Tahun 2025 menjadi tahun panen prestasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, kinerja birokrasi Benua Etam melesat tajam.

Hal ini dibuktikan dengan data resmi yang mencatat 16 penghargaan bergengsi yang berhasil diboyong pulang sepanjang tahun lalu. Penghargaan ini mencakup hampir seluruh lini kehidupan, mulai dari tata kelola pemerintahan, ekonomi, hingga sosial keagamaan.

Raja Tata Kelola dan Infrastruktur

Di sektor pemerintahan, dominasi Kaltim tak terbantahkan. Capaian tertinggi diraih lewat IKK Award 2025 (Indeks Kualitas Kebijakan), di mana Kaltim menempati peringkat teratas.

Pembangunan fisik yang masif juga diganjar dengan Sutami Award sebagai Peringkat 1 Nasional. Kualitas pelayanan dasar dan kepemimpinan digital pun diakui lewat penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2025 dan Askompsi Digital Leadership Government (ADLG) Award 2025.

Jawara Ekonomi dan Pangan Sektor ekonomi menjadi penyumbang piala yang signifikan. Di tengah tantangan migrasi IKN, Kaltim sukses meraih Peringkat 2 Nasional Indeks Ketahanan Pangan. Pengakuan internasional juga datang lewat CNN Award 2025 untuk kategori Leader in Sports Excellence and Agricultural Empowerment.

Pengendalian ekonomi makro pun berbuah manis. Kaltim menyapu bersih penghargaan finansial, mulai dari TPID Awards Regional Kalimantan (pengendalian inflasi), TP2DD Championship 2025 (Digitalisasi Daerah Terbaik Kalimantan), TPKAD Award 2025 (Akses Keuangan), hingga Top Pembina BUMD Award 2025.

Peduli Umat dan SDM Sisi humanis pembangunan tak luput dari prestasi. Kaltim membuktikan diri sebagai daerah yang rukun dan religius dengan meraih Harmony Award 2025, Baznas Award 2025, serta menjadi Juara Umum STQH Nasional di Kendari.

Di bidang sumber daya manusia, rapor Kaltim pun hijau. Gubernur Rudy Mas’ud menerima Naker Inspirational Leadership Award 2025 sebagai pembina produktivitas, melengkapi capaian Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) yang meraih predikat terbaik kedua untuk provinsi sedang.

Terakhir, keseriusan menangani kesehatan masyarakat mendapatkan Penghargaan Pencapaian Intervensi Spesifik Tahun 2025.

Modal Menuju 2026

Deretan 16 penghargaan ini menjadi bukti otentik bahwa mesin birokrasi Pemprov Kaltim sedang bekerja dalam performa terbaiknya. Publik tentu berharap, “lemari piala” yang penuh di tahun 2025 ini menjadi motivasi agar pelayanan di tahun 2026 semakin cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga Benua Etam. (ens)

Artikel Kaltim Juara 1 Kualitas Kebijakan Nasional, Ini Deretan Prestasi Pemprov Sepanjang 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada 9 Januari nanti, Provinsi Kalimantan Timur akan genap berusia 69 tahun. Angka ini menandakan kematangan sebuah wilayah administratif. Namun, jika kita menengok jauh ke belakang, napas kehidupan dan dinamika politik di Benua Etam sejatinya telah berdenyut jauh sebelum republik ini berdiri.

Peringatan tahun ini menjadi momentum tepat untuk memutar ulang pita sejarah. Bukan sekadar seremoni pergantian angka, melainkan upaya memahami bagaimana wilayah yang dulunya menjadi panggung diplomasi antarkerajaan dan kolonial ini, kini bertransformasi menjadi beranda depan negara.

Akar Sejarah: Diplomasi Banjar dan Makassar

Jauh sebelum ditetapkan sebagai provinsi lewat UU Nomor 25 Tahun 1956, wilayah Kaltim memiliki akar sejarah yang kompleks. Hikayat Banjar mencatat, daerah-daerah seperti Paser, Kutai, Berau, hingga Karasikan dulunya berada di bawah pengaruh hegemoni Kesultanan Banjar.

Interaksi antaretnis yang membentuk wajah multikultur Kaltim hari ini pun memiliki landasan historis yang kuat. Pada paruh pertama abad ke-17, terjadi diplomasi penting antara Sultan Banjar, Mustain Billah, dengan Kiai Martasura yang diutus ke Makassar.

Perjanjian dagang pun terjalin dengan Sultan Mahmud Karaeng Pattingalloang (Mangkubumi Kerajaan Gowa-Tallo). Kesepakatan inilah yang membuka pintu gerbang bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk masuk dan berdagang di wilayah timur Kalimantan. Sebuah jejak akulturasi yang masih kita rasakan kental hingga hari ini.

Namun, angin politik berubah di era kolonial. Lewat serangkaian traktat—mulai dari 1787, 1817, hingga 1826—kekuasaan atas wilayah ini perlahan beralih ke tangan Hindia Belanda. Puncaknya pada 1846, Belanda menempatkan Asisten Residen H. Von Dewall di Samarinda, menandai dimulainya sistem administrasi modern di Borneo Timur.

Dinamika Wilayah: Bongkar Pasang Menuju Ideal

Pasca-kemerdekaan, Kaltim tidak langsung berdiri sendiri. Wilayah ini sempat menjadi bagian dari satu Provinsi Kalimantan. Namun, aspirasi rakyat menuntut otonomi agar pembangunan lebih fokus. Tuntutan itu terjawab pada 9 Januari 1957, tanggal keramat yang kita rayakan sekarang, saat Kaltim resmi menjadi provinsi dengan Gubernur pertamanya, A.P.T. Pranoto.

Sejak saat itu, peta Kaltim terus berubah mengikuti denyut kebutuhan zaman. Dari formasi awal berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 yang hanya terdiri dari dua Kotamadya (Samarinda, Balikpapan) dan empat Kabupaten (Kutai, Pasir, Berau, Bulungan), wilayah ini terus berkembang.

Era otonomi daerah pasca-1999 menjadi fase “ledakan” pemekaran. Lahirlah daerah-daerah otonom baru seperti Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, hingga Penajam Paser Utara.

Ujian “kedewasaan” Kaltim terjadi pada 2012. Demi pemerataan pembangunan di utara, Kaltim harus rela melepas lima wilayahnya (Tarakan, Nunukan, Malinau, Tana Tidung, Bulungan) untuk melahirkan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Setahun berselang, lahirnya Kabupaten Mahakam Ulu pada 2013 menggenapkan formasi Kaltim menjadi 10 Kabupaten/Kota seperti yang kita kenal hari ini.

Wajah Baru Masa Kini

Meski wilayahnya menyusut pasca-berpisahnya Kaltara, Kaltim justru membuktikan diri semakin lincah dan fokus. Menjelang usia ke-69, di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, provinsi ini menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan jauh lebih penting daripada sekadar luas wilayah.

Tahun 2025 lalu menjadi saksi bisu transformasi tersebut. Tidak kurang dari 16 penghargaan nasional diborong oleh Pemprov Kaltim.

Capaian ini menjawab tantangan sejarah. Jika dulu Kaltim hanya dikenal sebagai wilayah dagang atau daerah taklukan, kini Kaltim adalah pemain utama dalam pembangunan nasional.

• Sutami Award (Peringkat 1 Nasional) membuktikan infrastruktur Kaltim tak lagi “jalan di tempat”, melainkan yang terbaik di kelasnya.
• Indeks Ketahanan Pangan (Peringkat 2 Nasional) menjadi jaminan bahwa perut rakyat tetap aman di tengah lonjakan populasi akibat migrasi ke IKN.
• Digital Leadership Government menegaskan birokrasi Benua Etam sudah meninggalkan cara-cara konvensional warisan kolonial menuju era digital.

Refleksi 69 Tahun

Dari catatan Hikayat Banjar hingga menjadi mitra strategis Ibu Kota Nusantara, Kaltim telah menempuh perjalanan panjang yang berliku. Sejarah bongkar pasang wilayah mengajarkan kita tentang adaptasi dan ketahanan.

Di usia ke-69 ini, dengan formasi 10 Kabupaten/Kota yang solid dan deretan prestasi di tangan, masyarakat menanti bukti nyata selanjutnya: Kaltim yang tidak hanya kaya dalam catatan sejarah, tetapi juga makmur dan berdaulat dalam realitas masa depan.

Dirgahayu ke-69, Kalimantan Timur! (ens)

Artikel Menuju HUT Ke-69 Kaltim, Ini Sejarah Panjang di Balik Wajah Masa Kini Benua Etam pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Nurhadi Saputra menilai masalah pendidikan di Balikpapan sudah sangat urgent. Peliknya begitu terasa setiap kali masa PPDB. Ia berharap pemprov dapat mengurai masalah itu, dengan membangun SMA/SMK negeri karena jumlahnya sangat kurang.

Di balik kemegahan Kota Balikpapan, yang merupakan kota terbesar kedua di Kaltim. Beberapa masalah dasar belum terselesaikan hingga kini. Yang paling mencolok adalah krisis air bersih dan pendidikan.

Untuk masalah pendidikan, legislator Kaltim Nurhadi Saputra mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah harus melakukan penetrasi, agar satu per satu masalah bisa tuntas.

Satu di antara masalah di bidang pendidikan adalah kurangnya jumlah SMA/SMK negeri. Tercatat, jumlah SMPN di Kota Balikpapan ada sekitar 28 sekolah. Sementara untuk jenjang di atasnya, hanya sejumlah 15 SMA/SMKN. Jika dirincikan terdapat 9 SMA dan 6 SMK. Jumlah itu, kata Nurhadi, tidak mampu menampung seluruh siswa lulusan SMP.

“Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan, hanya sekitar 67 persen siswa lulusan SMPN yang bisa diterima di 15 sekolah SMA dan SMK. Sisanya terpaksa ke swasta.”

“Lulusan SMP setiap tahunnya pasti mencari sekolah negeri selanjutnya. Dan ternyata jumlahnya tidak memadai,” kata Nurhadi belum lama ini.

Perlu Tambahan Sekolah

Nurhadi berharap Pemerintah Provinsi Kaltim dapat menambah jumlah SMA/SMKN setiap tahunnya. Sehingga lulusan SMP tidak lagi kesulitan dalam mencari sekolah di jenjang selanjutnya khususnya yang negeri.

“Setiap tahun ketika PPDB, Balikpapan sangat terkenal masalah pendidikan. Nggak hanya zonasi, jumlah sekolahnya aja kurang.”

“Mudah-mudahan setiap tahunnya ada penambahan SMA/SMK di Balikpapan. Juga daya tampung ditingkatkan, tapi didahului dengan penambahan ruang belajar dulu,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Jumlah SMP dan SMA Negeri Jomplang, Nurhadi: Masalah Pendidikan di Balikpapan Udah Urgent Banget pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo turut beri apresiasi atas pembukaan RSGM Unmul Senin lalu. Dia mendorong adanya peningkatan SDM, baik itu dosen maupun mahasiswa. Termasuk sertifikasi sebagai penjamin kualitas rumah sakit.

Sudah sejak lama, Universitas Mulawarman telah merampungkan pembangunan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Pendidikan, yang berlokasi di seberang gedung Fakultas Kedokteran. Jadi RS Pendidikan pertama di Provinsi Kaltim.

Setelah melalui proses panjang, RSGM Unmul yang terletak di Jalan Krayan, Gunung Kelua, Samarinda itu akhirnya diresmikan pada Senin, 28 Oktober 2024 kemarin. Selain menunjang pendidikan kedokteran, rumah sakit tersebut juga menambah akses layanan kesehatan masyarakat.

Meski baru dan belum semaju RS besar, RSGM Unmul memiliki layanan unggulan yang sudah didukung teknologi canggih, yang membantu dalam pemeriksaan dan pengobatan gigi dan mulut. Sehingga sudah layak operasi.

Diketahui, pendirian RSGM Unmul ini dulunya berawal dari besarnya biaya yang ditanggung mahasiswa kedokteran ketika melakukan praktik di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahranie.

Sigit Wibowo Dorong Peningkatan SDM

Anggota DPRD Kaltim Sigit Wibowo turut mengapresiasi peresmian RSGM itu. Sebagai bagian dari pemerintah, DPRD tentu turut mendukung langkah baik di bidang pendidikan ini. Tinggal melengkapi apa saja yang belum.

Ditambah, Unmul akan menjadikan Fakultas Kedokteran Gigi, terpisah dengan Fakultas Kedokteran yang ada saat ini. Menurutnya itu satu langkah yang luar biasa dan juga harus didukung oleh pihaknya.

“Alhamdulillah kita support, gedung sudah siap, dan peralatan juga walaupun sudah separuh. Tinggal kesiapan SDM,” jelas Sigit belum Senin.

“Peningkatan SDM, SDM yang ada seperti dosennya perlu ditingkatkan. Mahasiswanya juga harus rajin belajar, berkualitas, biar tidak tertinggal,” tambahnya.

Menurutnya, di Kaltim sudah ada RS Kanujoso Djatiwibowo di Kota Balikpapan dan RS Abdul Wahab Sjahranie (AWS) di Samarinda yang sudah cukup bagus. Sementara RSGM Unmul ini akan jadi penunjang sekaligus mencontoh kedua RS tersebut agar bisa terus meningkat.

Peningkatan SDM tersebut termasuk soal adanya sertifikasi, Sigit mendorong para tenaga kesehatan di RSGM Unmul, untuk memiliki sertifikasi. Agar kualitas bagus dan mendapatkan kelayakan menggunakan alat.

“Kita men-support SDN agar bisa sertifikasi dan menggunakan alatnya,” pungkas Sigit Wibowo. (adv/ens/fth)

Artikel Apresiasi Pembukaan RSGM Unmul, Sigit Wibowo Dorong Peningkatan SDM dan Sertifikasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Kaltim pada 2024 ini kembali melaksanakan lomba Wana Lestari pada tingkatan provinsi. Merupakan ajang bergengsi bagi para pegiat lingkungan dan kehutanan untuk lintas kalangan.

Lomba Wana Lestari sendiri merupakan salah satu metode penyuluhan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk menilai prestasi secara perseorangan, kelompok, sampai ASN yang punya aksi untuk jadi pegiat lingkungan hutan.

Mereka yang menang tidak hanya melakukan pemberdayaan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Melainkan juga punya pengaruh besar terhadap masyarakat. Untuk ikut serta dalam memberdayakan lingkungan dan hutan.

Ketua Panitia Lomba Wana Lestari sekaligus Sub Koordinator Penyuluhan Kehutanan Enny Endharpuri mencatat, di Kaltim ada sekitar 25 peserta yang masuk penilaian. Kemudian tersaring jadi 19 yang meraih penghargaan.

Seluruh peserta, dinilai berdasarkan inisiatif dan partisipatif. Termasuk dari dampaknya ke masyarakat sekitar. Penilaian itu, merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) tahun 2016.

Tujuh Kategori Apresiasi

Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim kemudian memberikan penghargaan kepada sebanyak 19 pemenang Wana Lestari. Pada Selasa, 24 September 2024 di Hotel Mercure Samarinda. Dengan 7 kategori apresiasi Wana Lestari.

“Masing-masing kategori memiliki sebanyak 2-3 orang pemenang. Ada yang juara 1-3, ada yang juara 1-2,” jelas Enny kepada Kaltim Faktual di tengah agenda.

Sebanyak 7 kategori tersebut, mulai dari kategori Penyuluh Kehutanan PNS (3), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (3), Kelompok Tani Hutan (3), Kader Konservasi Alam (3),

Lalu kategori Kelompok Pecinta Alam (2), Kelompok Masyarakat Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan (3), Pengelola Hutan Desa (2), dan Pengelola Hutan Adat (3).

Enny memperkirakan, ajang Wana Lestari di tingkat Provinsi Kaltim ini, pertama kali digelar pada tahun 2019 lalu dan kemudian menjadi agenda tahunan. Yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim.

“Namun, untuk penyerahan penghargaannya yang meriah seperti ini, baru digelar perdana pada tahun 2024 ini,” tambahnya.

Enny menyebut, penghargaan itu, diberikan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan. Serta menumbuhkan semangat dalam upaya pelestarian hutan.

“Jadi memang nggak cuma sampai sini saja. Mereka juga pasti terus kampanye dan menyuarakan soal pelestarian lingkungan dan kehutanan,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel 19 Pegiat Lingkungan Hutan di Benua Etam dapat Penghargaan Wana Lestari dari Dishut Kaltim pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Provinsi Kalimantan Timur menerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Tahun 2023 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan dan prakarsa pemerintah daerah dalam mencapai tujuan Pembangunan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak.

Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Noryani Sorayalita menjelaskan, Kalimantan Timur menerima Penghargaan APE dalam beberapa kategori.

Di antaranya adalah Kategori Nindya yang diterima oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Kemudian, kategori Madya diterima oleh Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kota Samarinda dan Kota Balikpapan. Serta Kategori Pratama yang diterima oleh Kabupaten Paser.

“Alhamdulillan Pemprov Kaltim memperoleh penghargaan dengan Kategori Nindya. Terima kasih kepada pimpinan atas arahannya dan Kepala Perangkat Daerah (PD) atas peran sertanya pada penyelenggaraan pengarusutamaan gender dalam pembanguna. Semoga tahun depan lebih baik lagi,” ungkap Kepala DKP3A Kaltim, Noryani Sorayalita mewakili Pj Gubernur Kaltim usai menerima penghargaan Parahita Ekapraya Tahun 2023.

Acara Penganugerahan ini berlangsung di Gedung Metro TV Kedoya Kebun Jeruk Jakarta Barat, Selasa, 19 Desember 2023.

Anugerah Parahita Eka Praya merupakan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada pemerintah daerah atas keberhasilan dan prakarsa dalam pencapaian pembangunan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

Kegiatan ini dilakukan oleh Kementerian PPPA sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). (rw)

Artikel Provinsi Kaltim Raih Kategori Nindya Pada Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 2023 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim Munawar memaparkan, salah satunya keberhasilan pembangunan PLTS di beberapa wilayah tertinggal di Kaltim.

“Wilayah yang tidak punya listrik di luar jangkauan PLN dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore sekarang bisa terselesaikan, saat ini terpenuhi listrik sampai 24 jam,” ungkap Munawar, Senin 28 Agustus 2023.

Selain pembangunan PLTS, Munawar juga menyebut beberapa program bantuan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, di antaranya pembangunan rumah layak huni melalui dana CSR di beberapa wilayah dengan tingkat miskim esktrem tertinggi.

Sentuh Wisata hingga Sekolah

Pencapaian lain yang dilakukan bersama para OPD terkait, sebut Munawar, termasuk menyediakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di sektor pariwisata dan pendidikan.

Sebelumnya, sejumlah area wisata belum tersedia Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS), begitu juga beberapa sekolah belum tersentuh PLN.

Munawar menambahkan, dampak program kepemimpinan Isran-Hadi yang tak kalah penting adalah bisa membawa manfaat dengan peningkatan APBD, capaian dan sektor penarik IUPK.

“Dampaknya menambah pemasukan daerah dan provinsi. Dengan bertambahnya anggaran, sangat membantu pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya. (dmy/gdc)

Artikel ESDM Kaltim Beberkan Pencapaian Pembangunan Isran-Hadi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) menunjuk provinsi Kalimantan Timur untuk tuan rumah kegiatan OICCA atau Organization Islamic Cooperation Culture Activity.

Kegiatan akan diikuti sekitar 56 delegasi negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), termasuk Indonesia.

Persiapan mulai dilakukan. Diawali dari rapat koordinasi, bertempat di lantai 2 kantor Gubernur Kaltim dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di dampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Agus Hari Kusuma serta Kepala Bidang Pemetaan dan Penelusuran Iptek Kementerian Pemuda dan Olahraga, Yossi Ahmad Falah, 13 April 2023.

Sekda Kaltim Sri Wahyuni mengatakan kepada semua stakeholder terkait, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, agar dapat memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan OICCA 2023, sehingga penyelenggaraannya berjalan lancar dan sukses.

“Kegiatan ini harus kita support penuh karena selain membawa nama Kaltim, juga kabupaten dan kota yang ditunjuk sebagai lokasi penyelanggaraan beberapa kegiatan.”

“Apalagi dalam tiga bulan ke depan kita akan menghadapi ini, maka secara paralel harus disinkronkan untuk persiapannya di kabupaten dan kota tempat pelaksanaan OICCA yaitu Samarinda, Balikpapan dan Tenggarong-Kutai Kartanegara.”kata Sri Wahyuni.

Sekda juga menambahkan dengan adanya event internasional ini dapat memperkenalkan kultur dan seni budaya Kaltim di mata dunia. Sehingga suatu saat bisa terjalin kerjasama, dan kita bisa memperkenalkan progres IKN kepada Perwakilan Negara yang tergabung di OKI.

Sekda menambahkan dalam penyelenggaraan OIC Cultural Activity 2023 ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu, conference, cultural performance, city tour and local cultural visit, UMKM Expo dan traditional sport activity, dana kegiatannya akan dilaksanakan di tiga daerah, yaitu Kota Samarinda, Balikpapan dan Kutai Kartangara.

“Pelaksanaan kegiatannya akan kita sinergikan dengan tiga daerah, misalnya kegiatan budaya Tenggarong Internasional Folk Arts Festival (Tifaf) di Kukar, kemudian di Samarinda ada budaya Pampang dan UMKM Eksponya, dan Kota Balikpapan fokus untuk ekowisatanya,” ujarnya.

Rapat diikuti stakeholder terkait dari Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda, Pemkot Balikpapan dan Pemkab Kutai Kartanegara, Angkasa Pura Balikpapan, Unmul, UINSI, Uniba, Pengurus Islamic Center, Buddhist Center, Desa Budaya Adat Pampang dan Indonesian Youth Diplomacy (IYD) Kaltim. (Bgs/diskominfokaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel Kaltim Tuan Rumah Kegiatan Organisasi Islam Internasional OICCA Tahun 2023 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kaltim tahun 2022, disusun berdasarkan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2022. Berpedoman pada RKPD Perubahan Provinsi Kaltim Tahun 2022, yang merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 – 2023.

“Secara teknis LKPJ berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sekaligus memuat tindak lanjut Rekomendasi DPRD Provinsi Kalimantan Timur atas LKPJ Gubernur Kalimantan Timur Tahun sebelumnya yaitu tahun 2021,” jelas Wagub Hadi Mulyadi saat menyampaikan ringkasan LKPJ Gubernur Kalimantan Timur 2022, kepada DPRD Kaltim, di ruang di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Kaltim, Selasa 28 Maret 2023.

Kaltim Berdaulat hingga IKN

Wagub Hadi Mulyadi mengatakan visi Kalimantan Timur 2019 – 2023 “Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat” mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya untuk mewujudkan masyarakat mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

“Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 merupakan salah satu provinsi di Indonesia dengan cakupan wilayah yang cukup luas, yaitu kurang lebih mencapai 16,732 juta Ha. Sebagian besar wilayahnya berupa daratan dengan luas mencapai 12,7 juta hektar (76,11 persen) dan perairan seluas 3.9 juta hektar (23,89 persen),” tandasnya.

Setelah adanya IKN, lanjutnya, luas Provinsi Kaltim mengalami perubahan sebesar 16,407 juta hektar, dan penduduk dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, baik dikarenakan pertumbuhan penduduk alami (kelahiran) maupun efek dari migrasi.

Jumlah penduduk Kaltim pada 2022 sebanyak 3,9 juta jiwa, atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,33 persen dari tahun sebelumnya.

Ringkasan LKPJ Gubernur Kaltim 2022

Ringkasan LKPJ Gubernur Kalimantan Timur 2022, menyebutkan pendapatan daerah Provinsi Kaltim tahun 2022, memiliki target sebesar Rp12,469 triliun dan terealisasi sebesar Rp16,804 triliun atau sebesar 134,77 persen.

Belanja daerah pada tahun 2022 diformulasikan untuk membiayai empat jenis belanja pembangunan daerah yaitu, belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

“Alokasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kaltim tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp11,501 triliun menjadi sebesar Rp14,679 triliun. Hal tersebut mengalami peningkatan anggaran sebesar Rp3,178 triliun atau 28 persen,” sebutnya.

Wagub juga menyampaikan realisasi capaian kinerja ada enam tujuan dan sembilan belas sasaran strategis pembangunan di Provinsi Kaltim tahun 2022, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam misi pertama ini pembangunan dilaksanakan untuk mencapai dua tujuan dan enam sasaran yaitu mewujudkan masyarakat yang berkarakter berahlak mulia, dan berdaya saing. Indikatornya adalah Indeks Pembangunan Manusia, memiliki target kinerja sebesar 77,25 persen dengan realisasi kinerja sebesar 77,44 persen atau capaian kinerja sebesar 100,25 persen.

“Adapun sasaran dalam menunjang tujuan tersebut adalah meningkatnya pemerataan taraf pendidikan masyarakat, indikatornya adalah harapan lama sekolah memiliki capaian kinerja sebesar 99,57 persen. kemudian rata-rata lama sekolah memiliki capaian kinerja sebesar 99,80 persen. Sasaran kedua meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan. Indikatornya adalah persentase pemuda dalam pembinaan kepemudaan, memilik capaian kinerja sebesar 103,53 persen,” tandasnya.

Dalam ringkasan LKPJ Gubernur Kalimantan Timur 2022, Wagub juga memaparkan keberhasilan empat visi dan misi pembangunan Kaltim berdaulat lainnya, termasuk keberhasilan capain program-program SKPD dilingkup Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2022. (mar/yans/adpimprovkaltim/am)

ADVERTORIAL DISKOMINFO KALTIM

Artikel LKPJ Gubernur Kaltim 2022: Provinsi Ini Banyak Kemajuan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.