BPSDM Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik di Balikpapan untuk memperkuat kolaborasi dan penyempurnaan layanan pengembangan kompetensi berbasis partisipasi masyarakat.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di Grand Jatra Hotel Balikpapan, Kamis, 23 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara BPSDM Kaltim dengan para pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan mutu layanan publik yang transparan, adaptif, dan profesional.

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengembangan kompetensi.

“BPSDM Kaltim memiliki tanggung jawab besar sebagai lembaga penggerak peningkatan kualitas SDM aparatur dan masyarakat. Pelayanan di bidang pengembangan kompetensi harus dapat diakses dengan mudah, cepat, dan tetap mengutamakan kualitas,” ungkap Nina.

Ia menambahkan, pelaksanaan forum ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan instansi pemerintah membuka ruang konsultasi dengan masyarakat guna memastikan peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

Menurut Nina, FKP menjadi sarana untuk menjaring masukan konkret dari berbagai unsur untuk penyempurnaan standar pelayanan serta pengembangan inovasi layanan di lingkungan BPSDM.

“Kami berharap forum ini memperkuat partisipasi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan layanan, sekaligus menghasilkan rekomendasi nyata untuk pengembangan pelayanan BPSDM ke depan,” jelasnya.

Nina juga menekankan pentingnya kesepahaman dan kolaborasi antarinstansi agar tindak lanjut dari forum ini benar-benar berdampak pada kepuasan dan kemudahan akses layanan masyarakat.

Kegiatan FKP tahun ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh perangkat daerah, UPTD lingkup Pemprov Kaltim, BKPSDM kabupaten/kota se-Kaltim, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Perekonomian, dan Kesra, Arief Murdiyatno, memberikan apresiasi atas penyelenggaraan forum ini.

“Apa yang dilakukan BPSDM Kaltim tidak hanya relevan bagi birokrasi, tetapi juga berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Forum ini menjadi wadah dialog yang penting dan inklusif,” ujar Arief.

Ia menegaskan bahwa penyempurnaan kebijakan pelayanan publik harus terus melibatkan suara masyarakat agar program pemerintah lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. (*/mediamitra/pt/portalkaltim/sty)

Artikel BPSDM Kaltim Dorong Layanan Pengembangan Kompetensi yang Inklusif dan Adaptif pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jumlah badan publik berpredikat informatif di Kalimantan Timur terus meningkat tajam dalam tiga tahun terakhir, menegaskan komitmen kuat pemerintah dan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas.

Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kalimantan Timur 2025 menjadi momentum penting dalam perjalanan transparansi dan akuntabilitas di Bumi Etam.

Tahun ini, tercatat 375 badan publik mengikuti Kick Off Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kepatuhan, dengan 279 badan publik di antaranya melanjutkan hingga tahap penilaian akhir.

Hasilnya menunjukkan tren yang sangat positif. Berdasarkan laporan Komisi Informasi (KI) Kaltim, jumlah badan publik yang meraih predikat Informatif meningkat tajam—dari 25 badan publik pada 2023, naik menjadi 54 pada 2024, dan melonjak hingga 82 badan publik pada 2025.

Capaian ini menegaskan bahwa keterbukaan informasi kini telah menjadi komitmen bersama di berbagai level pemerintahan dan lembaga publik.

Tak hanya di tingkat provinsi, apresiasi juga diberikan kepada pemerintah desa yang konsisten membangun budaya transparansi dari akar rumput. Beberapa di antaranya yakni Desa Tengin Baru (PPU) pada 2022, Desa Bhuana Jaya (Kukar) pada 2023, serta Desa Batuah (Kukar) pada 2024. Ketiganya menjadi contoh nyata bagaimana prinsip keterbukaan dapat tumbuh dan mengakar di tingkat desa.

Selain peningkatan kualitas, jumlah sengketa informasi publik di Kaltim juga menurun dalam lima tahun terakhir, menandakan kesadaran yang semakin tinggi dari badan publik dalam memberikan layanan informasi yang terbuka, cepat, dan akuntabel.

Ketua KI Kaltim Imran Duse dalam laporannya menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak dasar masyarakat sekaligus napas dari demokrasi.

“Kalimantan Timur siap menjadi rujukan nasional dalam pembangunan ekosistem keterbukaan informasi publik yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, turut mengapresiasi capaian Kaltim yang dinilai konsisten mencatat peningkatan jumlah badan publik berpredikat informatif.

“Apa yang ditunjukkan Kalimantan Timur patut menjadi contoh bagi daerah lain. Semakin banyak badan publik yang terbuka, semakin kuat pula kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” ungkapnya.

Malam anugerah ini menjadi pengingat bahwa keterbukaan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bagian dari budaya pemerintahan yang melayani dan dipercaya rakyat.

Turut hadir dalam acara bergengsi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Kepala Diskominfo Kaltim HM Faisal, pimpinan perangkat daerah, jajaran Forkopimda, DPRD Kaltim, para penerima penghargaan, serta tamu undangan lainnya. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Kaltim Catat Lompatan Besar dalam Keterbukaan Informasi Publik 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kota Bontang menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih peringkat pertama kategori pemerintah kabupaten/kota pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Kaltim 2025.

Acara digelar di Pendopo Lamin Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat, 3 Oktober 2025 malam. Penyerahan piagam penghargaan dilakukan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, kepada para perwakilan kabupaten dan kota penerima penghargaan.

Penghargaan ini diumumkan setelah Komisi Informasi (KI) Kaltim melaksanakan evaluasi melalui e-monev kepatuhan badan publik terhadap keterbukaan informasi. Posisi kedua diraih Kabupaten Kutai Timur, disusul Kutai Kartanegara di posisi ketiga. Sementara Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Balikpapan menempati posisi keempat hingga keenam.

Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud (Harum), menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berperan dalam penyelenggaraan dan suksesnya ajang penghargaan ini.

“Kehadiran para bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta pimpinan badan publik malam ini adalah bukti bahwa keterbukaan informasi merupakan komitmen bersama, bukan hanya milik satu institusi,” tegas Harum.

Ia juga berharap prestasi yang diraih oleh para penerima penghargaan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan transparansi informasi publik.

Sementara itu, Ketua KI Kaltim Imran Duse menjelaskan bahwa tingkat keterbukaan informasi publik di Kaltim menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Jumlah badan publik yang masuk kategori informatif terus mengalami peningkatan signifikan.

“Pada 2023 tercatat 297 badan publik, dengan 25 yang berstatus informatif. Tahun 2024 meningkat menjadi 362 badan publik dengan 54 informatif, dan pada 2025 naik menjadi 375 badan publik dengan 82 yang berkualifikasi informatif,” paparnya.

Secara keseluruhan, Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kaltim 2025 mencakup berbagai kategori, mulai dari pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal provinsi, penyelenggara Pemilu, perangkat daerah provinsi, BUMD, lembaga yudikatif, hingga BLUD.

Ajang tahunan ini menjadi bukti komitmen Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Komisi Informasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Bontang Raih Peringkat Pertama Keterbukaan Informasi Publik se-Kaltim 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

BPSDM Kaltim kembali gelar Sharing Session ke-92, bahas peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis standar internasional dan nilai Pancasila.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalimantan Timur menggelar Sharing Session Episode 92 secara virtual, Selasa (30/9/2025). Kegiatan kali ini mengangkat tema “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Sistem Manajemen Berbasis Standar Internasional dan Integrasi Nilai Pancasila.”

Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, dalam sambutannya menekankan bahwa pelayanan publik yang berkualitas merupakan tuntutan di era digital dan globalisasi. Menurutnya, pelayanan publik bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga amanah konstitusional sebagai pelayan masyarakat.

“Standar internasional menempatkan kualitas, efisiensi, dan akuntabilitas sebagai prioritas utama. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam setiap aspek pelayanan,” tegas Nina.

Ia menjelaskan, tema Sharing Session kali ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, memperkuat akuntabilitas dan transparansi, membangun budaya kerja profesional dan beretika, serta mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan.

“Pelayanan publik yang unggul lahir dari hati yang tulus, prinsip yang kokoh, dan kerja yang konsisten. Mari kita jadikan standar internasional dan nilai luhur Pancasila sebagai pijakan, agar setiap langkah membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.

Nina juga berharap materi yang disampaikan dapat menjadi inspirasi sekaligus pedoman bagi seluruh peserta untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di lingkup kerja masing-masing.

Sharing Session kali ini menghadirkan narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), yakni Peneliti Ahli Utama Sik Sumaedi, yang membagikan wawasan mengenai penerapan standar internasional dalam tata kelola pelayanan publik.

Dengan kehadiran para peserta dari berbagai instansi, kegiatan ini diharapkan menjadi ruang belajar bersama sekaligus penguat komitmen aparatur pemerintah dalam menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Prb/ty/portalkaltim/sty)

Artikel BPSDM Kaltim Dorong Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Standar Internasional pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Budaya literasi di Kaltim masih menjadi tantangan besar, meski indeks minat baca terus menunjukkan tren positif. Upaya penguatan literasi semakin penting di tengah arus digitalisasi dan transformasi besar, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara.

Isu ini menjadi topik utama dalam program Publika TVRI Kaltim bertajuk “Tingkatkan Indeks Literasi dan Minat Baca di Kaltim” yang tayang Jumat, 19 September 2025. Hadir sebagai narasumber, Hana Iriana (Kabid P3KM Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim), Sudarman (Direktur Lembaga Pendidikan dan Pelatihan GPMB Kaltim), serta Muhammad Arifin (Akademisi Unmul).

Hana Iriana memaparkan bahwa pada tahun 2024, indeks literasi masyarakat Kaltim tercatat 78,34 dari skala 100, berada di kategori “sedang” menurut data Perpustakaan Nasional RI. “DPK Kaltim terus berupaya menghadirkan inovasi. Salah satunya layanan digital berupa e-book dan platform literasi daring. Harapannya, membaca tidak lagi dianggap sebagai kewajiban, melainkan kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Namun, derasnya arus informasi digital juga membawa dilema. Akses internet yang semakin luas bisa mempercepat literasi, tetapi sekaligus berpotensi menjadi distraksi bagi generasi muda. Konten hiburan kerap lebih menarik dibandingkan membaca buku atau jurnal ilmiah.

Sudarman menegaskan, literasi tidak hanya dimaknai dengan “pegang buku”, tetapi lebih luas sebagai budaya literasi. “Dinas Perpustakaan sudah banyak memfasilitasi, tinggal bagaimana kita semua membiasakan membaca, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga komunitas,” jelasnya.

Sementara itu, Muhammad Arifin mengingatkan pentingnya literasi sebagai pondasi generasi muda Kaltim menghadapi perubahan global. “Literasi itu bukan sekadar membaca, tapi juga berpikir kritis, memahami informasi, menyaring hoaks, dan memanfaatkan teknologi secara bijak. Kalau literasi kuat, SDM Kaltim siap bersaing secara global,” tegasnya.

Momentum pembangunan IKN disebut sebagai tantangan sekaligus peluang. Dengan literasi yang kuat, generasi muda Kaltim diharapkan mampu menjadi pelaku aktif pembangunan, bukan sekadar penonton. Melalui kolaborasi pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas literasi, hingga masyarakat luas, budaya membaca diharapkan tumbuh sebagai gerakan bersama demi menyiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. (sef/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Literasi Kaltim Masih “Sedang”, IKN Jadi Momentum Perubahan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui Forum Konsultasi Publik, Biro Organisasi Setda Kaltim membuka ruang dialog partisipatif untuk menghimpun masukan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan yang lebih adaptif dan responsif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka evaluasi dan penetapan standar pelayanan. Kegiatan berlangsung di Ruang Olah Bebaya, Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 18 September 2025.

Acara ini dihadiri Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim, Iwan Setiawan, didampingi Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan sekaligus Plt. Kepala Bagian Tata Laksana, Adriani, serta Kepala Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, Hj. Nani Nuraini.

Dalam sambutannya, Iwan Setiawan menegaskan bahwa penyelenggaraan FKP sejalan dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2022, yang menjadi pedoman instansi pemerintah dalam menggelar forum serupa. Tujuan utamanya adalah menghimpun masukan dari masyarakat dan mitra kerja untuk memperbaiki sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik.

“FKP ini bukan hanya sekadar forum seremonial, tetapi juga ruang dialog dan diskusi yang partisipatif. Melalui forum ini, publik memiliki kesempatan untuk menyampaikan opini, kritik, maupun saran demi peningkatan kualitas pelayanan,” ujar Iwan.

Ia menjelaskan, sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017, forum konsultasi publik dapat melibatkan pengguna layanan, praktisi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga media massa. Namun, karena lingkup kerja Biro Organisasi Setda Kaltim lebih fokus pada perangkat daerah provinsi serta kabupaten/kota, maka forum kali ini menitikberatkan pada partisipasi pengguna layanan.

Iwan juga menguraikan sejumlah regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan publik, mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, hingga Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Publik.

“Kegiatan kita hari ini juga merupakan tindak lanjut dari pasal 2 Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk melaksanakan forum konsultasi sebagai bentuk peran serta masyarakat,” jelasnya.

Sebagai penutup, acara diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan yang menjadi landasan tindak lanjut hasil diskusi bersama.

Melalui forum ini, Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim berharap tercipta standar pelayanan yang lebih adaptif, responsif, dan berpihak kepada masyarakat, sehingga kualitas birokrasi daerah semakin selaras dengan kebutuhan publik. (rey/pt/portalkaltim/sty)

Artikel FKP Jadi Sarana Pemprov Kaltim Himpun Masukan Perbaikan Standar Layanan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi Informasi Pusat resmi membuka Kick-Off Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Jakarta, dengan menghadirkan inovasi penggunaan Artificial Intelligence (AI) untuk memperkuat transparansi badan publik.

Komisi Informasi (KI) Pusat secara resmi melaksanakan Sosialisasi dan Kick-Off Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 di Auditorium Abdul Rahman Saleh, Gedung RRI Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Kegiatan diawali dengan laporan pelaksanaan oleh Sekretaris KI Pusat, Nunik Purwanti. Dalam laporannya, ia menegaskan bahwa Monev bukan hanya sekadar pengukuran angka atau ajang kontestasi, melainkan instrumen penting untuk mengidentifikasi sejauh mana keterbukaan informasi diimplementasikan oleh badan publik.

“Monev bertujuan memetakan tantangan, memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif, dan menjadi peta jalan menuju peningkatan layanan informasi publik yang lebih baik,” ujarnya.

Acara dibuka resmi oleh Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro. Ia menekankan keterbukaan informasi sebagai kewajiban legal sekaligus tanggung jawab moral badan publik terhadap masyarakat.

“Kami menegaskan kembali bahwa badan publik adalah pihak yang memiliki informasi lebih, sedangkan masyarakat adalah pihak yang membutuhkan informasi. Maka keterbukaan adalah bentuk keadilan dalam akses terhadap informasi,” tegas Donny.

Menariknya, dalam kesempatan tersebut KI Pusat memperkenalkan pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam proses Monev 2025. Teknologi ini diharapkan mampu mempercepat, mengefisienkan, dan meningkatkan akurasi penilaian Self Assessment Questionnaire (SAQ) yang sebelumnya masih dilakukan secara manual.

Dengan langkah ini, KI Pusat berharap hasil Monev tidak hanya berupa angka atau peringkat, melainkan memberikan dampak nyata yang dirasakan publik, sekaligus memperkuat implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Lebih dari itu, yang paling penting dari Monev ini adalah sejauh mana hasilnya mampu memberikan perubahan yang dirasakan oleh publik, bukan sekadar laporan di atas kertas,” tutup Donny.

Kick-Off ini menjadi tanda dimulainya rangkaian Monev secara nasional sepanjang 2025, dengan hasil evaluasi yang diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis untuk memperkuat keterbukaan informasi di Indonesia. (hmf/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel KI Pusat Resmi Kick-Off Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi Informasi Kaltim mengajak seluruh PPID di Samarinda memperkuat pelayanan keterbukaan informasi publik, menegaskan peran mereka sebagai garda terdepan transparansi pemerintah daerah.

Dorongan itu disampaikan Ketua KI Kaltim, Imran Duse, dalam kegiatan sosialisasi dan penguatan keterbukaan informasi publik bagi PPID Kecamatan dan Kelurahan Samarinda, di Aula Dinas Pendidikan Kota Samarinda, Senin, 11 Agustus 2025. Acara turut dihadiri Kepala Diskominfo Samarinda, Aji Syarif Hidayatullah, mewakili Wali Kota Samarinda.

“Dengan kegiatan ini, saya berharap tidak ada lagi kelurahan atau kecamatan yang tidak memiliki PPID. Mereka adalah garda terdepan keterbukaan informasi publik,” tegas Imran.

Ia mengingatkan bahwa Wali Kota Samarinda, Andi Harun, pernah meraih Anugerah Tinarbuka 2023 sebagai Wali Kota Terbaik se-Indonesia di bidang keterbukaan informasi publik.

Imran menjelaskan, keterbukaan informasi publik diukur dalam lima kategori: informatif, menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif.

Pada 2024, partisipasi badan publik di Kaltim meningkat menjadi 362, dengan 54 di antaranya meraih predikat informatif—naik lebih dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya. Tren positif ini berlanjut di 2025, dengan 376 badan publik mengikuti monitoring dan evaluasi (Monev).

“Kita bersyukur atas capaian keterbukaan informasi publik di Kaltim. Ini adalah hasil kerja keras para PPID pelaksana. Harapannya, PPID di Samarinda bisa menjadi yang terdepan,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti perwakilan PPID dari seluruh kecamatan dan kelurahan di Samarinda, dengan agenda pembekalan regulasi, mekanisme pelayanan informasi, serta strategi meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik di daerah. (Ade/pt/portalkaltim/sty)

Artikel KI Kaltim Minta PPID Samarinda Jadi Garda Terdepan Keterbukaan Informasi Publik pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menekankan pentingnya pola pikir digital di kalangan ASN. Menurutnya, transformasi layanan publik berbasis teknologi bukan sekadar soal perangkat, tapi soal budaya kerja yang beradaptasi.

Muhammad Faisal, mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengubah pola pikir menjadi lebih digital dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Pelayanan Publik Berbasis IT Angkatan I yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltim di ruang kelas A1.1, Selasa, 22 Juli 2025.

Mengusung tema “Digitalisasi Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Timur”, Faisal menekankan bahwa era digital saat ini tidak lagi semata-mata soal alat atau sistem, melainkan dimulai dari mindset atau pola pikir setiap individu.

“Mindset digital adalah pola pikir bagaimana digital membantu pekerjaan kita, bukan kita yang mencari-cari digital,” tegas Faisal di hadapan peserta pelatihan.

Lebih lanjut, ia mengajak para ASN untuk memulai transformasi digital dari hal-hal sederhana di lingkungan kerja maupun kehidupan pribadi. Ia menekankan pentingnya keteladanan dan aksi nyata.

“Mulailah dari hal kecil, baru ke hal besar. Mulai dari sendiri, baru mengajak orang lain,” pesan Faisal.

Kehadiran Faisal dalam pelatihan ini memberikan perspektif strategis sekaligus praktis kepada peserta yang berasal dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltim. Mereka terlihat antusias mengikuti sesi materi dan diskusi, khususnya dalam membahas implementasi layanan digital di unit kerja masing-masing.

Sementara itu, pihak BPSDM Kaltim berharap pelatihan ini menjadi titik tolak bagi ASN untuk memperkuat peran sebagai pelayan publik yang adaptif, responsif, dan mampu mengikuti laju perkembangan teknologi informasi.

Dengan memperkuat mindset digital, Muhammad Faisal menegaskan bahwa transformasi pelayanan publik di Kalimantan Timur tidak berhenti sebagai wacana, melainkan gerakan nyata yang dimulai dari cara berpikir setiap ASN. (hmd/dfa/portalkaltim/sty)

Artikel Faisal Dorong ASN Kaltim Miliki Mindset Digital, Transformasi Pelayanan Harus Dimulai dari Pola Pikir pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Kebakaran yang melanda Big Mall Samarinda pada Selasa dini hari, 3 Juni 2025, menjadi peristiwa yang mengundang keprihatinan sekaligus kegelisahan kita bersama. Bukan hanya karena letupan api yang muncul di tengah malam, melainkan karena insiden ini terjadi di salah satu ruang publik terbesar dan tersibuk di Kota Samarinda.

Big Mall bukan sekadar pusat belanja—ia adalah ruang interaksi masyarakat, tempat keluarga menghabiskan waktu, dan lokasi usaha ratusan pelaku ekonomi.

Kebakaran yang diduga bermula dari korsleting listrik di salah satu tenant lantai atas dengan cepat menjalar dan menghasilkan kepulan asap pekat. Beberapa pengunjung dan karyawan terjebak. Evakuasi yang berlangsung hingga lebih dari satu jam harus dilakukan dalam kondisi gelap dan penuh asap. Beberapa korban sempat mengalami sesak napas, dan sistem proteksi seperti alarm, sprinkler, hingga alat pemadam api ringan dilaporkan tidak optimal berfungsi.

Lonceng Peringatan Kesiapsiagaan

Peristiwa ini sesungguhnya menjadi lonceng peringatan. Bukan hanya soal tanggap darurat, tapi juga soal manajemen risiko yang seharusnya menjadi bagian dari rutinitas pengelolaan gedung publik. Gedung bertingkat dengan aktivitas padat seharusnya memenuhi standar keselamatan sesuai regulasi, seperti Permenaker No. PER.04/MEN/1980 tentang pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta SNI 03-1745-2000 tentang sistem proteksi kebakaran.

Sayangnya, banyak pengelola masih melihat aspek keselamatan sebagai formalitas, bukan sebagai kebutuhan mendasar. Sistem proteksi hanya diuji saat ada audit, dan tidak jarang alat pemadam dibiarkan kedaluwarsa atau tidak dirawat.

Padahal, kebakaran tidak pernah datang dengan pemberitahuan. Ia bisa terjadi kapan saja dan, seperti peristiwa di Big Mall, bisa membahayakan nyawa banyak orang dalam hitungan menit.

Dalam situasi tersebut, sejumlah pengunjung dan karyawan mengalami kesulitan evakuasi akibat jarak pandang yang terbatas dan tidak berfungsinya beberapa sistem keselamatan seperti APAR dan sprinkler otomatis. Bahkan, evakuasi korban harus dilakukan dengan bantuan alat bantu pernapasan oleh petugas gabungan dari pemadam kebakaran, SAR, dan relawan.

Fenomena ini menggambarkan adanya celah dalam manajemen risiko kebakaran di gedung bertingkat. Padahal, regulasi nasional tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR, serta tentang tata cara perencanaan sistem proteksi kebakaran di gedung, telah memberikan panduan teknis yang seharusnya dijadikan rujukan oleh pengelola gedung.

Tiga Pelajaran Penting

Ada tiga pelajaran penting dari insiden ini yang patut menjadi bahan refleksi bersama:

1. Pertama, integritas sistem proteksi kebakaran harus menjadi prioritas dalam manajemen bangunan komersial.
   Pemeriksaan berkala terhadap alarm kebakaran, sprinkler, APAR, serta jalur evakuasi harus dilakukan secara disiplin, tidak hanya sekadar formalitas audit.
2. Kedua, edukasi keselamatan bagi penghuni dan pengunjung gedung mutlak diperlukan.
   Dalam banyak kasus, korban terjebak bukan karena kebakaran langsung, melainkan karena panik, tidak mengetahui jalur evakuasi, atau tidak terlatih dalam menangani asap.
3. Ketiga, pentingnya sinergi antarinstansi dalam penanggulangan darurat.
   Respons cepat dari petugas pemadam dan SAR di Samarinda layak diapresiasi, namun koordinasi dapat lebih optimal bila didukung sistem peringatan dini berbasis teknologi dan data bangunan yang real-time.

Melihat kecenderungan urbanisasi dan padatnya aktivitas ekonomi di ruang tertutup seperti mall dan hotel, penguatan budaya keselamatan (safety culture) menjadi kebutuhan mendesak. Keselamatan bukan sekadar urusan teknis, melainkan bentuk tanggung jawab moral dan sosial semua pihak—pengelola, pemerintah, hingga pengguna fasilitas.

Kita tidak dapat memundurkan waktu atau menghapus kejadian semalam. Namun kita bisa belajar, membenahi, dan memastikan bahwa tempat yang semestinya menjadi ruang rekreasi dan ekonomi, tidak berubah menjadi titik bencana berikutnya. Mari jadikan insiden ini sebagai momentum untuk menata ulang prioritas keselamatan publik.

Tanggung Jawab Kolektif

Keselamatan bukan urusan satu pihak. Ia adalah tanggung jawab kolektif: pengelola gedung harus menyediakan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah harus melakukan inspeksi berkala, dan masyarakat harus sadar serta aktif menjaga keamanan diri di ruang publik.

Perlu disadari, yang paling mematikan dalam kebakaran bukan selalu api, tetapi asap, seperti yang terjadi dalam peristiwa ini. Asap bisa membuat korban pingsan dalam waktu kurang dari lima menit jika tidak segera dievakuasi. Oleh karena itu, pelatihan penanganan asap dan penggunaan masker darurat bisa menjadi langkah kecil yang menyelamatkan nyawa. Karena nyawa manusia tidak sebanding dengan apa pun yang bisa diperjualbelikan.

Insiden Big Mall ini seharusnya bukan menjadi trauma, tapi momentum. Momentum bagi kita untuk meninjau ulang seluruh sistem proteksi di mall, hotel, gedung perkantoran, bahkan sekolah dan tempat ibadah.

Mari bersama membangun budaya aman. Karena tempat yang kita datangi setiap hari untuk belanja, bekerja, beribadah, harusnya menjadi ruang yang memberikan rasa aman—bukan rasa waswas. Keselamatan publik bukan kemewahan. Ia adalah hak dasar yang wajib dipenuhi, dilindungi, dan dijaga bersama. (*/sty)

Artikel Kebakaran Big Mall Samarinda: Momentum Menata Ulang Keselamatan Publik di Ruang Komersial pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.