 4 Desember 2025.

Pemulihan Listrik Diprioritaskan

Menteri ESDM menjelaskan bahwa pasokan listrik di Aceh segera dipulihkan setelah jaringan transmisi dari Arun sempat terganggu akibat banjir.

Proses perbaikan juga berlangsung di Tapanuli Tengah dan Sibolga, yang sejak kemarin mulai kembali mendapatkan suplai listrik meski belum sepenuhnya normal.

Stok BBM Aman, Distribusi Mulai Lancar

Terkait pasokan bahan bakar minyak (BBM), pemerintah memastikan stok tetap aman meskipun sejumlah jalur distribusi sempat terhambat akibat akses jalan yang terputus.

Berbagai langkah dilakukan untuk menjaga kelancaran suplai, termasuk penggunaan genset, pengalihan jalur distribusi, serta pengoperasian unit BBM keliling.

Untuk menghindari antrian dan penumpukan warga, pemerintah juga meniadakan sementara penggunaan sistem barcode untuk pembelian BBM di wilayah bencana.

Distribusi LPG Dioptimalkan

Distribusi LPG mulai menunjukkan perbaikan, meski belum sepenuhnya normal. Pemerintah melakukan penyesuaian pola suplai agar lebih efektif, salah satunya dengan mengalihkan sumber pasokan.

Sebelumnya wilayah Tapanuli Tengah, Nias, dan Sibolga mengambil suplai dari Dumai. Saat ini, untuk mempercepat distribusi, suplai dialihkan dari Sumatra Barat yang menjadi hub baru. Apabila cuaca mendukung, kondisi distribusi ditargetkan membaik pada Jumat atau Sabtu,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Presiden Tekankan Kecepatan Layanan

Menteri ESDM menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta seluruh proses pemulihan sektor energi dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. Pemerintah diminta memastikan seluruh layanan energi—listrik, BBM, dan LPG—dapat kembali berjalan optimal untuk mendukung kebutuhan masyarakat.

“Kami terus melaporkan perkembangan. Presiden menegaskan bahwa percepatan harus dilakukan dan seluruh sumber daya harus dimanfaatkan agar pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik,” jelas Bahlil. (RRI/sty)

Artikel Presiden Prabowo Percepat Pemulihan Listrik, BBM, dan LPG di Wilayah Terdampak Bencana pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Babak baru dalam kepemimpinan daerah di seluruh Indonesia dimulai. Ditandai dengan Presiden Prabowo Subianto yang melantik serentak seluruh kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Pelantikan tersebut dilakukan berbeda, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 20 Februari 2025.

Pelantikan dilakukan secara serentak untuk para kepala daerah yang terdiri atas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil walikota terpilih.

Sebelum pelantikan, para kepala daerah terlebih dahulu mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta.

Para calon kepala daerah awalnya bersiap di DP Monas, untuk selanjutnya masuk ke Kompleks Istana melalui pintu utama diiringi Drum Band Gita Praja IPDN.

Para calon kepala daerah, yang menggunakan pakaian dinas upacara lengkap berwarna putih, lalu memasuki tenda utama tempat pelantikan berlangsung, yang berlokasi di Lapangan Tengah Istana. Tepat pukul 10.00 WIB Presiden Prabowo tiba di lokasi acara.

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya, dibacakan Keputusan Presiden RI Nomor 15 P Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dan Keputusan Presiden RI Nomor 24 P Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

“Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, mengesahkan pengangkatan dalam jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan Tahun 2025-2030,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara Ninik Purwanti.

Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir membacakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 – 221 Tahun 2025 Dan nomor 100.2.1.3 – 1719 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota, Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030.

Selanjutnya, sebanyak enam kepala daerah terpilih, berada di barisan depan sebagai perwakilan enam agama untuk diambil sumpah jabatan.

Keenam perwakilan kepala daerah tersebut adalah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mewakili agama Islam, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda (Katolik), Wali Kota Singkawang Tjhau Chui Mie (Budha), Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata (Hindu), Wali Kota Manado Andrei Angouw (Konghucu), dan Bupati Merauke Yoseph P Gebze (Kristen Protestan).

Mereka kemudian diambil sumpah jabatan oleh Presiden Prabowo.

“Akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” kata Prabowo, diikuti oleh para kepala daerah terpilih.

Selanjutnya dilakukan prosesi penyematan tanda pangkat oleh Presiden Prabowo kepada enam kepala daerah tersebut, diikuti penandatanganan berita acara oleh perwakilan kepala daerah dan Presiden Prabowo.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

Bela Kepentingan Rakyat 

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto meminta para kepala daerah untuk membela dan menjaga kepentingan rakyat.

“Saudara adalah abdi rakyat, saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat,” ujar Prabowo.

Presiden mengingatkan para kepala daerah yang dilantik bahwa mereka adalah pelayan rakyat sehingga harus berjuang demi perbaikan hidup masyarakat.

Tugas tersebut, menurut Presiden, adalah tanggung jawab sebagai seorang pemimpin.

Prabowo juga menekankan, meskipun para kepala daerah berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda, namun mereka tetap merupakan bagian dari keluarga besar Indonesia.

“Kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda-beda tapi kita satu,” ujar Prabowo.

Ikuti Retret

Rencananya, seluruh kepala daerah ini usai dilantik bakal mengikuti retret. Atau “penataran” sama seperti seluruh menteri kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah.

Presiden berharap para kepala daerah dapat tetap kuat dalam menjalankan tugasnya. Jika ada yang masih ragu-ragu, Presiden memberikan mereka kesempatan untuk mundur.

“Yang ragu-ragu boleh mundur,” ucap Presiden.

Prabowo juga menyatakan bahwa agenda pelantikan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pelantikan serentak pada Kamis, menjadi momen bersejarah bagi Indonesia.

“Ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita, dilantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah,” kata Prabowo. (antara/am)

Artikel Presiden Prabowo Lantik Serentak 961 Kepala Daerah di Istana, Minta Semua Bela Kepentingan Rakyat  pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden Prabowo Subianto telah memulai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah Indonesia. Hal itu akan dilaksanakan secara bertahap hingga seluruh daerah. Sebagai program prioritasnya selama menjabat.

Program MBG akan menyasar puluhan juta siswa di seluruh Indonesia, dengan tujuan peningkatan gizi. Termasuk juga menanamkan disiplin dan kebiasaan makan sehat di kalangan pelajar untuk menunjang kualitas belajar.

Di Kaltim, pelaksanaan program prioritas presiden itu sempat tertunda dan mengalami beberapa kendala. Mulai dari sulitnya akses antar-daerah, ketersediaan harga pangan, mahalnya bahan pangan, hingga menunggu juknis dari pusat.

Rapat Persiapan

Senin, 10 Februari 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim ikut hadir dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim yang juga berlangsung sacara hybrid.

Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Tigor Pangaribuan turut hadir di Kota Samarinda. Ia melakukan sosialisasi tahapan pelaksanaan MBG secara teknis di Provinsi Kaltim.

Tigor menyebut pihaknya telah merekrut sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai SDM mitra dalam melaksanakan program MBG. Mereka merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang akan melayani setiap dapur.

“Banyak yang harus dipersiapkan. Mulai dari SDM-nya, bahan pangannya, kemudian dapurnya, dan ketersediaan bahan pagannya yang paling penting,” katanya kepada media usai rapat.

Targetnya Provinsi Kaltim, perlu sekitar 440 dapur untuk memenuhi kebutuhan MBG bagi seluruh siswa. Saat ini baru ada 37 dapur yang akan beroperasi. Masing masing akan melayani sekitar 3000 anak dalam sekali memasak. Jumlahnya akan terus ditambah secara bertahap.

Butuh 1200 Ton Sayur

Selain itu, Tigor memberi catatan, terkait ketersediaan bahan pangan, utamanya sayur-mayur. Mengingat Kaltim sebagian besar bahan pangannya masih berasal dari luar daerah seperti Jawa. Hal itu harus menjadi perhatian khusus.

Ia mencatat, jika 440 dapur telah beroperasi secara keseluruhan, maka provinsi ini akan membutuhkan sekitar 1200 ton lebih sayuran untuk Program Makan Bergizi Gratis.

“Bagaimana bisa mempersiapkan sayur mayur, karena sayur mayur di Kaltim datangnya dari Jawa. Itu lah yang perlu kita pikirkan sama-sama.”

“Karena nnti setiap SPPG perlu 300 kg sayur sekali masak untuk 3000 anak. Kalau langsung 400 dapur, kita harus siap 1200 ton. Datangnya dari mana itu yang harus kita pikirkan.”

Siap Berjalan 17 Februari

Bersama Pemerintah Provinsi, Tigor menyebut pihaknya sebagai Badan Gizi Nasional akan melakukan review terhadap sejumlah dapur yang siap beroperasi di Kaltim. Untuk memastikan persiapannya.

Di Samarinda sendiri baru ada 1 sekolah yang melaksanakan MBG. Ia menargetkan pada 17 Februari mendatang, jumlah sekolah yang menjalankan program priorotas presiden itu bisa terus bertambah secara bertahap.

“Sekolah lain akan segera menyusul. Termasuk daerah terpencil juga masuk dalam rencana.”

Harga Akan Mengalami Penyesuaian

Kaltim memiliki harga pangan yang sedikit mahal dibanding dengan harga pangan di Jawa dan sejumlah daerah lainnya. Sehingga aspek harga per-porsi juga ikut menjadi kendala dengan anggaran Rp10-15 ribu.

Kata Tigor, harga bisa mengalami penyesuaian seiring dengan berjalannya program. Jika memang terbukti harga pangan lebih mahal berdasarkan nota pembelian bahan pangan yang dilaporkan.

BGN sendiri menganggarkan sebesar Rp15 ribu per-porsi. Dengan rincian Rp10 ribu untuk satu porsi makan, dan Rp5 ribu untuk kebutuhan operasional seperti gaji pekerja, listrik, air, dan juga gas LPG.

“Standarnya, kalau bahan pangan itu Rp10 ribu, bahan pangan itu harus ada bukti pembelian sebesar 10 ribu. Selebihnya nanti akan kita lihat, kalau di Kaltim ada indeks kemahalan.”

“Jadi kalau di Kaltim sampai Rp12 ribu untuk membeli bahan pangan saja. Kita pelu minta bukti pembeliannya, nanti kalau perlu dilakukan penyesuaian, ada dasarnya. Bahwa di Kaltim tidak bisa sama seperti di Jawa 10 ribu,” pungkasnya. (ens)

Artikel Perlu Sekitar 1200 Ton Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis, Kaltim Jalankan Secara Bertahap pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada Januari 2025 lalu, Presiden Prabowo telah meneken Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Pemangkasan anggaran, targetnya mencapai Rp 306,69 triliun pada 2025 dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Pemangkasan anggaran mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh kementrian dan lembaga.

Beberapa belanja yang kena pangkas, misalnya ATK, percetakan dan souvenir, sewa gedung, kendaraan, dan peralatan, anggaran seremonial, perjalanan dinas, rapat, seminar, diklat dan bimtek, pengadaan peralatan, hingga bantuan pemerintah. Pemangkasan tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).

Pemangkasan anggaran itu berdampak pada sejumlah kementrian dan lembaga di Pemerintah Pusat. Selain itu, juga akan memangkas dana transfer ke daerah. Sehingga setiap kepala daerah diharapkan menyesuaikan.

Kaltim Siap Menyesuaikan

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut Pemerintah Provinsi Kaltim akan patuh dengan arahan Prabowo Subianto. Ia memahami bahwa presiden ingin mengedepankan efisiensi akibat banyaknya penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

“Misalnya perjalanan dinas dan rapat (menyewa gedung mewah) yang tidak berkontribusi dengan capaian kerja,” kata Akmal kepada media Kamis, 6 Februari 2025.

Menurutnya pemangkasan anggaran justru harus menjadi momentum untuk muhasabah dan introspeksi bagi seluruh pemerintah daerah agar mengatur penganggaran lebih tepat sasaran.

Akmal sendiri siap menyesuaikan terhadap arahan presiden. Pihaknya akan membahas mpemangkasan beberapa penganggaran di APBD Kaltim, termasuk perjalanan dinas dan efisiensi anggaran rapat.

“Buat apa perjalanan dinas kalau tidak ada kinerjanya, harus terukur, artinya apa sih capaian kinerja atas layanan publik, jalan nggak? Kan nggak semua kerja harus jalan, bisa menggunakan pendekatan-pendekatan lain.”

“Kita ingin, kinerja terukur. Artinya setiap rupiah yang kita keluarkan berkontribusi kinerja dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ens)

Artikel Presiden Pangkas APBN dan Transfer ke Daerah, Pj Gubernur Kaltim Siap Ikuti Arahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Presiden RI Prabowo Subianto disebutkan memiliki fokus pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi pusat pemerintahan politik dalam periode empat hingga lima tahun ke depan

Pesan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

“Beliau menargetkan dalam empat atau lima tahun ke depan itu IKN sebagai pusat pemerintahan politik. Artinya sudah bisa untuk menyelenggarakan kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” kata AHY.

Menurut AHY, dalam pertemuan itu Presiden Prabowo secara khusus mengingatkan dirinya bahwa pembangunan IKN harus difokuskan sebagai salah satu prioritas infrastruktur penting bagi berjalannya pemerintahan.

Saat ini pembangunan untuk IKN yang sudah hampir rampung ialah fasilitas eksekutif atau untuk kementerian dan lembaga.

Namun fasilitas untuk legislatif dan yudikatif ke depannya juga akan dilengkapi sehingga dalam waktu empat sampai lima tahun seluruh fasilitas penunjang tersebut bisa selesai dikerjakan.

“Nah yang tidak kalah penting secara paralel dan bersamaan nanti adalah untuk gedung dan fasilitas pendukung kerja legislatif dan juga yudikatif, karena bukan hanya kantornya tapi juga perumahan bagi ASN, bagi pendukung, dan semua yang akan secara aktif mengawaki IKN sebagai ibu kota pemerintahan,” ujarnya.

Agar lebih terfokus pembangunannya, AHY mengatakan kementerian-kementerian yang berada di bawah koordinasinya akan merapikan peta jalan pembangunan infrastruktur di IKN.

“Selebihnya untuk gagasan dan ide-ide yang lain tentu bagus, tetapi ada timeline yang harus dirapikan kembali. Artinya supaya tidak terlepas fokus kita untuk menyelesaikan pusat pemerintahan,” AHY menutup pernyataannya.

Terkait penyelesaian pembangunan IKN, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengincar peluang investasi swasta dalam upaya mempercepat proses pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur dalam waktu 3-4 tahun ke depan.

Basuki usai dilantik sebagai pejabat definitif Kepala OIKN di Istana Negara, Jakarta, Selasa (5/11), menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 letter of intent (LoI) yang berisi niat dan kesepakatan dari sejumlah pengusaha swasta untuk membangun IKN yang perlu segera ditindaklanjuti.

“Kan dulu LoI itu nggak hanya investor, ternyata kami petakan ada yang konsultan, kontraktor, supplier. Kami utamakan investor, kurang dari setengahnya itu,” katanya. (*ant/am)

Artikel IKN Ditargetkan Tuntas 5 Tahun Jadi Pusat Pemerintahan Politik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.