Dinas Sosial Kalimantan Timur menilai bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki peran penting dalam menekan angka stunting.

Koordinator Wilayah (Korwil) PKH Dinsos Kaltim, Hendra juga menyampaikan bahwa PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin dengan kriteria tertentu, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia usia 60 tahun ke atas.

Bantuan ini, diberikan setiap tiga bulan dengan nominal sebesar Rp750 ribu yang diperuntukkan bagi ibu hamil dan balita.

Jadi, dalam setahun para penerima mendapatkan total Rp3 juta0, 1. Bantuan PKH di Kaltim telah menyasar 62.000 penerima manfaat.

Hendra menyampaikan bahwa bantuan ini bisa dipergunakan untuk membeli kebutuhan gizi seperti susu, sayur-sayuran, dan kebutuhan lainnya yang mendukung kesehatan ibu hamil dan balita.

“Dengan bantuan ini, diharapkan dapat mengurangi risiko stunting pada anak-anak,” ujarnya.

Hendra meneruskan bahwa sejak Menteri Sosial Tri Rismaharini menjabat, bantuan PKH diberikan dalam bentuk uang tunai, bukan barang.

“Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan anggaran dan memberikan fleksibilitas kepada penerima dalam memenuhi kebutuhan mereka,” ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, PKH memiliki pendamping di setiap kecamatan yang berkoordinasi dengan petugas kesehatan di posyandu atau puskesmas.

Tugas dari pendamping PKH memantau dan berkoordinasi dengan petugas kesehatan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan efektif dalam menekan angka stunting.

Hendra juga menekankan pentingnya verifikasi dan validasi data penerima bantuan yang dilakukan secara berkala.

“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dihimpun dari dinas sosial kabupaten/kota dan diverifikasi di tingkat kelurahan dan desa. Ini memastikan bahwa bantuan sosial tepat sasaran dan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan,” ujar Hendra.

Dinsos Kaltim berharap PKH yang tepat sasaran dapat terus menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kaltim. (rw)

Artikel Dinsos Kaltim Sebut Program Keluarga Harapan Bisa Tekan Angka Stunting pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur (Kaltim) berusaha memaksimalkan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara berkala.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka memastikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tepat sasaran.

Kepala Dinsos Kaltim Andi Muhammad Ishak menyebutkan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diperuntukkan bagi keluarga miskin yang terdaftar DTKS sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

“PKH telah berjalan selama 11 tahun di Provinsi Kaltim, dimulai sejak tahun 2012,” ungkap Andi pada kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PKH  terkait Penanganan Stunting dan Komplementaritas PKH Gunas Graduasi Sejahtera Mandiri di Samarinda.

Menurut Andi, peran pendamping PKH atau SDM PKH sangat penting dalam keberhasilan program unggulan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

PKH sendiri memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial, serta mengurangi beban pengeluaran pendapatan keluarga miskin.

Selain itu, program tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan keluarga, mengubah perilaku, dan meningkatkan kemandirian dalam mengakses layanan kesejahteraan dan pendidikan.

Lebih lanjut Andi mengungkapkan keberhasilan Program Keluarga Harapan tidak terlepas dari peran profesional SDM PKH. Oleh karena itu para pendamping PKH harus terus mengembangkan diri untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengurus KPM peserta PKH.

Selain itu, peran SDM PKH, Dinas Sosial, dan instansi terkait bisa dimaksimalkan untuk lebih aktif dalam mendukung penyelenggaraan PKH.  (rw)

Artikel Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Dinsos Katim Maksimalkan Validasi dan Verfikasi DTKS pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.