Pemerintah meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai bentuk apresiasi bagi warga yang berulang tahun. Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran kesehatan, deteksi dini penyakit, serta menekan angka kecacatan dan kematian akibat kondisi medis yang tidak terdeteksi sejak dini.

Sebagai bagian dari implementasi program tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau langsung pelaksanaan PKG di UPTD Puskesmas Remaja Kota Samarinda, Rabu 12 Februari 2025.

Kunjungan ini dilakukan setelah menyelesaikan rangkaian agenda di Kota Singkawang, Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran didampingi oleh Ibu Selvi Gibran Rakabuming, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Wali Kota Samarinda Andi Harun, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Ismed Kusasih, serta Kepala UPTD Puskesmas Remaja Siti Mardiah Thahir.

Wapres meninjau fasilitas puskesmas serta berinteraksi langsung dengan warga yang tengah mengakses layanan kesehatan.

Salah seorang warga, Desi, yang tengah mengantre layanan konseling keluarga berencana, mengungkapkan kegembiraannya bisa bertemu langsung dengan Wapres dan Ibu Selvi.

“Masya Allah, perasaan semalam tidak mimpi apa-apa, hari ini saya bisa lihat Pak Wapres sedekat ini,” ujarnya penuh semangat.

Pastikan Program PKG Bermanfaat untuk Masyarakat

Dalam kunjungannya, Wapres Gibran menyoroti pentingnya sosialisasi program ini agar kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil dapat memanfaatkannya secara optimal. Ia berharap program ini terus berlanjut dan menjadi langkah konkret dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.

Selain itu, pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan turut menjadi perhatian Wapres. Ia mengapresiasi inisiatif Puskesmas Remaja yang menyediakan layanan konsultasi medis melalui WhatsApp, sehingga masyarakat bisa mengakses informasi dan layanan kesehatan tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan.

“Inovasi ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun sistem kesehatan yang lebih adaptif dan inklusif,” ujar Wapres Gibran.

PKG Sudah Diluncurkan di Kaltim

Program PKG di Kaltim telah diluncurkan serentak pada 10 Februari 2025. Sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan yang mendukung program ini, Puskesmas Remaja Kota Samarinda melayani masyarakat di tiga kelurahan, yakni Bandara, Temindung Permai, dan Gunung Lingai, dengan total penduduk mencapai 48 ribu jiwa.

Masyarakat dapat mendaftar PKG melalui berbagai kanal, seperti WhatsApp, chatbox, atau datang langsung ke puskesmas. Hingga saat ini, tercatat 22 warga telah mendaftar untuk mengikuti PKG di unit tersebut.

Setelah meninjau puskesmas, Wapres Gibran melanjutkan agendanya dengan menyambangi Stadion Segiri Samarinda. (sty)

Artikel Wapres Datangi Puskesmas Remaja Samarinda, Pastikan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Berjalan Optimal pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Komisi IV DPRD Samarinda berencana menggencarkan sosialisasi hingga ke tingkat RT agar layanan kesehatan ini lebih dikenal dan dimanfaatkan.

Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang diluncurkan serentak di seluruh Indonesia pada 10 Februari 2025, bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemeriksaan dini terhadap bayi hingga lansia.

Namun, sehari setelah peluncuran, kunjungan DPRD ke Puskesmas Pasundan dan Sambutan menunjukkan belum ada masyarakat yang memanfaatkan layanan tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronnie Pasie, mengungkapkan bahwa dari 26 puskesmas di Samarinda, sebagian besar sudah memenuhi standar pelayanan. Namun, beberapa fasilitas masih perlu ditingkatkan.

“Di Puskesmas Pasundan, misalnya, masih dibutuhkan gudang penyimpanan tambahan. Selain itu, kendaraan operasional juga perlu ditambah. Idealnya setiap puskesmas memiliki dua unit kendaraan, tapi masih ada yang baru punya satu,” jelas Novan.

Minimnya Kesadaran Masyarakat

Selain fasilitas, tantangan lain dalam pelaksanaan PKG adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Menurut Novan, ada dua kemungkinan penyebabnya: masyarakat dalam kondisi sehat atau masih kurang kesadaran akan pentingnya pemeriksaan kesehatan.

“Ke depan, kami akan menekan sosialisasi hingga ke tingkat RT agar masyarakat, terutama lansia, bisa memanfaatkan layanan ini,” ujarnya.

DPRD Samarinda berencana melakukan evaluasi dalam satu pekan ke depan untuk melihat efektivitas sosialisasi dan memastikan program ini benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Harapannya dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia, kesadaran akan kesehatan di kalangan warga Samarinda juga ikut naik,” pungkasnya. (nkh/sty)

Artikel Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sepi Peminat, DPRD Soroti Kurangnya Sosialisasi pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Untuk Kota Samarinda yang berstatus ibu kota Kaltim, masih memiliki layanan kesehatan berstatus puskesmas pembantu di sejumlah kecamatan. Muhammad Darlis sebagai Anggota DPRD Kaltim mendorong peningkatan statusnya menjadi puskesmas.

Fasilitas layanan kesehatan di Provinsi Kaltim memang belum merata di 10 kabupaten/kotanya. Masih ada ketimpangan antara kualitas layanan di daerah kota dan di kabupaten. Utamanya daerah pelosok Kaltim.

Meski begitu, fasilitas layanan kesehatan di Kota Samarinda sendiri bukan berarti sudah sempurna, dengan sejumlah rumah sakit besar dan kualitas yang cukup oke. Sejumlah catatan juga masih tertuju pada bidang kesehatan di Ibu Kota Kaltim.

Meski bertindak sebagai ibu kota Provinsi Kaltim, Kota Samarinda masih memiliki sejumlah layanan kesehatan berupa Puskesmas Pembantu. Tersebar di sejumlah kecamatan atau kelurahan, utamanya pinggiran kota.

Misalnya di daerah Palaran, Loa Bakung, Lok Bahu, Makroman, Temindung, Karang Asam, Bengkuring, Tanah Merah, Harapan Baru, dan lainnya.

Perlu Ditingkatkan

Anggota DPRD Kaltim Muhammad Darlis Pattalongi menyebut dibandingkan menambah kuantitas atau jumlah layanan kesehatan, lebih baik untuk fokus pada peningkatan kualitas. Utamanya meningkatkan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas.

“Saya juga heran Samarinda masih memiliki Puskesmas Pembantu,” kata Darlis baru-baru ini.

Menurut Darlis, peningkatan status beserta kualitas pelayanan puskesmas harus dikawal dan menjadi perhatian bersama. Sangat disayangkan jika di ibu kota Provinsi, kualitas kesehatannya sendiri masih kurang.

Darlis melihat, Kota Samarinda memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Sehingga sudah selayaknya pembantu itu ditingkatkan statusnya. Sehingga pelayanan kesehatan masyarakat juga lebih optimal.

“Fasilitas layanan harus terus ditambah. Kalau kurang tenaga kesehatan kita bisa rekrut kan,” pungkasnya. (adv/ens/fth)

Artikel Puskesmas Kota Samarinda Masih Ada yang Berstatus Pembantu, Darlis Dorong Peningkatan Status dan Kualitas Layanan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pada hari pertama kembali bekerja bagi para ASN, Selasa 16 April lalu setelah libur panjang Idulfitri. Wali Kota Samarinda Andi Harun tidak menggelar inspeksi mendadak (sidak) seperti kepala daerah lain di Kaltim.

Namun Dia memantau kehadiran pegawainya melalui laporan kehadiran dari setiap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Yang terdiri atas dinas, badan, dan lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.

Sepekan berlalu, keringanan work from home (WFH) 50% dalam rangka arus balik juga sudah lewat. Pekan ini, bagi ASN tidak ada lagi alasan yang berkaitan dengan mudik atau liburan seperti pekan pertama kemarin.

Pada Senin, 22 April Wali Kota Samarinda Andi Harun secara mendadak melakukan inspeksi ke berbagai OPD. Mulai dari BPKAD, Kantor Balaikota, DPRD, Kecamatan Samarinda Kota, Kantor Kelurahan Sidodadi, SMPN 22, hingga Puskesmas Pasundan.

Tujuannya untuk mengecek kehadiran para ASN dan non-ASN secara langsung, melihat daftar hadir, hingga menyoroti kebersihan kantor. Sidak kali ini, meski tak semua dikunjungi, namun berhasil membuat terapi kejut bagi pegawai.

BPKAD dan Balaikota

Seperti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Masih ditemukan pegawai baik ASN maupun pegawai non-ASN yang mengisi daftar hadir di atas jam 8. Lalu beberapa pegawai absen tanpa keterangan.

Pegawai tersebut izin secara lisan tanpa administrasi perizinan. Sehingga tertulis izin di daftar hadir. Secara aturan, izin secara lisan tidak dibenarkan bagi para pegawai di lingkungan pemerintahan.

Lalu di Kantor Balaikota, Andi Harun menyoroti berbagai fasilitas. Seperti toilet yang tidak dibersihkan dengan baik. Padahal sudah ada petugas kebersihan di sana.

DPRD Samarinda

Wali Kota kembali bergeser ke Kantor DPRD Samarinda. Mengecek kantor para staf bagian sekretariat dewan di sana. Mulai dari bagian humas dan protokol, bagian umum, persidangan dan risalah, hingga rumah tangga.

Di sana, wali kota mendapati Sekretaris Dewan (Sekwan) yang masih absen. Meski masa cuti yang diajukan telah berakhir pada Minggu 21 April kemarin.

Selain itu, wali kota juga menyoroti kegiatan merokok di dalam ruang kerja. Sejumlah asbak ditemukan di berbagai meja kerja. Padahal sudah tertulis rambu dilarang merokok di dalam ruangan.

Kecamatan, Kelurahan, dan Puskesmas

Andi juga mengunjungi kantor Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sidodadi, hingga Puskesmas Pasundan. Ada berbagai hal yang menjadi temuan.

Di kantor kecamatan, jumlah kehadiran masih baik. Ada yang absen, namun dengan administrasi izin. Sebagian besar juga datang tepat waktu. Keterlambatan yang ada masih bisa ditoleransi karena terlambat 1-2 menit.

Di Kelurahan Sidodadi, juga demikian. Kehadiran pegawai masih cukup baik. Andi Harun kemudian menyoroti kebersihan kantor. Utamanya pojok baca yang sangat berdebu. Tanda tak pernah disentuh.

Kehadiran 100% telihat di Puskesmas Pasundan. Tidak ada pegawai yang absen. Kebersihannya juga terjaga. Menunjang pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas bisa berjalan dengan baik.

SMPN 22 Samarinda

Ketika sidak di SMPN 22, hasilnya cukup mengejutkan. Karena hampir 50% pegawai tidak berada di tempat ketika siang hari. Padahal belum jam pulang. Banyak yang melakukan izin secara lisan untuk keluar sekolah.

Untuk membuktikannya, Andi Harun sempat memanggil nama pegawai satu per satu bak seorang guru. Dari 78 orang pegawai, sebagaian masih bertahan di sekolah, beberapa tidak ada di tempat, ada juga yang izin.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut berbagai temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi para pegawai di lingkungan pemerintahan Kota Samarinda. Agar kebersihan dan kedisiplinan bisa lebih baik.

“Kita berharap kedisiplinan bisa dianggap sebagai kebutuhan (bagi ASN). Sebagai dedikasi dan pelayanan kepada masyarakat.”

Menurut Andi Harun, sidak kali ini, kondisinya justru membaik dibandingkan sidak sebelumnya yang pernah dilakukan olehnya. Meski memang masih ada berbagai catatan untuk para pegawai.

Andi menyebut belum akan memberlakukan sanksi. Dia memberikan kesempatan pada BKPSDM untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi. Termasuk untuk seluruh pimpinan OPD, agar bisa lebih monitor terhadap kehadiran.

Rencananya Andi Harun ingin ada sistem daftar hadir yang lebih baik. Bisa diperiksa setiap harinya, supaya kedisiplinan lebih termonitor.

“Kita akan membuat satu sistem yang lebih ketat dan lebih mudah untuk kehadiran pegawai dan monitor aktivitas kepegawaian.”

“Saya mengunjungi 1 kecamatan, itu pesan untuk seluruh kecamatan. Mengunjungi 1 kelurahan untuk seluruh kelurahan di Samarinda. Begitu juga dinas dan Puskesmas,” pungkas Andi Harun. (ens/dra)

Artikel Andi Harun Sidak Kantor OPD hingga Sekolah; Temukan ASN Bolos, Telat, Toilet Kotor, hingga Merokok di Ruangan pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, memperkuat layanan kesehatan di Kota Nusantara dengan melakukan percepatan pembangunan lanjutan Puskesmas Semoi Dua di Kecamatan Sepaku yang masuk wilayah ibu kota negara masa depan Indonesia itu.

Kepala Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara, Jansje Grace Makisurat mengungkapkan bahwa tahun ini Pemkab PPU menyiapkan anggaran Rp2 miliar untuk percepatan pengerjaan pembangunan lanjutan Puskesmas Semoi Dua.

“Percepatan pembangunan lanjutan itu untuk memperkuat layanan kesehatan di wilayah ibu kota negara baru Indonesia,” tambahnya.

Pemerintah pusat pada 2020 memberikan bantuan dana pembangunan Puskesmas Semoi Dua melalui Kementerian Kesehatan kurang lebih sekitar Rp7,6 miliar.

Namun, puskesmas di Kecamatan Sepaku itu belum selesai pengerjaannya sehingga belum bisa digunakan atau difungsikan.

Proses pembangunan puskesmas itu dipercepat pada tahun ini dengan menyelesaikan pengerjaan lantai dua yang akan difungsikan sebagai ruang manajemen.

“Dipastikan pengerjaan Puskesmas Semoi Dua di Kecamatan Sepaku selesai tahun ini dengan tambahan anggaran Rp2 miliar yang disediakan pemerintah kabupaten,” ujarnya lagi.

Selain itu, unuk mendukung prasarana layanan kesehatan yang mumpuni di PPU seabagi daerah mitra IKN, Kemenkes pada 2020 juga memberikan dana lebih kurang Rp9,6 miliar untuk pembangunan Puskesmas Babulu di Kecamatan Babulu.

Pembangunan Puskesmas Babulu yang dilakukan bersamaan dengan Puskesmas Semoi Dua itu, menurut dia, masih ada pengerjaan yang belum terselesaikan.

“Pengerjaan pembangunan Puskesmas Babulu yang belum selesai yakni lantai dua dan tiga,” ucapnya lagi.

Pengerjaan lanjutan pembangunan puskesmas itu akan dilakukan pada anggaran perubahan 2024 apabila memungkinkan, atau paling lambat pada 2025. (rw)

Artikel Perkuat Layanan Kesehatan di IKN, Pemkab PPU Lakukan Percepatan Pembangunan Puskesmas pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Jalan poros di Kabupaten Paser akan ikut sibuk dengan aktivitas mudik Lebaran tahun ini. Pasalnya jalan itu adalah jalur darat satu-satunya yang menghubungkan Kalimantan Timur dan Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Paser I Dewa Made Sudarsana mengatakan. Ia telah memberi intruksi pada seluruh Puskesmas, dari Long Kali hingga perbatasan Kalsel. Khususnya yang berada pada jalur mudik. Untuk buka terus selama Lebaran.

“Instruksi tersebut mengacu pada Surat Edaran Kemenkes Nomor :  HK.02.02/D/4903/2023 tentang kesiapsiagaan menghadapi arus mudik dan libur Hari Raya Idulfitri 1444,” kata Dewa, Selasa kemarin. Mengutip dari Antara.

Adapun hari operasional selama Lebaran, ialah pada tanggal 19 sampai 25 April. Masyarakat sekitar ataupun pemudik yang memerlukan bantuan kesehatan. Dapat singgah di Puskesmas terdekat.

Puskesmas Bagi Shift

Dewa mengimbau pada Puskesmas rawat jalan agar membagi pelaksanaan pelayanan menjadi dua shift, pagi dan sore. Puskesmas rawat jalan di Paser antara lain Puskesmas Tanah Grogot, Senaken, Padang Pangrapat, Pasir Belengkong, Suatang Baru, dan Kerang.

“Shift kerja terdiri dari  dokter, perawat, bidan dan sopir masing-masing satu orang,” lanjut Dewa.

Sementara untuk Puskesmas rawat inap. Ia meminta tetap melakukan pelayanan kesehatan dengan tim seperti biasa.

Selain pelayanan kesehatan, Dewa juga meminta pada setiap Puskesmas untuk berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan Dinas Perhubungan.

“Agar disiapkan pos pelayanan terpadu di lokasi rawan kecelakaan maupun lokasi padat wisata,” jelasnya.

Mengenai pembiayaan Puskesmas pada momen mudik Lebaran kali ini. Dewa bilang sumbernya berasal dari APBD Kabupaten Paser 2023. Sesuai dengan SK Bupati Paser, tentang pembiayaan juga lembur di Puskesmas pada Hari Raya Idulfitri yang akan dibayarkan full 24 jam.

“Kami minta Puskesmas yang melakukan pelayanan selama mudik Lebaran ini dapat melaporkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada mudik dan libur Hari Raya Idulfitri melalui http://link.kemenkes.go.id/mudikidulfitri2023,” pungkasnya. (dra)

Artikel Puskesmas di Jalur Mudik Paser Tetap Buka selama Lebaran pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.