Pemprov Kaltim terus memperkuat kualitas pelayanan transportasi darat. Melalui Dishub, pembenahan menyeluruh di Terminal Tipe B Sungai Kunjang, Samarinda kini menjadi prioritas utama untuk mewujudkan transportasi yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam rapat koordinasi yang digelar pada Rabu, 8 Oktober 2025, Dishub Kaltim bersama sejumlah instansi terkait membahas strategi penataan kembali operasional angkutan kota (angkot) dan transportasi online di kawasan terminal tersebut.

Rapat yang dipimpin Kepala UPTD Terminal Sungai Kunjang, Jaka Purwa Indarta, dihadiri perwakilan dari Satpol PP, Biro Hukum Setdaprov Kaltim, Dishub Kota Samarinda, serta jajaran Bidang LLAJ dan PKA Dishub Kaltim. Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama: peningkatan layanan terminal, penertiban angkutan, dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Jaka Purwa Indarta menjelaskan, hingga kini sebagian besar angkot yang beroperasi di terminal belum melaksanakan kewajiban pembayaran retribusi. Di sisi lain, pengemudi angkutan online juga enggan mengambil penumpang di area terminal karena kerap terjadi gesekan dengan sopir angkot.

“Kondisi ini jelas berpengaruh terhadap potensi PAD dan kenyamanan pengguna jasa terminal,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, perwakilan Biro Hukum Setdaprov Kaltim mengusulkan adanya koordinasi resmi dengan pihak transportasi online agar mereka diizinkan mengambil penumpang di area terminal dengan ketentuan tetap membayar retribusi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan PAD sekaligus menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha transportasi.

Selain itu, Dishub juga diminta melakukan pemeliharaan fasilitas umum terminal seperti toilet, musala, dan ruang tunggu agar terminal menjadi tempat yang nyaman dan layak bagi masyarakat.

Dari sisi keamanan, Satpol PP Kaltim menyatakan siap melakukan penjagaan di area terminal untuk mencegah konflik dan melindungi aset pemerintah. Sementara itu, Dishub Kota Samarinda mendorong agar mediasi antara sopir angkot dan pengemudi online segera dilaksanakan dengan melibatkan pihak kepolisian, camat, lurah, dan Kesbangpol.

“Suasana tertib dan harmonis harus tercipta agar kedua moda transportasi ini bisa beroperasi berdampingan tanpa konflik,” ujar perwakilan Dishub Kota Samarinda.

Sebagai tindak lanjut, akan digelar rapat lanjutan bersama para pemangku kepentingan, termasuk pihak kepolisian dan TNI, guna menyusun aturan operasional bersama di Terminal Sungai Kunjang. Selain itu, UPTD Terminal akan melakukan inventarisasi terhadap angkot dan kendaraan plat hitam (ilegal) yang masih beroperasi di kawasan terminal.

Langkah-langkah strategis ini diharapkan mampu menjadikan Terminal Sungai Kunjang sebagai simpul transportasi yang tertib, aman, dan berdaya guna bagi masyarakat Samarinda dan sekitarnya. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel Dishub Kaltim Benahi Terminal Sungai Kunjang, Angkot dan Ojol Ditata Ulang pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

DPRD Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-28 untuk membahas dua Raperda penting terkait BUMD. Pemerintah Provinsi menekankan perlunya pembaruan regulasi demi tata kelola perusahaan daerah yang lebih profesional dan berdampak pada peningkatan PAD.

Rapat Paripurna ke-28 digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Senin, 4 Agustus 2025. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan dihadiri oleh 39 anggota dewan.

Agenda utama dalam sidang paripurna tersebut adalah penyampaian nota penjelasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Pemerintah Provinsi Kaltim yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.

Kedua Raperda tersebut yakni:

1. Raperda tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri Pratama Kaltim
2. Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 9 Tahun 2012 tentang PT Penjaminan Kredit Daerah Kaltim

Dalam penjelasannya, Wagub Seno Aji menyampaikan bahwa pembaruan regulasi dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan nasional, khususnya Peraturan Pemerintah terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“BUMD merupakan aset penting dalam menopang pembangunan daerah. Karena itu, penyesuaian regulasi diharapkan dapat memperkuat kinerja PT Migas Mandiri Pratama dan PT Penjaminan Kredit Daerah sebagai penopang ekonomi daerah dan UMKM,” ujar Seno Aji.

Ia menegaskan, dengan regulasi yang lebih adaptif dan profesional, maka tata kelola BUMD dapat menjadi lebih transparan dan mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).

Selain penyampaian nota penjelasan Raperda, Rapat Paripurna ke-28 juga mengagendakan laporan hasil reses masa sidang II Tahun 2025, dan penyerahan laporan aspirasi masyarakat kepada Pemprov Kaltim.

Sambutan dari Gubernur Kalimantan Timur

Secara umum, rapat berlangsung lancar dan penuh dukungan, mencerminkan sinergi positif antara legislatif dan eksekutif dalam memperkuat fondasi ekonomi Kalimantan Timur melalui penguatan peran BUMD. (KRV/pt/portalkaltim/sty)

Artikel DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD, Seno Aji: Perlu Tata Kelola Lebih Profesional pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.

Pemprov Kaltim mulai mematangkan persiapan Peringatan HUT RI ke-80. Rapat koordinasi lintas sektor digelar di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis, 17 Juli 2025, untuk memastikan pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan berjalan lancar dan khidmat.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (BPOD) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menggelar rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim.

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BPOD Setdaprov Kaltim, Siti Sugiyanti, dan dihadiri perwakilan dari perangkat daerah terkait, unsur TNI/Polri, serta panitia pelaksana yang telah dibentuk.

Dalam keterangannya, Siti Sugiyanti menyampaikan bahwa agenda utama rapat adalah membahas kesiapan teknis pelaksanaan upacara peringatan, rangkaian kegiatan pendukung, serta koordinasi antarinstansi guna menjamin kelancaran dan kekhidmatan acara.

“Hari ini kita lakukan rapat awal untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan, mulai dari teknis lapangan, kesiapan petugas paskibraka, protokol acara, pengamanan, hingga dukungan logistik,” ujar Yanti.

Ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor agar semua pihak bergerak serentak dan tidak menemui hambatan saat pelaksanaan kegiatan.

“Peringatan tahun ini harus lebih meriah dan bermakna, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sejarah dan perjuangan bangsa,” tambahnya.

Agenda dan Poin Teknis

Beberapa poin penting yang turut dibahas dalam rapat antara lain pelaksanaan gladi bersih upacara, pengaturan lalu lintas di sekitar lokasi acara, serta pelibatan pelajar, ASN, dan masyarakat dalam berbagai kegiatan peringatan. Selain itu, juga dibahas pelaksanaan Apel Kehormatan Renungan Suci (AKRS) yang akan digelar pada malam menjelang 17 Agustus.

Peringatan HUT RI ke-80 dinilai menjadi momen penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan rasa persatuan masyarakat Kaltim, sekaligus sebagai bentuk kontribusi daerah dalam mendukung pembangunan nasional.

Rangkaian kegiatan peringatan dijadwalkan berlangsung mulai 14 Agustus, dengan puncak upacara pada 17 Agustus 2025 di Gelora Kadrie Oening Sempaja, Samarinda. (ara/ty/portalkaltim/sty)

Artikel Pemprov Kaltim Matangkan Persiapan HUT RI ke-80, Tekankan Koordinasi Lintas Sektor pertama kali tampil pada Kaltim Faktual.