Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda kini sedang membangun sekolah terpadu bertaraf internasional. Nantinya akan ada 3 tingkatan sekolah sekaligus; dari SD, SMP, hingga SMA berada dalam 1 kawasan.

Pemkot tidak membangun sekolah itu di lahan kosong. Melainkan mengembangkan sekolah yang sudah ada. Dan sekolah yang beruntung itu adalah SMPN 16 yang terletak di Jalan Jakarta, Loa Bakung.

Saat ini sedang dalam tahap pembangunan fisik. Sementara konsep pembelajaran dan kurikulumnya sedang dibahas. Rencananya sekolah terpadu ini akan dibuat berbeda dengan sekolah pada umumnya.

Digadang jadi sekolah unggulan di Samarinda. Siswa dan gurunya terbatas dan mengikuti seleksi ketat. Lalu memberlakukan 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan Inggris. Termasuk juga kurikulumnya, menggunakan perpaduan antara Merdeka Belajar dan Cambridge.

Tanggapan Prof Susilo

Guru Besar FKIP Unmul Prof Susilo menilai jika pemkot hanya membangun satu sekolah dengan model yang berbeda, itu akan menimbulkan kesenjangan dalam pendidikan. Terlebih tidak sesuai dengan semangat pemerataan yang saat ini diusung.

Jika menilik ke belakang, Indonesia sempat memiliki Sekolah Berstandar Internasional (SBI) ataupun ritisannya di berbagai daerah. Namun kemudian statusnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Karena saat itu, branding-nya menjadi sekolah eksklusif, yang bisa masuk, hanya dengan biaya yang tinggi. Itu bertentangan dengan sasaran strategis dari Kementerian, yaitu pemerataan,” jelas Susilo ketika dihubungi belum lama ini.

“Maka ketika itu terjadi pada pemerintahan daerah, harus dikaji ulang,” sambungnya.

Kalau untuk Percontohan, Bagus Saja

Susilo menyayangkan, jika nantinya sekolah unggulan yang dirancang pemkot ini justru kemudian menjadi rujukan masyarakat kelas atas untuk menempuh pendidikan. Sangat bertentangan dengan nilai pemerataan tadi.

Akan tetapi, jika sekolah itu dijadikan percontohan, lalu diterapkan pada seluruh sekolah di Samarinda, itu akan lebih baik. Terutama menyamakan kualitas pendidikan di pelosok dengan di wilayah kota.

“Entah dari kualitas atau gedungnya. Jadi sistem zonasi juga menjadi tidak terlalu bermasalah lagi karena anak-anak tidak lagi memilih-milih sekolah. Karena semuanya sudah sama.”

Dalam hal ini, Prof Susilo mendorong pemkot untuk membawa semangat pemerataan tersebut. Sebab, dengan ketidakmerataan pendidikan saat ini lah yang membuat sistem zonasi menjadi bermasalah. Masih banyak yang ingin sekolah di kota.

“Kalau hanya satu (unggulan) menurut saya bisa jadi masalah, untuk daerah kota saya kira tidak usah. Untuk yang dipinggiran harus dipoles semua dulu. Jangan Hanya satu kemudian jor-joran itu tidak sesuai dengan semangat pemerataan pendidikan tadi,” kata Susilo.

Pemerataan Pendidikan Adalah Keniscayaan

Meski pemerataan pendidikan unggulan itu memang tidak mudah, namun bisa dikerjakan pelan-pelan. Mengingat Samarinda masih punya banyak PR. Mulai dari SDM, kesamaan kualitas, daya tampung, dan masih banyak lagi.

“Kalau untuk piloting tidak apa-apa, tapi harus segera dibuat perencanaan untuk yang lain sehingga ada semacam terasering, sehingga nanti jadi rata. Memang tidak bisa rata semua, tapi berusaha.”

“Tapi saya lebih memilih untuk langsung pemerataan saja, cari program yang memang meratakan pendidikan, cari kualitas gurunya dari sisi fasilitasnya diratakan. Jadi disebar tidak usah difokuskan, itu wali kota akan berprestasi betul jika seperti itu,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Prof Susilo Nilai Sekolah Terpadu Samarinda Picu Kesenjangan Pendidikan: Seharusnya Fokus Pemerataan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Polemik jual beli buku di sekolah yang terjadi selama bertahun-tahun, akhirnya dibahas Pemkot Samarinda. Setelah demo dari ibu-ibu di Kota Tepian yang keberatan dengan harga jual buku di sekolah, padahal sekolah negeri.

Harganya bisa mencapai Rp600 ribu sampai Rp1,5 juta. Termasuk nominal yang memberatkan ketika jual beli buku di sekolah sebetulnya dilarang. Sesuai dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal 181.

Pada praktiknya, jual beli buku yang terjadi, biasanya berupa buku paket dan LKS. Yang dititipkan dari pihak ke tiga alias penerbit yang menjual buku.

Namun keberadaannya menjadi dilema tersendiri. Sebab, meski tak dipaksakan, jika tidak membeli, anak menjadi kesulitan dalam kegiatan belajar di kelas. Bisa tertinggal karena tidak memiliki buku, hingga kesulitan menyamai temannya yang membeli buku

Yang Penting Tidak Dijualbelikan

Beberapa opsi solusi yang ditawarkan Pemkot Samarinda yakni, 1. Pemkot membiayai pembelian buku secara penuh. 2. Pemkot membiayai pembelian buku secara terbatas. 3. Pemkot membiayai buku untuk yang tidak mampu. 4. Pemkot cetak buku sendiri dan dijual lebih murah.

Guru Besar FKIP Unmul Prof Susilo sebetulnya lebih sepakat dengan opsi terakhir. Yakni Pemkot mencetak buku sendiri, namun dengan catatan buku itu tidak diperjualbelikan. Harus dibagikan secara gratis.

“Kalau dijual lagi bisa bermasalah lagi nanti anggarannya. Harusnya dicetak dan dibagikan gratis. Kalau pemkot nggak ada anggaran ya itu disebar aja digitalnya,” jelasnya Minggu, 4 Agustus 2024.

“Artinya tidak diperjualbelikan lagi. Kalau memperjualbelikan ya sama saja. Melarang guru, tapi Disdik yang berjualan,” tambahnya.

Sehingga Susilo berharap modul dari kementerian bisa dimanfaatkan dengan baik. Jika pemkot tidak memiliki anggaran untuk mencetak, bisa memanfaatkan file secara digital yang dibagikan ke semua siswa.

Lalu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) memantau setiap anak untuk memiliki modul tersebut. Sehingga kegiatan belajar bisa tetap terselenggara tanpa adanya kesenjangan sosial keharusan beli buku.

“Mindsetnya ya jangan bisnis, supaya tidak terjadi lagi ya harusnya tidak dijual lagi.”

Menurutnya opsi ini akan efektif, karena di era saat ini, proses belajar banyak menggunakan teknologi hp. Bahkan anak SD banyak yang bisa mengoperasikan hp. Sehingga tidak bergantung pada buku fisik.

“Sekarang kan Kurikulum Merdeka, harusnya bukan berpatokan lagi dengan pertanyaan ‘mana bukunya?'”

Solusi lain, dari Susilo, jika ada anak yang kurang mampu dan tidak memiliki ponsel, atau memiliki keterbatasan teknologi, sekolah bisa membantu memprintkan bahan belajar. Tentu tetap tanpa biaya.

Untuk eksekusinya, Disdik harus punya data sekolah yang maju dan belum, sekolah yang sudah siap dan belum. Sehingga bisa terdata jumlah yang harus dicetak dan jumlah yang menggunakan pdf.

“Tapi saya rasa semua sudah punya HP,” katanya lagi.

Guru Harus Belajar Bikin Materi Ajar

Untuk solusi jangka panjangnya, Disdik harus membuat pelatihan untuk para guru,  secara massif untuk membuat materi ajar sendiri. Tentu yang sesuai standar. Misalnya yang sesuai standar BNSP.

Sehingga para guru tidak lagi bergantung pada buku teks saat mengajar. Mengingat saat ini sudah menggunakan Kurikulum Merdeka. Para guru, meski sudah memiliki kisi-kisi namun perlu mengembangkan bahan ajar sesuai kreativitas.

“Jangan pelatihan yang berulang. Yang penting mindset guru tidak bergantung pada teks.”

“Sehingga penerbit nggak masuk ke sekolah. Isi materinya kan sekarang bisa dari mana saja sesuai kreativitas,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Prof Susilo Dukung Rencana Pemkot Samarinda Cetak Buku Sendiri, yang Penting Tidak Diperjualbelikan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Meski jual beli buku di lingkungan sekolah sudah dilarang, namun transaksinya tak sepenuhnya hilang. Malah selalu muncul setiap tahun ajaran baru.

Seperti belum lama ini, muncul protes dari Ibu-ibu di Samarinda, lantaran harga jualnya yang tinggi. Padahal sekolahnya negeri. Harganya bisa Rp600 ribu sampai Rp1,5 juta. Mereka sampai aksi di kantor gubernur dan balaikota.

Secara aturan, larangan jual beli buku itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010 pada Pasal 181 yang terdiri atas 4 butir. Tertuang dalam butir a dan d yang berbunyi:

Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: 

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan; 

d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pada praktiknya, jual beli buku paket ataupun LKS kerap dilakukan oleh pihak ketiga yang ‘bekerja sama’ dengan sekolah. Dalam hal ini, pihak sekolah mengarahkan orang tua murid untuk membeli buku hanya di tempat atau orang yang ditentukan.

Meski tak dipaksakan, namun jika tidak membeli, anak menjadi kesulitan dalam kegiatan belajar di kelas. Bisa tertinggal karena tidak memiliki buku, hingga kesulitan menyamai temannya yang membeli buku. Dilematis bukan?

Tanggapan Prof Susilo

Guru Besar FKIP Unmul Prof Susilo juga ikut menyoroti fenomena jual beli buku sekolah yang masih terjadi ini. Menurutnya, memang peristiwa ini masih sulit untuk diatasi, apalagi dijadikan delik aduan.

“Karena harus ada buktinya. Kecuali ada surat kepala sekolah yang memberikan pernyataan bahwa guru itu menjual buku. Tapi kan nggak ada yang seperti itu.”

“Makanya praktik ini ada sejak dulu dan terasa. Tapi untuk dideteksi jadi kegiatan melanggar itu agak sulit,” jelasnya ketika dihubungi Kaltim Faktual Rabu, 31 Juli 2024.

Menurut Susilo, ada beberapa hal yang mungkin terjadi dan menjadi penyebab masih maraknya jual beli buku di sekolah. Pertama bisa jadi karena tidak ada pengawasan dari dinas, sehingga terjadi pembiaran.

Lalu yang kedua, kemungkinan ada oknum guru yang masih memiliki mindset mencari tambahan. Yang sebetulnya itu tidak boleh. Pemerintah kemudian juga harus memperhatikan kesejahteraan para guru.

Atau yang ketiga, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kurang dalam memberikan program penyelenggaraan bahan ajar. Sehingga harus menggunakan buku dari luar yang belum tentu sesuai. Atau jika sesuai, penerbitnya ganti-ganti, sehingga buku tak bisa diwariskan.

Solusinya Adalah ….

Prof Susilo kemudian memberikan win-win solution untuk banyak pihak. Agar praktik jual beli buku di sekolah bisa tuntas. Yakni melakukan pengawasan dan memfasilitasi pembuatan bahan ajar.

“Untuk mengawasi ratusan sekolah, kan tapi tidak ada tenaga. Maka harus dibentuk tim satgas untuk mengawasi itu. Jangan kepala sekolah. Semacam tim independen yang mengawasi pungli,” kata Susilo.

Selanjutnya, pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bisa mengadakan program yang memfasilitasi guru dalam pembuatan materi ajar. Yang produknya bisa langsung diberikan ke siswa.

Misalnya membuat program, guru di sekolah membuat materi ajar, lalu masuk ke penerbit. Proses itu dibiayai oleh dinas. Sehingga guru bisa mengajar dengan sesuai, penerbit mendapatkan porsi, siswa dapat bahan belajar gratis.

“Entah dalam bentuk download atau pdf, atau buku, terserah teknisnya. Yang penting materinya banyak pilihan. Biar nggak terjadi pembelian. Kalau masih ada berarti ada oknum dan bisa ditindak dengan tim pengawas tadi.”

“Pihak ketiga kan menyerang dengan mengimingi-imingi, dan bukunya belum tentu berkualitas, karena itu memang berbisnis. Mendatangi sekolah. Kalau diadukan delik aduannya nggak masuk,” pungkasnya. (ens/dra)

Artikel Guru Besar FKIP Unmul Beri Solusi agar Polemik Penjualan Buku di Sekolah Bisa Berakhir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ada peraturan dasar dalam dunia rescue. Sebelum menolong orang lain, kita harus dalam kondisi aman terlebih dahulu. Jika menarik korelasi dari prinsip itu. Apakah guru harus dalam kondisi sejahtera, minimal kenyang dulu. Sebelum mencerdaskan anak bangsa?

Bagi sebagian pengajar bertipe Oemar Bakrie, uang bukanlah segalanya.  Melihat senyum siswanya. Melihat antusias anak asuhnya dalam menuntut ilmu. Sudah membuat mereka ‘kenyang’ dan puas. Namun apakah semua guru harus seperti Oemar Bakrie? Apakah profesi ini hanya dianggap mulia jika mereka bisa bekerja dengan baik walau lapar? Apakah tenaga pengajar tidak boleh mencicipi rasanya ‘hidup cukup’ layaknya profesi lainnya?

Perbincangan Kaltim Faktual dengan beberapa sosok ini. Harusnya bisa menjadi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi.

Agus Muhammad Iqro mengajar di salah satu SMP negeri di Samarinda. Statusnya PNS. Belum berkeluarga. Tinggal di indekos karena belum memiliki rumah. Makan, cuci baju, dan tidur sendiri.

Dia menceritakan seberapa pentingnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Untuknya, dan rekan seprofesinya. Menerima gaji bulanan di bawah Upah Minimum Kota (UMK). Iqro bilang, boro-boro nabung. Mengongkosi kehidupan sehari-hari saja, kadang cukup, kadang kurang.

“Gaji saya Rp2,6 juta, secara UMK saja nggak. Padahal saya PNS. Kalau dibanding dengan guru provinsi, mereka hitungannya yang setara dengan golongan saya ditambah TPP ya jauh beda. Bisa Rp3 jutaan lebih.”

“Tamsil (tambahan penghasilan) yang Rp250 ribu cairnya 3 bulan sekali. Yang insentif Rp700 ribu, itu belum dipotong infaq dan pajak,” ungkapnya.

Situasinya semakin sulit ketika harga BBM naik. Diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Hingga yang paling menyesakkan baginya, adalah kehadiran Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Samarinda Nomor 420/9128/100.01 tentang Penyelerasan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan.

Di antara poin yang mengagetkan Iqro. Ialah guru ASN yang mendapatkan Tunjangan Profesi guru (TPG). Tidak boleh lagi menerima insentif atau apapun namanya karena sifatnya sama, yaitu tambahan penghasilan di luar gaji.

“Padahal kalau ada TPP, itu sangat membantu saya dalam mencukupi kehidupan sehari-hari,” lirihnya.

*

Dyah Ayu Wijaya, yang juga sebagai guru ASN. Seperti kebanyakan wanita. Memiliki perhitungan finansial yang lebih terencana. Dan yang bisa Dyah katakana untuk kondisinya saat ini adalah. Gaji yang dia dapatkan tidak bisa dibuat untuk investasi jangka panjang. Bisa menabung bulanan saja sudah syukur.

Walau dia mengaku sudah mengelola gajinya dengan sangat ketat. Tetap saja, uang sejumlah itu hanya habis untuk mengisi perut saja.

“Kan gini ya, Mbak. Gaji guru ini konsepnya hitungan per jam. Kalau sekolahnya besar dan jumlah jam ajar guru itu 36 jam, maka bisa dapat Rp2,1 juta sampai Rp2,6 juta. Tapi kalau sekolahnya kecil, ya enggak semua guru mendapatkan jam sama.”

“Insentif yang Rp700 ribu itu juga kan tidak ada perubahan sejak 10 tahun. Padahal harga kebutuhan atau kebutuhan yang sekarang enggak bisa dibandingkan dengan (10) tahun sebelumnya,” papar Dyah.

Harapan Iqro dan Dyah serupa. Para petinggi bisa memutuskan kebijakan yang bijak. Baik untuk keuangan daerah, baik pula untuk nasib para tenaga pendidik.

Bagaimanapun, masa depan bangsa, di antaranya tergantung pada guru. Makin berkualitas pendidikan, makin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Fakta bahwa tugas mengajar sekaligus mendidik bukan hal yang mudah. Mestinya dipandang sebagai pertimbangan. Bahwa jangan sampai ada guru yang sakit kepala karena belum sarapan saat mengajar.

Guru Berhak Menuntut Kesejahteraannya

Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) Prof Susilo memiliki pandangan terhadap isu yang sedang beredar. Menurutnya, wajar jika para guru menuntut haknya. Mengingat sosok guru sangat penting bagi pembangunan negara.

“Guru ini kan bagian dari komponen bangsa yang berkontribusi dalam pembangunan masa depan anak. Apapun statusnya guru, dia berhak mendapatkan kesejahteraan yang sesuai aturan.”

“Guru juga memiliki tugas yang berat. Guru mempelajari sesuatu (dalam kurun waktu) yang lama, mengajarkan ilmu ke anak yang sekarang dan mempersiapkan anak untuk yang akan datang,” kata Susilo.

Guru, ujar Susilo, memiliki tantangan yang semakin berat. Perkembangan zaman membuat kompleksitas kehidupan meningkat. Pertama, para pengajar kudu menyelaraskan dirinya dalam era serba cepat dan praktis seperti sekarang.

Tantangan berikutnya, adalah menyiapkan generasi masa depan yang lebih tangguh. Generasi yang tidak bisa dikalahkan oleh kemajuan zaman sekalipun.

Terkait polemik tunjangan guru di Samarinda. Menurutnya, lebih karena kebanyakan regulasi. Aturan Kemendikbudristek RI, Kemendagri, sampai BKN. Yang kadang saling berbenturan. Sehingga menyandera kesejahteraan tenaga pengajar.

Yang penting di masa-masa ini. Adalah pemerintah daerah mampu mencari celah untuk membuat win win solution. Secara komprehensif dan kebijakan yang berkelanjutan.

“Jadi pemerintah dan guru harus ada harmonisasi bersama, diskusi bersama yang mengedepankan rasionalitas dibandingkan emosionalitas. Kedua pihak harus mengetahui aturan-aturan yang menjadi dasar agar mendapatkan celahnya,” tegasnya.

Ia berharap agar Pemkot Samarinda bersama seluruh guru bisa mencapai mufakat. Hasil akhir yang diharapkan tentunya, pemkot bisa memenuhi tuntutan para guru sesuai dengan kemampuan keuangan mereka.

Tetap Utamakan Kinerja

Ada satu hal yang dikhawatirkan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Ya’qub. Terhadap perjuangan para guru di Samarinda. Yakni, hasil akhir polemik berpengaruh pada kualitas kinerja tenaga pengajar di masa mendatang.

Begini, tidak semua perjuangan berakhir dengan kemenangan. Ada kalanya sebuah perjuangan tidak berakhir sesuai rencana. Rusman belum tahu bagaimana akhir dari polemik tunjangan ini. Dan bukan dia ingin menggembosi semangat para tenaga pendidik itu.

Namun akan lebih baik memiliki sikap siap menang dan siap kalah sebelum masuk ke arena juang.

Ia menganggap, guru adalah sosok yang penting bagi masa depan negara maupun daerah. Seharusnya pemerintah bisa mensejahterakan sosok penting ini.

“Kalau tanya insentif, saya katakan janganlah. Jangankan dihapus, dipotong saja jangan. Kalau bisa ditambah, karena menjadi penentu masa depan sumber daya manusia kita seperti apa,” terangnya.

Jika tuntutan mereka tidak terkabul. Rusman berharap para guru tetap ikhlas berpegang teguh menjalankan amanahnya sebagai pembimbing generasi bangsa.

Sebaliknya, jika tuntutan mereka terpenuhi. Rusman juga berharap para guru bisa lebih meningkatkan performa.

“Jadi jangan menuntut saja, tetapi kinerjanya harus bagus. Saya kira itu paling penting. Tujuan kita satu, bagaimana SDM Kaltim di depan lebih baik,” pungkasnya. (*)

Penulis: D. H Styaningsih

Penyunting: Ahmad A. Arifin

Artikel (LIPSUS) Mengintip Dompet Guru; Profesi yang Menentukan Masa Depan Bangsa pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.