Setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang terdiri dari dinas, lembaga, hingga badan, di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim dituntut profesional. Utamanya dalam menjalankan tugas dan kewajiban, juga menjalankan berbagai program hingga menggunakan anggaran daerah.

Ketakutan akan jeratan hukum seringkali membayangi para pejabat daerah dalam mengeksekusi anggaran. Mereka juga dituntut untuk bersih, transparan, dan menghindari adanya titipan proyek, penyelewengan, hingga permainan anggaran atau sejenisnya.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur, Supardi, mengambil langkah proaktif.

Ia menjamin Kejati Kaltim berkomitmen memberikan pendampingan yang terbuka dan profesional kepada seluruh perangkat daerah, khususnya dalam pelaksanaan pengadaan dan program pembangunan strategis.

Sypardi menyampaikan pesan tersebut dalam suasana Morning Coffee Session bersama jajaran Pemprov Kaltim di Aula Lantai 8 Gedung Utama Kejati, Rabu 24 Desember 2025.

Supardi menekankan bahwa pihaknya memberikan otonomi penuh kepada setiap satuan kerja (Satker) dalam menjalankan tugasnya.

Ia menjamin tidak akan ada “tangan-tangan jahil” atau intervensi dari internal kejaksaan yang mengganggu independensi perangkat daerah dalam proses lelang maupun pengerjaan proyek.

“Saya tegaskan, jangan ada istilah intervensi dari orang kami. Silakan bapak ibu bekerja dengan baik dan profesional. Kalau butuh pendampingan, datang saja ke kami,” ujar Supardi.

Bahkan, Supardi membuka jalur khusus jika ada pejabat yang merasa mendapatkan tekanan. Ia meminta agar segera melapor jika menemukan praktik tidak sehat di lapangan, mulai dari pemaksaan, titipan proyek, hingga permintaan jatah setoran.

“Kalau ada yang begitu, hubungi saya langsung,” tegasnya.

Filosofi Seberang Sungai

Merespons jaminan tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setdaprov Kaltim, Ujang Rachmad, menyampaikan apresiasinya. Ia menilai kolaborasi dan pendampingan Kejati Kaltim sangat vital sebagai langkah pencegahan masalah hukum sejak dini (preventif).

Menariknya, Ujang mengaitkan sinergi ini dengan filosofi tata letak gedung Kejati Kaltim dan Kantor Gubernur yang saling berhadapan, hanya terpisahkan oleh Sungai Mahakam. Hal ini, menurutnya, adalah simbol pengawasan sekaligus kemitraan.

“Filosofinya, hati-hati kamu dilihat. Begitu juga sebaliknya, kalau ada masalah kita tahu yang dituju kemana, mintalah pendampingan dari Kejati,” pesan Ujang.

Kawal Program Prioritas

Dalam kesempatan itu, Ujang juga menyinggung perihal percepatan pelaksanaan APBD 2025 di penghujung tahun. Sorotan utama tertuju pada dukungan terhadap program prioritas daerah seperti Gratispol dan Jospol, yang memiliki dampak fiskal, administratif, dan sosial cukup besar.

“Program ini membutuhkan kepastian hukum agar pelaksanaannya transparan, akuntabel dan benar-benar untuk kepentingan publik,” ujarnya.

Melalui forum diskusi yang berjalan santai ini, Kejati bersama Pemprov Kaltim mempertegas komitmen agar roda pembangunan daerah tetap berjalan kencang namun tetap berada dalam koridor hukum dan akuntabilitas. (ens)

Artikel Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Wanti-wanti OPD: Jangan Ada Titipan Proyek, Kalau Ada Lapor Saya! pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi III DPRD Kota Samarinda memperketat mekanisme seleksi kontraktor menyusul molornya pengerjaan proyek Teras Samarinda Tahap I yang tercatat mengalami empat kali perpanjangan.

Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa presentasi langsung kontraktor di hadapan dewan kini menjadi syarat mutlak guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pekerjaan.

Menindaklanjuti proyek Teras Samarinda Tahap I yang mengalami empat kali perpanjangan waktu, Komisi III DPRD Kota Samarinda menerapkan mekanisme ketat dalam mengevaluasi kontraktor untuk tahapan selanjutnya. Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa langkah ini penting agar persoalan serupa tidak kembali terulang.

“Kami memastikan kontraktor memiliki kapabilitas menguasai bidang pekerjaan. Mereka wajib datang langsung mempresentasikan rencana kerja, material, dan RAB (Rencana Anggaran Belanja) secara transparan di depan kami,” tegas Deni dalam wawancara eksklusif, Sabtu, 19 Juli 2025.

Ia juga mengingatkan kembali adanya keluhan dari para pekerja yang belum dibayar selama pelaksanaan proyek tahap pertama, yang sempat menjadi sorotan hingga ke tingkat nasional.

“Catatan itu sudah kami sampaikan. Jangan sampai pekerja kembali dirugikan,” ujarnya.

Deni menambahkan bahwa kehadiran langsung kontraktor menjadi penting untuk memastikan tidak ada kontraktor “fiktif” atau pihak-pihak tak jelas yang mengambil alih proyek.

“Ini good attitude dari kontraktor. Mereka mau membongkar detail RAB, berdiskusi, dan menerima masukan. Hubungan antara DPRD sebagai pengawas dan PUPR sebagai pelaksana harus terkoneksi baik,” jelasnya.

Ia berharap pola seleksi yang lebih terbuka dan transparan ini bisa menjadi standar untuk proyek Teras Samarinda Tahap II hingga IV mendatang.

“Dengan transparansi, tidak ada lagi ‘membeli kucing dalam karung’. Semoga tidak ada kendala berarti,” pungkas Deni. (chanz/sty)

Artikel DPRD Samarinda Wajibkan Kontraktor Presentasi Langsung untuk Proyek Teras Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menyoroti keamanan konstruksi proyek Teras Samarinda 2 dan 3. Ia meminta data teknis fondasi tahun 2021 diperiksa ulang, guna memastikan kekuatan struktur terhadap penambahan atap dan material baru.

Hal itu disampaikannya usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lokasi pembangunan pada Selasa, 15 Juli 2025 meski diguyur hujan.

Dalam sidak tersebut, Deni menyebutkan bahwa fokus pengawasan pada progres fisik dan kualitas struktur bangunan yang dibangun menggunakan anggaran sekitar Rp21 miliar untuk pembangunan sayap kanan-kiri serta perubahan atap.

“Kami ingin ada pemeriksaan ulang terhadap konstruksi fondasi yang dibangun pada tahun 2021, terutama bagian yang menjorok ke dalam sungai. Sangat penting memastikan apakah penambahan material (AP dumping) atau konstruksi baru untuk menopang atap benar-benar aman dan tidak membebani struktur lama,” tegas Deni.

Ia menambahkan bahwa hingga kini pihaknya belum memegang data teknis secara lengkap, dan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai pelaksana pekerjaan fondasi terdahulu.

Catatan Teknis dan Progres Proyek

Deni juga menyinggung anggaran proyek Teras Samarinda 1 senilai Rp24 miliar yang saat ini dalam tahap pemancangan. Sementara itu, progres fisik Teras Samarinda 2 dan 3 disebutkannya baru mencapai sekitar 15 persen, dan Teras 4 masih dalam tahap awal yang segera dikontrakkan.

Secara keseluruhan, proyek revitalisasi kawasan ini membentang dari Jalan Gajah Mada hingga ke depan Kantor Pos (Teras 1), depan masjid (Teras 2 dan 3), hingga ke area Pelido (Teras 4).

“Kontraktor baru benar-benar mulai bekerja pada Mei 2025, setelah proses lelang dan administrasi selesai di bulan Maret. Saat ini, selain pengadaan material, ada pula revisi teknis untuk menyelaraskan struktur baru dengan bangunan yang sudah ada. Ini tentu memerlukan kajian konsultan perencana,” terang Deni.

Wanti-Wanti Beban Struktur Lama

Lebih jauh, Deni menegaskan pentingnya seluruh pekerjaan mengikuti desain awal secara detail.

“Kuncinya di situ. Jangan sampai ada ketidaksesuaian ukuran atau beban, terutama untuk struktur atap tambahan. Jika fondasi lama tidak dirancang untuk itu, bisa berisiko membahayakan,” ujarnya tegas.

Menjawab pertanyaan mengenai target penyelesaian, Deni menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Samarinda menargetkan seluruh tahapan proyek rampung pada akhir 2025.

“Kami berharap target itu tercapai. Masyarakat sudah menunggu hasilnya dan fasilitas ini harus bisa dinikmati sebelum akhir tahun,” tambahnya.

Soroti Fungsi Parkir dan Prioritaskan Keamanan

Deni juga menyebut adanya rencana penyediaan area parkir di sisi barat untuk sekitar 30 mobil serta zona khusus sepeda motor. Meski mengapresiasi nilai estetika proyek ini dan menyambut baik upaya menjadikan kawasan tersebut sebagai wajah kota, ia menekankan bahwa keamanan konstruksi dan fungsi fasilitas tetap menjadi prioritas.

“Ini proyek yang strategis, tapi jangan sampai estetika mengalahkan aspek keselamatan. Kami akan pastikan koordinasi dengan dinas terkait terus berjalan, terutama untuk mengakses data teknis lama,” pungkasnya. (chanz/sty).

Artikel DPRD Samarinda Desak Pemeriksaan Ulang Fondasi Proyek Teras Samarinda pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.