Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali mempertegas komitmennya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemprov resmi mencairkan dana Program Pendidikan Gratispol sebesar Rp 44,15 miliar untuk tujuh PTN di Kaltim sebagai dukungan konkret terhadap akses pendidikan tinggi yang lebih merata dan terjangkau.

Gubernur Kalimantan Timur mengumumkan realisasi pencairan dana Program Pendidikan Gratispol senilai Rp 44.153.600.000 untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim.

Gubernur menegaskan bahwa pendanaan ini merupakan bagian dari investasi strategis daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta mendukung terwujudnya Generasi Emas Kalimantan Timur.

“Dana Gratispol ini adalah investasi strategis untuk memastikan akses pendidikan berkualitas. Dana ini wajib digunakan secara optimal dan tepat sasaran, khususnya untuk meringankan beban biaya studi dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa. Pengelolaannya harus transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Gubernur.

Proses Pencairan Dilakukan Cepat dan Akuntabel

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, memastikan bahwa seluruh proses administrasi pencairan telah diselesaikan secara cepat. SP2D untuk program tersebut diterbitkan pada 12 November 2025, hanya satu jam setelah Biro Kesejahteraan Rakyat mengajukan SPM.

“SP2D sudah diterbitkan per 12 November 2025, hanya satu jam setelah pengajuan SPM dari Biro Kesra,” ujar Ahmad Muzakkir, memastikan komitmen Pemprov Kaltim dalam melaksanakan program ini secara tepat waktu dan akuntabel.

Rincian Alokasi Dana untuk Tujuh Perguruan Tinggi Negeri

Dana sebesar Rp 44,15 miliar didistribusikan kepada tujuh PTN dengan rincian sebagai berikut:

• Universitas Mulawarman (Unmul): Rp 22.454.300.000
• Politeknik Negeri Samarinda (Polnes): Rp 6.382.100.000
• UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI): Rp 4.898.600.000
• Institut Teknologi Kalimantan (ITK): Rp 4.680.500.000
• Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda: Rp 3.562.940.000
• Politeknik Negeri Balikpapan: Rp 1.570.360.000
• Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: Rp 604.800.000

Pencairan untuk PTS Menyusul Setelah Administrasi Lengkap

Terkait pencairan dana untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Pemprov Kaltim menegaskan bahwa proses akan dilakukan setelah seluruh kelengkapan administrasi terpenuhi. Mekanisme pencairan hibah daerah harus mengikuti prosedur yang ketat, sehingga PTS diimbau segera melengkapi berkas melalui Biro Kesejahteraan Rakyat sebelum diteruskan ke BPKAD.

Gubernur Kaltim juga mengimbau seluruh pimpinan PTN penerima dana untuk segera melakukan pengecekan ke rekening kampus masing-masing. Ia menekankan pentingnya percepatan pemanfaatan dana tersebut agar mahasiswa dapat segera merasakan keringanan biaya kuliah. (*IST/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Cairkan Rp 44,15 Miliar Dana Pendidikan Gratispol untuk Tujuh PTN pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan tujuh perguruan tinggi negeri di Kaltim. Langkah ini menjadi tonggak awal realisasi program pendidikan tinggi gratis yang diusung Gubernur dan Wagub Rudy-Seno lewat program strategis Gratispol.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin, 16 Juni 2025, dipimpin oleh Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Ia menegaskan bahwa meskipun pendidikan tinggi bukan kewenangan langsung pemerintah daerah, komitmen Pemprov Kaltim tetap kuat untuk membangun generasi emas.

“Inilah bentuk kesungguhan Pemprov Kaltim. Kita bersinergi dengan kampus yang sudah punya data mahasiswa baru, agar program bisa langsung dijalankan,” ujarnya.

Fokus untuk Mahasiswa Baru, Mahasiswa Aktif Menyusul

Pada tahap awal, bantuan pendidikan difokuskan untuk mahasiswa baru tahun ajaran 2025/2026. Menurut Sri, karena saat Gubernur dilantik pada Februari 2025 APBD sudah ketok palu, maka alokasi bagi mahasiswa aktif belum bisa dimasukkan tahun ini. Namun tahun depan, mahasiswa semester 2 hingga 8 juga akan menerima manfaat serupa.

“Tahun depan yang semester 2 sampai 8 kita bantu juga. Saat ini kita fokus ke mahasiswa baru dulu,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjadi dasar hukum program ini baru saja disetujui Kementerian Dalam Negeri. Petunjuk teknis (juknis) pun segera menyusul sebagai panduan teknis pelaksanaan di lapangan.

16 Ribu Lebih Mahasiswa Baru Dapat Bantuan

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Dasmiah menyebutkan bahwa dari 53 kampus yang sebelumnya meneken MoU dengan Pemprov Kaltim, baru tujuh PTN yang melanjutkan ke tahap PKS karena telah melengkapi data mahasiswa baru.

Berikut tujuh PTN penerima manfaat:

• Universitas Mulawarman: 7.714 mahasiswa
• UIN Sultan Aji Muhammad Idris: 2.225 mahasiswa
• Politeknik Negeri Samarinda: 2.122 mahasiswa
• Poltekkes Kemenkes Kaltim: 997 mahasiswa
• Politeknik Pertanian Negeri Samarinda: 465 mahasiswa
• Politeknik Negeri Balikpapan: 1.020 mahasiswa
• Institut Teknologi Kalimantan: 2.280 mahasiswa

Total mahasiswa baru penerima manfaat mencapai 16.823 orang. Mereka dibebaskan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Namun jika UKT melebihi batas bantuan, sisanya tetap ditanggung mahasiswa. Misalnya, bantuan Pemprov senilai Rp7,5 juta sementara UKT Rp8 juta, maka selisih Rp500 ribu menjadi tanggungan pribadi.

Bagi mahasiswa yang sudah terlanjur membayar UKT, khususnya di Unmul, Dasmiah memastikan akan dilakukan pengembalian dana sesuai mekanisme kampus masing-masing.

Program ini berjalan cepat sejak pelantikan Gubernur pada Februari lalu. Hanya butuh tiga bulan hingga akhirnya penandatanganan PKS dilakukan. Kecepatan itulah yang menurut Dasmiah patut diapresiasi.

“Ini luar biasa cepat. Dari Februari sampai Juni kita sudah PKS. Artinya program ini betul-betul serius,” tegasnya.

Langkah ini menempatkan Kaltim sebagai provinsi pertama yang menjalankan program pendidikan tinggi gratis berbasis regulasi dan kerja sama resmi. Pendidikan kini tak lagi jadi beban berat bagi orang tua, melainkan harapan baru bagi generasi masa depan Benua Etam. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Resmi! Pemprov Kaltim Teken PKS dengan Perguruan Tinggi, Kuliah Gratis Mulai Bergulir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dunia pendidikan sedang ramai dibicarakan belakang ini. Sebab Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan akan ada kenaikan UKT di sejumlah PTN.

Kenaikan itu utamanya bagi para mahasiswa baru. Meski calon mahasiswa bisa mengajukan keringanan UKT alias biaya kuliah per-semester jika merasa terlalu tinggi. Namun kebijakan ini mendapatkan banyak protes.

Gelombang protes datang dari berbagai pihak. Mulai dari mahasiswa, calon mahasiswa baru, masyarakat, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Aksi di sejumlah titik juga tampak di berbagai daerah di Indonesia.

Hingga eks Bos Go-Jek itu mengumumkan pembatalan UKT. Pihak PTN diimbau merangkul kembali para mahasiswa baru dan menyosialisasikan batalnya kenaikan UKT ini. Agar tidak jadi mengundurkan diri.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Purwadi menilai ini merupakan kebijakan yang terlambat. Meski lebih baik terlambat dari pada tidak sama sekali. Menandakan keputusan tidak matang.

“Kalau nggak dipanggil Presiden RI, didemo dan dikritik sana sini mungkin terus jalan. Kayak percobaan gitu jadinya,” jelasnya kepada Kaltim Faktual Senin malam, 27 Mei 2024.

“Bayangkan saja, kebijakan itu mempertaruhkan masa depan dari bangsa kita. Kalau di luar negeri, sepertinya sudah mundur ya dari jabatan,” tambahnya.

Polemik UKT akan Berulang

Meski begitu, ini masih belum finis. Batalnya kenaikan UKT ini bukan akhir dari permasalahan biaya kuliah di berbagai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kenaikan UKT masih mungkin terjadi.

Mengingat, sebetulnya kenaikan UKT sudah terjadi di setiap tahun. Karena jika dibandingkan, besaran UKT tahun ini akan tampak berbeda dengan besaran UKT beberapa tahun sebelumnya.

Melihat hal ini Purwadi meminta agar pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat dan juga birokrat PTN untuk mengevaluasi ulang penggunaan UKT. Setidaknya 5 tahun ke belakang.

“Harus dievaluasi selama 5 tahun yang lalu itu terpakai untuk apa aja. Harus ada transparansi oleh kampus masing-masing. Masuk sekian miliar dan untuk apa aja.”

Malahan kata Purwadi, UKT perlu dihapus saja. Tanggung jawab pendidikan dikembalikan kepada negara. Alokasi anggaran APBD untuk pendidikan harus dicek ulang dan dimaksimalkan. Karena masih belum beres.

Kalaupun UKT tetap diberlakukan, harus ada laporan yang transparan. Namun evaluasi terlebih dahulu. Mengingat banyak lulusan yang belum tertampung di pasar kerja setelah keluar banyak untuk UKT.

Purwadi menyebut pemerintah harus lebih serius menangani masalah pendidikan. Karena ini merupakan investasi jangka panjang bagi generasi Indonesia. Namun carut marut hasil pendidikan malah tanpak di depan mata.

“Ternyata dari Rp660 triliun dari APBN cuma 0,9% yang jatuh ke perguruan tinggi. Kan kecil banget.”

“Jangan malah berstatement kuliah kebutuhan tersier,” pungkasnya. (ens/fth)

Artikel Polemik Uang Kuliah Tunggal, Pengamat Ekonomi Unmul Minta Pemerintah dan PTN Evaluasi Penggunaan Dana UKT pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.