Pemerintah Kota Samarinda bergerak cepat merespons keresahan orang tua siswa terkait mahalnya biaya perlengkapan sekolah. Pada Rabu, 16 Juli 2025, Walikota Samarinda Andi Harun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 8 Samarinda Seberang guna mengklarifikasi dugaan pungutan tinggi dalam bentuk pembelian seragam dan tes psikologi.

Andi Harun menekankan bahwa segala bentuk kebijakan teknis di sekolah harus melalui kajian menyeluruh oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda. Ia tidak ingin mengambil langkah terburu-buru tanpa data yang akurat.

“Kami tidak ingin gegabah. Identifikasi awal harus tuntas terlebih dahulu. Laporan lengkap dari Disdik kami tunggu minggu depan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi menekankan bahwa pengelolaan koperasi dan pungutan harus berpihak pada siswa dan orang tua. Pemerintah, kata dia, tidak mentoleransi adanya beban biaya berlebihan.

“Urusan teknis seperti ini adalah domain Disdik. Mereka yang harus menyusun skema solusi yang adil dan tidak memaksakan pembelian atau pungutan,” lanjutnya.

Rincian Biaya dan Pengakuan Sekolah

Wakil Kepala SMPN 8, Satuna, mengakui bahwa pihak sekolah memang menyediakan perlengkapan seperti seragam olahraga seharga Rp220.000 dan jilbab tiga warna seharga Rp210.000 melalui koperasi. Namun ia menyebut transaksi belum dimulai karena masih menunggu harga resmi dari Disdik.

“MPLS masih berjalan, jadi penjualan belum dilakukan,” jelasnya.

Terkait tes psikologi sebesar Rp150.000, Satuna menyatakan itu dimaksudkan untuk memetakan gaya belajar dan minat siswa, agar pengajaran lebih tepat sasaran. Namun ia tidak menjelaskan secara rinci soal keharusan mengikuti tes dan siapa penyelenggaranya.

Tanggapan Disdik dan Regulasi Baru

Kepala Disdik Samarinda, Asli Nuriyadin, menyatakan bahwa pihaknya segera menyusun standar harga maksimal koperasi sekolah agar tidak terjadi disparitas harga antar sekolah.

“Kami temukan harga tidak wajar seperti baju olahraga Rp220 ribu. Ini harus ditertibkan dan diawasi ketat,” tegasnya.

Asli menambahkan, koperasi sekolah memang boleh menjalankan usaha, tapi tidak boleh memaksakan pembelian, apalagi mengambil keuntungan berlebihan.

Terkait tes psikologi, ia menegaskan bahwa tidak boleh diwajibkan karena belum memiliki dasar hukum. Tes tersebut, kata dia, harus sepenuhnya bersifat sukarela dengan persetujuan orang tua siswa.

“Jika tidak ada dasar regulasi, tidak boleh menjadi kewajiban. Kami akan evaluasi lembaga penyelenggaranya,” tambahnya.

Total Biaya dan Langkah Lanjutan

Berdasarkan informasi yang dihimpun, total biaya paket perlengkapan siswa baru yang ditawarkan koperasi sekolah mencapai Rp1.350.000, mencakup seragam, atribut, administrasi, dan tes psikologi. Disdik menyatakan akan menelusuri lebih lanjut aliran dana dan mitra kerja koperasi dalam penyelenggaraan psikotes tersebut.

“Pemeriksaan lanjutan sudah kami jadwalkan dan akan ditindak sesuai temuan,” tutup Asli. (chanz/sty)

Artikel Walikota Samarinda Sidak SMPN 8 Usai Keluhan Biaya Seragam dan Psikotes pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Meski prosesi wisuda kelulusan atau prosesi pelepasan bagi lulusan sekolah tingkat TK sampai tingkat SMA/SMK sudah dilarang, namun tak menghentikan sepenuhnya pungutan biaya wisuda tersebut.

Belakangan ini, di media sosial, masih beredar adanya edaran pembayaran acara wisuda, dari sejumlah sekolah di Samarinda. Misalnya komite SMK 3 Samarinda yang memungut biaya wisuda Rp510 ribu setiap siswa dan kegiatan akan dilaksanakan di Hotel Aston.

Ombudsman RI (ORI) perwakilan Provinsi Kaltim, juga telah menemukan sekitar enam laporan. Empat di antaranya dari sekolah di Balikpapan, dan dua sisanya di Kota Samarinda. Pungutan biaya wisuda dipatok dengan nominal sekitar Rp350-850 ribu.

Sementara dari Dinas Pendidikan dan Kebudayan (Disdikbud) Provinsi Kaltim hanya memberikan imbauan untuk pihak sekolah menggelar wisuda atau pelepasan di sekolah.

Tanggapan DPRD Kaltim

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Damayanti menegaskan kalau gelaran wisuda tidak boleh memberatkan orangtua siswa. Mengingat kondisi masing-masing keluarga siswa berbeda-beda dan tidak semuanya mampu.

“Mungkin memang ada kesepakatan di antara komite, tapi harus mempertimbangkan perasaan siswa yang secara finansial tidak mampu,” katanya, Selasa, 25 Maret 2025.

Damayanti mendorong agar sekolah justru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkreasi menyelenggarakan kegiatan kelulusan sesuai kreatifitas dan gaya anak-anak sekolah. Dan bukan dengan acara mewah di hotel.

“Sekarang rata-ratakan kalau wisuda di hotel itu pakai EO ya, yang menyebabkan keterbatasan pada anak-anak kita.”

Politisi PKB itu meminta Disdikbud Kaltim mengambil tindakan tegas. Jika memang dilarang, maka tidak boleh ada yang melanggar. Jika masih ada, maka Pemprov Kaltim harus ambil tindakan tegas.

Damayanti tak ingin kalau prosesi kelulusan yang penuh makna itu malah menimbulkan kesenjangan. Atau bahkan gap ekonomi antara yang mampu dan tidak semakin terasa.

“Disdikbud Kaltim harus memberi pemahaman pihak sekolah agar tidak dilakukan, kalau tetap dilakukan berarti figur pemimpin sekolah dipertanyakan kan?”

“Kalau ini bagian dari kegelisahan masyarakat, kita (DPRD Kaltim) akan memanggil OPD terkait dalam hal ini dinas pendidikan untuk segera merespons terkait dengan pungutan itu,” pungkasnya.

Wagub Tindak Tegas

Terpisah Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menegaskan akan menghapus adanya pungutan biaya wisuda untuk sekolah di Kaltim. Jika masih ada pungutan liar, guru atau kepala sekolah yang bersangkutan terancam dicopot.

“Kalau ketahuan pungli, kita copot,” katanya belum lama ini.

Pihaknya juga akan menegaskan larangan itu melalui regulasi resmi seperti Peraturan Gubernur (Pergub) untuk jangka panjang. Sementara langkah terdekat, pihak sekolah yang terbukti masih melakukan akan diperingati dan diberi penegasan pelarangan.

“Saya pikir kelulusan cukup kelulusan. Kita tidak harus terlalu berfoya-foya kan, karena perjalanan mereka masih panjang,” pungkasnya. (ens/sty)

Artikel Damayanti Minta Disdikbud Kaltim Sanksi Tegas Sekolah yang Masih Pungut Biaya Wisuda Sekolah pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Dugaan pungli kepada orang tua murid di Sekolah terendus di Kabupaten Kutim. DPRD Kutim meminta Dinas Pendidikan segera melakukan pengecekan dan menindak bagi sekolah yang telah melakukan pelanggaran.

Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) telah menerima hearing dengan masyarakat, khususnya wali murid terkait keluhan mereka di sekolah.

Dari pertemuan tersebut, diketahui adanya iuran yang memberatkan wali murid. Meskipun dilakukan dengan adanya kesepakatakan antara Komite Sekolah dengan wali murid.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Yan Ipui, menegaskan, Dinas Pendidikan Kutim harus segera turun tangan. Menyidak sekolah-sekolah yang diduga telah melakukan pungutan liar kepada wali murid.

Ia mengaku mendapat laporan ada berbagai pungutan lain yang masih terjadi di sekolah-sekolah.

Padahal, pemerintah tetap berkomitmen terhadap semua program, termasuk visi dan misi terkait pendidikan gratis.

“Pemerintah komitmen pendidikan gratis. Adalah biaya SPP untuk SD dan SMP. Namun pemerintah tidak menanggung semua biaya secara keseluruhan,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah telah menanggung biaya seragam sekolah seperti seragam merah putih, biru putih, pramuka, batik, dan kaos olahraga untuk siswa.

Namun, faktanya ada biaya lain yang dibebankan kepad wali murid. Oleh pihak Komite sekolah. Melalui program-program sekolah. Yang di mana hasil dari musyawarah antara orang tua murid dan tidak berhubungan langsung dengan program pemerintah.

“Yang harus dipastikan, jika iuran tersebut digunakan untuk hal yang salah, seperti pembangunan WC yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah, maka pemerintah akan bertindak tegas,” tegasnya.

Berbagai pungutan di sekolah diketahui telah memberatkan sebagian orang tua murid. Khususnya bagi mereka yang tidak mampu.

Sementara bagi wali murid yang mampu, hal ini tidak masalah. Asalkan adanya peningkatan fasilitas sekolah kepada anak-anak mereka. Mulai dari ruang kelas yang ber-AC, hingga fasilitas belajar-mengajar yang bermutu. (han/am) 

ADV DPRD KUTAI TIMUR

Artikel Soal Dugaan Pungli di Sekolah, DPRD Kutim Minta Dinas Pendidikan Tindak Tegas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Polsek Jempang melakukan kegiatan sosialisasi tentang pungutan liar (pungli) kepada masyarakat Kampung Tanjung Isuy Kecamatan Jempang. Hal ini merupakan program Beyond Trust Presisi Kapolri tahun 2024, Selasa 23 April 2024.

Kegiatan sosialiasasi terkait pungli ini dilakukan agar masyarakat mengetahui dan paham mengenai arti pungli.

Dalam hal ini, Polsek Jempang menjelaskan bahwa pungli atau pungutan liar adalah tindakan meminta sesuatu berupa uang dan lain sebagainya kepada seseorang, lembaga ataupun perusahaan tanpa menuruti peraturan yang lazim.

Disatu sisi pemerintah dengan instrumen Satgas Saber Pungli melakukan upaya-upaya pemberantasan pungli tersebut.

Kapolres Kutai Barat AKBP Kade Budiyarta,  melalui Kapolsek Jempang IPTU Sunarto mengatakan bahwa legiatan ini merupakan salah satu program Bapak Kapolri terkait Beyond Trust lanjutan program ke 7 kegiatan ke 3.

Program lanjutan ini adalah Penerapan Budaya Integritas Anti Korupsi dengan menghilangkan budaya pungutan liar.

Dengan dilaksanakan kegiatan ini Kapolsek berharap, kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa mewujudkan budaya -budaya yang anti korupsi di tengah-tengah masyarakat sehingga bangsa Indonesia menjadi baik dan semakin maju dalam pembangunan sumber daya manusia yang jujur.

Dalam kegiatan tersebut personel Polsek juga menyampaikan pesan Kamtibmas kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa aman. Apabila ada melihat dan mengetahui  pungutan liar, masyarakat bisa melaporkan ke Polsek.  (rw)

Artikel Polsek Jempang Lakukan Sosialisasi Tentang Pungli pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.