Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong berspekulasi memanggil beberapa pemain calon naturalisasi untuk persiapan laga Kualifikasi Piala Dunia 2026, kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024. Mereka adalah Nathan Tjoe-A-On, Ragnar Oratmangoen, dan Thom Haye.

Proses naturalisasi Nathan sudah beres. Pemain Swansea City yang dipinjamkan ke Heerenveen bisa menjalani debutnya pada tanggal 21 Maret mendatang. Sementara Ragnar dan Haye, terancam pulang ke Belanda dengan tangan kosong.

Hal ini dikarenakan proses alih negara keduanya belum selesai. Bahkan masih jauh dari selesai. DPR RI sebenarnya sudah merapatkannya, dan sepakat untuk memberi status WNI pada keduanya. Prosedur selanjutnya adalah DPR membuat surat ke presiden untuk menerbitkan Keppres. Baru setelah itu Thom dan Ragnar bisa melakukan pengambilan sumpah.

Masalahnya, hingga Rabu 13 Maret mala mini, surat dari DPR itu belum diteken. Karena masih menungggu tanda tangan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sementara di malam yang sama, adalah deadline pendaftaran pemain kontra Vietnam. Hanya keajaiban yang bisa membuat keduanya bisa memperkuat Pasukan Garuda bulan ini.

Netizen Buru Puan Maharani

Sejak beberapa hari lalu, warganet sudah memburu Puan Maharani. Mendesak petinggi PDIP itu untuk segera pulang dari dinas luar negerinya dan menandatangani surat yang dimaksud.

Sebagian besar netizen merasa heran, karena saat ini, OPD di level daerah pun sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Atau jika DPR kudet, minimal bisa menggunakan tanda tangan kering. Karena secara prinsip, parlemen sudah menyetujui proses naturalisasi ini.

Pada 10 Maret lalu, Puan memang masih berada di Paris. Namun pada 11 Maret, ia sudah berada di Jakarta untuk melakukan ziarah ke mendiang Taufiq Kiemas. Ketidakinginan Puan segera menandatangi dokumen itu pun membuat pecinta sepak bola murka.

Bahkan di hari terakhir pendaftaran, Puan masih sempat-sempatnya mengunggah konten video takjil. Terang saja hal ini membuat warganet makin geram.

“Ayo bu kejar deadline buat ttd naturalisasi ..jauh2 dari belanda masak di php,” kata akun Wiksa.

“Bu ayo ttd berkas2 pemain naturalisasi.. Dukung sepakbola dong bu, gak cukup apa PIALA DUNIA U-20 BATAL????????,” timpal Juangabrielz.

“Bu perbanyak pahala ya bulan Ramadhan ini bu, misalnya Ttd berkas naturalisasi nya bu,” kata Diss.

“Gimana bu wong cuma ttd berkas tom haye dan ragnar oratmangun lama bener,” heran Syafimalik.

“Gak guna lo,” kegeramah Dickysurya sudah di ubun-ubun keknya. (Dra)

Artikel Dicari Warga Indonesia untuk Tanda Tangan Berkas Thom Haye dan Ragnar, Puan Maharani Asyik Posting Takjil pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut, RUU ini dirancang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

“RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2022 kita harapkan bisa segera rampung,” sebut Puan dalam siaran persnya.

“RUU ini penting untuk menyongsong generasi emas Indonesia,” sambungnya.

RUU KIA menitikberatkan pada masa pertumbuhan emas anak yang merupakan periode krusial tumbuh kembang anak yang kerap dikaitkan dengan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai penentu masa depan anak.

Oleh karena itu, RUU ini menekankan pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan ibu dan anak secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

“Dan ini harus menjadi upaya bersama yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasar ibu dan anak,” ucap Politisi PDI-Perjuangan itu.

Dia menambahkan, ada sejumlah hak dasar yang harus diperoleh seorang ibu. Di antaranya, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, jaminan kesehatan saat kehamilan, mendapat perlakuan dan fasilitas khusus pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum.

“Dan tentunya bagaimana seorang ibu mendapat rasa aman dan nyaman serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, termasuk dari tempatnya bekerja,” terangnya.

Puan mengingatkan, masa 1.000 HPK yang salah akan berdampak pada kehidupan anak. Jika HPK tidak dilakukan dengan baik, anak bisa mengalami gagal tumbuh kembang serta kecerdasan yang tidak optimal.
“RUU KIA ini hadir sebagai harapan agar anak-anak kita sebagai penerus bangsa bisa mendapat proses tumbuh kembang yang optimal. Menjadi tugas Negara untuk memastikan generasi penerus bertumbuh menjadi SDM yang dapat membawa bangsa ini semakin hebat,” ungkapnya.

“Apalagi Indonesia akan mengalami bonus demografi yang harus kita persiapkan sedini mungkin agar anak-anak kita berhasil dalam tumbuh kembangnya,” tambah mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini.

Puan mengatakan, ibu wajib mendapat waktu yang cukup untuk memberikan ASI bagi anak-anaknya, termasuk bagi ibu yang bekerja. Dia menegaskan, ibu bekerja wajib mendapat waktu yang cukup untuk memerah ASI selama waktu kerja.

“RUU KIA juga mengatur cuti melahirkan paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan,” terangnya.

Penetapan masa cuti melahirkan sebelumnya diatur pada Undangan-undang no 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dengan durasi waktu sebatas 3 bulan saja. Lewat RUU KIA, cuti hamil berubah menjadi 6 bulan dan masa waktu istirahat 1,5 bulan untuk ibu bekerja yang mengalami keguguran.

RUU KIA juga mengatur penetapan upah bagi Ibu yang sedang cuti melahirkan di mana untuk 3 bulan pertama masa cuti, ibu bekerja mendapat gaji penuh dan mulai bulan keempat upah dibayarkan sebanyak 70 persen.

Menurut Puan, pengaturan ulang masa cuti hamil ini penting untuk menjamin tumbuh kembang anak dan pemulihan bagi Ibu setelah melahirkan.

“DPR akan terus melakukan komunikasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan berkenaan dengan hal tersebut. Kami berharap komitmen Pemerintah mendukung aturan ini demi masa depan generasi penerus bangsa,” tegas legislator dapil Jawa Tengah V itu.

RUU KIA juga terkait erat dengan dengan edukasi kesehatan reproduksi. Kemudian juga sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting, hingga memajukan perempuan melalui keterlibatan di ruang publik.
“Perempuan memiliki potensi dalam perkembangan bisnis yang akan memberikan kontribusi berarti bagi perekonomian Indonesia,” tegasnya. (redaksi)

Artikel Songsong Generasi Emas, Puan Maharani Dorong Cuti Ibu Hamil Jadi Enam Bulan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

“Bukan tidak mungkin, nasib Ganjar Pranowo untuk dapat memaksimalkan karir politiknya melalui PDI Perjuangan sudah di ujung tanduk,” kata Ahmad dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Senin.

Ia melihat dari perspektif pemasaran politik ada empat hal menarik untuk dicermati di balik peristiwa fenomenal tidak diundangnya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, yang merupakan kader PDI Perjuangan dalam acara pengarahan Pemilu 2024 yang diselenggarakan DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang dihadiri Puan Maharani sebagai ketua DPP PDI Perjuangan.

Data survei IPS awal April 2021, untuk 30 nama calon presiden, menunjukkan bahwa elektabilitas Pranowo sebesar 14,4 persen. Elektabilitas ini berada di urutan no dua setelah Prabowo (25,4 persen).

Dalam bursa calon wakil presiden, untuk 30 nama, Pranowo juga berada di urutan nomor 3, yaitu 8,3 persen setelah Anies Baswedan (12,8 persen). Tingkat elektabilitas ini juga tidak banyak mengalami perubahan untuk survey dengan 18 dan 10 nama calon presiden-wakil presiden.

Kendati demikian, potensi elektabilitas Pranowo ini bisa tidak akan bermakna, jika dia gagal mendapatkan dukungan internal dari pimpinan PDI Perjuangan.

Dalam pengarahan itu, baik Puan maupun Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, memberikan pernyataan terkait tidak diundangnya Pranowo.

Menurut Ahmad, meski memiliki tingkat elektabilitas yang cukup tinggi, Pranowo berpotensi kehilangan peluang untuk mendapatkan tiket dari PDI Perjuangan agar bisa masuk dalam bursa Pemilu 2024 mendatang.

“Sebagaimana yang dipotret sejumlah lembaga survei, termasuk IPS, Ganjar selama beberapa bulan terakhir makin populer dan tingkat elektabilitasnya juga cukup tinggi melampau deretan sejumlah publik figur dan para tokoh pimpinan partai, termasuk Puan Maharani sendiri,” ujar dia.

Hal menarik lain dalam peristiwa fenomenal ini, menurut dia, dinamika di internal PDI Perjuangan terkait dengan bursa calon presiden-wakil presiden dalam Pemilu 2024 mendatang tampaknya kian hangat dan memanas.

DPP PDI Perjuangan, lanjut dia, tampak makin terbuka untuk mengingatkan para kadernya khususnya yang menjadi publik figur popular dan memiliki potensi elektabilitas tinggi agar tidak off side.

“Kritik yang disampaikan Bambang Wuryanto ke Ganjar Pranowo mengindikasikan hal itu,” kata Ahmad.

Ia mengungkapkan, dalam Pemilu 2024 mendatang, PDI Perjuangan tampaknya memiliki orientasi yang berbeda dengan parpol-parpol lain, dan berbeda dengan yang pernah dilakukan dalam Pemilu 2014 dan 2019 lalu; mencalonkan sosok yang lebih popular dan memiliki elektabilitas tinggi seperti Joko Widodo. Saat itu Jokowi adalah gubernur DKI Jakarta setelah sebelumnya menjadi wali kota Solo. 

Menurut dia, arah PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024 mendatang tampaknya makin jelas dengan untuk menjagokan figur tertentu di luar sosok populer sebagaimana Pranowo. “Dukungan pasar politik internal di PDI Perjuangan terhadap Ganjar Pranowo tampak masih belum aman,” ujarnya.

Pandangan lain, kata Ahmad, apa yang disampaikan Puan sebagai ketua DPP PDI Perjuangan menunjukkan PDI Perjuangan mengedepankan model pemasaran politik tradisional yang berbasis pada ideologi parpol. “Di sini parpol ditempatkan sebagai elemen terpenting,” katanya.

Ia menyatakan, parpol yang menganut model pemasaran ini biasanya lebih mengedepankan kinerja kolektif organisasi parpol sebagai produk politik utamanya, dibandingkan citra dan kinerja para publik figur yang dimiliki oleh/menjadi kader parpol yang selama ini menduduki jabatan publik, termasuk kepala daerah/gubernur.

Sedikitnya ada tiga syarat agar model pemasaran politik tradisional yang dijalankan PDI Perjuangan efektif, yakni syarat pertama, keanggotaan partai yang kuat dan mengakar yang ditandai dengan kepemilikan kartu anggota; walau pada PDI Perjuangan hal ini belum merata di seluruh Indonesia melainkan hanya di Pulau Jawa, terkhusus di Jawa Tengah. 

Syarat yang kedua, PDI Perjuangan mampu menata struktur organisasi kepartaiannya tidak hanya sebagai organisasi partai politik, namun juga menjadi mesin pemasaran politik yang efektif dan penetratif.

Syarat ketiga, para elit PDI Perjuangan, khususnya yang menjadi publik figur atau menjabat di lembaga-lembaga negara/pemerintahan mampu lebih memasarkan partainya, dibandingkan dengan dirinya.

Ia menyatakan, kritik yang disampaikan Wuryanto ke Pranowo –agar Pranowo tidak terlalu ambisius masuk dalam bursa calon presiden 2024– sepertinya dapat dibaca sebagai peringatan bagi semua kader PDI Perjuangan yang saat ini menjadi pejabat publik. 

Hal ini secara khusus ditujukan kepada kader-kader memiliki popularitas dan elektabilitas yang tinggi, agar lebih mampu ‘memasarkan’ parpolnya, bukan sekedar ‘memasarkan’ dirinya saja.

“Namun, hal itu sepertinya tidak mudah, karena dalam panggung politik lokal dan nasional saat ini, visibilitas profil dan kinerja elit-elit parpol, khususnya yang menjadi pejabat publik di lembaga eksekutif, lebih menonjol, dibandingkan visibilitas kinerja organisasi parpolnya,” kata Ahmad. (ANTARA/ REDAKSI KF)

Artikel Survei: Karir Politik Ganjar di PDI Perjuangan di Ujung Tanduk pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.